cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vivi Pusvitasary
Contact Email
vivi.pusvitasary@budiluhur.ac.id
Phone
+6221-5853753
Journal Mail Official
journal_sgs@budiluhur.ac.id
Editorial Address
Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260.
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Budi Luhur Journal of Strategic and Global Studies
Published by Universitas Budi Luhur Jakarta
ISSN : 29876958     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences Other
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies, published by International Relations Study Program, Faculty of Social Science and Global Studies, Universitas Budi Luhur. Strategic Global Studies publish twice a year (June and December). In each edition, it received article that will be reviewed by internal and external editors. Afterwards, article reviewed by at least two reviewers, who had related expertise. Article will be reviewed with double-blind peer review. Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies explores critical and constructive inquiries with emphasis on international studies, that include: International Politics, International Economy, Security, Diplomacy, Conflict, Humanitarian, Transnationalism, Development, Peace and War, Globalization, Foreign Policy, and any related issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Psychosocial Perspectives on Women's Involvement in Radicalism Melaty Anggraini
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i1.30

Abstract

Abstrak: Peran perempuan alam radikalisme semakin dominan, seperti yang dibuktikan oleh banyak pelaku bom bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan di seluruh dunia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor mendorong keterlibatan perempuan dalam radikalisme, dengan fokus pada perspektif psikologis perempuan yang terlibat. Penelitian ini menggunakan teori psikologi, yang berfokus pada aspek psikologis seperti aspek emosional, intelektual, biologis, dan perilaku, yang dipengaruhi oleh aspek sosial dari fungsi manusia. Kombinasi faktor pribadi dan sosial, juga dikenal sebagai faktor psikososial, dilihat sebagai aspek yang tak terpisahkan dari pemahaman proses radikalisasi, termasuk perilaku teror atau kecenderungan radikalisasi. Faktor psikologis yang dipengaruhi oleh faktor sosial sering menyebabkan gejala psikososial seperti trauma, yang menyebabkan krisis identitas pribadi dan disfungsi perilaku. Inilah sebabnya mengapa rekrutmen kelompok teroris menggunakan krisis identitas sebagai pedoman dalam merekrut dan menemukan kandidat. Memahami faktor-faktor psikologis ini diperlukan untuk mencegah perempuan terlibat dalam tindakan radikalisme dengan menyentuh emosi mereka dan memulihkan kembali rasa kemanusian dan empati pelaku. Pemahaman ini akan membantu mencegah perempuan terlibat dalam aliran kelompok terorisme dan terhindar dari kelompok ekstremis.   Abstract: The shift in the role of women in the involvement of radicalism has not been seen much on the surface, but it has been found that women's involvement is increasingly dominating as evidenced by the many actions of suicide bombers carried out by several women globally. For this reason, this study will focus on analyzing the driving factors of their involvement in radicalism, but more on the context of the psychological perspectives of the women involved to find the most appropriate approach in helping the prevention and control process for women exposed to radicalism. This research uses the theory of psychoanalysis proposed by Sigmund Freud, which focuses on psychological aspects such as emotional, intellectual, biological, and behavioral, which are influenced by social aspects of human functioning to form patterns of human personality and understanding the development of their character. The combination of personal (psychological) factors and social factors, also called psychosocial, is seen as one of the inseparable aspects in understanding the process of radicalization including terror behavior or radicalized tendencies. The analysis of the theory found that the relevance of psychological factors is very influential on personality and human actions to carry out acts of radicalism.   Psychological factors influenced by social factors often cause psychosocial symptoms such as trauma which causes a personal identity crisis that sometimes makes a person experience loss of identity and consciousness and act dysfunctional. Individuals experiencing identity crises will be easily influenced and indoctrinated, which is why some recruiters of terrorist groups are well aware of this, and use it as a cornerstone in recruiting and finding recruits. Therefore, understanding in the context of a psychological perspective is needed to prevent women from engaging in acts of radicalism by touching their emotions by reinstalling the human spirit and empathy of perpetrators who are lost due to traumatic feelings or psychosocial conditions they experience. Understanding their social identity crisis and the traumatic sense that drives involvement in radicalism will help prevent women from becoming involved in the maelstrom of terrorism and avoid identifying with extremist groups.    
Two Decades of Asymmetrical Threats to Non-traditional Security in Asia Pacific and Challenges for Indonesia (2003-2023) Azzqy, Andrea Abdul Rahman
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 2 (2024): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i2.31

