cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryo Kunto
Contact Email
haryowibisono@unesa.ac.id
Phone
+6281211037758
Journal Mail Official
innovant@unesa.ac.id
Editorial Address
Jl. Ketintang, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 30261805     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan tiga kali dalam setahun dengan akses terbuka. Inovant diterbitkan sejak tahun 2023 oleh Prodi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini mencakup pembahasan terkait Kebijakan Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Pemerintahan, Manajemen Kepegawaian, dan Inovasi terapan di sektor publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 4 (2025)" : 30 Documents clear
OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DIGITAL: (Studi tentang Pemanfaatan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang) Dewi Erviana; Lestari, Yuni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital menjadi kebutuhan penting dalam era transformasi pelayanan publik. Di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas layanan. Penelitian ini mendeskripsikan kualitas pelayanan IKD dengan pendekatan kualitatif dan teori E-Service Quality dari Zeithaml, Parasuraman, dan Malhotra (2005) , yang meliputi: efisiensi, ketersediaan sistem, pemenuhan, privasi, responsivitas, kompensasi, dan kontak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek efisiensi, proses layanan seperti pengajuan perubahan data dan pembuatan dokumen masih mengharuskan kehadiran langsung ke kantor pelayanan, sehingga belum mencerminkan optimalisasi digital. Dalam indikator ketersediaan sistem, ditemukan seringnya gangguan teknis seperti gagal login dan verifikasi yang tidak konsisten, yang menghambat aksesibilitas layanan. Dalam indikator Pemenuhan fitur aplikasi juga belum maksimal, terlihat dari belum tersedianya fitur pengajuan dokumen secara mandiri. Dari indikator privasi dan keamanan, walaupun aplikasi telah dilengkapi sistem keamanan, kekhawatiran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi masih cukup tinggi. Pada indikator responsivitas, tanggapan terhadap keluhan pengguna tergolong lambat dan tidak semua permasalahan bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Dalam aspek kompensasi, tidak terdapat mekanisme yang jelas untuk memberikan ganti rugi atau solusi atas kendala layanan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Sementara itu, pada indikator kontak, tidak adanya sitem pengaduan resmi sehingga masyarakat harus datang langsung jika terjadi kendala. Saran penelitian ini antara lain: (1) Pada indikator efisiensi: Layanan IKD perlu diintegrasikan penuh secara digital dan disosialisasikan secara luas agar masyarakat tak perlu hadir langsung. (2) Pada indikator ketersediaan Sistem: Stabilitas aplikasi harus ditingkatkan dengan fitur pemulihan akun mandiri dan dukungan teknis di kecamatan. (3) Pada indikator pemenuhan: aplikasi perlu menyediakan fitur pengajuan dokumen dan panduan digital agar layanan lebih lengkap dan mudah diakses. (4) Pada indikator privasi dan keamanan: perlu edukasi perlindungan data, sistem keamanan yang kuat, dan pemulihan akun yang praktis. (5) Pada indikator responsivitas: fitur bantuan digital dan penambahan petugas kecamatan diperlukan agar keluhan cepat ditangani. (6) Pada indikator kompensasi: harus ada kompensasi jelas dan alur penanganan keluhan agar hak pengguna terlindungi. (7) Pada indikator kontak: jalur komunikasi resmi dan fitur pengaduan aplikasi harus diperkuat untuk respon cepat dan terdokumentasi. Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Pelayanan Publik, E-Service Quality, Kecamatan Kesamben, Optimalisasi Layanan.
Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Pada Jabatan Pelaksana Analisis Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya Ahmed Qodar El-Firdausy; Gamaputra, Gading
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis beban kerja merupakan sebuah kegiatan pengelolaan yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan sebuah informasi yang berhubungan dengan tingkat efisiensi suatu organisasi berdasarkan volume kerja. Program monitoring dan evaluasi analisis beban kerja adalah pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Surabaya melalui website ABK2023. Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa kendala saat pengisian dan kebutuhan pegawai yang masih kurang. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan fokus dari penelitian ini efektivitas monitoring dan evaluasi analisis beban kerja pada jabatan Analisis Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan dikaitkan dengan teori efektivitas (Sutrisno). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan Analisis Lalu Lintas mampu memahami program Monev ABK sehingga pegawai sudah fokus terhadap urain tugas dan fungsi yang diemban. Pelaksanaan urain tugas dan fungsi yang diemban sudah tepat sasaran melalui perhitungan ABK berlebih yang ada pada website sehingga ketepatan sasaran pegawai sudah sesuai dengan perhitungan jumlah pegawai. Ketepatan waktu telah terlaksana sesuai dengan tempo waktu yang di tetapkan pada website ABK2023, meskipun ada beberapa pengisian yang perlu dikoreksi lagi. Tercapainya tujuan belum terlaksana dengan baik, dikarenakan pada jabatan Analisis Lalu Lintas terdapat beberapa uraian tugas dan fungsi yang tidak ada pemangku jabatannyaa, sehingga pada capaian program belum terlaksana secara efektif. Pada jabatan Analisis Lalu Lintas, telah dilakukan perubahan nyata berupa pengisian data pendukung, sesuai dengan masukan yang diberikan oleh Bagian Organisasi. Sehingga, pengisian data pendukung sudah tervalidasi secara baik pada bulan berikutnya.
