cover
Contact Name
Agus Sumpena
Contact Email
agus.sumpena@unpad.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
banijournal@gmail.com
Editorial Address
Wahana Graha Lt. 1 & 2 Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
BANI Arbitration and Law Journal
ISSN : -     EISSN : 30890047     DOI : https://doi.org/10.63400/balj
Core Subject : Economy, Social,
BANI Arbitration and Law Journal is a journal in the fields of arbitration, dispute resolution and law regulating the mechanism of arbitration and dispute resolution in particular in Indonesia and the regions, including South-East Asia (ASEAN). BANI Arbitration and Law Journal publishes twice a year in April and October. BANI Arbitration and Law Journal invites academics, researchers and practitioners to submit their unpublished articles or research on arbitration, dispute resolution or their related regulations. The language of journal is Indonesian and English. BANI Arbitration and Law Journal objective is set to become the leading international journal on arbitration focusing the progressive development of arbitration and alternative dispute resolution and their regulations. BANI Arbitration and Law Journal publishes theoretical and practical contributions on arbitration, dispute resolutions and their regulations.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
Isu-Isu Prinsipil dalam Pelaksanaan (secara paksa) Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia Rossdiono, Anangga W.; Taqwa, Muhamad Dzadit; Sirait, Melinda Yunita L.
BANI Arbitration and Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): BANI Arbitration and Law Journal, Volume 2, Issue 1, October 2025
Publisher : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63400/balj.v2i1.23

Abstract

AbstrakSalah satu tolak ukur efektivitas dari proses arbitrase adalah terlaksananya putusan arbitrase. Pelaksanaan memang dapat didistingsikan menjadi dua, yaitu: (1) pelaksanaan secara sukarela; dan (2) pelaksanaan secara paksa yang biasa disebut dengan eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Akan tetapi, terdapat berbagai karakteristik fundamental dari arbitrase yang tidak terjaga dari pelaksanaan putusan arbitrase secara paksa, seperti tidak terjaganya prinsip iktikad baik (good faith) dalam arbitrase dan inefektivitas karakteristik final and binding dari putusan arbitrase. Pun demikian, pada faktanya, berdasarkan data yang diolah secara mandiri oleh BANI Arbitration Centre sampai tahun 2023, tetap terdapat realitas adanya putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela meskipun hanya sekitar 27-30%. Di samping itu, di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat juga isu terkait dengan eksekusi putusan arbitrase nasional di Indonesia, yaitu adanya frasa bahwa putusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan bilamana putusan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan terbukanya peluang penolakan permohonan eksekusi putusan arbitrase nasional melalui Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang atas dasar kesusilaan dan ketertiban umum. Berbagai tulisan yang telah membahas mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional di Indonesia belum menyoroti aspek adanya berbagai karakteristik fundamental tersebut yang tidak terjaga dari tidak dilaksanakannya putusan arbitrase secara sukarela serta beberapa isu lainnya. Tulisan ini tidak hendak menghilangkan mekanisme eksekusi, tetapi mendorong bahwa putusan arbitrase seharusnya dilaksanakan secara sukarela. Abstract One measure of the effectiveness of the arbitration process is the implementation of the arbitration award; without implementation, the arbitration process becomes futile. It can be distinguished in two forms, namely voluntary compliance and forced enforcement, commonly referred to as execution (“eksekusi”) through the District Court. In fact, based on data independently processed by BANI Arbitration Centre until 2023, around 27-30% of awards are not voluntarily complied; although the number of awards voluntarily complied still exceeds those forced. Additionally, there are various normative issues related to the enforcement of national arbitration awards, namely: (1) the obligation to register national arbitration awards to the District Court within a maximum period of 30 days for the award to be enforceable, giving the impression that arbitration awards can only be enforced after registration with the District Court; and (2) the possibility of the District Court Chief Justice rejecting the application for the execution of national arbitration awards on the grounds of morality and public order. This paper observes that various fundamental characteristics of arbitration are compromised by these issues, such as the undermining of the principle of trust in arbitration and the ineffectiveness of the final and binding nature of arbitration awards. Various writings on the enforcement of national arbitration awards in Indonesia have yet to highlight the aspect of these fundamental characteristics being compromised. The resolution of this issue has two dimensions: a normative dimension and an actor dimension, particularly involving the parties and the arbitrators.
Penyelesaian Sengketa pada Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik Melalui Arbitrase Wahjosoedibjo, Anton
BANI Arbitration and Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): BANI Arbitration and Law Journal, Volume 2, Issue 1, October 2025
Publisher : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63400/balj.v2i1.24

Abstract

Abstract The purchase of electrical power by an off-taker from an Independent Power Producers (IPP) is administered by a Power Purchase Agreement (PPA). After a power project developer secured the power generation project through tender process or direct appointment, the project developer sets a special project company with its sponsor to build, own and operate the power plant for a specific term, and sign a PPA with the off-taker to administer the power sales. In Indonesia the off-taker for public utility is PT PLN (Persero). Each PPA is specific for a certain power project. However, there are a model PPA for each type of power generation project which addressed specific topics agreed upon by both parties in the PPA, that are formulated in the heads of agreement. These are sources of disputes in implementing the PPA. If the dispute cannot be resolved through amicable discussions between the two parties, then they bring the case for settlement in the court or arbitration tribunal. This paper discusses common disputed issues in a PPA and offers alternative solutions through arbitration tribunals.
UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution as Soft Law Instrument for Online Dispute Resolution: An Indonesia Perspective Budhijanto, Danrivanto; Roosdiono, Anangga W.; Maulana, Mursal
BANI Arbitration and Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): BANI Arbitration and Law Journal, Volume 2, Issue 1, October 2025
Publisher : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63400/balj.v2i1.25

Abstract

Artikel ini membahas Soft Law instrumen yang dirancang oleh UNCITRAL, UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution yang merupakan aturan hukum yang tidak mengikat, deskriptif dan prosedural yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara online (ODR). Dengan semakin semakin meningkatnya kegiatan e-commerce, ODR dapat dianggap sebagai mekanisme yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari transaksi lintas batas di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Untuk memastikan pelaksanaan ODR berjalan secara optimal, keberadaan kerangka hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa secara online sangat diperlukan. Sejauh ini, sebagian besar negara di dunia tidak memiliki aturan hukum substantif terkait ODR. Munculnya UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution dianggap sebagai opsi meskipun sifat instrumen ini hanyalah Soft Law semata. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, para pihak yang bersengketa dapat secara konsensual memberikan persetujuan untuk menggunakan aturan ini sebagai rules of procedure.Artikel ini disusun menjadi empat bagian. Bagian pertama merupakan pengantar yang membahas secara ringkas eksistensi ODR dalam beberapa dekade terakhir sebagai konsekuensi dari meningkatnya aktivitas e-commerce. Bagian kedua membahas sejarah perkembangan ODR dan perkembangan terkini di beberapa jurisdiksi. Bagian ketiga membahas ruang lingkup UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution dan bagian terakhir sebagai kesimpulan mengusulkan agar instrumen Soft Law seperti UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution dapat berfungsi sebagai instrumen yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber hukum ODR.
Masalah Kompetensi, Independensi, Integritas, dan Imunitas Arbiter Wibowo, Basuki Rekso
BANI Arbitration and Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): BANI Arbitration and Law Journal, Volume 2, Issue 1, October 2025
Publisher : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63400/balj.v2i1.26

Abstract

AbstrakArbitrase merupakan salah satu pilihan penyelesaian sengketa komersial yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Berbagai keunggulan tersebut antara lain (1). Para pihak berdasarkan perjanjian tertulis memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan : (a). forum arbitrase (institusional atau ad hoc), (b). pilihan hukum yang berlaku, (c). pilihan arbiter; (d). pilihan tempat penyelenggaraan arbitrase; (2). Arbiter yang dinilai kompeten dan memiliki pengalaman yang cukup sesuai dengan karakteristik sengketa; (3). Proses arbitrase dibatasi waktu tertentu; (4). proses arbitrase bersifat tertutup dan dirahasiakan; (5). putusan arbitrase bersifat final dan mengikat; (6). Putusan arbitrase dapat dimintakan eksekusinya melalui pengadilan. Untuk dapat memenuhi berbagai keunggulan tersebut, perlu ditumbuhkan kepercayaan yang kuat di kalangan pelaku bisnis, khususnya para pihak yang bersengketa, terhadap arbiter, lembaga arbitrase, dan proses arbitrase yang fair yang hal tersebut akan menentukan perkembangan arbitrase di masa kini dan masa mendatang. Etika bisnis dan itikad baik juga perlu dikembangkan, agar para pihak yang bersengketa bersedia secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase. AbstractArbitration is an option for resolving commercial disputes that has many advantages compared to litigation by the court. These advantages include (1). The parties based on the agreement have the freedom to make choices: (a). arbitration forum (institutional or ad hoc), (b). choice of applicable law, (c). choice of arbitrator (d). choice of seat for the arbitration to be held; (2). Arbitrators who are considered competent and have sufficient experience in accordance with the characteristics of the dispute, (3). Arbitration process is limited to a certain time, (4). arbitration process is private and confidential, (5). arbitral award is final and binding, (6). The arbitration award can be requested for its executabale through the court. To be able to fulfill these various advantages, it is necessary to grow strong trust among business people, especially the parties to the dispute, in arbitrators, arbitral institutions, and a fair arbitration process which will greatly determine the development of arbitration in the present and in the future. It is also necessary to cultivate business ethics and good faith so that the disputing parties are willing voluntarily to carry out the arbitral award.
Dinamika Kompetensi Absolut Antara Arbitrase & Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Arisandi, Febry
BANI Arbitration and Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): BANI Arbitration and Law Journal, Volume 2, Issue 1, October 2025
Publisher : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63400/balj.v2i1.27

Abstract

Abstrak In the Indonesian legal system, arbitration and bankruptcy are two different mechanisms for dispute resolution, but they are closely related in terms of the competence of the adjudicators to resolve rights and obligations. The competence of adjudication in arbitration and bankruptcy has complex dynamics, particularly in terms of determining jurisdiction, submission procedures, and understanding of applicable law. This article discusses the dynamics of adjudication competence in arbitration and bankruptcy in Indonesia based on decisions related to bankruptcy and suspension of debt payment obligations. In terms of jurisdiction, the court has exclusive jurisdiction in bankruptcy cases, while arbitrators require the agreement of the parties in dispute to resolve disputes through arbitration. However, in practice, Commercial Court judges in bankruptcy and suspension of debt payment obligations (PKPU) cases in Indonesia still make decisions on disputes that contain arbitration clauses in their business agreements. In conclusion, the dynamics of adjudicating competence in arbitration and bankruptcy in Indonesia require clear and consistent regulations for legal certainty in doing business in Indonesia. Commercial Court judges must have adequate knowledge about arbitration and related arbitration rules and agreements and be able to make fair and accurate decisions in resolving disputes. In the long run, efforts to improve adjudication competence are expected to increase public trust in the Indonesian legal system.

Page 2 of 2 | Total Record : 15