Abstract

Abstrak: non-tradisional (NTS) merupakan ancaman serius bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Ancaman NTS dapat berupa terorisme, kejahatan transnasional terorganisir, bencana alam, perubahan iklim, dan lain-lain. Ancaman NTS seringkali bersifat asimetrik, yaitu melibatkan aktor non-negara yang memiliki sumber daya terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dan tantangan keamanan NTS di Asia Pasifik, serta tantangan bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman NTS semakin meningkat di kawasan Asia Pasifik. Ancaman NTS dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pembangunan di kawasan ini. Indonesia juga rentan terhadap ancaman NTS, terutama ancaman terorisme siber, kejahatan transnasional terorganisir, dan bencana alam. Untuk mengatasi tantangan keamanan NTS, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pertahanan siber, memperkuat kerja sama internasional, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan NTS.   Abstract: Non-traditional security (NTS) poses a significant threat to countries in the Asia-Pacific region, including Indonesia. NTS threats encompass a range of potential dangers, including terrorism, transnational organized crime, natural catastrophes, climate change, and other similar risks. NTS threats frequently exhibit asymmetry, meaning they involve non-state entities who possess restricted resources. This study uses a method of literature study to analyze previous research that is relevant to the problem discussed. Research results show that NTS threats are rising in the Asia-Pacific region. NTS threats could disrupt security stability and development in the region. Indonesia is also vulnerable to NTS threats, especially the threat of cyber terrorism, transnational organized crime, and natural disasters. To address the NTS security challenges, Indonesia needs to enhance its cyber defense capabilities, strengthen international cooperation, and raise public awareness of the importance of NTS safety.
Indonesian Diplomacy under the Leadership of Joko Widodo in Resolving Land Border Disputes with Timor-Leste Vivi Pusvitasary
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i1.33

Abstract

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi perbatasan darat antara Indonesia dan Timor-Leste. Kedua negara dalam Perjanjian Sementara 2005 telah berhasil menyetujui sebanyak 907 koordinat titik-titik perbatasan, atau sekitar 96 persen dari total panjang garis batas. Meskipun Indonesia dan Timor-Leste telah menyelesaikan sekitar 96 persen, pada tahun 2018, kedua negara masih menghadapi sejumlah masalah yang sulit dan kompleks. Berbagai hambatan, baik teknis maupun non-teknis, terjadi pada saat menentukan batas wilayah masing-masing negara hingga tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teoritis diplomatik. Kemudian jenis penelitian ini menggunakan analisis dokumen dari berbagai sumber, seperti laporan resmi, laporan administratif, situs resmi lembaga pemerintah, jurnal, dan surat kabar. Hasil penelitian inimenunjukkan upaya diplomatik yang dilakukan di era pemerintahan Joko Widodo dalam menetapkan perbatasan antara wilayahIndonesia dan Timor-Leste. Diplomasi bilateral Indonesia dengan Timor-Leste dilakukan melaui jalur pertama, dimana kedua negara telah membentuk mekanisme dialog seperti Joint Ministerial Commision (JMC) tingkat Menteri Luar Negeri. Sementara di tingkat pejabat tinggi terdapat Senior Official Meeting (SOM), dan SOM Scorecard untuk memantau pelaksanaan kerjasama yang tengah berjalan. Sementara untuk isu perbatasan, terdapat Joint Border Committee (JBC) dan Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR). Selanjutnya pada tahun 2017 pemerintah kedua negara sepakat untuk membentuk SeniorOfficial Consultation (SOC) untuk menyelesaikan perbatasan darat secara teknis. Pada 23 Juli 2019, kedua negara menyepakati perbatasan darat secara prinsip.   Abstract: This article aims to find out the process of implementing the land border between Indonesia and Timor-Leste. The two countries in the 2005 Provisional Agreement have managed to agree on as many as 907 coordinates of border points, or about 96 percent of the total length of the border line. Although Indonesia and Timor-Leste have completed around 96 percent, by 2018, the two countries still face a number of difficult and complex problems. Various obstacles, both technical and non-technical, occurred at the time of determining the territorial boundaries of each country until 2019. This research uses descriptive qualitative methods witha diplomatic theoretical approach. Then this type of research involves the analysis of documents from various sources, such official reports, administrative reports, official government agency websites, journals, and newspapers. The results of this study show the diplomatic efforts undertaken in the era of Joko Widodo's rule in settling the border between the territory of Indonesia and Timor-Leste. Indonesian bilateral diplomacy with Timor-Leste is conducted on the first track, where the two countries have established dialogue mechanisms such as the Joint Ministerial Commission (JMC) at the level of Foreign Ministers. At the senior official level, there are Senior Official Meeting (SOM), and SOM Scorecard to monitor the implementation of ongoing cooperation. For border issues,there are Joint Border Committee (JBC) and Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR). On July 23, 2019, the two countries agreed on land borders in principle.  
The Impact of BTS's Victory at the Billboard Music Awards as the First K-Pop Singer in Increasing South Korea's Global Soft Power Khilmia, Mutiara Nabighah
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 2 (2024): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i2.34

