cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vivi Pusvitasary
Contact Email
vivi.pusvitasary@budiluhur.ac.id
Phone
+6221-5853753
Journal Mail Official
journal_sgs@budiluhur.ac.id
Editorial Address
Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260.
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Budi Luhur Journal of Strategic and Global Studies
Published by Universitas Budi Luhur Jakarta
ISSN : 29876958     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences Other
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies, published by International Relations Study Program, Faculty of Social Science and Global Studies, Universitas Budi Luhur. Strategic Global Studies publish twice a year (June and December). In each edition, it received article that will be reviewed by internal and external editors. Afterwards, article reviewed by at least two reviewers, who had related expertise. Article will be reviewed with double-blind peer review. Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies explores critical and constructive inquiries with emphasis on international studies, that include: International Politics, International Economy, Security, Diplomacy, Conflict, Humanitarian, Transnationalism, Development, Peace and War, Globalization, Foreign Policy, and any related issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
ENHANCING INDONESIA'S FOREIGN EXCHANGE EARNINGS THROUGH COLLABORATIVE EFFORTS IN THE INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT) INITIATIVE Saputri , Natasya Agustiani; Permadi, Agung
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 3 No. 1 (2025): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v3i1.43

Abstract

Abstract: This research aims to explain the Indonesian government's efforts to develop Indonesian halal tourism through trilateral cooperation with Malaysia and Thailand, known as the Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT), which is cooperation between subregions. To analyze this problem, conceptually this research uses a liberalism paradigm to examine efforts to develop Indonesian halal tourism through IMT GT collaboration carried out by the Indonesian State and Indonesian religious representatives. In improving the country's positive image, Indonesia carries out public diplomacy through halal tourism. In the IMT GT collaboration, halal tourism was proposed because it saw potential through the increasing interest of world Muslim tourists. This type of research is qualitative research using secondary data based on the results of literature studies with the concept of Nation Branding. The Indonesian Nation Branding concept uses halal tourism instruments to make Indonesia a world halal tourist destination and increase foreign tourist visits. One form of Indonesia's Nation Branding is by establishing the Halal Tourism Indonesia Logo, Halal Tourism Indonesia: The Halal Wonders, to describe its halal tourist destinations. Apart from that, other efforts made by Indonesia in diplomacy with halal tourism are through national and international exhibitions. The results of this research also show the efforts of the Indonesian government in developing Indonesian halal tourism through IMT GT collaboration by providing Islamic services and facilities that are more guaranteed halal and comfortable for foreign Muslim tourists visiting Indonesia and also increasing the number of Indonesian halal tourism business actors to improve Indonesia's image. This was done so that the global community, especially the Muslim community, could get to know Indonesia better from Islamic aspects and natural beauty, this succeeded in achieving the strategic plan of the Indonesian government, especially the Ministry of Tourism, through efforts to develop Indonesian halal tourism together with contributions from 2 other countries towards the progress of the tourism industry and factors that will complicate the progress of tourism in IMT-GT members countries if implemented individually. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia melakukan pengembangan wisata halal melalui kerjasama trilateral bersama Malaysia dan Thailand yang dikenal dengan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang merupakan kerjasama antar kawasan subregional. Untuk menganalisis permasalah tersebut, secara konseptual penelitian ini menggunakan paradigma liberalisme guna mengkaji upaya pengembangan wisata halal Indonesia melalui kerjasama IMT GT yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia serta para perwakilan keagamaan Indonesia. Dalam meningkatkan citra positif negara, Indonesia melakukan diplomasi publik melalui wisata halal. Kerjasama IMT GT mengusung wisata halal karena melihat adanya potensi melalui minat wisatawan muslim dunia yang semakin bertambah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan data sekunder berdasarkan hasil studi pustaka. Konsep Nation Branding digunakan sebagai instrument untuk menganalisis pariwisata halal menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal dunia dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Salah satu bentuk Nation Branding Indonesia adalah dengan menetapkan Logo Halal Tourism Indonesia, Halal Tourism Indonesia: The Halal Wonders, untuk menggambarkan destinasi wisata halalnya. Selain itu, upaya lain yang dilakukan Indonesia dalam berdiplomasi dengan pariwisata halal yaitu melalui pameran nasional dan internasional. Hasil kajian dari penelitian ini juga menunjukkan upaya dari pemerintah Indonesia dalam pengembangan wisata halal Indonesia melalui kerjasama IMT GT dengan menyediakan layanan serta fasilitas islami yang lebih terjamin kehalalannya serta kenyamanan bagi para wisatawan muslim mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dan juga memperbanyak pelaku usaha wisata halal Indonesia untuk meningkatkan citra Indonesia. Hal tersebut dilakukan sehingga membuat masyarakat global khususnya muslim lebih dapat mengenal Indonesia dari aspek keislaman serta keindahan alam, hal tersebut berhasil mencapai rencana strategi dari pemerintah Indonesia khususnya Kementerian pariwisata melalui upaya pengembangan Wisata halal Indonesia bersama kontribusi dari 2 negara lainnya terhadap kemajuan industri pariwisata serta faktor-faktor yang akan mempersulit kemajuan pariwisata di negara anggota IMT-GT jika dilaksanakan secara sendiri-sendiri.  
POLICY ANALYSIS OF GERMANY'S DEPLOYMENT OF LEOPARD 2 MAIN BATTLE TANKS (MBT) TO UKRAINE Mahfud, Ahmad Thoriq; Pradana, Hafid Adim
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 3 No. 1 (2025): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v3i1.46

