cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
lrrq@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
lrrq@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Law Research Review Quarterly
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : 27163415     DOI : https://doi.org/10.15294/snh
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Law Research Review Quarterly has a history and rich vein of legal scholarship, especially for law student, combining distinct publication on the law of Indonesia, as well as Southeast Asia, and prominence within the Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, with leading contributions to the discussion and shaping of law across the civil law world and further afield.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 96 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN NORMATIF MENGENAI TYPOSQUATTING PADA DOMAIN SHOPEE MELALUI WHATSAPP DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Himatul Aliyah, Latifa
Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 3 (2024): Recent Trends of Crime and Justice in the Society
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v10i3.8685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan dalam hukum positif Indonesia dalam memberikan pengaturan hukum atas tindakan typosquatting pada domain Shopee sebagai penyalahgunaan nama domain dan pelanggaran merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Typosquatting pada domain Shopee melalui Whatsapp merupakan penyalahgunaan nama domain dan pelanggaran merek karena dilakukan dengan sengaja dan tidak disertai dengan iktikad baik dengan menambahkan unsur, karakter, dan/atau huruf tertentu pada domain Shopee sebagai suatu merek terdaftar. Domain Shopee yang telah terdaftar resmi yang di dalamnya terdapat nama merek Shopee disalahgunakan untuk melakukan penggunaan merek tanpa hak yang memiliki persamaan pada pokoknya, penipuan, pencurian data dan informasi pribadi, hingga penyadapan. (2) Implikasi bagi Shopee meliputi kerugian finansial, rusaknya reputasi Shopee, terhambatnya kegiatan transaksi jual beli sebagai kegiatan utama, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Shopee. Penulis memberikan simpulan bahwa (1) Typosquatting merupakan penyalahgunaan nama domain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pelanggaran merek yang melanggar hak orang lain dan tidak didasarkan dengan iktikad baik. (2) Implikasi bagi Shopee sebagai pemilik nama domain terdaftar dan pemegang hak merek meliputi kerugian finansial, rusaknya reputasi (goodwill) Shopee, pencurian data dan informasi pribadi, dan terhambatnya transaksi jual beli. Pemerintah perlu memberikan pengaturan mengenai pelanggaran merek seperti typosquatting dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai lex specialis yang mengatur khusus mengenai merek di Indonesia.
LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM Ayu Aprilia, Ely Dyah
Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 2 (2024): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v10i2.9253

Abstract

Anak Penyandang Disabilitas yang sering menjadi korban kekerasan seksual adalah anak penyandang disabilitas intelektual karena ketidakberdayaannya dan sering dikategorikan tidak mampu hukum. Disabilitas Intelektual adalah kondisi di mana seseorang dilahirkan dengan kecerdasan rendah atau IQ di bawah rata-rata sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Aturan mengenai larangan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Melindungi Anak Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual. Dari permasalahan tersebut, penelitian ingin mengetahui bentuk perlindungan hukum dan bentuk pemulihan hak bagi anak penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban kekerasan seksual. Metode penelitian menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif dengan Jenis Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas intelektual sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Namun, masih terdapat kendala dalam penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, dan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas intelektual yang masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kenyataan bahwa banyak anak penyandang disabilitas tidak mendapatkan bantuan hukum dan penerjemah bahasa dalam proses hukum tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menekankan pentingnya keadilan bagi semua pihak tanpa diskriminasi.
Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Sertifikat Ganda Melalui Jalur Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kota Bogor larasati, salsa
Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 3 (2024): Recent Trends of Crime and Justice in the Society
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v10i3.9982

Abstract

Tanah memiliki kedudukan yang penting bagi kehidupan manusia, sehingga setiap pemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dilindungi oleh negara melalui surat tanda hak bukti berupa sertifikat. Namun, pentingnya kedudukan tanah sering kali menyebabkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab melakukan cara illegal untuk mendapatkan sertifikat tanah yang menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas tanah akibat sertifikat ganda. Salah upaya penyelesaian sengketa tanah adalah dengan mediasi pada Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan mediasi sengketa kepemilikan hak atas tanah akibat sertifikat ganda pada Kantor Pertanahan Kota Bogor, mengidetifikasi dan menganalisis penyebab hasil mediasi tersebut tidak pernah mencapai kesepakatan damai, dan mengidentifikasi dan menganalisis kendala mediasi beserta solusinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris berdasarkan pada sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi metode dan sumber yang dianalisis menggunakan metode yang sejalan dengan pendapat Miles dan Huberman. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Bogor dilakukan sesuai Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2020 melalui tahapan pengaduan, permohonan, gelar kasus awal, klarifikasi, dan pelaksanaan mediasi. Pelaksanaan mediasi ketiga sengketa kepemilikan hak atas tanah akibat sertifikat ganda tidak berjalan efektif karena pihak termohon tidak kooperatif. (2) Hasil mediasi tidak pernah mencapai kesepakatan damai karena faktor keputusan para pihaknya, kesulitan berkomunikasi, kesulitan berkompromi, kurang maksimalnya kinerja penyelenggara mediasi, dan keinginan menyelesaikan lewat jalur lain. (3) Kendala mediasi dari pihak Kantor Pertanahan Kota Bogor karena kurangnya SDM secara kuantitas maupun kualitas, sedangkan kendala dari para pihak yang bersengketakarena tidak aktifnya pihak termohon. Solusinya dapat dengan melakukanrekrutment pegawai baru dan memfasilitasi PLKH sertifikasi mediator, serta masyarakat dapat mengikuti sosialisasi tentang pertanahan dan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi.
Legal Protection for Consumers for Prices of Goods Not Listed by Business Actors: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Harga Barang Yang Tidak Dicantumkan Oleh Pelaku Usaha Aji, Wahyu Aji Susanto
Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 3 (2024): Recent Trends of Crime and Justice in the Society
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v10i3.10520

Abstract

There are rules governing the obligation of business actors to include the prices of goods and rates of services traded, namely regulated in Article 2 Paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Trade No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Concerning the Inclusion of Prices of Goods and Rates of Services Traded. The method used in this is a Qualitative Approach using the Normative Juridical research type. This study focuses on legal protection for consumers for prices of goods not listed by business actors. The results of this study are: Article 2 Paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Trade No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Concerning the Inclusion of Prices of Goods and Tariffs of Traded Services is not in line with higher provisions, namely the Consumer Protection Law, the weak effectiveness of law enforcement is due to the lack of socialization and supervision carried out on business actors regarding the obligation to include prices of goods and tariffs of traded services so that business actors are still found who do not include prices of traded goods and tariffs, there is legal protection for consumers for not including prices of traded goods and tariffs, namely preventive legal protection through the Community-based Consumer Protection Agency (LPKSM) such as the Semarang City Consumer Protection and Development Agency (LP2K), the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) at the Central Java Province Industry and Trade Service, regarding sanctions applied to business actors, namely by imposing administrative sanctions in the form of revocation of business licenses in the field of trade carried out or repressive legal protection through a Court lawsuit in accordance with the provisions of Article 45 Paragraph (2) of the Consumer Protection Law.
The Role of the Central Java Provincial Government in Maintaining Land Assets (Supreme Court Case Study Number 3640 K/Pdt/2020) Ananta, Hafiz Diya
Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 2 (2024): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v10i2.10884