Abstract

Abstrak: Bangtan Seonyeondan atau yang kita kenal sebagai BTS adalah boy group asal Korea Selatan yang telah menjadi fenomena global yang telah berkontribusi secara signifikan dalam penyebaran budaya Korea Selatan melalui musik mereka, mereka menjangkau penonton di seluruh dunia. Penelitian ini melihat komponen diplomasi budaya dan soft power serta bagaimana popularitas global BTS sesuai dengan ide-ide tersebut. Melalui pemeriksaan liputan media, tanggapan media sosial, dan statistik ekonomi, penelitian ini menunjukkan bagaimana pencapaian BTS telah meningkatkan posisi Korea Selatan sebagai pemimpin budaya di dunia internasional. Menurut analisis, kesuksesan BTS di Billboard Music Awards dan tangga lagu Billboard tidak hanya meningkatkan citra Korea Selatan di luar negeri, tetapi juga meningkatkan minat terhadap bahasa, budaya, dan perjalanan Korea. Selain itu, penelitian ini juga meneliti bagaimana pemerintah Korea Selatan dan sektor hiburan secara strategis memanfaatkan popularitas BTS untuk memajukan tujuan nasional dan memperkuat hubungan diplomatik. Berdasarkan hasil penelitian ini, kesuksesan BTS menunjukkan kemampuan produk budaya untuk meningkatkan soft power suatu negara dan menawarkan informasi yang mendalam tentang penerapan budaya pop dalam hubungan internasional. Selain memberikan saran untuk penggunaan diplomasi budaya di masa depan, penelitian ini juga memajukan pengetahuan kita tentang hubungan antara citra nasional dan hiburan di seluruh dunia.   Abstract: Seonyeondan or we know as BTS is a South Korean boy group that has become a global phenomenon that has contributed significantly to the spread of South Korean culture through their music, they reach audiences around the world. Thisstudy looks at the components of cultural diplomacy and soft power and how BTS's global popularity fits into these ideas. Through an examination of media coverage, social media responses, and economic statistics, the study demonstrates how BTS'saccomplishments have improved South Korea's standing as a cultural leader internationally. According to the analysis, BTS'ssuccess on Billboard Music Awards and chart Billboard not only improves the image of South Korea abroad but also increasesinterest in Korean language, culture, and travel. Furthermore, the study examines how the South Korean government andentertainment sector strategically leverage the popularity of BTS to advance national objectives and fortify diplomatic ties. According to these results, BTS's success demonstrates the ability of cultural products to boost a nation's soft power and offers insightful information on the application of pop culture in international relations. In addition to making suggestions for future uses of cultural diplomacy, the research advances our knowledge of the relationships between national image and worldwide entertainment.
The Sustainable Waste Management Using Blockchain Technology in Asean Nations; Case Study of Indonesia Saboor, Abdul
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 2 (2024): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i2.35

