cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Veli Novaliah
Contact Email
vnovaliah@student.untan.ac.id
Phone
+628119504121
Journal Mail Official
acta.borneo.jurnal@hukum.untan.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj/about/editorialTeam
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Tanjungpura Acta Borneo Journal
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 30309816     DOI : https://doi.org/10.26418/tabj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS OLEH NOTARIS ATAS AHLI WARIS DILUAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT TIONGHOA Anderson, Anderson
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 1 (2024): Volume 3, Issue 1, October 2024
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i1.86813

Abstract

Abstract  Marriage and death are legal events. However, in the present day, the majority of Tionghoa communities in district Sambas did not make a marriage certificate in their marriages, so that causes obstacles in making a Certificate of Inheritance. A Certificate of Inheritance is a document used by the Tionghoa community to prove their standing as heirs. This research is based on a legal event, where a Notary made a Certificate of Inheritance without a marriage certificate and a Marriage Validation   from the Court. If in the future there is a lawsuit, it will affect the Certificate of Inheritance both from the position of the heirs to the legal force of the Certificate of Inheritance. The purpose of this study are to examine and analyze the legal force and position of the heirs of a Certificate of Inheritance made by Notary without a marriage certificate from the Heir. The method used in this research is normative legal research method which is applied by examining library materials on Certificate of Inheritance, using a statutory approach. The approaches used in this research are statutory approach, case approach, and conceptual approach. Data collection techniques used are through interviews and literature studies. Data collection techniques in this research used literature study and interviews.The results of the study state that the position of the heirs based on the Certificate of Legacy presents a legal uncertainty which is stated in the Certificate of Legacy and which is in accordance with the Civil Code. The advice given by the author are that it is hoped that there will be arrangements regarding the requirements and procedures for making an ideal Certificate of Inheritance and harmonization between the Marriage Law and the Civil Code. Then there must be socialization from the Government on the importance of marriage certificates as proof of legal marriage registration.  AbstrakPenulisan Perkawinan dan kematian merupakan peristiwa hukum. Pada kenyataannya, mayoritas masyarakat Tionghoa di Kabupaten Sambas dalam perkawinannya tidak membuat akta nikah, sehingga menyebabkan terjadinya kendala dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris merupakan dokumen yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Penelitian ini didasari adanya sebuah peristiwa hukum, dimana seorang Notaris membuat Surat Keterangan Waris tanpa dilengkapi akta nikah dan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan. Apabila dikemudian hari ada yang mengugat maka akan berpengaruh pada Surat Keterangan Waris tersebut baik dari kedudukan ahli waris hingga kekuatan hukum dari Surat Keterangan Waris tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum dan kedudukan ahli waris dari Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tanpa dilengkapi akta nikah dari Pewaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka tentang Surat Keterangan Waris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi Pustaka serta Wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kedudukan ahli waris yang berdasarkan Surat Keterangan Waris tersebut menghadirkan sebuah ketidakpastian hukum dimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Waris dan yang sesuai dengan KUHPerdata. Saran yang diberikan penulis adalah diharapkan adanya pengaturan tentang syarat-syarat dan tata cara pembuatan Surat Keterangan Waris yang ideal serta penyelarasan antara Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian harus dilakukan sosialisasi dari Pemerintah atas pentingnya akta nikah sebagai suatu bukti adanya pencatatan perkawinan yang sah.
ANALISIS YURIDIS ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 150/PDT.G/2021/PN.PTK Hermawan, Anggie; Nuryanti, Aktris; Maharani, Chandra
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.66345

