Law Research Review Quarterly
The Law Research Review Quarterly has a history and rich vein of legal scholarship, especially for law student, combining distinct publication on the law of Indonesia, as well as Southeast Asia, and prominence within the Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, with leading contributions to the discussion and shaping of law across the civil law world and further afield.
Articles
96 Documents
<![CDATA[Implementation of Qris Transaction Fee Charges On Micro Business Actors in Samarinda City ]]>
<![CDATA[FH UNMUL, Nur Hidayanti]]>;
<![CDATA[FH UNMUL, M. Fauzi]]>;
<![CDATA[FH UNMUL, Febri Noor Hediati]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 2 (2024): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v10i2.11704
<![CDATA[The significant advancement of technology has encouraged people to develop businesses through the Internet. To support the times, a technology-based payment method was formed technology. One of them is the QRIS payment method which is widely used today. QRIS is the latest breakthrough launched by Bank Indonesia in collaboration with the Payment System Association of Indonesia. QRIS is a standardization of electronic payments based on standardization and aims to unify non-cash payments based on QR codes in Indonesia. This research uses a social legal approach that focuses on micro-business actors and the implementation of Bank Indonesia regulations. Primary data sources are the results of interviews with micro business actors in Samarinda City and the results of interviews with Bank Indonesia Representatives. Samarinda City and the results of interviews with Bank Indonesia Representative of East Kalimantan. Secondary data used is Bank Indonesia Regulation No. 23/6/2021 concerning payment service providers, Consumer protection law, books, articles, and journals. Tertiary data used are Indonesian dictionaries and legal dictionaries. Implementation of QRIS transaction fees on micro-business actors Micro businesses in Samarinda City has not run optimally by Bank Indonesia regulations. Minimal profit is one of the reasons for micro-business actors not implement BI regulation. Thus, in terms of legal effectiveness according to Soejono Soekanto then the charging of QRIS transaction fees to micro businesses is not effective]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Dilusi Merek Pada Platform E-Commerce ]]>
<![CDATA[Shabrina Ummi Fitria]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 4 (2024): Contemporary Issues in Crime and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v10i4.12190
<![CDATA[Pesatnya perkembangan teknologi telah mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan, termasuk pada aspek perdagangan. Salah satu tantangan yang terjadi pada perdagangan melalui sistem elektronik adalah permasalahan terkait pelanggaran merek yang terjadi melalui platform e-commerce yaitu penjualan barang dilusi merek terkenal. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi merek terkenal atas adanya permasalahan tersebut dan pertanggungjawaban hukum pihak penyedia platform e-commerce sebagai bentuk pengawasan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam mengawasi permasalahan dilusi merek pada platform e-commerce. Sumber data yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum dengan teknik sinkronisasi bahan hukum Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi merek terkenal terhadap praktik dilusi merek melalui platform e-commerce di Amerika Serikat dan Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan, baik dalam perlindungan hukum preventif, maupun represif. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi merek terkenal diatur secara normatif pada peraturan perundang-undangan, sedangkan di Amerika Serikat selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga diatur dalam putusan pengadilan. Meskipun demikian, ketentuan terkait dilusi merek di Indonesia masih diatur secara implisit, belum secara spesifik sebagaimana pengaturan perundang-undangan di Amerika Serikat. Sedangkan pada pertanggungjawaban hukum PPMSE antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan dan perbedaan terkait dengan batasan tanggung jawab hukum penyedia platform e-commerce selaku pihak PPMSE.]]>
<![CDATA[The Urgency of Limiting The Utilization of Consumer IP Addresses by Companies as Personal Data Objects in The Study of Positive Law in Indonesia ]]>
<![CDATA[Firdhausya, Mahima Umaela]]>;
<![CDATA[Aflah, Muhammad Hilmi Naufal]]>;
<![CDATA[Tussaleha, Anisa]]>;
<![CDATA[Mukminto, Eko]]>;
<![CDATA[Putra, Tegar Islami]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 2 (2024): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v10i2.13219
<![CDATA[The era of the digital revolution moves very quickly following the times with various consequences in it. The issuance of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is one of the government's responses to the times, especially to see the importance of paying attention to personal data management. In this regulation, it provides the nomenclature of IP Address as one of the types of personal data combined as explained in Article 4 paragraph (3). This article aims to analyze how the form of consumer IP Address utilization by e-commerce service provider companies in Indonesia based on applicable positive law. The method used in writing this article is a qualitative method using a conceptual approach. The findings of this research are the known forms of consumer IP Address utilization by companies are to analyze consumer behavior on application services, conduct experience personalization, perform bandwidth management, and manage transaction security. The urgency of limiting the utilization of consumer IP addresses by companies as personal data objects is a form of privacy protection, providing data security, and complying with applicable laws in Indonesia.]]>