Strategi Puskesmas Tambak Wedi Kota Surabaya Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Riyanto Putri, Mufiidah Eka; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan kesehatan adalah aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan unit pelaksana teknis dinas kabupaten/atau kota yang mempunyai peran dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Tambak Wedi Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori David Osborne dan Peter Plastrik berdasarkan 5 indikator yaitu strategi inti (Core Strategy), strategi konsekuensi (Consequences Strategy), strategi pelanggan (Customer Strategy), strategi pengawasan (Controlling Strategy), dan strategi budaya (Culture Strategy). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi inti telah berhasil dalam memperjelas tujuan dan arah organisasi. Kemudian, visi dan misi Puskesmas Tambak Wedi telah diterapkan oleh seluruh pegawai sebagai pedoman atas segala kegiatan kesehatan yang ada di puskesmas. (2) Strategi konsekuensi telah berjalan dengan baik dalam memberikan reward dan punishment secara adil dan transparan. (3) Strategi pelanggan menunjukkan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan telah berjalan dengan baik. (4) Strategi pengawasan menunjukkan belum maksimal terhadap pengawasan pasien yang mematuhi prosedur pelayanan. Hal ini terlihat masih seringnya pasien yang terlambat datang ke puskesmas dari estimasi waktu yang sudah ditentukan. Sehingga Puskesmas Tambak Wedi perlu untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pasien agar meminimalisir keterlambatan dan gangguan pada sistem antrean. (5) Strategi budaya secara umum telah berjalan dengan baik, akan tetapi pasien masih mengeluhkan perihal pegawai yang kurang ramah pada saat memberikan pelayanan dan membeda-bedakan pasien yang berobat. Sehingga Puskesmas Tambak Wedi perlu melakukan penguatan konsistensi budaya 3S.
Analisis Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata Di Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Rahmad Afri Ramdani; Lestari, Yuni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Pemberdayaan Desa Wisata merupakan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya melalui pengembangan potensi kepariwisataan yang ada pada suatu daerah pedesaan. Desa Tlemang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi alam maupun kebudayaan yang melimpah, sehingga berpeluang untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata. Observasi awal ditemukan bahwa potensi wisata yang ada di Desa Tlemang belum dapat dimaksimalkan, dikarenakan kurang optimalnya keberadaan pokdarwis serta kurangnya antusias dari masyarakat setempat sehingga tidak ada pergerakan yang dapat memaksimalkan potensi tersebut. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi serta analisis tentang pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata di Desa Tlemang. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan dari observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi). Fokus teori penelitian ini mengacu pada teori pemberdayaan ACTORS yang memiliki 6 indikator, yaitu Authority (Wewenang), Confidence and Competence (Rasa Percaya Diri dan Kemampuan), Trust (Kepercayaan), Opportunities (Peluang), Responsibilities (Tanggung jawab), Support (Dukungan). Hasil penelitian menunjukan bahwa wewenang sudah diberikan sepenuhnya kepada Pokdarwis Bukit Inggil, namun rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan tersebut hanya bisa dimaksimalkan ketika ada inisiator program saja, sedang dalam internal mereka belum ada yang berperan sebagai inisiator. Rasa percaya diri terhadap kemampuan serta kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengembangan Desa Wisata akan muncul dan menghasilkan antusias masyarakat jika ada program pemicu dan pendampingan saja. Antusias dari masyarakat yang belum stabil menyebabkan peluang dari pengembangan Desa Wisata kurang maksimal. Ditambah lagi dengan terbatasnya akses kerjasama dengan pihak luar, sehingga kesulitan dalam mencari dukungan untuk pengembangan Desa Wisata. Kata kunci: Analisis, Desa Tlemang, Pokdarwis Bukit Inggil.
Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jenggirat Tangi Desa Karangsari, Kabupaten Banyuwangi Sahilla, Fenny Indah; Rosdiana, Weni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan BUMDes merupakan proses penting dalam pengembangan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat. BUMDes Jenggirat Tangi dibentuk pada 18 Desember 2018 yang berlandaskan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tentang “Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jenggirat Tangi”. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Jenggirat Tangi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. BUMDes Jenggirat Tangi bergerak dalam bidang usaha jasa yaitu fotokopi dan kelengkapan ATK, usaha sewa seperti persewaan sound system, untuk saat ini juga sedang menjalankan program pengelolaan sampah, selain itu juga usaha pelayanan samsat. Namun, tantangan yang dihadapi yaitu usaha permodalan yang tidak berkelanjutan dan pendapatan asli desa dari BUMDes yang masih rendah, hanya mencapai 30% dari total usaha. Hasil penelitian ini menggunkan teori Van Meter dan Van Horn yang memiliki enam indikator yaitu Ukuran dan Tujuan belum sepenuhnya tercapai karena masih ada tujuan yang belum tercapai, karena belum ada program yang terencana dan juga karena dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana. Sumber daya pada kebijakan ini juga belum maksimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia maupun finansial, Karakteristik organisasi pelaksana dinilai belum efektif, masih terdapat ketidakpuasan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksana kebijakan. Komunikasi antar organisasi sudah baik, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, masih terjadi miskomunikasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait BUMDes. Sikap para pelaksana menunjukan sikap positif namun keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi membuat pelaksana kebijakan tidak maksimal. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi sangat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Rendahnya partisipasi masyarakat, politisasi pengelolaan BUMDes, serta keterbatasan ekonomi lokal menjadi hambatan utama dalam keberhasilan kebijakan ini.
Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Sub Bidang Sekretariat Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung Diah Nitasya, Lingga
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era tata kelola pemerintahan yang menuntut transparansi dan efisiensi, arsip memegang peran penting sebagai sumber informasi, bukti hukum, dan dasar pengambilan keputusan. Pengelolaan arsip yang baik mencerminkan profesionalisme organisasi sekaligus menunjukkan kualitas pelayanan publik. Namun, pengelolaan arsip dinamis aktif pada Sub Bidang Sekretariat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan ruang, belum adanya sistem peminjaman arsip formal, dan kurangnya pemeliharaan rutin. Hal ini menuntut penelitian mendalam untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan arsip dan merumuskan solusi strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta validasi dengan triangulasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tahap pengelolaan arsip mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan belum optimal. Penciptaan arsip masih dilakukan secara manual tanpa dukungan aplikasi digital seperti “Sri Kandi”. Prosedur peminjaman belum tertata sehingga berisiko menimbulkan kehilangan dokumen. Pemeliharaan arsip terkendala ruang, pengkodean, dan jadwal yang belum rutin. Evaluasi penyusutan pun belum dilakukan secara berkala. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik dengan standar pengelolaan arsip yang seharusnya. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan kearsipan, penerapan sistem digital, aturan peminjaman yang jelas, pemeliharaan arsip dengan penataan terstruktur, serta penambahan tenaga arsiparis. Penyusunan dan penerapan SOP di setiap tahap juga direkomendasikan.
Tata Ruang Kantor Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang (Studi Pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah) Vidi, Iqra; Dian Arlupi Utami
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah penataan ruang kantor pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang belum optimal sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk tata ruang kantor gabungan, penerapan asas-asas tata ruang, dan faktor-faktor lingkungan fisik seperti cahaya, warna, udara, bunyi, dan musik yang memengaruhi kinerja pegawai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data dan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan penataan ruang kantor gabungan memiliki keterbatasan ruang gerak karena ukuran ruangan yang kecil. Tata letak peralatan dan perlengkapan kantor sudah cukup sesuai dengan asas tata ruang, namun belum optimal pada aspek perubahan susunan dan keamanan kerja. Faktor yang mempengaruhi tata ruang belum sepenuhnya mendukung aktivitas kerja pegawai, pencahayaan alami cukup tetapi jumlah lampu kurang, warna biru muda memberi kesan cerah namun cat mulai mengelupas, dua unit AC belum cukup ideal untuk sirkulasi udara, suara dari ruangan sebelah masih mengganggu, dan musik hanya sesekali diperdengarkan namun mampu menambah semangat kerja. Penataan ruang kantor Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang perlu diperbaiki dengan menerapkan konsep semi-terbuka, menata ulang posisi meja secara ergonomis, serta memisahkan ruang gudang dan tamu untuk memperluas area kerja. Renovasi fisik seperti perbaikan pintu, plafon, dan atap agar lingkungan kerja lebih aman dan nyaman. Perbaikan pencahayaan, warna ruangan, sirkulasi udara, dan pengendalian suara juga diperlukan, sementara pengelolaan musik dapat terus dimanfaatkan untuk menambah kenyamanan kerja
