cover
Contact Name
Veli Novaliah
Contact Email
vnovaliah@student.untan.ac.id
Phone
+628119504121
Journal Mail Official
acta.borneo.jurnal@hukum.untan.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj/about/editorialTeam
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Tanjungpura Acta Borneo Journal
ISSN : -     EISSN : 30309816     DOI : https://doi.org/10.26418/tabj.v1i1
Core Subject : Social,
We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
CYBER NOTARIAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: INOVASI, REGULASI, DAN TANTANGAN HUKUM Ritonga, Abdullah Ahmad; Gultom, Josef Partogi; Ramayudi, Naufal
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 4, No 1 (2025): Volume 4, Issue 1, October 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v4i1.100931

Abstract

Abstract Cyber Notariat is an innovation in notarial practice in Indonesia that utilizes information technology for the creation, signing, and storage of authentic deeds electronically. This practice offers convenience, efficiency, and accessibility, particularly in the digital era and during the COVID-19 pandemic. However, its implementation raises legal challenges related to the certainty of deeds, data protection, electronic signature validity, and notary responsibility. Relevant regulations include Law No. 2 of 2014 on the Notary Position, Law No. 11 of 2008 and Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The Supreme Court has affirmed that electronic deeds created according to procedures have the same legal force as conventional deeds. To mitigate legal risks, notaries must comply with technical and legal standards, including digital authentication, data encryption, and audit trails, as well as provide public education. This study emphasizes that legal certainty and protection for parties using Cyber Notariat can only be achieved if regulations are consistently enforced and digital practices are strictly supervised. Abstrak Cyber Notariat merupakan inovasi dalam praktik notaris di Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi untuk pembuatan, penandatanganan, dan penyimpanan akta otentik secara elektronik. Praktik ini menawarkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas, terutama di era digital dan pandemi COVID-19. Namun, implementasinya menghadirkan tantangan hukum terkait kepastian akta, perlindungan data, validitas tanda tangan elektronik, dan tanggung jawab notaris. Regulasi yang relevan mencakup UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Mahkamah Agung melalui putusan-putusan terkait akta elektronik menegaskan bahwa akta elektronik yang dibuat sesuai prosedur memiliki kekuatan hukum sama dengan akta konvensional. Untuk meminimalkan risiko hukum, notaris harus mematuhi standar teknis dan prosedur hukum, termasuk autentikasi digital, enkripsi data, dan audit trail, serta melakukan edukasi kepada masyarakat. Studi ini menekankan bahwa kepastian hukum dan perlindungan pihak yang menggunakan Cyber Notariat hanya dapat terwujud apabila regulasi dijalankan secara konsisten dan praktik digital diawasi secara ketat.
LEGAL PROTECTION OF JOINT MARITAL PROPERTY IN ASSET SEIZURE CASES OF CORRUPTION: AN ANALYSIS BASED ON LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE Taufik, Elsa Mauli
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 4, No 1 (2025): Volume 4, Issue 1, October 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v4i1.101961

Abstract

Abstract The study examines legal protection of joint marital property in cases of asset seizure resulting from criminal acts of corruption. It is grounded in Law No. 1 of 1974 on Marriage and Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. The research is driven by the growing number of corruption cases in Indonesia, which often lead to asset seizures—including joint property—potentially affecting family economic stability and creating internal conflict between spouses.The study employs a normative juridical method, analyzing statutory regulations and legal doctrines related to the protection of joint marital property. The findings indicate that although law enforcement authorities have the power to seize joint assets suspected of originating from criminal acts, it is essential to safeguard the rights of an uninvolved spouse. This can be achieved through court objection mechanisms and the establishment of a legitimate prenuptial or postnuptial property separation agreement registered with the relevant authorities. Such mechanisms can help ensure that the economic rights of innocent parties remain protected and that seizures are limited only to assets directly linked to the criminal act. Abstrak Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam kasus penyitaan akibat tindak pidana korupsi dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kajiannya didorong oleh meningkatnya kasus korupsi di Indonesia yang berimplikasi pada penyitaan aset, termasuk harta bersama yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga dan menimbulkan konflik internal pasangan suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait perlindungan harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum berwenang melakukan penyitaan terhadap harta bersama yang diduga berasal dari tindak pidana, penting untuk memperhatikan perlindungan hak pasangan yang tidak terlibat melalui mekanisme keberatan di pengadilan serta pembuatan perjanjian pisah harta yang sah dan didaftarkan di instansi berwenang. Mekanisme tersebut dapat menjadi solusi agar hak ekonomi pihak yang tidak bersalah tetap terjaga dan penyitaan hanya dilakukan pada aset yang relevan dengan tindak pidana.