<![CDATA[Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan Pada kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta ]]>
<![CDATA[larasati, agnes putri]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 4 (2024): Contemporary Issues in Crime and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v10i4.13288
<![CDATA[ Penelitian ini meneliti dan menganalisis pemblokiran sertipikat hak milik atas tanah yang dibebani hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta. Pemblokiran ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, dengan data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Fokus utama penelitian ini adalah alasan pemblokiran, yaitu untuk mencegah debitur melaksanakan tindakan yang dapat merugikan kreditur selama proses penyelesaian utang. Dengan pemblokiran sertipikat tanah, Kantor Pertanahan memastikan bahwa tanah tersebut tidak dapat dialihkan atau dibebani hak baru tanpa penyelesaian utang yang sesuai, sehingga melindungi hak kreditur. Dampak hukum dari pemblokiran ini adalah pemegang sertipikat tidak dapat melakukan transaksi apa pun terkait tanah tersebut, termasuk menjual, mengalihkan, atau membebani tanah dengan hak baru tanpa persetujuan kreditur, guna memastikan bahwa kreditur memiliki jaminan yang kuat hingga kewajiban utang terpenuhi. ]]>
<![CDATA[REDESAIN LEMBAGA PENGAWASMAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENGUATANLEMBAGA PENEGAK KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Rizqan, Rizqan]]>;
<![CDATA[Halim Rahmansah]]>;
<![CDATA[Krisna Eka Prasetya]]>;
<![CDATA[Galang Fadilah]]>;
<![CDATA[Rahayu Fery Anitasari]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 4 (2024): Contemporary Issues in Crime and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v10i4.13596
<![CDATA[Reformasi melahirkan amandemen konstitusi, hal tersebut menjadi tonggak lahirnya berbagai dinamika ketatanegaraan yang dianggap lebih baik dari konstitusi sebelumnya. Pasca reformasi lahirlah Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada pokoknya sejalan dengan karakteristik negara hukum menurut Internasional Comission of Jurists (ICJ), salah satunya adanya lembaga kehakiman yang independen dan tidak memihak. Menariknya MK tidak memiliki pengawas diluar tubuhnya sendiri, sehingga menarik untuk mengkaji bagaimana mekanisme pengawasan yang ideal terhadap MK. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normative dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Sehingga hasil kajian akan memfokuskan pada Pola berjalannya MK: antara tugas institutional vs independensi personality Hakim MK.; Dinamika Lembaga pengawas MK; Problem Pengawasan MK saat ini; dan Aspeek etik sebagai guiden dalam tubuh MK. Simpulan penelitian menunjukan bahwa tidak diperlukan pengawasan eksternal diluar MK, karena jika terbentuk lembaga pengawas, maka akan lebih mudah diintervensi oleh Lembaga lain karena ada konflik kepentingan yang sangat kuat. Pengawasan terhadap MK dapat berjalan ketika terjadi suatu indikasi pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh Dewan Etik. Sehingga mekanisme penyelesaian dengan pembentukan MKMK secara ad hoc akan lebih efektif dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap Hakim MK. MKMK yang bersifat ad hoc akan didudukan sebagai Lembaga pengawas yang akan meminimalisir konflik kepentingan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENATAAN RUANG WISATA KAWASAN CAGAR BUDAYA KERATON SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Ikhsana, Lisa]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 4 (2024): Contemporary Issues in Crime and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v10i4.13636
<![CDATA[Penataan ruang sebagai upaya yang menjaga kemanfaatan, keseimbangan, dan keterpaduan ruang. Terbatasnya ruang yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penduduk termasuk aktivitasnya menimbulkan permasalahan baru tentang tata ruang, seperti halnya terjadi di Kota Surakarta. Berperan sebagai Kota Budaya serta keberadaan Keraton Surakarta sebagai pusat kebudayaan jawa membutuhkan alternatif mengingat potensinya di sektor pariwisata, maka kebutuhannya harus lebih diakomodir pada RTRW yang dimuat dalam Perda Kota Surakarta No.4/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka terkait isu yang dikaji untuk kemudian data yang diperoleh diuji validitasnya melalui teknik triangulasi sumber. Teknik tersebut untuk membantu menganalisis data melalui tahapan klasifikasi data dan informasi, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil yang menunjukkan kebijakan penataan ruang telah mencakup aspek penataan ruang dalam mendukung pemanfaatannya di sektor pariwisata yang juga sebagai salah satu sarana pelestariannya. Aktivitas sosial-ekonomi masyarakat berupa pedagang kuliner, souvenir, hingga jasa transportasi berkontribusi positif memberikan pengalaman bagi wisatawan sehingga memberikan daya tarik tersendiri. Meskipun demikian juga berpengaruh terhadap kemrosotan kelestarian wilayah dikarenakan pelaksanaan kebijakan dinilai masih lemah mengenai kewenangan Pemerintah Kota Surakarta dalam mengintervensi kebijakan yang sehubungan dengan Keraton Surakarta menghambat jangkauan sekalipun Pemerintah berwenang secara administratif. Oleh karenanya diperlukan adanya perluasan kewenangan, dimana pemilik tidak sekedar memiliki namun juga bertanggung jawab atas pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan agar tercipta irisan kepentingan yang sama dengan Pemkot dalam upaya bersama-sama menata Keraton Surakarta.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI DALAM MENGATASI DEFORESTASI DI KALIMANTAN ]]>
