Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Selamat datang di situs OJS Universitas Andi Djemma, Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum, yang memiliki tujuan untuk memberikan sumbangsih pada eksplorasi teori dan praktik di bidang Hukum secara menyeluruh. Dengan semangat untuk memperkaya dan menyebarkan pengetahuan mengenai Hukum di Indonesia kepada masyarakat luas, sehingga segala artikel yang ada dalam Jurnal To Ciung dapat diunduh secara gratis. Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal akademik double-blind review untuk studi Hukum yang diterbitkan oleh LP2M Universitas Andi Djemma, Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma. Maka dari itu, Jurnal To Ciung mengharapkan kepada para mahasiswa, peneliti, akademis maupun praktisi untuk memasukkaa naskah yang berkualitas, original, dan ditulis sesuai ketentuan pada fokus topik mengenai bidang hukum yang menjadi focus kajian yang dilakukan diantaranya seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Pemda dan Pemdes, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, Hukum Agraria dan/atau yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus) dan setiap penerbitan hanya akan menerbitkan maksimal 7 (tujuh) artikel. Tertarik untuk mengirimkan naskah ke jurnal ini? Baca ketentuan penulisan, mendownload template, serta baca author guidelines. Segara untuk register terlebih dahulu dan log ini dan mulai lah untuk melalui proses. Langkah selanjutnya untuk membaca ketentuan dalam publikasi jurnal termasuk untuk biaya publication fee.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRES PALOPO) ]]>
<![CDATA[Sri Wijayanti]]>;
<![CDATA[Hasmawati Hasmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penadahan padadasarnya merupakan tindak pidana yang terjadi setelah adanya kejahatan awal. Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan, Perangkat hukum diperlukanan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat, salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Sebagai penegak hukum kepolisian,penyidik mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan tindakan pembuktian terhadap pelaku penadahan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam pembuktian perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Palopo dan bagaimanakah pelaksanaan pembuktian oleh Kepolisian Polres Kota Palopo dalam perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pada tahap penyidikan. Penelitian ini dilakukan diKepolisian Resor (Polres) Kota Palopo yang beralamat di Jl. Oppu Tossapaile,Boting, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative empiris.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI JABATAN DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA BULAN JUNI TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Haidar Haidar]]>;
<![CDATA[Mudzakar NB.]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan tentang pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara apakah sudah sesuai dengan kompetensi PNS di bidangnya masing-masing dan bagaimana implikasi politik, pemerintahan, dan administratif dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Kabupaten Luwu Utara. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pemerintahan terutama kajian tentang mutasi jabatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam hal penempatan PNS serta mengetahui bagaimana implikasi dari pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Dianalisa secara kualitatif berdasarkan laporan dan catatan yang ada di lapangan. Dengan teknik pengumpulan data meliputi data primer yaitu observasi dan wawancara serta data sekunder yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara diselenggarakan dalam rangka penyegaran organisasi agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS serta untuk peningkatan karir PNS. Pada umumnya, penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing. Namun, masih ada beberapa penempatan PNS yang yang tidak sesuai tetapi dinilai berdasarkan pengalamannya dalam bidang tersebut serta masih ada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan pesyaratan kepangkatan. Mutasi yang diselenggarakan pada Tahun 2021 yaitu pada Bulan Juni di pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak menunjukkan implikasi politik pemerintahan maupun administratif yang siginifikan.]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA SENGKETA TANAH DI KOTA PALOPO (STUDI PENELITIAN KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALOPO) ]]>
<![CDATA[Fitrianur Fitrianur]]>;
<![CDATA[Graicella Sarawati]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Palopo dalam penanganan perkara sengketa tanah dikota Palopo. Dalam Jurnal ini permasalahan yang penulis angkat yaitu bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Palopo dalam penanganan perkara sengketa tanah, dan apa saja yang menghambat peran Lembaga Bantuan Hukum Palopo dalam penangan perkara sengketa tanah dikota Palopo. Dari hasil penelitian, peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan perkara sengketa, yaitu mendampingi semua orang yang datang meminta jasa bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Adapun faktor yang menghambat Lembaga Bantuan Hukum Palopo dalam penanganan perkara sengketa tanah di kota palopo, yaitu Faktor Financial dan juga kurangnya tenaga hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBIMBINGAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II PALOPO (STUDI PENELITIAN LAPAS KELAS II A PALOPO) ]]>
<![CDATA[Salmi Salmi]]>;
<![CDATA[Riswandi Riswandi]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi- instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Dalam melaksanakan pembinaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama terhadap sesama narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnyamendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PALOPO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR (STUDI PENELITIAN PUSAT NIAGA PALOPO) ]]>
<![CDATA[Burhanuddin Burhanuddin]]>;
<![CDATA[Faisal Baharuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisi Hukum Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir, yang bertujuan untuk menjawab masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana Sistem Retribusi Parkir yang ada di Kota Palopo terkhusus di wilayah Pusat Niaga Palopo (PNP) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012? Dan Upaya apa yang dilakukan Pemerintah meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Retribusi Parkir yang ada di kota Palopo terkhusus di wilayah Pusat Niaga Palopo (PNP). Dari hasil penelitian upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan sosialisasi terkait aturan yang berlaku serta memberikan teguran kepada pengunjung atau pengendara yang melanggar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya suatu kerja lebih dari instansi terkait dalam bentuk pemberian sanksi kepada para pelanggar yang tidak mengikuti aturan yang semestinya tentang retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012. Peran kesadaran masyarakat juga sangat penting agar aturan yang sudah ditetapkan mengenai retribusi parkir itu kemudian benar – benar sesuai dengan kenyatannya di lapangan.]]>