Evaluasi Dampak Kebijakan Program Jombang Berkadang di Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam Program Prioritas Penurunan dan Pencegahan Stunting Alifviya, Dea; Lestari, Yuni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan kondisi anak lebih pendek dibandingkan usia sebayanya dan dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan kecerdasan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang per Februari 2024, angka prevalensi stunting mencapai 4,46 persen, menunjukkan penurunan dari 6,29 persen pada tahun 2023. Program intervensi yang dilakukan meliputi Taman Pemulihan Gizi (TPG), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pendampingan gizi, serta sosialisasi edukasi yang melibatkan lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting. Beberapa keluarga penerima bantuan belum sepenuhnya memahami cara merawat dan memenuhi kebutuhan gizi anak secara tepat, meskipun intervensi telah didistribusikan secara cepat dan menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi, sosialisasi yang lebih intensif, dan pendekatan partisipatif agar program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjawab permasalahan kesehatan anak di Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing di Desa Keras Kabupaten Jombang, dengan fokus pada evaluasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022. Salah satu tujuan program yaitu Pencegahan dan penanganan Gizi Buruk dan Stunting yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena itu peneleti meneliti terkait adanya dampak dari kebijakaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data berdasarkan model evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang meliputi enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan serupa di masa depan dan menghasilkan strategi inovativ dalam mewujudkan dalam keberhasilan kebijakan program jombang berkadang.Kata Kunci: Stunting, kebijakan publik, evaluasi kebijakan, evaluasi program
Pengelolaan Sistem Kearsipan Elektronik “Sinora” Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surabaya Octaviasari, Sovianti
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan arsip secara elektronik merupakan bagian dari transformasi digital dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam upaya mendukung hal tersebut, BKPSDM Kota Surabaya mengembangkan sistem kearsipan elektronik bernama SINORA untuk mencatat dan mengelola arsip secara digital. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan sistem kearsipan elektronik “SINORA” di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi petugas pencatat surat, pengelola teknis sistem, dan staf sekretariat yang bekerja di lingkungan BKPSDM Kota Surabaya. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil temuan di lapangan. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada fase penciptaan dan penyimpanan, sistem hanya digunakan untuk mencatat informasi dasar surat; proses penciptaan surat masih dilakukan melalui aplikasi lain. Pada fase distribusi dan penggunaan, SINORA belum menyediakan fitur pengiriman atau tindak lanjut surat, dan pengguna hanya memanfaatkan sistem untuk pelacakan arsip. Dalam fase pemeliharaan, tidak ditemukan mekanisme retensi atau pemutakhiran konten arsip. Pada fase disposisi, sistem belum mendukung proses penentuan status akhir arsip, sehingga proses disposisi masih dilakukan di luar sistem. Dapat disimpulkan bahwa sistem SINORA baru berperan dalam tahapan awal pengelolaan arsip elektronik, dan belum mampu mendukung seluruh siklus hidup arsip elektronik secara menyeluruh sesuai teori yang digunakan.
Kualitas Pelayanan Publik di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidaorjo : Studi Kasus Pada Aplikasi Plavon Rachmawati, Inayah Ayu
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Plavon (Pelayanan Via Online) merupakan suatu layanan yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mempermudah permohonan administrasi kependudukan secara online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo : Studi Kasus Pada Aplikasi Plavon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan berdasarkan Zeithml et al. (1990) dengan lima (5) Indikator yaitu (1) Tangibles (Berwujud) (2) Reliability (Kehandalan) (3) Responsiveness (Ketanggapan) (4) Assurance (Jaminan) (5) Empathy (Empati). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik melalui Aplikasi Plavon di Desa Sidorejo. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik melalui Aplikasi Plavon di Desa Sidorejo tergolong cukup baik. Indikator berwujud seperti penampilan pegawai dan fasilitas fisik dinilai positif, meskipun kenyamanan tempat dan kemudahan proses layanan masih perlu ditingkatkan. Keandalan petugas cukup baik, namun standar pelayanan dan pemanfaatan aplikasi oleh masyarakat belum optimal karena keterbatasan digital. Ketanggapan terhadap keluhan baik, tetapi kecepatan layanan belum konsisten akibat kurangnya koordinasi dan berkas tidak lengkap. Jaminan biaya dinilai sangat baik karena seluruh layanan gratis, namun penyelesaian sering terlambat karena kendala teknis. Pegawai menunjukkan empati tinggi dengan penerapan prinsip 5S. Saran perbaikan mencakup peningkatan kenyamanan ruang, sosialisasi aplikasi, penguatan literasi digital, perbaikan jaringan, dan koordinasi antar instansi.

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 3 (2024) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023): Kebijakan dan Tatakelola Lembaga Publik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan