cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Mahupiki
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 9 (2019)" : 10 Documents clear
URGENSI JUSTICE COLLABOLATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Yuridis No. 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI Dias. Dias.
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.817 KB)

Abstract

URGENSI JUSTICE COLLABOLATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Yuridis No. 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DK ABSTRAK Dias Thabrani,Liza Erwina ,Mahmud Mulyadi[1] Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum.Whistle blower dan justice collaborator hadir sebagai seseorang yangmengungkap suatu kebenaran/ melaporkan suatu tindak pidana yang bersifat terorganisir dan serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, dan lain-lain. Dengan adanya whistle blower dan justice collaborator, pengungkapan kasus tindak pidana korupsi akan semakin mudah.Posisi justice collaborator sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya.BerangkatdaripermasalahanitulahmakapenulismencobauntukmembahasmengenaiUrgensiJusrice CollaboratorDalamPengungkapanKasusTindakPidanaKorupsi (TinjauanYuridisPutusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI)Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative melalui studi pustaka (Library search). Sumber hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku yang relevan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari artikel, majalah, internet, dan lain-lain.Sebagaimana dalam putusan yang dibahas bahwa Majelis Hakim memberikan vonnis putusan yang tepat dengan menjatuhkan hukuman selama dua tahun enam bulan dan denda Rp. 200.000.000,-. Sesuai dengan dakwaan primair Jaksa penuntut umum dengan pertimbangan bahwa terdakwa bersedia menjadi Justice Collaborator, dan itu bisa menjadi awal dalam menyelidiki kasus yang lebih besar dan terorganisir. Hukuman selama dua tahun ini merupakan bentuk peringanan terhadap terdakwa yang berfungsi sebagaiJustice Collaborator.   Kata Kunci :Justice Collaborator, Korupsi             JUSTICE COLLABORATOR URGENCY IN DISCLOSURE CASE OF CORRUPTION CRIMINAL ACT (Judicial Review No. 48 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PT.DK   ABSTRACT Dias Thabrani ,Liza Erwina ,Mahmud Mulyadi[2]   Corruption eradication must be done with various efforts, both prevention and enforcement. Community organizing, advocacy issues, as well as anti-corruption policy socialization are inseparable from these efforts, including in law enforcement. Whistle blowers and justice collaborators are present as someone who reveals a truth / reports an organized and serious criminal act such as a criminal act corruption, narcotics crime, money laundering, terrorism, human trafficking, and others. With the existence of a whistle blower and justice collaborator, the disclosure of corruption cases will become easier. The position of justice collaborator is very relevant for the Indonesian criminal justice system to overcome procedural jams. Sus-TPK / 2016 / PT.DKI).At the writing of this thesis, the author uses the normative legal research method through library research (Library search). The legal sources in writing this thesis are primary legal materials, namely the Law, secondary legal materials namely relevant books and court decisions, as well as secondary legal materials sourced from articles, magazines, internet, and others.As in the decision discussed, the Panel of Judges gave the correct decision by giving a sentence of two years and six months and a fine of Rp. 200,000,000. In accordance with the primair indictment the public prosecutor considered that the defendant was willing to become a Justice Collaborator, and that could be the start in investigating larger and organized cases. The two-year sentence is a form of mitigation of the defendant who functions as a Justice Collaborator.   Keywords: Justice Collaborator, Corruption         [1] Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ,Medan, Indonesia [2] Departemen Of Criminal Law, Faculaty of Law University  Of Sumatera Utara,Medan,Indonesia
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus.K.2014/Pt.Mdn) Putri Septika Silitonga Septika Silitonga
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.54 KB)