Abstract

Abstrak: Artikel ini membahas ruang lingkup dan keterbatasan pengelolaan limbah yang ada di negara-negara ASEAN, seperti tempat pembuangan sampah yang meluap dan infrastruktur yang lemah. Ini membahas teknologi blockchain untuk membantu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Artikel ini akan menyelidiki inefisiensi pengelolaan limbah, hambatan investasi, dan peran pendidikan publik dalam mengubah sikap ini. Informasi dalam artikel ini didasarkan pada analisis data sekunder, serta laporan statistik dan dokumen yang diperoleh dari berbagai sumber dokumen yang relevan. Artikel ini merekomendasikan kebijakan mengenai tata kelola limbah diterapkan menggunakan blockchain, kampanye kesadaran publik dan program percontohan untuk menguji kemanjurannya dalam mengubah pengelolaan limbah menjadi kegiatan yang layak untuk memenuhi SDGs.   Abstract: This article discusses the scope and limitations of waste management in ASEAN countries, such as overflowing landfills and weak infrastructure. It discusses blockchain technology to help improve transparency, efficiency, and accountability. This article will investigate the inefficiency of waste management, investment barriers, and the role of public education in changing these attitudes. The information in this article is based on secondary data analysis, statistical reports, and documents obtained from various relevant document sources. Finally, it would suggest that a policy regarding waste governance be implemented using blockchain, public awareness campaigns and pilot programs for testing its efficacy in transforming waste management into a viable activity to meet SDGs.
Greenpeace's Role in Supporting the Government of DKI Jakarta's Programme to Deal with Abrasion in the Northern Coastal Area of Jakarta Vivi Pusvitasary
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 2 (2024): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i2.36

Abstract

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran non-government organization (NGO) Greenpeace di Indonesia dalam mendukung program DKI Jakarta menangani abrasi di kawasan pesisir pantai utara Jakarta. Selanjutnya menganalisis upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam pembangunan raksasa, proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) master plan, untuk mengatasi ancaman rob yang semakin nyata di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori organisasi internasional dan peran NGO dalam mengupayakan metode kampanye, melakukan litigasi, pengawasan atau implementasi hukum lingkungan sebagai aktor non-negara. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam kepada campaigner Greenpeace Indonesia dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang dibangun adalah sepanjang 37,356 km. Hingga tahun 2023, total tanggul yang sudah terbangun sepanjang 17,093 km. Sedangkan yang belum terbangun sepanjang 20,263 km, dengan rincian 9,151 km menjadi tugas Kementerian PUPR dan 11,112 km tugas Pemprov DKI. Proyek NCICD itu ada fasenya A, fase B, fase C, dan fase D. Pemprov DKI masih di NCICD fase A,  jadi pembangunannya masih di pesisir. Keberlanjutan proyek NCICD fase A pada awal tahun 2024 ini terkendala banyaknya pemukiman liar warga yang memerlukan waktu untuk ditata. Disisi lain peran Greenpeace Indonesia menolak untuk mendukung program pemerintah DKI Jakarta dalam pembangunan giant sea wall karena membutuhkan biaya sekitar USD 650 miliar sedangkan anggaran pemerintah untuk iklim sebenarnya sangatlah terbatas. Menurut pandangan Greenpeace harus dikaji kembali apakah giant sea wall ini adalah solusi yang tepat bagi Jakarta, akar permasalahannya harus dielaborasi lebih mendalam apakah disebabkan oleh naiknya permukaan air laut saja dengan penurunan muka air tanah.   Abstract: This article aims to explore the role of Greenpeace's non governmental organization (NGO) in Indonesia in supporting the Jakarta DKI program, which tackles abrasion in the northern coastal area of Jakarta. The article delves deeper into the efforts undertaken by the Government of DKI Jakarta to build the massive National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) master plan project, which aims to tackle the growing threat of robbery in the city. The research employs descriptive qualitative methods, incorporating an approach to the theory of international organizations and the role of non-state actors in campaigning, litigation, monitoring, and environmental law implementation. The data collection technique in this study involves conducting in-depth interviews with Greenpeace Indonesia campaigners and analyzing documents. The results of this study show that the construction of the giant sea wall is 37,356 km long. Until 2023, the total length of embankments that have been built will be 17,093 km. Meanwhile, 20,263 km has not yet been built, with details of 9,151 km being the task of the Ministry of Public Works & Housing, Republic (PUPR) and 11,112 km being the task of government of DKI Jakarta province. The NCICD project has phases A, B, Phase C, and Phase D. The government of DKI is still in NCICD phase A, so construction is still on the coast. The continuation of the NCICD phase A project in early 2024 is hampered by the large number of illegal settlements that require time to be organized. Greenpeace Indonesia, on the other hand, refuses to support the government of DKI Jakarta program in the construction of the giant sea wall because it costs around USD 650 billion while the government budget for climate is actually very limited. Greenpeace believes a re-examination of this giant sea wall's suitability for Jakarta is necessary. We need to delve deeper into the root of the problem, determining whether it stems solely from rising sea levels or from declining groundwater levels.
Deforestation and Land Conversion: A deep dive into Malaysia An, Wen Nee
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 2 (2024): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i2.37