Abstract

This thesis is entitled Juridical Analysis of the Sale and Purchase Binding Agreement in the Decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk. In the case raised by the author, it was explained that there was an agreement on the binding sale and purchase agreement between the Plaintiff and Defendant I which was made privately and legalized by a Notary and by legal considerations the deed has become an Authentic deed. The formulation of the problem in this study is 1) What are the Legal Considerations (Motivering Vonnis) in the Decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk Considering That the Binding Sale and Purchase Agreement Made Underhand and Legalized by a Notary Has Become Authentic Deeds Are Not Fallacy? 2) What are the legal consequences of legal considerations (motivering Vonnis) which constitute fallacy? This research is to analyze legal considerations (motivering vonnis) in the decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk and to analyze the legal consequences of legal considerations (motivering vonnis) in the decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/ 2021/Pn. Ptk. The research method used is normative juridical research method. The research specification used in this research is descriptive analytical research. The results of this study are that in Legal Considerations (Motivering Vonnis) in the Decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk Considering that the Sale and Purchase Binding Agreement Made Underhand and Legalized by a Notary Has Become an Authentic Deed is heretical thought (fallacy). Whereas the legal consequences of legal considerations (motivering vonnis) which are fallacies will result in the validity of the verdict which is a conclusion, which can be rescinded. The model that is in accordance with legal considerations (motivering vonnis) which considers that a private deed legalized by a notary becomes authentic is Argumentum ad verecundiam.Tesis ini berjudul Analisis Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis dijelaskan adanya kesepakatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan   Tergugat I yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris dan oleh pertimbangan hukum akta tersebut telah menjadi akta Otentik. Adapun rumasan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah Pertimbangan Hukum (Motivering Vonnis) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk Yang Menimbang Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dibawah Tangan Dan Dilegalisasi Oleh Notaris Telah Menjadi Akta Otentik Bukan Merupakan Sesat Pikir (Fallacy)? 2) Apa Akibat Hukum Dari Pertimbangan Hukum (Motivering Vonnis) Yang Merupakan Sesat Pikir (Fallacy)?. Penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hukum (motivering vonnis) dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk serta untuk menganalisis akibat hukum pertimbangan hukum (motivering vonnis) dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam Pertimbangan Hukum (Motivering Vonnis) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/ Pn.Ptk Yang Menimbang Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dibawah Tangan Dan Dilegalisasi Oleh Notaris Telah Menjadi Akta Otentik merupakan sesat pikir (Fallacy). Bahwa akibat hukum dari pertimbangan hukum (motivering vonnis) yang merupakan sesat pikir (fallacy) akan berakibat kepada validitas dari amar putusan yang merupakan konklusi, yang dapat dibatalkan. Model yang sesuai dengan pertimbangan hukum (motivering vonnis) yang menimbang bahwa akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris menjadi otentik adalah Argumentum ad verecundiam.  
KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI BERDASARKAN SKT Karlina, Kiki; Wiko, Garuda; Alhadiansyah, Alhadiansyah
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58940

Abstract

ABSTRACTThe SKT which has been owned by the people of the village of Kuala Tolak and has been signed and approved by the village head can be used as the basis for making land certificates at the Ketapang BPN office, based on the Jurisprudence of the Supreme Court on December 13, 1958 No. 4/K/RUP/1958SKT, namely the village head is legal under customary law. The problem raised is how the legal certainty of the people of the Kuala Tolak village who sells and buys land rights based on buying and selling through SKT. The method used by researchers in the preparation of this thesis is descriptive analysis to describe the existing situation by using scientific research methods and solving problems based on the data and facts collected as they were when this research was conducted. From the results of the study, it can be found that in 2022 in the village of Kuala Tolak, North Matan Hilir Sub-District, there are still many people who buy and sell property rights to land based on SKT, buying and selling land carried out by the people of Kuala Tolak Village based on SKT can be registered at the BPN office in Ketapang City. Provided that the applicant brings SKT in his name as well as SKT-SKT and a Letter of Release of land rights from the previous land rights holder, as well as a Letter of Introduction from the Village. The people"™s reason for buying and selling based on SKT that has been approved by the village head is considered easier, faster, and cheaper and also the public's ignorance of the importance of buying and selling before PPAT to get legal certainty.ABSTRAKSKT yang telah dimiliki masyarakat Desa Kuala Tolak   yang telah ditanda tangani dan disetujui oleh kepala desa ini bisa dijadikan sebagai dasar pembuatan sertifikat tanah dikantor BPN Ketapang, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada 13 Desember 1958 No. 4/K/RUP/1958SKT yaitu kepala desa sah secara hukum adat. Masalah yang diangkat adalah bagaimana kepastian hukum masyarakat Desa Kuala Tolak yang melakukan jual beli hak atas tanah berdasarkan jual beli melalui SKT, Metode yang digunakan peneliti dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif analisis dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan menggunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya saat penelitian ini dilakukan. Dari hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pada tahun 2022 di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli hak milik atas tanah berdasarkan SKT, jual beli atas tanah yang dilakukan masyarakat Desa Kuala Tolak berdasarkan SKT bisa di daftarkan di kantor BPN Kota Ketapang, dengan syarat pemohon membawa SKT atas nama nya serta SKT-SKT dan Surat Pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah sebelumnya, serta Surat Pengantar dari Desa. Alasan dari masyarakat yang melakukan jual beli berdasarkan SKT yang telah disetujui kepala desa dianggap lebih mudah, cepat dan murah serta ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya melakukan jual beli di hadapan PPAT agar mendapatkan kepastian hukum yang sah.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA HIBAH SAHAM YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR RUPS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G.S/2023/PN Pdg) Alkadrie, Syarif Muhammad Billy Notosatrio
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i2.94112