Abstract

Land is an asset that is most sought after and needed as evidenced by the many disputes or conflicts related to land which have become part of social reality in various societies, although with variations in their forms and characteristics. Government agency assets in the form of land are included in government agency assets which are known as Regional Property (BMD). An example of a case related to land ownership is what happened on Jalan Durian Raya, Srondol Wetan Village, Banyumanik District, Semarang City, Central Java Province with a case regarding the struggle for land control between the Central Java Provincial Government vs Yosef Soewarto, in which Yosef Soewarto committed an unlawful act by taking over BMD assets belonging to the Central Java Provincial Government. This research aims to determine the factors that led to the transfer of land assets belonging to the Central Java Provincial Government to Yosef. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. Based on the research results, it can be concluded that the factors that caused the transfer of provincial government assets. Central Java to Yosef Soewarto is the lack of attention from the Central Java Provincial Government in paying attention to and managing its land assets, the existence of parties who want to control these land assets, the lack of security and guarding of these land assets by the Central Java Provincial Government, the involvement of other parties. Efforts made by the Provincial Government. Central Java in getting its assets back is preventive, namely by recording the land assets in KIB A (Land) and repressively. Preventive measures are carried out by recording the land assets in KIB A (Land) and also blocking Yosef Soewarto's certificate. Then, for repressive efforts themselves through trials consisting of first level trials, appeal and cassation levels
Effectivity Announcement Of State Administrative Court Decisions With Permanent Legal Force Through Printed Mass Media Uya, Maura Kavita
Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 2 (2024): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v10i2.11003

Abstract

In this article, the author focuses on the discussion related to the implementation of BHT court decisions by providing coercive measures in the form of administrative sanctions, spending money for coercion, and announcements through printed mass media. This is a form of coercion against state administrative officials who do not implement court decisions voluntarily. This research method is juridical-normative using a statutory approach, case approach, and conceptual approach by collecting data qualitatively in the form of secondary data sources in qualitative descriptive data analysis. The findings prove that it is necessary to reform Article 116 Paragraph (5) of the Administrative Court Law, which needs revision and additional articles. Then the change from print media to electronic media, whose reach is not only in the jurisdiction but can be throughout the world with many people. Furthermore, the deletion in Article 116 Paragraph (5) of the PTUN Law related to announcements in the printed mass media that there needs to be criminal sanctions imposed if state administrative officials do not carry out PTUN court decisions.
Strengthening Supervisory Judges and Observers Role in Assessing Death Row Inmates Under the National Criminal Code Yudhistira Gilang Perdana; Anis Widyawati
Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 2 (2024): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v10i2.11561

Abstract

The enactment own specific criminal law product, Indonesia has its Penal Code Law Number 1, 2023, known as Nusantara Code. Pros and cons are both seen as to the authority and ratification of the Nusantara Criminal Code, For example, the one-time major crime of killing no longer exists and its current punishment requires a ten-year probation period Whereas the death penalty is concerned, this means surveillance licensee should payout each year to judge on a case by case basis with clear definite rules in place. The officers and conduct of death row inmates during the operational process of the death penalty are each specifically set up by law. In addition to the burden of hearing and adjudicating a case at the trial stage, the judges perform a second function; that is watching over a permanent decision of law, whether it is against convicts sentenced to death or not. For this reason, ln the Nusantara Criminal Code the Death Penalty is an especially set offence and surveillance observation must also be handled specially to make the judgment of it by Supervision and Observation Judge both accurate questions can be settled once and for all.
URGENSI PENGATURAN HAK EKONOMI PENCIPTA DAN/ATAU PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP VIDEO USER GENERATED CONTENT (UGC) DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Anisa Wildachrini
Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 4 (2024): Contemporary Issues in Crime and Justice
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v10i4.11648