Abstract

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus.K.2014/Pt.Mdn) ABSTRAK PUTRI SEPTIKA SILITONGA, ALVI SYAHRIN, MAHMUD MULYADI[1] Pembangunan kesehatan masyarakat saat ini menjadi prioritas penting dalam program pemerintah. Besarnya alokasi anggaran dari pemerintah membuka peluang untuk disalahgunakan apabila tidak ada pengawasan yang ketat dari Kementerian Kesehatan sendiri atau dari lembaga lain. Salah satu program yang memiliki pos anggaran cukup besar saat ini adalah program pengadaan alat kesehatan. Anggaran kesehatan yang seharusnya digunakan untuk membangun kesehatan masyarakat justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang berakibat pada buruknya pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Medan tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan dengan register No. 31/Pid.Sus.K/2014/Pt.Mdn. Kajian dalam skripsi ini dilakukan dengan membahas berbagai peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pengadaan alat-alat kesehatan yang memunculkan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Berdasarkan penelitian Penulis, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kata kunci: alat kesehatan; korupsi; pengadaan barang dan jasa; pidana IMPOSING CRIMINAL SANCTION ON CORUUPTIONS IN PROCUREMENTS OF HEALTH EQUIPMENT (A Study on the Ruling No. 31/Pid.Sus.K.2014/Pt.Mdn) ABSTRACT PUTRI SEPTIKA SILITONGA, ALVI SYAHRIN, MAHMUD MULYADI* Nowadays, public health development is the important priority in the government programs. The amount of budget allocation from the government opens the opportunity to be misused if there is no strict supervision from Ministry of Health itself or from other institutions. One program that has a large enough budget item at this time is procurement of medical devices. The health budget that should be used to build public health is actually used to enrich themselves and other which results in poor service and quality of public health. The research method used is a normative juridical research method by analyzing the decision of the Medan High Court regarding the conviction of corruptors in the procurement of medical devices with register No. 31 / Pid.Sus.K / 2014 / Pt.Mdn. The study in this thesis was carried out by discussing various regulations relating to the activities of procurement of government goods and services, especially the procurement of medical devices that gave rise to elements of corruption. Based on the author's research, the criminal act of corruption committed by the defendant violated the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2018 concerning Procurement of Government Goods / Services and the Corruption Eradication Act Number 31 of 1999 Juncto Act Number 20 of 2001. Keywords:  corruption; criminal; medical devices; procurement of goods and services [1] Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan-Indonesia * Criminal Law Department of Faculty of Law University of  Sumatera Utara, Medan-Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (ANALISIS PUTUSAN NO. 9/PID.SUS-ANAK/2018/PN TJB) RICKY MARTIN SIHOMBING
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.732 KB)

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (ANALISIS PUTUSAN  NO. 9/PID.SUS-ANAK/2018/PN TJB) ABSTRAK Ricky Martin Sihombing, M. Hamdan, Marlina* Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan perilaku diskriminasi meski sekalipun si anak pelaku tindak pidana, ini demi tercapainya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Adapun permasalahaan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Indonesia dan bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Tjb. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (law in book).Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, kamus hukum dan bahan kuliah yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku di Indonesia yang terdapat didalam KUHP sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di luar KUHP yaitu: didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tjb penerapan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dari tingkat penyidikan hingga persidangan sudah sesuai dengan peraturan yang ada namun dalam penjatuhan putusan oleh hakim di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan faktor-faktor agar terjaminnya kelangsungan masa depan anak. Kata Kunci: Kekerasan, Anak sebagai Pelaku, Perlindungan Hukum LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS ACTOR CRIMINAL VIOLENCE (ANALYSIS OF DECISION NO. 9 / PID. SUS-ANAK / 2018 / PN TJB) ABSTRACT Ricky Martin Sihombing, M. Hamdan, Marlina*   Child protection aims to ensure the fulfillment of children's rights so that they can live, grow and develop optimally in accordance with human dignity, and obtain protection from acts of violence and discrimination even if the child is a criminal offender, this is for the achievement of quality Indonesian children noble and prosperous in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. The issues that will be discussed in the writing of this thesis are how the legal protection of children as perpetrators of violence in Indonesia and how the application of legal protection against children as perpetrators of violent crime in the decision of the Tanjungbalai District Court No 9 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Tjb. The research method used in this research is normative legal research which is research conducted and aimed at a variety of written legislation and various literature relating to problems in the thesis (law in book). The data used are secondary data obtained through the study of literature, laws and regulations, legal journals, legal dictionaries and lecture materials related to this research. Regulations regarding legal protection for children as perpetrators in Indonesia contained in the Criminal Code are no longer valid and what is applicable is legislation outside the Criminal Code namely: in Law Number 35 of 2014 and Law Number 11 of 2012. In studies case of decision of District Court of Tanjungbalai District Court No 9 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Tjb The application of legal protection given to children from the level of investigation to the trial is in accordance with existing regulations but in the ruling by the judge in the Criminal Justice System Children must pay attention to factors so that the future continuity of the child is guaranteed.   Keywords: Violence, Children as Perpetrators, Legal Protection * Departemen Hukum Pidana,  Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan - Indonesia * Criminal Law Department, Faculty of Law University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia.
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NO. 375/Pid.Sus/2017/PN. Mjk dan PUTUSAN NO. 220/Pid.Sus/2018/PN. Smn) CEYNE FEBINA KEMBAREN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.062 KB)

