Interelasi Humaniora
Cakupan dan ruang lingkup Jurnal INTERELASI terdiri dari: Ilmu Bahasa : Ilmu Linguistik, Ilmu Susastra Umum, Kearsipan, dan Ilmu Perpustakaan. Ilmu Ekonomi : Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, Ekonomi Syariah, Perbankan, Perpajakan, dan Asuransi Niaga. Ilmu Manajemen : Manajemen, Manajemen Syariah, Ilmu Administrasi Keuangan, Pemasaran, Manajemen Transportasi, Manajemen Industri, Manajemen Informatika, dan Kesekretariatan. Ilmu Sosial : Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi & Film, Manajemen Komunikasi & Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, dan Kependudukan. Ilmu Politik : Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Pembangunan), Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, dan Kebijakan Publik. Humaniora : Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya dan Arkeologi.
Articles
66 Documents
<![CDATA[TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS AGILE GOVERNANCE: STUDI KASUS PADA MALL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI ]]>
<![CDATA[Raycinta Septi Maharani Raycinta]]>;
<![CDATA[Hesti Lia Ardista Hesti]]>;
<![CDATA[Akbar Maulana Akbar]]>
<![CDATA[ Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/q44jgz06
<![CDATA[This study examines the transformation in public services through the application of agile governance principles with a case study at the Public Service Mall (MPP) in Banyuwangi, East Java. Agile governance, as a flexible management method, emphasizes the importance of intersectoral collaboration, agility in responding to community needs, and an iterative process for improvement. This study uses a descriptive qualitative approach based on a case study. Data collection was conducted through in-depth interviews with 15 key informants, participant observation, and a review of policy documents between 2019 and 2024. The research findings indicate that the Banyuwangi MPP has successfully implemented four main aspects of agile governance, which include: (1) agency adaptability by redesigning service processes based on citizen needs, (2) multi-stakeholder collaboration between local governments, state-owned enterprises, and the private sector, (3) digital service management that has successfully reduced the average document completion time by 68%, and (4) a direct feedback system that contributed to an increase in public satisfaction levels from 72% to 91% within a three-year implementation period. This case demonstrates that implementing agile governance can improve the effectiveness, efficiency, and quality of public services in the era of digital transformation. The results of this study provide valuable insights for developing a more agile, collaborative, and responsive public governance model to public needs.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI AGILE GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN RESPONSIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER ]]>
<![CDATA[Satria Bagaskoro]]>;
<![CDATA[Bagus Rofiqul Fardiis]]>;
<![CDATA[Akbar Maulana]]>
<![CDATA[ Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/xjqbsy22
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Agile Governance dalam meningkatkan responsivitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 18 informan, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Agile Governance dilakukan melalui pembentukan tim lintas fungsi, digitalisasi layanan melalui aplikasi JemberDukcapil, penerapan sistem kerja iteratif (sprint), serta penguatan budaya kolaborasi dan umpan balik. Penerapan pendekatan ini meningkatkan responsivitas pelayanan secara signifikan: waktu penyelesaian e-KTP berkurang dari 7-14 hari menjadi 1-3 hari, pengurusan akta kelahiran menurun dari 5-10 hari menjadi 1-2 hari, Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat dari 72,4 menjadi 88,6, dan keluhan layanan menurun dari 134 menjadi 28 kasus per bulan. Tingkat kehadiran petugas meningkat dari 81% menjadi 95%, sementara penyelesaian antrean harian meningkat dari 65% menjadi 94%. Keberhasilan implementasi didukung oleh kepemimpinan transformatif, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, meskipun masih menghadapi hambatan berupa resistensi budaya birokrasi, keterbatasan infrastruktur digital, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Agile Governance merupakan pendekatan efektif dalam meningkatkan kualitas dan responsivitas pelayanan administrasi kependudukan melalui tata kelola yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.]]>
<![CDATA[PENERAPAN AGILE GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN JEMBER ]]>
<![CDATA[Arya Indy]]>;
<![CDATA[Satria Tata]]>;
<![CDATA[Akbar Maulana]]>
<![CDATA[ Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/ctggw815
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan sistem tata kelola yang lebih adaptif, cepat, dan responsif. Konsep agile governance hadir sebagai pendekatan yangmenekankan fleksibilitas, kolaborasi, serta kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan agile governance terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Jember.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan agile governance di Kabupaten Jember memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pengambilan keputusan, serta penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Namun demikian, penerapan konsep tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, adaptasi teknologi, dan budaya birokrasi yang cenderung konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, pengembangan sistem digital yang terintegrasi, serta peningkatan komitmen kelembagaan agar penerapan agile governance dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Implementasi Agile Governance Pada Digitlisasi Layanan Kelurahan: Kepuasan Masyarakat Terhadap J-Panorama di Sumbersari, Jember ]]>