Abstract

Abstract: This research analyzes why Germany agreed to send arms aid Main Battle Tank (MBT) Leopard 2 to Ukraine. The decision to send Leopard 2 MBTs to Ukraine, which took months, has given a new color to the turning point in Germany's foreign policy orientation in the field of military security. The reason is that Germany has long adopted an attitude that tends towards pacifism and tightens its use of the military in other countries. Unlike the motive for the Leopard 2 assistance that Germany provided to Ukraine, several previous studies have shown that so far Germany's motive for transferring military equipment abroad has been based on selling or giving it to countries that are not in conflict with other countries. This research uses an explanatory-qualitative method with a case study approach and uses techniques of library research in data collection. Using William D. Coplin's theory of decision-making, this research produces findings that the reason Germany decided to agree to send Leopard 2 to Ukraine was because decision-makers in Germany had been influenced by two main international contexts which then provided stimulation to German domestic political conditions and military economic conditions as a further consideration before finally deciding on the form of agreement to send the Leopard 2 MBT to Ukraine.   Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Jerman menyetujui pengiriman bantuan persenjataan Main Battle Tank (MBT) Leopard 2 ke Ukraina. Keputusan pengiriman MBT Leopard 2 ke Ukraina yang memakan waktu berbulan-bulan telah memberikan pewarnaan baru terhadap titik balik orientasi kebijakan luar negeri Jerman dalam bidang keamanan militer. Pasalnya, telah sejak lama Jerman menerapkan sikap yang condong terhadap Pasifisme dan pengetatan terhadap pengunaan militer di negara lain. Tidak seperti motif bantuan Leopard 2 yang diberikan Jerman kepada Ukraina, beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa selama ini motif Jerman dalam mentransfer perlengkapan militer ke luar negeri didasari pada penjualan atau pemberian kepada negara yang tidak berkonflik dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif – kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teknik library research dalam pengumpulan datanya. Dengan menggunakan teori pengambilan keputusan William D. Coplin, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa alasan Jerman memutuskan untuk menyetujui pengiriman Leopard 2 ke Ukraina adalah karena pengambil keputusan di Jerman telah dipengaruhi oleh dua konteks internasional utama yang kemudian memberikan rangsangan terhadap kondisi politik domestik dan kondisi ekonomi militer Jerman sebagai konsiderasi lanjutan sebelum akhirnya memunculkan keputusan berupa persetujuan untuk mengirimkan MBT Leopard 2 ke Ukraina.    
INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON CITIZENSHIP EDUCATION: NETNOGRAPHY ON DIGITAL-BASED LEARNING Rahmadi, Haryo Budi; Azzqy, Andrea Abdul Rahman
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 3 No. 1 (2025): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v3i1.47

