cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismed Batubara
Contact Email
keadilann052@gmail.com
Phone
+62813-6375-8304
Journal Mail Official
keadilann052@gmail.com
Editorial Address
Jln Garu II A Gang Teratai No. 44 B, Medan, Sumatera Utara 20147
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Neraca Keadilan
Published by Yayasan Pendidikan Islam Kamaliah
ISSN : -     EISSN : 29645123     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
NERACA KEADILAN adalah jurnal yang menjadi wadah publikasi ilmiah yang bersumber dari penelitian, baik penelitian lapangan maupun juga penelitian pustaka. Jurnal ini adalah jurnal penelitian open access berkualitas tinggi dengan E-ISSN. 2964-5123 yang diterbitkan oleh YAPEKAM (Yayasan Pendidikan Kamaliah Medan). CADIL menerima artikel penelitian yang ditulis oleh peneliti, guru, mahasiswa, akademisi, profesional, dan praktisi, jurnal ini terbit setiap bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN" : 14 Documents clear
DIVERSI SEBAGAI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan No. 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN LBP) Mahzaniar, Adawiyah Nasution, Intan Pratiwi, Syahrul Bakti Harahap,
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diversi dan Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara anak yang sudah dipraktekkan oleh berbagai Negara, termasuk di Indonesia sendiri telah dimulai dengan musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang telah dipraktekkan secara lama dalam hukum adat masyarakat. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam mengupayakan terciptanya keadilan restoratif. Namun, tidak semua Restorative Justice melalui sistem Diversi dapat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penerapan Diversi menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan dari hukuman yang berlaku, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam ruang lingkup keadilan restoratif. Hal ini membuat orangtua dari anak menjadi kekhawatiran terhadap masa depannya. Adanya penerapan diversi ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM (Studi Kasus Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN LBP) Dani Sintara, Halimatul Maryani, Sri Handayani, Muhammad Ridwan Lubis,
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya Hukum Kasasi adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa yang merasa keberatan dan tidak setuju terhadap amar putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding. Majelis Hakim yang akan memutuskan suatu perkara dan menyatakan terdakwa bersalah atau tidak. Dalam Proses Hukum yang dijalanin oleh seorang anak maupun orang dewasa pada intinya sama namun yang membedakan hanyalah cara penanganannya saja yang berbeda. Penelitian merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakann. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadila Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kode Pos: 20512, Telp/Fax: (061) 7955861, Sumatera Utara. Dalam hukum acara pidana Apabila Terdakwa atau jaksa Penuntut Umum tidak merasa puas terhadap putusan yang dijatuhkan, dalam hukum acara pidana memberikan kesempatan pihak-pihak yang berkeberatan terhadap putusan tingkat pertama yang dijatuhkan untuk melakukan suatu upaya hukum baik berupa upaya hukum biasa yaitu banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung RI maupun upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI.
ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MENJADI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA (Studi Putusan: 761/Pid.B/2022/PNLBP) Ayu Syafitri, Nelvitia Purba
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan. Dalam permasalahan kali ini peneliti bertegas dengan pertanyaan dan tujuan hukum terhadap analisis yuridis pelaku tindak pidana penipuan menjadi tindak pidana penggelapan menurut kitab undang-undang pidana dalam putusan perkara 761/Pid.B/2022/PN Lbp. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan. Bagaimana terdakwa yang awalnya di dakwakan penipuan menjadi penggelapan Bagaimanakah Hakim membuktikan suatu dakwaan yang awal tindak pidana penipuan menjadi tindak pidana penggelapan dalam Perkara Putusan: 761/Pid.B/2022/PN Lbp. Penelitian merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Pertanggung jawaban pidana dalam perjanjian kredit dikenakan pada pihak yang dengan sengeja melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372 KUHP.Unsur penggelapan pada Pasal 372 KUHP anatarlain: Pertama, unsur subyektif : dengan sengaja; Kedua, unsur obyektif, yang terdiri lagi dari (1). menguasai secara melawan hukum. (2). suatu benda. (3). sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. (4). berada pada bukan karena kejahatan.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFCKING) (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Ari Trimansyah Purba, Sahrul Bakti Harahap
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang meluas di Indonesia dan mengancam kehidupan sosial. Masalah yang dibahas adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai perdagangan manusia berlaku di Indonesia, dalam hal ini hukum perdagangan manusia dan hukum pidana. Dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia di Indonesia. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui apakah faktor – faktor penyebab suatu tindakan pidana perdagangan orang bedasarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.yuridis normatif, dimana penelitian hukum normatif empiris menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, seperti pemeriksaan hukum. Sumber data penelitian ini menggunakan data hukum sekunder, data hukum primer dan data hukum tersier. metode pengumpulan data seperti teknologi perpustakaan untuk membaca, merekam dan mempelajari bahan- bahan hukum dalam tindak pidana perdagangan manusia tersebut di atas. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan orang yaitu: Faktor Ekonomi Kemiskinan, Faktor Ekologis dan Faktor Budaya Sosial. kurangnya bersosialisasi dan berfikir dimana korban atau seseorang hanya bisa berfikir yang secara instan tidak di pikirkan buruknyaKesimpulan yang dapat penulis simpulkan dari penelitian ini yaitu faktor dari terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ini adalah dimana orang atau keluarganya yang lalai tidak bisa dalam membaca situasi, sehingga pelaku atau orang yang ingin berbuat jahat dapat dengan mudah melakukan tindak pidana tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM ASPEK PIDANA TERHADAP DIFABEL YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PAKAM) Maulana Haqin Azali, Nelvitia Purba