<![CDATA[walidah, ziana]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 4 (2024): Contemporary Issues in Crime and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v10i4.14557
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dampak deforestasi terhadap ekosistem hutan dan kehidupan masyarakat lokal di Kalimantan dan implementasi kebijakan konservasi dalam mengatasi deforestasi di Kalimantan. Kehidupan di Kalimantan menjadi terancam dikarenakan oleh menurunnya luasan dan mutu hutan. deforestasi tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal yang telah lama bergantung pada hutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersumber dari berbagai literatur atau studi kepustakaan dalam menjawab hasil penulisan. ]]>
<![CDATA[Administrative Law Enforcement in Household Waste Sorting in Demak Regency ]]>
<![CDATA[Aulia, Alifa]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 2 (2024): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v10i2.15160
<![CDATA[Waste sorting is a process of waste management activities starting from the source starting from containers, collection, transportation, processing to disposal. One of the areas that has a waste problem is Demak Regency. The purpose of this study is to analyze related to administrative law enforcement in waste sorting in Demak Regency is carried out, so that interested parties achieve their goals or not and identify and analyze the factors that inhibit administrative law enforcement in household waste sorting in Demak Regency The research method uses a qualitative approach with the type of Empirical Juridical. Primary and secondary data sources were used in this study. Data collection was carried out through informant interviews, observations at the research site, and literature studies. The results of the study show: The implementation of administrative law enforcement in household waste sorting in Demak Regency has not been able to run optimally. The provision of administrative sanctions is the task of the Environmental Service which will be assisted by Satpol PP. The inhibiting factors of administrative law enforcement in household waste sorting in Demak Regency include the absence of a regent regulation regulating the procedures for sanctioning, the limited number of law enforcement officials, lack of facilities and infrastructure, and the community's mindset that needs to be improved regarding the importance of separating waste from its source. Therefore, a Regent Regulation is needed that contains implementation instructions and technical instructions in the application of administrative sanctions in waste sorting. the existence of the Environmental Service in each district/city, improving facilities and infrastructure, and holding socialization about the importance of sorting waste from its source, namely households.]]>
<![CDATA[DETERMINATION OF LAND PROCUREMENT OBJECTS AND ITS IMPLICATIONS FOR THE CALCULATION OF COMPENSATION FOR BRIDGE CONSTRUCTION ]]>
<![CDATA[Septina, Yola]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 3 (2024): Recent Trends of Crime and Justice in the Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v10i3.15387
<![CDATA[Land procurement for bridge construction is part of the government's efforts to improve community welfare, in accordance with Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition. This procurement goes through 4 (four) stages, namely planning, preparation, implementation and delivery of results, but the implementation stage often encounters obstacles, such as changes in land objects. Cases of changes in land area involving watersheds (DAS) which are not part of the procurement object, affect the calculation of compensation. This research aims to analyze the determination of land acquisition objects and its implications for calculating compensation for development. The research results show that the determination of land acquisition objects is based on the Location Determination from the Governor, the Land Plot Map from Task Force A, and the Nominative List from Task Force B. Changes in land area due to watersheds have implications for calculating compensation for land owners. Based on Gustav Radbruch's theory of legal certainty and Walt W. Rostow's development theory, the construction of this bridge plays an important role in encouraging economic growth.]]>
<![CDATA[Pelunasan Piutang Kreditur Oleh Ahli Waris ]]>
<![CDATA[Arifin, Adelia Arnanda]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 3 (2024): Recent Trends of Crime and Justice in the Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v10i3.15592
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa kedudukan kreditur atas pemenuhanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2) memberikan solusiterhadap permasalahan mengenai kewajiban ahli waris dalam pemenuhan prestasipewaris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis yuridis normatif.Dalam melakukan perjanjian, para pihak seringkali terlibat dalam permasalahanterkait pemenuhan prestasi pihak lainnya, hal tersebut dinamakan wanprestasi.Seseorang dinyatakan wanprestasi karena beberapa hal salah satunya pemenuhanprestasi tidak sempurna. Dan pada kenyataannya selalu ada sebagian debitur yangkarena suatu sebab tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi. Simpulan yangdiperoleh, yaitu : (1) Penelitian menunjukan hasil bahwa kedudukan kreditur dalamhukum perdata menentukan prioritas kreditur terhadap pelunasan utang. (2)Kewajiban pelunasan utang pewaris akan dialihkan kepada ahli waris yangmenerima warisannya. Kesadaran akan pemenuhan hak kreditur oleh seorangdebitur masih mengalami keterbatasan yang menunjukan permasalahan terkaitpemahaman akan asas yang ada dalam hukum perjanjian.]]>