Abstract

Berkembangnya teknologi menyebabkan beralihnya pendistribusian karya cipta secara fisik menjadi digital melalui media sosial berbasis User Generated Content (UGC). Salah satu permasalahan yang timbul adalah terjadinya pelanggaran hak cipta berupa unggahan video yang menggunakan karya cipta tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk kegiatan komersialisasi pada platform berbasis UGC. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan urgensi terhadap pengaturan hak ekonomi atas pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform berbasis UGC. Sumber data yang digunakan dengan sumber data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan melalui sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum, teknik pengambilan data dengan studi pustaka, serta validitas data dengan teknik sinkronisasi bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan hak ekonomi terhadap pencipta dan/pemegang hak cipta pada platform berbasis UGC yang terjadi di Indonesia dan di Amerika Serikat memiliki perbedaan dan kesamaan perlindungan hukum preventif maupun represif. perbedaan yang mendasar dari keduanya, di Indonesia perlindungan hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara di Amerika Serikat dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (case law). Simpulan atas penelitian yang telah dilakukan adalah Hak ekonomi di Indonesia dan di Amerika Serikat telah diatur pengaturannya dalam perundang-undangan. Di Indonesia peraturan perundang-undangan mengenai hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta belum sepenuhnya mengatasi pelanggaran hak cipta yang dibutuhkan pembaharuan hukum di dalamnya.
LEGAL EFFECTIVENESS IN THE PROBLEM OF APPLICATION FOR DISPENSATION OF MARRIAGE IN THE AMURANG STATE COURT (Case Study of Decision Number 5/Pdt.P/PN. Amr) Basuki, Astin Ratri Nur Anggraini
Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 3 (2024): Recent Trends of Crime and Justice in the Society
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v10i3.11684

Abstract

Marriage dispensation is an attachment of the opposite sex in marriage carried out by the prospective bride with her type but is not old enough to marry in accordance with applicable regulations. This study analyzes the effectiveness of the law in the case of a marriage dispensation application at the Amurang District Court (Decision Number 5/Pdt.P/PN. Amr). The method in this study uses a normative legal study, in this case a study using legal rules or regulations as a building system related to a legal event. This study finds that it needs to be reaffirmed and there is a need for consideration and redesign related to the marriage dispensation so that there is no overlapping of regulations in its application and there is no legal loophole. This study concludes that, although various theories and regulations of the law are able to explain the problem of marriage dispensation, an in-depth analysis of these aspects is needed, so that a complete picture is obtained. This research needs counseling or socialization by the government to community members regarding the minimum age for marriage according to the latest regulations and influencing understanding related to the application of community marriage dispensation.
ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN TANAH SEMPADAN PANTAI OLEH MASYARAKAT DI ATAS TANAH PERHUTANI (Studi Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Bayuran Desa Tubanan Kabupaten Jepara) Amelia, Natasya
Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 4 (2024): Contemporary Issues in Crime and Justice
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v10i4.11690

Abstract

Land control refers to the rights or control of an individual or group over an area or land. Land control can involve various aspects, including ownership, use, and control over the resources on or within the land. Land control in coastal areas raises complex issues. This study aims to analyze coastal land control, focusing on the case study of Bayuran Beach, Tubanan Village, Jepara Regency. The research method used in this study is empirical juridical with a qualitative research approach and data collection techniques through interviews and documentation studies. The research focuses on Evidence of Land Control and Local Government Actions Regarding Coastal Land Control in Jepara Regency. The results of the study show that (1) The coastal land of Bayuran Beach is owned by Perhutani and can be proven with a valid certificate from the National Land Agency (BPN) and other supporting documents. (2) Residents only make payments for Land and Building Tax, but the Tax Notification Letter is not recognized as proof of land ownership. (3) More assertive actions are needed by the Local Government, especially Perhutani, because the establishment of illegal permanent buildings still occurs. Other efforts are needed by conducting socialization to the community, improving regulations, and enforcing more effective laws to address these issues.

Page 3 of 10 | Total Record : 96

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 3 (2025): Various Issues on Law and Development Vol. 11 No. 2 (2025): Contemporary Issues in Crime and Justice Vol. 11 No. 1 (2025): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts Vol. 10 No. 4 (2024): Contemporary Issues in Crime and Justice Vol. 10 No. 3 (2024): Recent Trends of Crime and Justice in the Society Vol. 10 No. 2 (2024): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts Vol. 10 No. 1 (2024): Various Issues on Law and Development