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual pada perempuan terutama pada kaum disabilitas masih banyak terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyaknya masyarakat sekitar yang kurang peduli atau tidak memiliki empati terhadap perempuan terutama kaum disabilitas. Tanpa disadari pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas itu sendiri pun berasal dari keluarga atau orang terdekat dari korban. Semakin meluasnya kekerasan seksual terhadap perempuan terutama kaum disabilitas juga dapat di sebabkan oleh Hukum yang masih belum bisa diterapkan secara maksimal. Untuk itu perlunya perlindungan Hukum yang harus di terapkan dengan baik dan maksimal, agar tidak ada lagi kekerasan seksual yang terjadi atau di alami oleh perempuan disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti tentang perlindungan hukum terhadap kaum perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, sehingga peneliti dapat mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang sudah di terapkan untuk kaum disabilitas yang mengalami kekerasan seksual agar mendapat keadilan yang seharusnya di dapatkan. Penulis menggunakan metode studi kepustakaan dengan literatur buku, jurnal, laporan serta berita sinkron dengan tema yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya kekerasan seksual terhadap perempuan kaum disabilitas karena penerapan hukum yang belum maksimal untuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terutama pada kaum perempuan disabilitas.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA TENAGA KERJA KONTRAK DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO UNDANG-UNDANG NO.11 Uwais Al Kurni, Dani Sintara
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Bupati Serdang Bedagai. Berdasarkan permasalahan di atas sesuai dengan kasus yang terjadi terhadap beberapa karyawan sebagai tenaga kerja kontrak di lingkungan Satpol PP di Kabupaten Serdang Bedagai telah resmi diangkat sebagai tenaga kerja kontrak sejak tahun 2014 dan sudah bekerja selama 7,5 tahun. Namun pada tahun 2022 terjadi pemutusan hubungan kerja dari Dinas Satpol PP sebanyak 40 orang. Menurut hemat penulis bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja kontrak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 terhadap prosedur pemutusan hubungan kerja. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengangkatan tenaga kerja kontrak di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serdang Bedagai. Bagaimana mekanisme pemutusan kerja kontrak di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serdang Bedagai. Bagaimana analisis hukum terhadap Pemutusan Pada Tenaga kerja Kontrak di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan No.13 Tahun 2003 Jo UU No.11 tahun 2020. Hasil Penelitian ini adalah Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak di Dinas Satuan Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.Pemutusan hubungan Tenaga Kerja Kontrak di Dinas Satuan Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena merugikan sepihak yaitu para pegawai kontrak sebab pemutusan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dan alasan yang jelas dari pihak dinas.Akibat hukum terhadap perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian adalah batal demi hukum dan terhadap salah satu pihak yang melakukan pelanggaran dapat diajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
ANALISIS YURIDIS JAMINAN HUTANG PIUTANG TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI (Studi Putusan No. 10/Pdt.G.S/2020/PN.LBP) Tri Reni Novita, Adawiyah Nasution, Fahmi Abdhillah, Bonanda Japatani Siregar,
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan sebagai keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktanya masih sering timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian hutang-piutang yaitu dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang disebut dengan Wanprestasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis jaminan hutang piutang terhadap perbuatan wanprestasi dengan putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Lbp. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat sarjana hukum terkemuka. Dalam penelitian ini ruang lingkup yang digunakan adalah dengan menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.Bencana yang tidak dapat kita duga kedatangannya, seperti bencana Covid-19 ini yang telah melanda Negara kita bahkan mengguncangkan dunia yang membuat ekonomi sebagian Negara menjadi terpuruk. Berdasarkan hasil penelitian dari Putusan nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Lbp ini dapat diketahui bahwa setiap manusia mempunyai batas normal atau batas wajar dalam masalah ekonomi terutama ketika terjadi bencana. KEPPRES No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadikan seorang debitur pailit dikarenakan dampak dari Covid-19 ini yang membuat usaha bangunan yang debitur punya menjadi sepi peminat yang berakibat pada perekonomian debitur dan membuat debitur terseret kasus wanprestasi ini.
PERANAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (BIDPROPAM) POLDA SUMUT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI PERSONEL POLDA SUMUT Jhontua Halomoan Sitinjak, Ismed Batubara
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat makin luas bahkan juga menyasar kepada oknum anggota Polri yang melanggar kode etik sehingga dapat yang merusak citra institusi kepolisian. Maka untuk penegakan etika dan disipilin anggota kepolisian maka telah dibentuk suatu lembaga Bidang Profesi dan Pengamanan bidpropam. yang tugas pokok dan fungsinya meliputi pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan prilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel, pelaksanaan siding disiplin dan kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel atau kode etik profesi berdasarkan Perpol Nomor. 7 Tahun 2022 tentang KodeEtik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP).. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Bidang Pofesi pengamanan (Bidpropam) Polda Sumut dlam penanganan penyakagunaan narkoba di kalangan anggota Polri serta mengetahui hambatan dan solusi peran Bidpropam Polda Sumut dalam mencegah pemyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri. Adapun metode penelitian yang digunakan didasarkan dimana penelitian normatif dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Wilayah Polda Sumatera Utara meliputi pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan prilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel. Hambatan yang ditemui Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara antara lain kurangnya kerja sama dengan masyarakat, hubungan emosional dan hubungan pribadi yang kerap terjadi, kepribadian oknum aparat yang cenderung buruk, serta kurangnya sarana dan prasarana. Adapun upaya dalam mengatasi hambatan yang ditemui Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara Siak antara lain melakukan penyuluhan-penyuluhan atau pun seminar-seminar kepada masyarakat untuk dapat merubah pola pikir masyarakat bahwa masyarakat yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dijamin keselamatan baik harta maupun nyawanya oleh Undang-Undang dan Negara
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PROPRERTY TANAH DAN BANGUNAN DENGAN SISTEM INDEN (STUDI KASUS DI CV. RUZAIN ANUGERAH MULIA) Halimatul Maryani, Dikko Ammar, Vanzay Hanafi, Adawiyah Nasution,
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian jual beli yang mengalihkan atau memindahkan hak milik atas suatu barang tersebut, membebani kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli serta menjamin barang yang dijualnya dari cacat tersembunyi. Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab jika barang yang dijualnya mengandung cacat tersembunyi, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Di samping itu penjual juga dibebani kewajiban kepada pembeli untuk menjamin bahwa barang yang dijual adalah miliknya dalam arti tidak akan diganggu oleh pihak lain terkait kepemilikan atas barang tersebut, atau yang lebih dikenal dengan menjamin kenikmatan ketentraman. Sebagaimana haknya penjual, pembeli juga dibebani kewajiban untuk membayar harga barang sesuai kesepakatan dengan menggunakan uang. Metode berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya. Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.Lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.810 Medan, Telp/fax (061) 4515847, kode pos 20112. Bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli rumah yang belum dibangun, bahwa konsumen yang membeli rumah yang belum dibangun jika kenyataanya pengembang tidak membangun atau membangun tetapi terlambat atau membangun tetapi tidak sesuai yang dijanjikan dalam brosur maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, dengan memberikan hak kepada konsumen, yaitu berupa hak : Hak menuntut pemenuhan perjanjian; Hak menuntut pemutusan perjanjian; Hak menuntut ganti rugi; Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi; Hak menuntutpemutusan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Adapun Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila pelaku/pihak pembangun tidak melakukan prestasinya, yaitu mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar waprestasi berupa penggantian biaya rugi dan bunga seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU TIRI MENURUT UU RI NOMOR 23 TAHUN 2002 (Putusan Nomor 1977/PID.Sus/2022/PN LBP). Putri Ananda Nabawi, Nelvitia Purba
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemimpin negeri ini. Dengan demikian anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dipenuhi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa Dalam permasalahan kali ini membahas tentang Bagaimana pengaturan hukum untuk tindak pidana Kekerasan terhadap anak, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, Apa yang menjadi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Penelitian merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakann. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadila Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kode Pos: 20512, Telp/Fax: (061) 7955861, Sumatera Utara. Penelitian ini dapat disimpulkan gambaran umum orangtua sebagai pelaku Kekerasan karena orang tua yang tidak memiliki moral dan iman yang baik. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): NERACA KEADILAN FUTURE ISSUE Vol. 4 No. 1 (2025): NERACA KEADILAN Vol. 3 No. 1 (2024): NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 2 (2023): NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN Vol. 1 No. 2 (2022): NERACA KEADILAN Vol. 1 No. 1 (2022): NERACA KEADILAN