cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Rifqy Ramadhan
Contact Email
Muh.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id
Phone
+6285298754924
Journal Mail Official
Jurnaltociungjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin No. 13 Kota Palopo
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Andi Djemma Palopo
ISSN : 2828383     EISSN : 2828383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Selamat datang di situs OJS Universitas Andi Djemma, Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum, yang memiliki tujuan untuk memberikan sumbangsih pada eksplorasi teori dan praktik di bidang Hukum secara menyeluruh. Dengan semangat untuk memperkaya dan menyebarkan pengetahuan mengenai Hukum di Indonesia kepada masyarakat luas, sehingga segala artikel yang ada dalam Jurnal To Ciung dapat diunduh secara gratis. Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal akademik double-blind review untuk studi Hukum yang diterbitkan oleh LP2M Universitas Andi Djemma, Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma. Maka dari itu, Jurnal To Ciung mengharapkan kepada para mahasiswa, peneliti, akademis maupun praktisi untuk memasukkaa naskah yang berkualitas, original, dan ditulis sesuai ketentuan pada fokus topik mengenai bidang hukum yang menjadi focus kajian yang dilakukan diantaranya seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Pemda dan Pemdes, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, Hukum Agraria dan/atau yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus) dan setiap penerbitan hanya akan menerbitkan maksimal 7 (tujuh) artikel. Tertarik untuk mengirimkan naskah ke jurnal ini? Baca ketentuan penulisan, mendownload template, serta baca author guidelines. Segara untuk register terlebih dahulu dan log ini dan mulai lah untuk melalui proses. Langkah selanjutnya untuk membaca ketentuan dalam publikasi jurnal termasuk untuk biaya publication fee.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN Mustakim Mahmud; Muhammad Salam Amrullah
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksannan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan faktor kendala Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat miskin untuk mengakses keadilan. Penelitian ini dilaksanakan di bebrapa penegak hukum Insitusi dan Lembaga Bantuan Hukum. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menelaah buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi peneliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin belum kurang optimal, dan pemerintahan daerah harus membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.Kata Kunci: Bantuan hukum, Masyarakat Miskin,
EFEKTIFITAS PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH SENGKETA MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LUWU UTARA Nur Irayanti
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerbitan sertifikat tanah sengketa melalui PTSL dan mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program PTSL di kantor Badan Nasional Pertanahan Kabupaten Luwu Utara. Proses penerbitan Sertifikat Tanah sengketa melalui program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara tetap dilakukan sesuai petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh Badan Pertahanan Nasional, yang mana untuk menyelesaikan sengketa ada dua hal yang perlu dilakukan yakni, mediasi antar pihak di Kantor Pertahanan Kabupaten Luwu Utara dan di lanjutkan dengan proses pengadilan apabila dengan mediasi tidak menemukan titik penyelesaian.Faktor penghambat dalam pelaksanaan program PTSL  di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, yaitu Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah, Di Kabupaten Luwu Utara memiliki wilayah di daerah pegunungan yang akses kesana masih sangat sulit sehingga mengakibatkan minimnya sarana dan prasarana yang tersedia serta kurangnya penyuluhan. Selain itu SDM juga sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Luwu Utara, sebab pelaksanaan PTSL harus dilakukan dengan beberapa tahap yang pertahapnya sangat sulit untuk dikerjakan jika kekurangan SDM.
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPUASAAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING SHOPEE Wulan Israyanti Sukma Wati
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan manusia. E- Commerce adalah suatu gaya baru dalam bertransaksi secara online karena tidak menghadirkan pelaku usaha dan konsumen secara fisik atau nyata. Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online? (2) bagaimana kepuasan masyarakat terhadap situs jual beli online shopee?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan Pendekatan Perundang- Undangan, Pendekatan Konseptual. Metode analisis databersifat kuantitatif dan pengumpulan data menggunakan metode survei melalui kuesioner.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online diatur dalam beberapa regulasi, yang secara umum apabila dalam transaksi jual beli online tersebut konsumen merasa dirugikan, maka oleh hukum diberikan instrumen dalam bentuk upaya hukum. Kedua, bentuk kepuasan masyarakat terhadap fitur-fitur serta pelayanan yang disediakan aplikasi shopee. Maka dari uraian tersebut penulis menyarankan kepada pemerintah agar memberikan banyak sosialisasi kepada masyarakat terkait hak konsumen, karena masih banyak konsumen yang tidak memahamihaknya. 
ANALISIS HUKUM PERAN DINAS PERDAGANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUWU sunarding unanda
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perdagangan Dalam Pengelolaan Parkir untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu. dalam menanggapi retribusi parkir, dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha pasal 23 ayat 2 bagian b nomor 3. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris yaitu penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perdagangan tentang pengelolaan parkir di Pasar Belopa dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Namun pungutan parkir yang ada di Pasar Belopa yang menjadi permasalahan serius adalah kurangnya personil Juru Parkir di Pasar Belopa, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pembayaran retribusi parkir, dan adanya parkir liar.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Irigasi Di Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Laola Subair
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 ayat (6) menentukan ”kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Metode Penelitian Hukum Normatif.