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI DI PUSKESMAS BASTEM UTARA ]]>
<![CDATA[arif1 Ferdian]]>;
<![CDATA[Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah dimana kinerja pegawai di puskesmas bBastem Utara masih rendah baik dari sektor SDM maupun saran dan prsarna ada beberapa penyebabnya mulai dari akses sarana transportasi sangat sulit, jauh dari pusat kota dan merupakan desa terpencil dan terjauh di Luwu. Penelitian ini untuk mengukur kinerja pegawai di Puskesmas Bastem Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi.]]>
<![CDATA[REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI TINJAU DARI UU PEMILU NO 7 TAHUN 2017 DAN UU PARTAI POLITIK NO 2 TAHUN 2011 DI KOTA PALOPO. ]]>
<![CDATA[Wahyudi Yunus]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Tinjau Dari UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Partai Politik No 2 Tahun 2011 Di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perekrutan calon anggota legislatif ditinjau berdasarkan UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 , dan untuk mengetahui pelaksanaan perekrutan calon anggota legislatif di Kota Palopo. Jenis dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena dimaksudkan untuk mengetahui perekrutan calon anggota legislatif. Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Penelitian ini mengunakan metode berfikir induktif dari permasalahan yang bersifat khusus menjadi pernyataan yang bersifat umum. Berdasarkan dengan hasil penelitian, pengaturan mengenai sistem rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik menurut UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan ada 21 persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Anggota DPRD, selain itu juga diatur mengenai sistem rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh partai politik yakni mulai dari pendaftaran calon oleh partai politik hingga pendaftaran calon Calon Anggota DPRD oleh partai politik ke KPU Peneliti menilai bahwa, sistem rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh partai politik yang termuat dalam Undang-Undang UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih kurang jelas, tidak memenuhi unsur untuk di pedomani, dan masih sangat prematur padahal seharusnya suatu aturan mengenai mekanisme rekrutmen seorang pemimpin daerah dapat diatur secara jelas, tegas, dan mengikat. Sehingga Dalam pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif di Kota Palopo partai-parai politik tersebut mengacu kepada AD/ART partai politik dan beberapa aturan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Pola rekrutmen politik yang dilakukan adalah dengan mekanisme secara tertutup-tebuka oleh partai Golkar, secara terbuka oleh partai Nasdem, dan secara tertutup oleh partai Kebangkitan Bangsa yang mengutamakan dari kader yang memiliki loyalitas terhadap partai.]]>
<![CDATA[PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS POLRES PALOPO) ]]>
<![CDATA[Sulastryani Majid]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang semakin canggih, mendorong penggunaan media social menjadi sepakin pesat. Berbagai kegiatan positif dilakukan melalui media sosial. Namun tidak jarang media sosial ini dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana, seperti halnya tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Kota Palopo. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan kejahatan dunia maya yang lebih dikenal dengan cyber crime, yakni istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi di dunia maya, maka dibutuhkan kerja yang maksimial dari pihak penyidik. Proses penyidikan dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Kota Palopo dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat tugas penyidik polres Palopo dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di kota Palopo diantaranya ahli bahasa, Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, dan Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah.]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN DIKLAT PADA PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR (PKP2A) II LAN MAKASSAR. ]]>
<![CDATA[Muhammad Ardiansyah Makmur]]>;
<![CDATA[Harianto Harianto]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hal ini dilatar belakangi pentingnya kinerja pegawai untuk mencapai pemerintahan yang baik (Good governanace). Maka beban tugas dan tanggung jawab dirasakan semakin berat, karena aparatur dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat dan tepat. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kinerja pegawai pada badan Diklat PKP2A II LAN Makassar. Untuk mencapai tujuan penelitian ini makan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis pada badan Diklat PKP2A II LAN Makassar dengan menggunakan pengumpulan data secara kuesioner, observasi, telaah dokumentasi mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai badan Diklat PKP2A II LAN Makassar sudah cukup baik, Namun hendaklah ditingkatkan dan factor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dapat diidentifikasi dan dievaluasi agar kinerja pegawai kemudian kinerja unit dan kinerja organisasi dapat tercapai]]>
<![CDATA[TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN PADA KELURAHAN TO’BULUNG KECAMATAN BARATERHADAP PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PALOPO ]]>
<![CDATA[Abdul1 Haris]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadapPelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Kelurahan To’ Bulung Kecamatan Bara Terhadap Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo. Subjek penelitian ini adalah masyarakat pengguna pelayanan yaitu sebanyak 42 responden. Instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman umum penyusunan tingkat kepuasan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang No. 32 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengemban tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian survey, dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam mengumpulkan data menggunakan angket, wawancara, dengan informan. Kemudian dibantu dengan data melalui observasi. Teknik sample yang digunakan adalah sample sampling Porposive. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkat Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo, melalui pendekatan Cakupan Pelayanan 21 responden menjawab baik, Kualitas Air Distribusi sebanyak 21 responden,Kontinutas Air 21 responden, Penerapan Meter Air sebanyak 21 responden, Kecepatan Penyambungan baru sebanyak 21 responden, Kemampuan Penanganan Penagian sebanyak 21 responden. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo. Dapat dikategorikan “burukâ€.]]>