<![CDATA[Muhammad Rohman]]>;
<![CDATA[Akbar Maulana]]>
<![CDATA[ Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/wpfht280
<![CDATA[Tuntutan akan pemerintahan yang gerak cepat dan tanggap kini sampai juga ke unit terkecil dalam struktur birokrasi, yakni kelurahan, yang harus mulai memikirkan cara baru melayani warganya lewat jalur digital. Kelurahan Sumbersari di Kabupaten Jember menjawab kebutuhan itu lewat aplikasi bernama J-Panorama, sebuah layanan administrasi daring yang dibangun dengan meminjam logika agile governance pendekatan tata kelola yang lahir dari dunia pengembangan perangkat lunak namun kini banyak diadopsi instansi pemerintah. Tulisan ini hendak menelusuri dua hal: pertama, sejauh mana nilai-nilai agile governance benar-benar terwujud dalam pengelolaan J-Panorama; kedua, bagaimana masyarakat sebagai pengguna akhir merasakan dan menilai layanan tersebut. Untuk menjawabnya, peneliti memilih jalan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Pengumpulan data ditempuh lewat tiga jalur sekaligus: wawancara mendalam bersama aparat kelurahan dan warga pengguna, pengamatan langsung atas jalannya pelayanan, serta penelusuran dokumen-dokumen pendukung seperti regulasi dan laporan kinerja. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan, dengan triangulasi sumber sebagai penjaga validitas temuan. Dari proses itu terungkap bahwa tiga prinsip human focused, business driven, dan systematic and adaptive approach sudah cukup terasa dalam praktik sehari-hari, tercermin dari prosedur yang lebih ringkas dan respons petugas yang lebih sigap. Namun prinsip continuous refinement masih tersendat, terutama karena pemeliharaan sistem yang belum berjalan rutin dan sumber daya manusia yang masih terbatas. Soal kepuasan, warga cenderung puas pada aspek kecepatan dan kemudahan mengakses layanan, meski sejumlah keluhan tetap muncul, khususnya dari kalangan lanjut usia yang kurang terbiasa dengan teknologi digital serta dari wilayah yang jaringan internetnya kurang stabil. Atas dasar itu, penelitian ini menyarankan agar pendampingan digital diperkuat dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, supaya agile governance pada J-Panorama tidak berhenti sebagai jargon, melainkan benar-benar berjalan dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat.]]>
<![CDATA[PERAN PENILAIAN DAN ULASAN KONSUMEN DALAM MEMBENTUK KEPUTUSAN PEMBELIAN DI TIKTOK SHOP ]]>
<![CDATA[Andhina Aulia Jasmine]]>;
<![CDATA[Mohammad Thamrin]]>
<![CDATA[ Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/rf980y42
<![CDATA[Meningkatnya aktivitas belanja online yang menyebabkan pelanggan tidak dapat melihat prosuksecara langsung, sehingga membutuhkan informasi tambahan seperti penilaian dan ulasan pelanggan lain.Keberadaan fitur tersebut menjadi pertimbangan penting bagi pelanggan sebelum melakukan pembelian,terutama untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian produk dengan harapan. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui pengaruh penilaian dan ulasan pelanggan online lain, serta faktor pendukung lainnyadalam menentukan keputusan pembelian pelanggan di TikTok Shop. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancaramendalam terhadap 10 informan yang merupakan pengguna aktif TikTok Shop dan pernah melakukanpembelian serta melihat penilaian dan membaca ulasan sebelum membeli produk. Teknik analisis datamenggunakan metode Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikankesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian pelanggan memiliki pengaruh yangsignifikan dalam membentuk persepsi awal pelanggan terhadap kualitas produk. Ulasan pelanggan onlinelain juga berperan penting karena memberikan informasi yang lebih detail dan dianggap lebih kredibel,terutama jika disertai foto dan video. Selain itu, faktor lain seperti harga, kualitas produk, dan promosijuga turut mempengaruhi keputusan pembelian. Namun, sebagian pelanggan juga lebih mengandalkankepercayaan terhadap toko resmi dibandingkan penilaian pelanggan. Kesimpulan pada penelitian iniadalah bahwa penilaian dan ulasan pelanggan online lain sebagai bentuk social proof bukti visual yangmembantu konsumen membangun keyakinan terhadap suatu produk berdasarkan pengalamansebelumnya. Semakin positif oenilaian dan ulasan yang diberikan, semakin besar konsumen untukmengambil keputusan pembelian.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EASY TAX PAYMENT DALAM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER ]]>
<![CDATA[M. Hamdi HS]]>;
<![CDATA[M Burhanudin Adi Prasetya]]>
<![CDATA[ Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/4qs2s662
<![CDATA[Transformasi digital dalam administrasi perpajakan daerah merupakan strategi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemungutan pajak. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menerapkan Sistem Easy Tax Payment (ETP) sebagai inovasi digital dalam pemungutan pajak hotel dan restoran, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sistem Easy Tax Payment berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Pajak Daerah, petugas pemungut pajak, serta pengelola hotel dan restoran, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ETP telah mendukung peningkatan transparansi, efektivitas pelayanan, dan pengawasan transaksi perpajakan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi yang cukup efektif, dukungan sumber daya, komitmen aparatur, dan struktur birokrasi yang jelas. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya literasi digital wajib pajak, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi ETP tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh keterpaduan empat variabel implementasi kebijakan yang didukung kesiapan ekosistem digital organisasi.]]>