Abstract

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NO. 375/Pid.Sus/2017/PN. Mjk dan PUTUSAN NO. 220/Pid.Sus/2018/PN. Smn) ABSTRAK Ceyne Febina Kembaren, Liza Erwina, Nurmalawaty* Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan hanya terjadi di dalam ruang lingkup publik saja, tapi juga sering terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Manfaat penempatan CCTV menjadi sebuah komponen penting dalam segala aspek kehidupan untuk mengawasi segala pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Keterangan saksi tentunya menjadi salah satu jalan yang ditempuh untuk menemukan suatu kebenaran kasus tersebut. Namun dalam memutuskan pertimbangannya, hakim juga sering menggunakan CCTV sebagai alat bukti elektronik yang sah, dan sudah menjadi pandangan suatu faktor penting dalam tatanan hukum positif yang bekenaan dengan pembuktian di dalam hukum acara pidana dan juga menjadi alat bukti yang sah di beberapa undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjutnya mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini berupa kesimpulan bahwa, pembuktian dalam pemeriksaan perkara kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan memerlukan ketelitian dan kecermatan dari majelis hakim, untuk memeriksa alat bukti yang sah di pengadilan. Selain menilai suatu nilai pembuktian setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, hakim juga perlu mempertimbangkan pengaturan alat bukti yang ada diluar KUHAP, serta kedepannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mendapatkan pertimbangan dan perubahan sekaligus perluasan tentang pengaturan alat bukti elektronik sama hal nya dengan UU lain yang mengatur sendiri tentang alat bukti elektronik. Kata Kunci: Alat Bukti, Alat Bukti Elektronik, CCTV, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). ______________________________ *Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia STRENGTH OF PROOF OF ELECTRONIC EVIDENCE IN CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE (STUDY OF RULING NO. 375 / Pid.Sus / 2017 / PN. Mjk and RULLING NO. 220 / Pid.Sus / 2018 / PN. Smn) ABSTRACT Ceyne Febina Kembaren, Liza Erwina, Nurmalawaty * Violence has become a phenomenon in people's lives in Indonesia. Violence occurs not only in the public sphere, but also often in domestic areas that give birth to domestic violence (domestic violence). The benefits of placing CCTV are an important component in all aspects of life to monitor all violations that occur in Indonesia. Witness testimony is certainly one of the ways taken to find the truth of the case. But in deciding its consideration, the judge also often uses CCTV as a legal electronic evidence, and has become an important factor in the view of a positive legal order in terms of proof in criminal procedural law and is also a valid evidence in several laws. The research method used in the writing of this thesis is normative legal research, which is carried out by examining legal library materials relating to the problem and subsequently referring to the legal norms contained in legislation and court rulings. The results of this study in the form of the conclusion that, the evidence in the examination of cases of domestic violence in court requires carefulness and carefulness of the judges, to examine the legal evidence in court. In addition to assessing the evidentiary value of each evidence referred to in Article 184 of the Criminal Procedure Code, the judge also needs to consider the regulation of evidence outside the Criminal Procedure Code, and the future of Law No. 23 of 2004 received consideration and amendment as well as expansion of the regulation of electronic evidence as well as other laws that govern themselves about electronic evidence. Keywords: Evidence, Electronic Evidence, CCTV, Domestic Violence. ______________________________ * Criminal Law Department, Faculty of Law, University of North Sumatra,
ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan PN Medan No.1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn) KIKI NOVELITA SIMANUNGKALIT
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.637 KB)