ANALISIS PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Polsek Wara Kota Palopo) sunarding unanda; KODRAT, R. R
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian, lokasi penelitian dipilih oleh peneliti adalah Kantor Polsek Wara Kota Palopo. Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kejahatan Pencurian secara langsung merugikan masyarakat atau korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Penyidik Polri dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian di Kota Palopo, Apa yang menjadi kendala Penyidik Polri Polsek Wara dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh penegakkan hukum menjadi atensi pimpinan Polri sehingga setiap Polsek diperintahkan menangani terhadap pencurian dengan cara represif (penindakan) maupun preventif (pencegahan). Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yaitu faktor ekonomi, adanya kesempatan, rendahnya pendidikan masyarakat. Untuk mengatasi penyebab tersebut, Polri melakukan upaya dalam rangka menangani tindak pidana pencurian dengan cara represif (penindakan) yaitu: menerima dan menanggapi laporan atau pengaduan yang masuk dari masyarakat, melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi, melakukan tindak penyidikan, penyidik dan penyelidik melakukan penangkapan, penyidik melakukan pemberkasan hingga dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan dan preventif (pencegahan) yaitu: menyampaikan secara humanis tegas dan terukur, membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana pencurian.
OTONOMISME HUKUM Sebuah Tinjauan Paradigma Baru dan Gerakan Sosial budaya Baru Legal Authonomism: A View New Paradigm and New Socioculture Movement Ilyas Prof
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji prospek otonomisme hukum dalam politik hukum otonomi daerah, dengan metode historis, yuridis normatif-empiris, eksploratif dan studi komparatif. Hasilnya bahwa Legal authonomy dapat menjadi sebuah gerakan sosial budaya baru (new social movement and cultural counter movement) bagi daerah otonom atau kesatuan masyarakat hukum lokal di Indonesia dalam mewujudkan otonomisasi kearifan lokal dan hukum adat. “Legal authonomism sebagai ‘antithesa baru” terhadap legal centralism, pluralism dan legal multiculturalism pada tingkat global, regional, nasional dan lokal.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Perkara Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP) Laola Subair; Umar Laila
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kejahatan terhadap orang dalam KUHPidana mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu; kehormatan (penghinaan, membuka rahasia, kebebasan atau kemerdekaan pribadi, nyawa, badan atau tubuh, harta benda atau kekayaan. skripsi ini diberi judul “Analisis yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan”. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana  penganiayaan serta penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap putusan perkara Nomor:158/PID.B/2021/PN.PLP. Tujuan penelitian ini ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menurut putusan perkara Nomor: 158/PID.B/2021/PN.PLP. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 158/PID.B/2021/PN.PLP menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang penganiayaan sehingga terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Pemidanaan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH AKIBAT ADANYA PEMALSUAN DATA DIRI DIHADAPAN NOTARIS/PPAT (STUDI PENELITIAN NOTARIS/PPAT DI KOTA PALOPO) Haedar Djidar; Renaldi Aldi
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak.Penelitian ini lebih fokus dimana seseorang yang mengalihkan hak tanahnya yang telah bersetifikat kepada orang lain tetapi tidak memakai jalur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dihadapan Notaris/PPAT sehingga melahirkan permasalahan sebagai berikut:1. Bagaimanakah kekuatan hukum terhadap perjanjian jual beli tanah di hadapan Notaris/PPAT? 2.Bagaimana akibat hukum dari pembatalan jual beli tanah akibat adanya pemalsuan data diri dihadapan Notaris/PPAT? Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan suatu . perjanjian yang bersifat konsensuil. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap perjanjian jual beli tanah dengan adanya pemalsuan data diri dihadapan notaris, dan Untuk mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terjadinya pembatalan jual beli akibat adanya pemalsuan data diri di hadapan notaris. Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat ketiga unsur tersebut di atas (lahiriah, formil dan materil) atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya.Kata Kunci : Perjanjian, Tanah, Pemalsuan Data, Notaris.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI KANTOR DPRD KABUPATEN LUWU UTARA) Umar Laila
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada efektifitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam hal ini DPRD dalam menginisiasi pembentukan peratruran daerah. Dalam demokrasi diharapkan agar dapat mengorganisir aspirasi rakyat untuk kepentingan bersama di tingkat lokal, sehingga dengan hadirnya lembaga perwakilan dapat membuat efesiensi dari makna keterwakilan itu sendiri yang pada akhirnya dapat mengimbangi kekuasaan pemerintah yang berkuasa. Hakikat dari perwakilan adalah mempercayai sepenuhnya pengambilan keputusan ditingkat perwakilan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh masyarakat.penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi DPRD sebagai perwakilan masyarakat. Adapun hasil penelitian ini ialah bahwa DPRD tidak efektif dalam menginisiasi hak konstitusinya dalam mewakili masyarakat didaerah dalam hal pembentukan peraturan daerah. Kata Kunci: DPRD, Peraturan Daerah.

Page 1 of 7 | Total Record : 64

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 4, No 1 (2024): Vol 4, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023 Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021