Abstract

Abstract: The ever-evolving global dynamics demand Citizenship Education (PKn) to adapt to increasingly complex cross-border challenges such as climate change, economic disparities, human rights violations, and authoritarianism. This study aims to analyze the key elements of these global issues and their impact on the curriculum and approach of PKn. A descriptive-analytic method based on netnography was employed to gather data from various online references, including social media and Google search trends. Google Trends was utilized to identify current trends, highlighting the relevance of global citizenship issues and the importance of information technology in PKn learning. The findings show that topics such as climate change, economic disparities, and human rights violations dominate searches related to global citizenship issues. The study also emphasizes the need for cross-sector collaboration and updated references to make the PKn curriculum more adaptive to changing times. Results suggest that integrating civic affairs as a dominant element in the curriculum and using information technology can create a more adaptive, relevant, and responsive PKn education in the face of global developments. By identifying and analyzing these global trends, it is hoped that PKn education can help shape a generation that is more aware and responsive to global challenges while building a curriculum that is responsive and relevant to the dynamics of the times. In conclusion, PKn education based on understanding global issues and cross-sector collaboration can help create new citizens who are aware of their social responsibilities in the global world. Abstrak: Dinamika global yang terus berkembang menuntut Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk beradaptasi dengan tantangan lintas batas yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, pelanggaran HAM, dan otoritarianisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur kunci dari isu-isu global ini dan dampaknya terhadap kurikulum dan pendekatan PKn. Metode deskriptif-analitik berdasarkan netnografi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai referensi online, termasuk media sosial dan tren pencarian Google. Google Trends digunakan untuk mengidentifikasi tren terkini, menyoroti relevansi isu kewarganegaraan global dan pentingnya teknologi informasi dalam pembelajaran PKn. Temuan menunjukkan bahwa topik-topik seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia mendominasi pencarian terkait masalah kewarganegaraan global. Studi ini juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan referensi yang diperbarui untuk membuat kurikulum PKn lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengintegrasikan urusan kewarganegaraan sebagai elemen dominan dalam kurikulum dan menggunakan teknologi informasi dapat menciptakan pendidikan PKn yang lebih adaptif, relevan, dan responsif dalam menghadapi perkembangan global. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis tren global tersebut, diharapkan pendidikan PKn dapat membantu membentuk generasi yang lebih sadar dan responsif terhadap tantangan global sekaligus membangun kurikulum yang responsif dan relevan dengan dinamika zaman. Kesimpulannya, pendidikan PKn berbasis pemahaman isu global dan kolaborasi lintas sektor dapat membantu menciptakan warga negara baru yang sadar akan tanggung jawab sosialnya di dunia global.
OPPORTUNITIES TO ADVANCE INDONESIA'S ECONOMY THROUGH THE OECD AND BRICS Rahmatulummah, Alia; Rizky Ramadhan, Bagas; Alya Naura, Inas
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 3 No. 1 (2025): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v3i1.49

Abstract

Abstract: Indonesia's membership in the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) is a strategic step to strengthen itse conomic and political position on the global stage. In facing globalc hallenges such as the COVID-19 pandemic and commodity pricef luctuations, involvement in these two organizations is expected to provide significant benefits for economic growth and national development. Joining the OECD provides access to best practicesand international standards, which can enhance the quality of public policies and Indonesia's economic reputation. Meanwhile, membership in BRICS offers opportunities to expand export markets and increase cooperation with other developing countries. Despite challenges, such as economic disparities among BRICS members and the need to improve the competitiveness of national products, this move reflects a pragmatic approach in Indonesia's foreign policy. By leveraging opportunities from both organizations, Indonesia can accelerate its economic transformation and achieve the status of a developed nation in line with the vision of Indonesia Gold 2045.  Abstrak: Keanggotaan Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi ekonomi dan politik di kancah global. Dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19 dan fluktuasi harga komoditas, keterlibatan dalam kedua organisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Bergabung dengan OECD memberikan akses ke praktik terbaik dan standar internasional, yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan reputasi ekonomi Indonesia. Sementara itu, keanggotaan dalam menawarkan peluang untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. Meskipun terdapat tantangan, seperti ketimpangan ekonomi antar anggota BRICS dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing produk nasional, langkah ini mencerminkan pendekatan pragmatis dalam politik luar negeri Indonesia. Dengan memanfaatkan peluang dari kedua organisasi ini, Indonesia dapat mempercepat transformasi ekonomi dan mencapai status negara maju sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.
DYNAMICS OF COPYRIGHT PROTECTION IN THE ERA OF GLOBALIZATION: A COMPARATIVE STUDY OF INTERNATIONAL LAW Dinda Prama Suari; Prastyanti, Rina Arum Prastyanti
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 3 No. 2 (2025): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v3i2.52