Abstract

Abstrak: Dengan pesatnya pertumbuhan Malaysia sebagai negara berkembang, urbanisasi dan perluasan pertanian telah menjadi elemen kunci yang berkontribusi signifikan terhadap penggundulan hutan dan alih fungsi lahan di wilayah tersebut. Akibatnya, banyak dampak dari penyebab ini muncul dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir, seperti erosi tanah dan perubahan iklim. Untuk mengatasi masalah lingkungan ini secara komprehensif, reboisasi, keterlibatan organisasi nonpemerintah dalam masalah ini, dan promosi skema sertifikasi oleh pemerintah Malaysia dapat dilihat sebagai strategi mitigasi.   Abstract:  This paper discusses the issue of deforestation and land conversion and the challenges that arise in Malaysia. With the rapid growth of Malaysia as a developing country, urbanisation and agricultural expansion have been the key elements that significantly contribute to deforestation and land conversion in the region. As a result, many effects of this cause have been quickly emerging in recent years, such as soil erosion and climate change. In order to comprehensively overcome this environmental problem, reforestation, involvement of non-governmental organisations in this issue and promotion of certification schemes by the Malaysian government can be seen as mitigation strategies.  
Indonesia’s Current and Future Efforts to Tackle the Issue of Deforestation Faculto de Jesus, Luizinha Faria
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 2 (2024): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i2.39

Abstract

Indonesia is confronted with a significant obstacle in the form of deforestation, which is caused by human activities such as agriculture and logging. This issue has far-reaching repercussions for the conservation of biodiversity and the climate change that is occurring on a worldwide scale. In order to address this problem, Indonesia has attempted a number of methods, such as moratoriums on forest removal and programs to reforest previously cleared land. As such, an analysis of Indonesia's activities to combat deforestation is presented in this study - with a particular attention on the notion that international partnerships and financial support play in bolstering these initiatives. The study, which draws on the neoliberal institutionalism theory, places an emphasis on the significance of global cooperation in efficiently addressing the difficulties posed by deforestation. In addition, this literature would also incorporate the research method of content analysis in order to better understand the arguments presented. Be that as it may, Indonesia still encounters challenges such as corruption and governance concerns that are preventing them from achieving their goals, despite the fact that they have made progress in lowering the rates of deforestation. Nonetheless, the findings of this study highlight the importance of sustaining international support and adopting inclusive strategies in order to achieve sustainable forest management at the Indonesian level. Ultimately, the study emphasizes the necessity of global partnerships and collaborative endeavors to achieve long-term success in Indonesia's efforts to combat deforestation and promote environmental sustainability, thereby emphasizing the urgency of addressing these urgent environmental concerns.
CHALLENGES OF ECONOMIC DIPLOMACY POST-WTO DECISION IN THE PERSPECTIVE OF NATIONAL INTEREST ON INDONESIA'S NICKEL ORE EXPORT BAN POLICY TO THE EUROPEAN UNION Mawarni, Oktaria
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 3 No. 1 (2025): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v3i1.41