Abstract

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan PN Medan No.1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn) ABSTRAK Kiki Novelita Simanungkalit, Syafruddin Kalo, Syafruddin Sulung Teknologi informatika dan komunikasi telah berkembang demikian pesat. Cyber (komputer) telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa. Revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa di sebut sebagai media sosial. Melalui internet manusia melakukan banyak kegiatan lewat internet yang pada akhirnya menimbulkan kejahatan yang disebut dengan cyber crime atau kejahatan melalui jaringan internet. Dampak yang ditimbulkan adalah dimana seseorang bernama Wilsen Chandra Als.A.SEN melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Rita. Karena itu perlu dibahas untuk mengetahui lebih jauh tentang tindak pidana pencemaran nama baik ini. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia, bagaimana perbandingan ketentuan pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE, dan bagaimana penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan PN Medan No.1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu inventarisasi peraturan mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasan permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di samping itu diatur juga dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perbandingan ketentuan pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE adalah didalam KUHP pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam Pasal 310 dan 311 sedangkan didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan khusus dari KUHP diatur mengenai pencemaran nama baik didalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN.MDN pelaku mengalami masa percobaan penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).   Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik ANALYSIS OF CRIMINAL FALLING OF CRIMINAL FOLLOWING ACTIVITIES OF GOOD THROUGH SOCIAL MEDIA (Medan District Court Decision No.1010 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdn) ABSTRACT   Kiki NovelitaSimanungkalit, SyafruddinKalo, SyafruddinSulung   Information and communication technology has developed so rapidly. Cyber ​​(computer) has given birth to the internet which brings new phenomena in the field of mass media. The mass media revolution has given birth to new media which can be called social media. Through the internet, humans carry out many activities through the internet which in turn lead to a crime called cyber crime or crime through the internet network. The impact is that someone named Wilsen Chandra Als.A.SEN commits defamation of Rita. Because it needs to be discussed to find out more about this crime of defamation. The problem in this thesis is how the legal regulation of defamation in Indonesia, how to compare the provisions of criminal defamation according to the Criminal Code and ITE Law, and how the application of criminal defamation law through social media in the Medan District Court No.1010 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdn. The research method used in this thesis is normative juridical which is based on primary, secondary, and tertiary legal materials, namely the inventory of regulations referring to the norms contained in legislation. In discussing these problems, it can be concluded that the legal regulation of criminal defamation is regulated in Act Number 19 of 2016 concerning amendment to Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, in addition to that it is also regulated in the Criminal Code and Laws Number 40 of 1999 concerning the Press. Comparison of criminal defamation provisions according to the Criminal Code and ITE Law is that in the Criminal Code of defamation or contempt is regulated in Articles 310 and 311 while in the Information and Electronic Transaction Act which is a special regulation of the Criminal Code governs defamation in Article 27 paragraph (paragraph 3) ITE Law. The application of the law against the perpetrators of defamation in Medan District Court No.1010 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn has not been implemented properly. The sanctions provided are not commensurate with the suffering suffered by the victim so they have not provided a sense of justice.   Keywords: Criminal Enforcement, Criminal Actors, Defamation    
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS KEHORMATAN KHUSUS MELALUI MEDIA DIGITAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN) MUHAMMAD HUSNUL FADILLA
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.053 KB)

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS KEHORMATAN KHUSUS MELALUI MEDIA DIGITAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN) ABSTRAK Muhammad Husnul Fadilla, Liza Erwina, Syafruddin Sulung[*] Teknologi informasi melalui komputer dan internet telah banyak memberikan kemudahan bagi semua orang, namun kemudahan itu terkadang membuat orang salah dalam mempergunakannya. Salah satu penyalahgunaan teknologi informasi komputer dan internet adalah pencemaran nama baik melalui akun media digital. Pencemaran nama baik melalui media digital ini ditujukan kepada orang atau lembaga yang memiliki kehormatan khusus yaitu Presiden dan  Instansi Negara Kepolisian Republik Indonesia. Kasus pencemaran nama baik atas kehormatan khusus melalui media digital inilah yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi yang bertema “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Atas Kehormatan Khusus Melalui Media Digital (Studi Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.)”.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan berdasarkan putusan pengadilan secara analisis terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaturan pencemaran nama baik atas kehormatan khusus menurut KUHP dan UU ITE No. 11 Tahun 2008, (2) untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media digital dan (3) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Digital sudah sesuai, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media digital sehingga terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.   Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Digital, Kehormatan Khusus JURIDICAL REVIEW ON DISGRACING GOOD NAME CRIMINAL ACT ON  SPECIAL HONOR THROUGH DIGITAL MEDIA (A STUDY ON THE VERDICT NO. 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN) ABSTRACT Muhammad Husnul Fadilla, Liza Erwina, Syafruddin Sulung[2] Information technology through computer and internet has facilitated all people although some people have misused it such as disgracing other people’s good names. It is done through digital media toward some people with special honor such as the President and the other government agencies such as the Police. Therefore,the theme of this research was “Juridical Review on Disgracing Good Name Criminal Act on Special Honor through Digital Media (A Study on the Verdict No. 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn).” The research used juridical normative method which was referred to legal norms and principles found in the legal provisions and the courts’ verdicts. Its nature was descriptive analytic by describing the implementation based on the courts’ verdicts toward norms and principles in the legal provisions. Theobjective of the research was to find out 1) the regulations on disgracing good names on special honor through digital media according to KUHP (Criminal Code) and UU ITE (Law on Information Technology and Electronics) No. 11/2008, 2) its liability,  and 3) the judge’s consideration in the Verdict No. 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. The result of the research showed that the implementation of Material Criminal Law on disgracing good names criminal act through digital media was correct. The perpetrator’s act was legally proven so that he had to be responsible for his act. Keywords: Disgracing Good Name, Digital Media, Special Honor [*]Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia. [2]Department Of Criminal Law, Faculty Of Law University Of North Sumatera, Medan, Indonesia.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA TANJUNGBALAI (Studi Kasus di Polres Tanjungbalai) BAITURRAHMI GRAHA KARTIKA
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.37 KB)