Abstract

Abstract: In this era of globalization and advances in digital technology, the copyright protection system faces increasingly complex challenges. This research is a normative law study with a comparative approach to legal systems in developed and developing countries, as well as the role of global institutions in shaping international norms. The study examines key legal instruments such as the Bern Convention, TRIPS Agreement, and WIPO Copyright Treaty (WCT), and evaluates their implementation in various countries. The results show that developing countries like Indonesia still face obstacles in the implementation of copyright protection, ranging from weak digital law enforcement to low public awareness. The study emphasizes the need for inclusive global governance so that the copyright protection system can be fairly adapted to domestic conditions.   Abstrak: Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi digital ini, sistem perlindungan hak cipta menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Penelitian ini adalah studi hukum normatif dengan pendekatan komparatif terhadap sistem hukum di negara maju dan berkembang, serta peran lembaga global dalam membentuk norma internasional. Studi ini meneliti instrumen hukum utama seperti Konvensi Bern, Perjanjian TRIPS, dan Perjanjian Hak Cipta WIPO (WCT), serta mengevaluasi penerapannya di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta, mulai dari penegakan hukum digital yang lemah hingga rendahnya kesadaran publik. Studi ini menekankan perlunya tata kelola global yang inklusif agar sistem perlindungan hak cipta dapat disesuaikan secara adil dengan kondisi domestik.
BETWEEN POWER AND COOPERATION: A REALISM-LIBERALISM STUDY OF INDONESIA'S BRICS MEMBERSHIP IN A MULTIPOLAR WORLD Laras, Firman Prima
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 3 No. 2 (2025): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v3i2.55

Abstract

  Abstract: This study analyzes the dynamics of discourse, motivations, and Indonesia's decision to join BRICS, using the lenses of realism and liberalism in international relations.The realist perspective views Indonesia’s move as an effort to strengthen its bargaining position amid great power rivalries, diversify export markets, and secure strategic resources, as reflected in the dominance of non-oil and gas exports to China and India based on BPS 2023 data. The liberal perspective emphasizes the opportunities to expand multilateral cooperation, promote South-South solidarity, and access development financing through the New Development Bank. This research employs a qualitative document-based method, triangulating trade data, official government statements, media reports, and international relations literature (Kaufman, 2022; Stuenkel, 2020; Kauppi & Viotti, 2020; Nau, 2019). The findings indicate that Indonesia integrates both realist and liberal approaches in considering its BRICS membership: realist power calculations are manifested through strategic partner diversification, while liberal aspirations are reflected in the commitment to strengthening Global South cooperation. Indonesia’s decision to join BRICS reflects a cautious strategic approach, weighing economic-political benefits while upholding the "free and active" foreign policy principle. This study underscores the importance of balancing national interests and multilateral commitments in shaping Indonesia’s foreign policy in a multipolar era.   Abstrak: Studi ini menganalisis dinamika wacana, motivasi, dan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS., menggunakan lensa teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional. Perspektif realisme memandang langkah Indonesia sebagai upaya memperkuat posisi tawar di tengah rivalitas kekuatan besar, mendiversifikasi pasar ekspor, dan mengamankan sumber daya strategis, tercermin dari dominasi ekspor nonmigas ke Tiongkok dan India berdasarkan data BPS 2023. Perspektif liberalisme menyoroti peluang memperluas kerjasama multilateral, solidaritas Selatan-Selatan, dan akses terhadap pembiayaan pembangunan melalui New Development Bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis dokumen dengan analisis triangulasi terhadap data perdagangan, pernyataan resmi pemerintah, laporan media, dan literatur teori hubungan internasional (Kaufman 2022; Stuenkel 2020; Kauppi and Viotti 2020; Nau 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memadukan pendekatan realis dan liberal dalam mempertimbangkan keanggotaan BRICS: kalkulasi kekuatan realistis diwujudkan melalui diversifikasi mitra strategis, sementara aspirasi liberal tercermin dalam komitmen memperkuat kerjasama global Selatan. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS mencerminkan kehati-hatian strategis dalam menimbang manfaat ekonomi-politik, sekaligus menjaga prinsip kebijakan luar negeri “bebas aktif”. Temuan studi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen multilateral dalam merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia di era multipolar.
IMPLICATIONS OF THREATS IN THE NORTH NATUNA SEA FOLLOWING THE JOINT STATEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Sudiro, Pratondo Ario Seno
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 3 No. 2 (2025): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v3i2.56