Abstract

Abstract: This study examines Indonesia's nickel downstream policy as an effort to enhance the added value of natural resources, particularly nickel. With its vast nickel reserves, Indonesia has implemented an export ban on nickel ore to encourage the production of refined nickel products, aiming to sustainably increase state revenues. However, the implementation of this policy faces several challenges, including a legal dispute with the European Union and a World Trade Organization (WTO) ruling. WTO deemed the policy a violation of free trade principles, alongside issues such as dependency on foreign labor and environmental concerns. This study recommends strengthening economic diplomacy, developing local technology, and improving the skills of the domestic workforce to achieve independence and sustainability in Indonesia's nickel management.   Abstrak: Penelitian ini menyoroti mengenai kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam khususnya nikel. Indonesia yang memiliki cadangan tambang tersebut menerapkan larangan ekspor bijih nikel untuk mendorong produksi barang olahan nikel untuk meningkatkan pendapatan negara secara keberlanjutan. Indonesia dalam implementasi kebijakannya mendapatkan tantangan termasuk adanya gugatan Uni Eropa serta adanya putusan World Trade Organization (WTO). WTO menjatuhkan gugatan yang berisi pelanggaran prinsip perdagangan bebas, ketergantungan pada tenaga kerja asing, dan isu lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan diplomasi ekonomi, pengembangan teknologi lokal, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja domestik untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan pengelolaan nikel Indonesia.
ENTREPRENEURSHIP IN MYANMAR: PROPOSING SOLUTIONS TO DIGITAL CHALLENGES THROUGH ECOSYSTEM AND STRATEGIC FRAMEWORKS Ei Khin Khin
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 3 No. 1 (2025): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v3i1.42

Abstract

Abstract: This research investigates the challenges faced by youth entrepreneurs in Myanmar, with a focus on those navigating the digital entrepreneurship space. It examines the impact of Myanmar's socio-political environment, particularly following the 2021 military coup, on business operations, access to financial resources, and overall entrepreneurial development. The study highlights the barriers young entrepreneurs encounter, such as economic instability, infrastructure deficiencies, and limited market access. Through a qualitative research design, data was collected from four digital entrepreneurs via semi-structured surveys, and analyzed using an entrepreneurship ecosystem framework. Key challenges identified include financial constraints, inadequate infrastructure, and a restrictive policy environment. Despite these obstacles, entrepreneurs displayed resilience through innovative strategies, emphasizing the importance of adaptability, networking, and continual learning. The research also proposes strategic solutions to address these challenges, including fostering public-private partnerships for infrastructure development, improving policy frameworks to protect and encourage digital entrepreneurship, and providing mental health and business skills support for young entrepreneurs. The findings provide practical guidance for policymakers, business incubators, and other stakeholders to create a more supportive ecosystem that empowers Myanmar’s youth to thrive in the digital economy. Ultimately, the study underscores the need for systemic reforms and targeted interventions to unlock the full potential of Myanmar’s entrepreneurial landscape. Abstrak: Penelitian ini menyelidiki tantangan yang dihadapi oleh pengusaha muda di Myanmar, dengan fokus pada mereka yang menjelajahi ruang kewirausahaan digital. Artikel ini meneliti dampak lingkungan sosial-politik Myanmar, terutama setelah kudeta militer 2021, terhadap operasi bisnis, akses ke sumber daya keuangan, dan perkembangan kewirausahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, artikel ini menyoroti hambatan yang dihadapi oleh para pengusaha muda, seperti ketidakstabilan ekonomi, kekurangan infrastruktur, dan akses pasar yang terbatas. Melalui desain penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari empat pengusaha digital melalui survei semi-terstruktur, dan dianalisis menggunakan kerangka ekosistem kewirausahaan. Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan finansial, infrastruktur yang tidak memadai, dan lingkungan kebijakan yang membatasi. Meskipun menghadapi berbagai rintangan ini, para pengusaha menunjukkan ketahanan melalui strategi inovatif, menekankan pentingnya adaptabilitas, jaringan, dan pembelajaran berkelanjutan. Penelitian ini juga mengusulkan solusi strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, termasuk mendorong kemitraan publik-swasta untuk pengembangan infrastruktur, memperbaiki kerangka kebijakan untuk melindungi dan mendorong kewirausahaan digital, serta menyediakan dukungan kesehatan mental dan keterampilan bisnis bagi para wirausahawan muda. Temuan tersebut memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan, inkubator bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem yang lebih mendukung yang memberdayakan pemuda Myanmar untuk berkembang dalam ekonomi digital. Pada akhirnya, studi ini menekankan perlunya reformasi sistemik dan intervensi yang terarah untuk membuka potensi penuh lanskap kewirausahaan Myanmar.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): July Vol. 3 No. 1 (2025): January Vol. 2 No. 2 (2024): July Vol. 2 No. 1 (2024): January Vol. 1 No. 1 (2023): July