Abstract

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA TANJUNGBALAI (Studi Kasus di Polres Tanjungbalai) ABSTRAK Baiturrahmi Graha Kartika, Liza Erwina, Mohammad Ekaputra[*] Tulisan ini berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Tanjungbalai” (Studi Kasus di Polres Tanjungbalai). Salah satu permasalahan besar di Indonesia adalah  tindak pidana narkotika. Begitu maraknya permasalahan ini sampai ke kota kecil sekalipun. Banyak masyarakat tanjung balai yang belum memahami apa itu narkotika dan apa bahayanya narkotika. Seperti yang kita ketahui awalnya narkotika masih digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti. Namun perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkotika menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar perangkat medis, kini narkotika mulai tenar di gunakan sebagai dewa dunia penghilang rasa sakit. Penyalahgunaan narkotika diangggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember 2009. Maka disini pihak kepolisian harus memberikan penyuluhan, pendidikan tambahan mengenai narkotika.Tidak hanya pihak kepolisan tetapi lembaga-lembaga atau instansi-instansi besar yang bisa berkerjasama melakukan razia disetiap wilayah rawan tindak pidana narkotika. Kata Kunci: Kepolisian,Narkotika,Tindak Pidana Narkotika.     HANDLING NARCOTICS CRIMINAL ACT ST TANJUNGBALAI (A Study At The Polres Tanjungbalai) ABSTRACT Baiturrahmi Graha Kartika,Liza Erwina,Mohammad Ekaputra* This thesis is titled "Narcotics Crime Countermeasures in Tanjungbalai City" (Case Study in Tanjungbalai Regional Police). One of the big problems in Indonesia is narcotics crime. Once this problem is rife even in small cities. Many people in Tanjung Balai do not understand what narcotics are and what are the dangers of narcotics. As we know, initially narcotics are still used occasionally in small doses and of course the effect is not very significant. But the changing times and the mobility of life make narcotics a part of lifestyle, from what was just a medical device, narcotics are now becoming famous as the god of the world of pain relief. Narcotics abuse is considered urgent enough to encourage the birth of Law Number 9 of 1976, which was later refined with Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics which was then revised again with the adoption of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics on December 14, 2009. So here the police must provide counseling, additional education regarding narcotics. Not only the police but large institutions or agencies that can work together to conduct raids in every area prone to narcotics crime. Keywords: Police, Narcotics, Narcotics Crimes.     *Criminal Law Department Faculty of law university Sumatera Utara, Medan Indonesia [*]Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera, Medan Indonesia
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Putusan Negeri Medan No:922/Pid.B/Lh/2018/MDN) IRFAN IRFAN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.924 KB)