Abstract

Abstract: North Natuna Sea is part of South China Sea which is included in the territory of the Republic of Indonesia. The highlight of the region is People Republic of China’s claim known as Nine Dash Line and also The U-shaped Line. Based on their claim, Chinese government sent the China Coast Guard Patrol Vessel to patrol along The Nine Dash Line. Consequently, the patrol vessel one appeared inside the Exclusive Economic Zone of Indonesia in North Natuna Sea. The latest development is the signing of the Joint Statement between both countries at 9th November, 2024 include joint development in areas of overlapping claims, which triggered pros and cons reactions among the experts. Based on those, this literature research aims to analyze implication to the threat in North Natuna Sea post the signing of Joint Statement. This research results is statement that Joint Statement between both countries can defuse the threat in North Natuna Sea, so that it should be followed by the other countries in South China Sea area.   Abstrak: Laut Natuna Utara merupakan bagian dari wilayah Laut China Selatan yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesua. Hal yang menonjol dari wilayah ini adalah adanya klaim Republik Rakyat China (RRC) yang dikenal dengan Nine Dash Line dan juga The U-shaped Line. Berdasarkan klaimnya, pemerintah RRC mengirimkan Kapal Patroli China Coast Guard untuk berpatroli di sepanjang Nine Dash Line yang mengakibatkan kehadiran mereka dalam wilayah ZEE NKRI di Laut Natuna Utara. Perkembangan terkini adalah ditandatanganinya Joint Statement antara kedua negara pada 9 November 2024 termasuk ‘joint development in areas of overlapping claims’ yang telah memicu reaksi pro dan kontra di kalangan para ahli. Berdasarkan hal itu, studi literatur ini bertujuan menganalisis implikasi terhadap ancaman di Laut Natuna Utara pasca-Joint Statement. Hasil penelitian ini adalah statement bahwa Joint Statement antara kedua negara dapat meredakan ancaman di Laut Natuna Utara, yang seharusnya diikuti oleh negara-negara di kawasan Laut China Selatan lainnya.  
FROM KITCHEN TO DIPLOMACY: KOREAN CUISINE AS SOFT POWER Rose, Gadis Hilmi Nabiilah; Rahmatulummah, Alia; Mardanita, Siti
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 3 No. 2 (2025): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v3i2.58

Abstract

Abstract: The rise of digital technology has reshaped the global communication landscape, shifting public diplomacy from traditional physical spaces to more interactive virtual platforms. Within this context, gastrodiplomacy—the use of food as a medium for cultural exchange has become a strategic tool for nation branding and soft power. South Korea  stands out as a success case, integrating its culinary traditions with the Korean Wave (Hallyu) to promote national identity and foster positive international perceptions. Through digital platforms like YouTube, Instagram, and Netflix, various Korean cuisines is not only introduced to global audiences but also emotionally engages, particularly in countries like Indonesia. Despite its growing relevance, the specific role of Korean gastrodiplomacy in shaping cultural identity in Indonesia remains underexplored. This study addresses that gap by examining how South Korea leverages culinary diplomacy within digital ecosystems to construct a favorable cultural image. The research employs a qualitative approach, analyzing digital content, media campaigns, and audience reception in Indonesia to understand the dynamics between food, culture, and perception. Findings suggest that the synergy between Korean cuisine and digital media creates dynamic cross-cultural spaces where emotional connections are built through shared experiences. Food, in this context not just as a consumable item but as a narrative tool that conveys values, traditions, and identity. Consequently, Korean gastrodiplomacy emerges as a powerful instrument of soft power, enhancing South Korea’s cultural presence and influence in Indonesia. This study concludes that culinary diplomacy, when effectively mediated through digital platforms, plays a significant role in contemporary cultural diplomacy. Abstrak: Kemajuan teknologi digital telah membentuk ulang lanskap komunikasi global, menggeser diplomasi publik dari ruang fisik tradisional ke platform virtual yang lebih interaktif. Dalam konteks ini, gastrodiplomasi—penggunaan makanan sebagai media pertukaran budaya—telah menjadi alat strategis untuk membangun citra bangsa dan kekuatan lunak (soft power). Korea Selatan menonjol sebagai contoh keberhasilan, dengan mengintegrasikan tradisi kulinernya ke dalam Gelombang Korea (Hallyu) guna mempromosikan identitas nasional dan membentuk persepsi internasional yang positif. Melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, dan Netflix, berbagai jenis kuliner Korea tidak hanya diperkenalkan kepada audiens global, tetapi juga membangun keterikatan emosional, terutama di negara-negara seperti Indonesia. Meskipun semakin relevan, peran spesifik gastrodiplomasi Korea dalam membentuk identitas budaya di Indonesia masih belum banyak diteliti. Studi ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti bagaimana Korea Selatan memanfaatkan diplomasi kuliner dalam ekosistem digital untuk membangun citra budaya yang menguntungkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menganalisis konten digital, kampanye media, dan respons audiens di Indonesia guna memahami dinamika antara makanan, budaya, dan persepsi. Temuan menunjukkan bahwa sinergi antara kuliner Korea dan media digital menciptakan ruang lintas budaya yang dinamis, di mana keterikatan emosional terbentuk melalui pengalaman bersama. Dalam konteks ini, makanan tidak hanya menjadi barang konsumsi, tetapi juga alat naratif yang menyampaikan nilai, tradisi, dan identitas. Dengan demikian, gastrodiplomasi Korea muncul sebagai instrumen soft power yang kuat, yang memperkuat kehadiran dan pengaruh budaya Korea Selatan di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa diplomasi kuliner, ketika dimediasi secara efektif melalui platform digital, memainkan peran penting dalam diplomasi budaya kontemporer.
ENERGY DIPLOMACY AND GLOBAL COLLABORATION: INDODEPP'S ROLE IN FACILITATING INDONESIA'S ENERGY TRANSITION Hastuti, Ika Sri; Windary, Shylvia; Mukti , Muhammad Fahmi
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 3 No. 2 (2025): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v3i2.59

