cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pandu Dwi Nugroho
Contact Email
pandu@unkaha.ac.id
Phone
+628112579987
Journal Mail Official
jsl@unkaha.ac.id
Editorial Address
Jl. Kompol R. Soekanto No.46, Sambiroto, Kota Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Smart Law Journal
Published by Universitas Karya Husada Semarang
ISSN : 28306430     EISSN : 2830683X     DOI : DOI: https://doi.org/10.34310
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Title Smart Law Journal E-ISSN 2830-683X Issue Frequency February and August DOI Prefix - Indexing - Publisher Universitas Karya Husada Semarang Website https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj Copyright Author Licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022" : 6 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA Aisyah Dinda Karina
Smart Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah perlindungan hukum merupakan sebuah hal yang krusial kaitannya dengan hubungan kerja dalam hal ini antaraPPPK dengan Pemerintah. Hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban dari para pihak yang perlu dipenuhi sehinggatercipta hubungan yang harmonis antara PPPK dengan Pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan adalahpendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Kemudian data dianalisis menggunakanmetode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap PPPK menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum dapat secara penuh diberikan. Terkait ketentuanyang mengatur tentang PPPK, maka dirasa belum memberikan perlindungan hukum secara penuh. Praktek perlindunganhukum terkait PPPK belum sesuai dan masih terdapat kelemahan-kelemahan yakni dalam pemberian perlindungan yangberupa jaminan-jaminan masih bersifat represif, perjanjian kerja yang merupakan dasar dari hubungan hukum antaraPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengaturan secara ideal terkait perlindungan hukum PPPK setidaknya mencakuptiga jenis perlindungan kerja yaitu: perlindungan sosial; perlindungan teknis; perlindungan ekonomis.Kata Kunci: perlindungan hukum; pegawai pemerintah; perjanjian kerja.
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI INDONESIA Zakki Mubarok; Pandu Dwi Nugroho
Smart Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. Sehingga kemudian diantara merekapun ada yang mengangkat anak.Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui   kedudukan anak angkat dalam  pembagian harta warisan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian kepustakaan atau doktrinal yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Bersifat deskriptif dengan mengetahui dan menggambarkan fakta di lapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang sudah ada dan hidup di dalam masyarakat dan juga preskriptif kualitatif dengan memberikan argumentasi teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil menunjukkan bahwa  pengangkatan anak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan pengaturan tentang kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal tersebut berimplikasi pada proses pembagian warisan. Pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam menggunakan wasiat wajibah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak  angkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah.
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: PERSPEKTIF PENDIDIKAN PANCASILA Afifatun Nahar; Izatun Nisa; Mala Asfiya
Smart Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kebanyakan anak, khususnya anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tidak melapor  kepada yang berwajib hal ini menunjukkan anak perempuan ditempatkan pada posisi yang termarginalkan.  Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan pada anak, bahkan sampai dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (traumatic sexualization); merasa tidak berdaya (powerlessnes); dan stigma (stigmatization). Secara fisik mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi koran kekersan seksual, tapi secara psikis bisa saja menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani secara serius, kekerasan seksual terhadap anak akan menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapatkan perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, serta mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT Rielia Darma Bachriani; Putri Kusuma Wardhani
Smart Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, pentingnya arti kesehatan dalam masyarakat sehingga kesehatan dimasukkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia dan dimasukkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat untuk kepentingan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesehatan adalah rumah sakit. Terkait dengan layanan kesehatan pihak yang dianggap memiliki kedudukan lemah adalah pasien atau konsumen, sehingga diperlukan perlindungan dan kepastian hukum. Guna mengkaji lebih lanjut secara akademis maka digunakanlah metode yuridis normatif dengan mengunakan data sekunder. Melalui penelitian ini tentu diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasien, sehingga meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa medis dikemudian hari. Secara yuridis perlindungan hukum terhadap pasien telah diatur secara spesifik dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang Rumah Sakit, Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdata, dan KUHP. Sedangkan bila terjadi sengkata medis pada saat upaya kesehatan di lakukan, maka sengketa medis tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non litigasi.
PENERAPAN NILAI PANCASILA DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Ismi Aprilia Zahro; Mujahidatul Millah; Asma’ Nadiyatuz Zahroh
Smart Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, hingga kini bangsa Indonesia masih berupaya untuk mengatasi permasalahan korupsi. Beragam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah korupsi telah dilakukan. Angka korupsi di Indonesia yang cukup tinggi perlu dilakukan pemberantasan korupsi secara serius. Namun, hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan literature review yang bersumber dari buku, jurnal, dan sejenisnya. Korupsi dapat terjadi karena adanya pengabaian terhadap kelima sila dalam Pancasila. Terlepas dari itu semua tidak ada solusi lain untuk mengatasinya, maka diperlukan kesadaran mereka koruptor agar lebih dapat untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam ruang lingkup kecil yang terdiri dari lingkungan keluarga, masyarakat, sedangkan ruang lingkup besar terdiri dari pemerintah, institusi pendidikan dan negara itu sendiri. Dan teruntuk kepada para penegak hukum diharuskan untuk membela seadil-adilnya agar dapat mengatasi atau bahkan menghilapkan kasus korupsi ini dengan cara memberikan sebuah apresiasi seperti dengan pemberian sanksi yang tegas sehingga keinginan memberantas korupsi di Indonesia tercapai sehingga lahirlah Negara anti korupsi. Unsur strategis ini dapat memainkan peranannya baik dalam fungsi pencegahan maupun penindakan tindakan pidana korupsi.
PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN Dian Rosita; Arina Novitasari; Muhammad Zainuddin
Smart Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian Pra Nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri setelah menikah. Isi Perjanjian Pra Nikah biasanya meliputi pemisahan harta sebelum pernikahan, pemisahan hutang sebelum pernikahan, selama pernikahan, atau bahkan setelah perceraian. Melalui perjanjian ini, masing-masing pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Perjanjian Pra Nikah ini banyak dipilih untuk calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya resiko tinggi dalam pengelolaan keuangan, misalnya calon pasangan  seorang politikus atau pengusaha. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perjanjian Pra Nikah bertujuan untuk memproteksi terhadap harta masing-masing calon pasangan dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing, hutang yang dimiliki calon pasangan menjadi tanggung jawab masing-masing, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga serta menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Akibat hukum dari Perjanjian Pra Nikah terhadap harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan berada dalam penguasaan masing-masing kecuali ditentukan lain.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022