Abstract

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Putusan Negeri Medan No:922/Pid.B/Lh/2018/MDN) ABSTRAK Irfansyah Munthe,Liza Erwina, Wessy Trisna* Saat ini Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah sumber energi yang paling utama dan sumber energi yang paling banyak digunakan masyarakat di dunia.Pada tahun-tahun mendatang minyak dan gas bumi diperkirakan masih mendominasi permintaan energi dunia dalam dua dekade mendatang dikarenakan minyak dan gas bumi merupakan jenis energi yang relatif memiliki pasar dan infrastruktur yang sudah memadai dunia.Sehingga tak ayal banyak yang memandanag bahwa migas adalah produk strategis dan juga produk yang menyangkut hajat orang banyak.Bahkan tak jarang pula para pelaku usaha melakukan prektek usaha yang tidak sehat.Skripsi ini diangkat dari permasalahan kesesuaian atas penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak dan gas bumi, serta pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap kasus putusan Pengadilan Negeri Medan No.922/Pid.B/Lh/2018/MDN, Metode penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif yaitu pengkajian atau penelitian hukum dalam kepustakaan. Berarti berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.. Data hasil penelitian diolah dan di analisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala-gejala  yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran yang mengenai pola-pola yang berlaku.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban apabila telah melakukan kesalahan yang dilarang oleh aturan apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilakukan atas kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Faktor utama terjadinya tindak pidana tersebut adalah adanya disparitas (perbedaan jarak harga) dari LPG subsidi pemerintah dibanding LPG non subsidi yang mengakibatkan timbulnya kerawanan praktik pemalsuan serta ingin mendapatkan keuntungan lebih sehingga sangat diperlukannya pengawasan pendistribusian gas. Maka Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Hakim juga turut mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.   *Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan Indonesia. JURIDICAL ANALYSIS OF FAKE OIL AND GAS FUEL OIL (Case Study of Medan District Court Decree No:922/ Pid.B /Lh/2018/MDN) ABSTRACT Irfansyah Munthe,Liza Erwina,Wessy Trisna*      At present, Oil and Gas are the most important energy sources and the most widely used energy sources in the world. In the coming years oil and gas are estimated to still dominate world energy demand in the next two decades because oil and gas is a type of energy that has a relatively adequate market and infrastructure of the world. So, no doubt many people view that oil and gas is a strategic product and also a product that involves the interests of many people. In fact, it is not uncommon for businesses to carry out unhealthy business practices. This thesis is taken from the issue of conformity with the application of criminal law against falsification of fuel oil and natural gas, as well as judges' considerations in the application of sanctions in the case of Medan District Court No.922 / Pid.B / Lh / 2018 / MDN.The research method in this thesis is normative juridical that is legal study or research in the literature. Means relating to applicable laws and regulations .. Research data are processed and analyzed using qualitative analysis methods that focus on the general principles that underlie the manifestation of the unit of symptoms that exist in human life or patterns analyzed by symptoms socio-cultural symptoms by using the culture of the community concerned to obtain a picture of the prevailing patterns.From the results of the study, it was obtained that a person will be held accountable if he has made a mistake that is prohibited by the rules if he has fulfilled the elements of criminal liability, that is, someone has committed a prohibited act, the act is done of his own volition, and the perpetrator knows the consequences of his actions. The main factor in the occurrence of these criminal acts is the disparity (difference in price distance) of government subsidized LPG compared to non-subsidized LPG which results in the emergence of vulnerability in counterfeiting practices and wants to get more profit so that it is necessary to supervise gas distribution. Then the legal considerations by the judge in issuing decisions based on the indictment of the public prosecutor are based on evidence in the form of witnesses' statements, and the defendant's statement and complete facts before the trial are strengthened by the judge's own conviction. The judge also considered matters that could incriminate and alleviate the defendant.     *Criminal Law Department Faculty of Law University of Sumatera Utara, Medan Indonesia.
PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN KAITANNYA DENGAN KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA) AKRAM AKRAM
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.278 KB)

