cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Nur Rohman
Contact Email
adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id
Phone
+6285235968979
Journal Mail Official
jlss.fhubj@gmail.com
Editorial Address
Faculty of law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Grha Summarecon 4th Floor, Campus 2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Bekasi City, West Java 17121, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Journal of Law and Security Studies
Published by Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ISSN : -     EISSN : 30902312     DOI : https://doi.org/10.31599/jlss
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Law and Security Studies is a scientific and open access journal managed and published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of law and security issues. This Journal accept manuscript in Bahasa or English and published two times a year in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2024): December 2024" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM PADA KASUS BODY SHAMING MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS AUREL HERMANSYAH) Octavia, Eunike; Octavia
Bhara Justisia Vol 1 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/0gexbq78

Abstract

Body shaming adalah suatu kondisi dimana mencakup tindakan atau komentar yang menilai penampilan fisik seseorang dengan cara yang merendahkan, yang akan berdampak negatif pada citra diri seseorang, bahkan menggangu perkembangan psikososial mereka, hingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental pada penderitanya. Body shaming terdiri dari dua suku kata yakni “body” dalam Bahasa Indonesia berarti tubuh, sedangkan “shaming” memiliki arti mempermalukan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji mengenai asas asas dalam ilmu hukum, peraturan hukum, bahan pustaka, dan data sekunder lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk body shaming, dampaknya terhadap korban, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada individu yang menjadi korban tindakan tersebut. Hasil penelitian yang didapat bahwa body shaming merupakan fenomena yang semakin meluas di era digital, terutama melalui platform media sosial, dengan fokus pada kasus Aurel Hermansyah sebagai contoh. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk body shaming yang terjadi, dampak psikologis yang dialami oleh korban, serta perlindungan hukum yang tersedia untuk menangani tindakan tersebut.
Perlindungan Hak Privasi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Publikasi Putusan Mahkamah Agung Insani, Salsabila Robbani; Sugeng; Fitriana, Diana
Bhara Justisia Vol 1 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/zwxzs714

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan hak privasi bagi korban tindak pidana kesusilaan. Hak privasi korban juga berlaku dalam publikasi putusan pengadilan yang diunggah ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dalam melakukan publikasi putusan wajib mengaburkan identitas korbannya. Putusan yang tidak mengaburkan identitas korban dalam publikasi putusan perkara tindak pidana kesusilaan dapat dikatakan telah melanggar hak privasi korban dan berpotensi menimbulkan kerugian lain yang berdampak pada psikologis korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Mahkamah Agung terhadap korban tindak pidana kesusilaan yang tidak dirahasiakan identitasnya serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak privasi korban dalam publikasi putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta teknik pengumpulan bahan hukum yaitu teknik kajian pustaka. Masih ditemukannya putusan-putusan yang tidak mengaburkan identitas korban menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak privasi korban tindak pidana kesusilaan masih belum diterapkan secara optimal, sehingga diperlukan evaluasi terhadap ketentuan yang berlaku terkait tata cara pengaburan identitas korban. Adapun pertanggungjawaban terhadap korban tindak pidana kesusilaan juga terbatas pada penarikan kembali dan penghapusan atas informasi yang memuat identitas korbannya.
Pertanggungjawaban Pidana Secara Deelneming Dalam Perdagangan Souvenir Berbahan Satwa Penyu Sisik Meitsa Ullinuha Assalwa; Assalwa, Meitsa Ullinuha; Melanie Pita Lestari
Bhara Justisia Vol 1 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/cffkvk27

Abstract

Indonesia memiliki satwa seperti penyu sisik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, keberadaan habitat penyu menunjukkan kekayaan laut yang melimpah. Regenerasi penyu sisik tergolong rendah, sedangkan perburuan liar oleh manusia dan predator alami mengancam keberlangsungan hidupnya. Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah diundangkan, namun perdagangan penyu sisik masih marak terjadi, seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Nomor 115/Pid/2019/PT KPG. menunjukkan adanya tindakan seperti perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam deelneming dalam perdagangan cinderamata berbahan dasar hewan penyu sisik dan untuk mengetahui alasan mengapa penyu sisik diburu dan dijadikan cinderamata sedangkan penyu sisik merupakan satwa yang dilindungi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus. Yang mengkaji berdasarkan norma dan aturan hukum terkait dengan kasus pertanggungjawaban pidana dalam deelneming dalam perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, namun pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal belum optimal, dan perlindungan penyu sisik dari perburuan liar dan perdagangan cinderamata masih terjadi di berbagai lingkungan.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan yang Menyebabkan Kerusakan Terumbu Karang Khaliza Azzahra Chairrunnisa; Khaliza Azzahra Chairunnisa; Lukman Hakim; Indah Pangestu Amaritasari
Bhara Justisia Vol 1 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/v3kxh722

Abstract

Indonesia memiliki satwa seperti penyu sisik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, keberadaan habitat penyu menunjukkan kekayaan laut yang melimpah. Regenerasi penyu sisik tergolong rendah, sedangkan perburuan liar oleh manusia dan predator alami mengancam keberlangsungan hidupnya. Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah diundangkan, namun perdagangan penyu sisik masih marak terjadi, seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Nomor 115/Pid/2019/PT KPG. menunjukkan adanya tindakan seperti perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam deelneming dalam perdagangan cinderamata berbahan dasar hewan penyu sisik dan untuk mengetahui alasan mengapa penyu sisik diburu dan dijadikan cinderamata sedangkan penyu sisik merupakan satwa yang dilindungi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus. Yang mengkaji berdasarkan norma dan aturan hukum terkait dengan kasus pertanggungjawaban pidana dalam deelneming dalam perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, namun pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal belum optimal, dan perlindungan penyu sisik dari perburuan liar dan perdagangan cinderamata masih terjadi di berbagai lingkungan.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Putri, Intan Amalia; Sulastri, Lusia; Laksanto Utomo
Bhara Justisia Vol 1 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/51sda431

Abstract

Anak mempunyai peranan penting dan negara bertanggung jawab untuk menjamin hak-haknya atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Anak sebagai kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, hal ini menjadi isu penting dalam hukum Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah ditegakkan, namun kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di berbagai lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi di beberapa daerah yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban serta minimnya perhatian terhadap hak atas pemulihan bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan menjamin pemulihan hak-hak anak korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus, yang dikaji berdasarkan norma dan aturan hukum yang terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan perlindungan terhadap anak, namun pelaksanaan perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban belum optimal. Sebagaimana tercermin dari hasil putusan beberapa perkara, menunjukkan bahwa pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tidak sebanding dengan dampak yang dialami oleh korban, serta pemulihan fisik dan psikis korban masih kurang diperhatikan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2025): December 2025 Vol 2 No 1 (2025): June 2025 Vol 1 No 2 (2024): December 2024 Vol 1 No 1 (2024): June 2024