Abstract

Abstract: In Indonesia's energy diplomacy and sustainable development policy, energy transition is a strategic issue. The goal of the Indonesia-Denmark Energy Cooperation Program (INDODEPP) is to promote clean energy transition in Indonesia. In the context of bilateral cooperation in the field of renewable energy, this study will explain the implementation and barriers to implementation. The research method used is descriptive analysis using secondary data from official government documents, cooperation reports, news, and scientific literature related to INDODEPP. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the program has achieved many good things, such as the creation of the Energy Transition Roadmap and technical assistance in the renewable energy sector. However, there are several things that hinder the implementation of INDODEPP, such as the incompatibility of national and local policies, limited institutional and technical capacity at the local level, and problems in coordination between stakeholders. As a result, the Indonesia-Denmark Energy Cooperation Program (INDODEPP) is a strategic effort to support the transformation of the national energy sector towards a cleaner, more sustainable and efficient energy system. The ability of the parties to overcome structural and institutional barriers is an important factor in this program. Therefore, in order for this cooperation to make a real contribution to realizing the energy transition in Indonesia, cross-sector policy harmonization and technical capacity building at the regional level are needed.   Abstrak: Dalam diplomasi energi dan kebijakan pembangunan berkelanjutan Indonesia, transisi energi adalah isu strategis. Tujuan dari Indonesia – Denmark Energy Cooperation Program (INDODEPP) adalah untuk mempromosikan transisi energi bersih di Indonesia. Dalam konteks kerja sama bilateral di bidang energi terbarukan, studi ini akan menjelaskan pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif menggunakan data sekunder dari dokumen resmi pemerintah, laporan kerjasama, berita, dan literatur ilmiah terkait INDODEPP. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini telah mencapai banyak hal baik, seperti pembuatan Energy Transition Roadmap dan bantuan teknis di sektor energi terbarukan. Namun, ada beberapa hal yang menghambat pelaksanaan INDODEPP, seperti ketidakcocokan antara kebijakan nasional dan lokal, kapasitas kelembagaan dan teknis yang terbatas di tingkat lokal, serta masalah dalam koordinasi antara pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, Indonesia-Denmark Energy Cooperation (INDODEPP) adalah upaya strategis untuk mendukung transformasi sektor energi nasional menuju sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan efisien. Kemampuan para pihak untuk mengatasi hambatan struktural dan kelembagaan adalah faktor penting dalam program ini. Oleh karena itu, agar kerja sama ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan transisi energi di Indonesia, diperlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor dan pembangunan kapasitas teknis di tingkat regional.
STRATEGIC EDUCATION POLICY AND DIGITAL LEADERSHIP IN CONFLICT ZONES: A MULTIREGIONAL SYNTHESIS Khizer Hayat
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 3 No. 2 (2025): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v3i2.60