Abstract

ABSTRAK Prof. Dr Madiasa, SH, MS *) Nurmalawaty SH, M.Hum**) Akram Maulana ***)   Penjatuhan pidana merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan merupakan  cara untuk menghukum pelaku kejahatan, salah satunya Pidana mati terhadap Ridwan Alias Iwan Bin Arbi Sulaiman dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Disini Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Masalah yang dibahas: Bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum positif dan Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA) Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktiner, karena penelitian dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penelitian Hukum ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan literatur-literatur buku yang ada diperpustakaan. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberikan vonis pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 248/PID.B/2018/PN BNA. Dianggap sudah tepat hal tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dianggap biadab dan terdakwa tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan, lalu perbuatan terdakwa terhadap korban diluar batas kemanusiaan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban, perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat dan merupakan bentuk rasa keadilan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri  Banda Aceh  terhadap korban dan keluarga korban.                   ABSTRACT Prof. Dr Madiasa, SH, MS *) Nurmalawaty SH, M.Hum**) Akram Maulana ***)     Criminal imprisonment is the most important part of the criminal justice process. The application of capital punishment by the state through a court ruling is a way to punish the perpetrators of crimes, one of which is the death penalty against Ridwan Alias ​​Iwan Bin Arbi Sulaiman in the criminal act of planned murder which has been decided by the Banda Aceh District Court Judge Council. Here the Panel of Judges handed down the verdict according to the demands of the Public Prosecutor. Issues discussed: How is the regulation of capital punishment against perpetrators of criminal offenses in positive law and What is the basis for the judge's judgment in imposing capital punishment against perpetrators of capital crime (Study of District Court Decision Number 248 / PID.B / 2018 / PN BNA) This research uses normative research methods. Normative legal research is called doctoral legal research, because research is carried out or is shown only in written regulations, namely the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP), this Legal Research is also referred to as library research or document study because this research is mostly done by book literature in the library. Consideration of the District Court Judge Council gave a death sentence against the perpetrators of murder in the District Court Decision Number: 248 / PID.B / 2018 / PN BNA. It is deemed appropriate in accordance with the actions of the Defendant which are considered barbaric and the defendant does not value life as a gift from God, then the defendant's actions towards victims outside humanity, the actions of the defendant have caused suffering for the victim's family, the actions of the defendant also disturb the community and are a form of sense of justice that was given by the Banda Aceh District Court Judge to the victim and the victim's family.             * )Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** )Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** )Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * )Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** )Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** )Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr) ALAWIYAH ALAWIYAH HASIBUAN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.216 KB)

Abstract

  JURIDICAL REVIEW ON ENVIROMENTAL POLLUTION CRIMINAL ACT CAUSED BY ILLEGAL DUMPING OF TOFU LIQUID INDUSTRIAL WASTE (A STUDY ON THE RULLING NO: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr) ABSTRACT Siti Alawiyah Hasibuan, Liza Erwina, Syafruddin Sulung Hasibuan* The crime of environmental pollution is a crime that often occurs in Indonesia, one of which is the environmental pollution caused by dumping (disposal) of tofu industry waste is quite common in Indonesia. The tofu industry often dumps its waste carelessly on rivers which causes the river to be polluted. In fact, in every activity carried out by the company, especially in terms of disposing of industrial waste must have a Liquid Waste Disposal License (IPLC). The research method used is normative juridical research or library law research. The data source used is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained through library research. All data obtained and collected subsequently were analyzed qualitatively. Based on this research, it can be concluded that first, the statutory regulations have set in depth regarding waste dumping without permits, ranging from laws, government regulations, ministerial regulations, to regional regulations. Second, criminal liability for environmental pollution in the case of waste dumping without permission, the parties that can be held accountable are not only individuals, but also corporations. The system of criminal liability towards corporations is based on the principle of strict liability and the principle of vicarious liability. Third, the implementation of law enforcement from the existing laws and regulations against Decision Number 115 / Pid.Sus / 2014 / Pn.Kdr, the Defendant is proven to have violated Article 104 of Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management. Keywords:    Environmental    Pollution,     Waste    Dumping    Without     Permits, Environmental Criminal Liability.   * Criminal Law Department, Faculty Of Law, University of Sumatera Utara. Medan, Indonesia. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr) ABSTRAK Siti Alawiyah Hasibuan, Liza Erwina, Syafruddin Sulung Hasibuan*     Tindak pidana pencemaran lingkungan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, salah satunya adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh dumping (pembuangan) limbah industri tahu cukup sering terjadi di Indonesia. Industri tahu sering membuang limbahnya secara sembarangan pada sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, peraturan perundang-undangan telah mengatur secara mendalam mengenai dumping limbah tanpa izin, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga ke peraturan daerah. Kedua pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam hal dumping limbah tanpa izin, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi. Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi antara lain adalah berdasarkan asas strict liability dan asas vicarious liability. Ketiga, implementasi penegakan hukum dari peraturan perundangan-undangan yang ada terhadap Putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.   Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan Hidup, Dumping Limbah Tanpa Izin, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup.       * Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 9 (2019) Vol 1, No 8 (2019) Vol 1, No 7 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 01 (2017) Vol 1, No 02 (2016) Vol 1, No 01 (2016) Vol 2, No 01 (2015) Vol 1, No 01 (2015) Vol 1, No 01 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 3, No 01 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2012) More Issue