Abstract

Abstract: Over 222 million crisis-affected students worldwide face educational disruption due to armed conflict, displacement, and infrastructure collapse. This study finds determinants of strategic education policy and digital leadership that might guarantee educational continuity during displacement and conflict. The study uses qualitative and desk-based research methodology and four theoretical views to frame the analysis: Human Security Theory, Strategic Educational Leadership, Digital Equity in Crisis between 2018 and 2025, and the Capability Approach. The systematic literature review strategy was applied, as thematic coding was used to select 72 peer-reviewed and institutional sources among some 300 documents reviewed based on a relevant keyword search and relevance criteria. Based on those articles, institutional reports, and corroborating media documents published between 2018 and 2025, the paper provides a synthesis of international experience on the responses of education systems to disruption, political violence, infrastructure breakdown, and digital inequity. Inclusive, trauma-informed models of policy and interventions that a diverse set of blended learning approaches can address can be conceptualized using case examples in Jordan, Colombia, Bangladesh, Gaza, and Ukraine. The findings highlight the limitations of digital tools in fragile contexts marked by connectivity challenges, content bias, and surveillance gaps. The paper argues that emergency education is more of a strategic and moral duty than a noble cause that occurs to fill a service gap based on human rights and development concerns. This study recommends adaptive learning, moral technology use[1], psychological support, and interpersonal education to deal with a crisis. It focuses on conversations about value-based leadership in transforming emergencies into opportunities and developing context- and resilience-centered educational institutions.   Abstrak: Lebih dari 222 juta siswa yang terkena dampak krisis di seluruh dunia menghadapi gangguan pendidikan akibat konflik bersenjata, pengungsian, dan runtuhnya infrastruktur. Studi ini menemukan faktor-faktor penentu kebijakan pendidikan strategis dan kepemimpinan digital yang dapat menjamin kelangsungan pendidikan selama pengungsian dan konflik. Studi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan studi literatur serta empat pandangan teoretis untuk membingkai analisis: Teori Keamanan Manusia, Kepemimpinan Pendidikan Strategis, Kesetaraan Digital dalam Krisis antara tahun 2018 dan 2025, dan Pendekatan Kemampuan. Strategi tinjauan literatur sistematis diterapkan, dengan menggunakan pengkodean tematik untuk memilih 72 sumber tinjauan sejawat dan sumber institusional di antara sekitar 300 dokumen yang ditinjau berdasarkan pencarian kata kunci yang relevan dan kriteria relevansi. Berdasarkan artikel-artikel tersebut, laporan-laporan lembaga, dan dokumen media yang menguatkan yang diterbitkan antara tahun 2018 dan 2025, makalah ini memberikan sintesis pengalaman internasional tentang respons sistem pendidikan terhadap gangguan, kekerasan politik, kerusakan infrastruktur, dan ketidaksetaraan digital. Model kebijakan dan intervensi yang inklusif dan berbasis trauma yang dapat diatasi dengan beragam pendekatan pembelajaran campuran dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan contoh kasus di Yordania, Kolombia, Bangladesh, Gaza, dan Ukraina. Temuan ini menyoroti keterbatasan alat digital dalam konteks yang rapuh yang ditandai dengan tantangan konektivitas, bias konten, dan kesenjangan pengawasan. Makalah ini berargumen bahwa pendidikan darurat lebih merupakan. Temuan ini menyoroti keterbatasan alat digital dalam konteks yang rapuh yang ditandai dengan tantangan konektivitas, bias konten, dan kesenjangan pengawasan. Makalah ini berargumen bahwa pendidikan darurat lebih merupakan tugas strategis dan moral daripada tujuan mulia yang terjadi untuk mengisi kesenjangan layanan berdasarkan hak asasi manusia dan masalah pembangunan. Studi ini merekomendasikan pembelajaran adaptif, penggunaan teknologi moral, dukungan psikologis, dan pendidikan interpersonal untuk menghadapi krisis. Studi ini berfokus pada diskusi tentang kepemimpinan berbasis nilai dalam mengubah keadaan darurat menjadi peluang dan mengembangkan lembaga pendidikan yang berpusat pada konteks dan ketahanan.

Page 3 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): January Vol. 3 No. 2 (2025): July Vol. 3 No. 1 (2025): January Vol. 2 No. 2 (2024): July Vol. 2 No. 1 (2024): January Vol. 1 No. 1 (2023): July