Abstract

Abtsract This study aims to know, analyze, and examine 2 (two) things, first, the regulation of the responsibility of Notaries who are not careful in making Stock Grant Deeds that are not in accordance with RUPS procedures based on Decision Number 10/PDT. G.S/2023/PN Pdg. Second, the legal sanction of the Notary for losses arising from his carelessness in making the Share Grant Deed that is not in accordance with the procedure and causes losses based on Decision Number 10/PDT. G.S/2023/PN Pdg. The method used is a normative legal research method which is carried out by researching literature materials, using a statute approach The approach used in this study is a legal approach, a concept approach, and a case study approach. Data collection techniques with literature studies. The data analysis technique used in this study is legal interpretation. Based on the results of the research and discussion, a conclusion was obtained. First, the arrangement of accountability for Notary Haryanti S.H requires the form of responsibility that can be given, namely the form of administrative responsibility. The provision of administrative responsibility is in the form of a reprimand or warning, which is carried out orally or in writing by the Regional Supervisory Council of the Indonesian Notary Association. Second, the legal sanctions that can be given to Notary Haryanti S.H are administrative sanctions. Notary Haryanti S.H cannot be sued civilly on the basis of committing an unlawful act (onrechtmatige daad) as stipulated in Article 1365 of the Civil Code because Notary Haryanti S.H has met the requirements for formal truth. In terms of criminal sanctions, Notary Haryanti S.H does not meet the aspects as a Notary who commits a criminal act. The imposition of criminal sanctions against Notary Haryanti S.H cannot be carried out. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji 2 (dua) hal, pertama, pengaturan mengenai tanggung jawab Notaris yang tidak hati - hati dalam membuat Akta Hibah Saham yang tidak sesuai prosedur RUPS berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2023/PN Pdg. Kedua, sanksi hukum Notaris atas kerugian yang timbul akibat ketidak hati - hatiannya membuat Akta Hibah Saham yang tidak sesuai prosedur dan menyebabkan kerugian berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2023/PN Pdg. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (statute approach). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang "“ undang, pendekatan konsep, dan pendekatan studi kasus. Teknik Pengumpulan data dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Interpretasi hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan. Pertama, pengaturan pertanggungjawaban terhadap Notaris Haryanti S.H menghasillkan bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan, yaitu bentuk tanggung jawab administratif. Pemberian pertanggungjawaban administratif tersebut adalah dalam bentuk teguran atau peringatan, yang dilakukan secara lisan atau tertulis oleh Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Kedua, sanksi hukum yang dapat diberikan untuk Notaris Haryanti S.H adalah sanksi administratif. Notaris Haryanti S.H tidak dapat digugat secara perdata atas dasar melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena Notaris Haryanti S.H sudah memenuhi syarat kebenaran formiil. Secara sanksi pidana, Notaris haryanti S.H tidak memenuhi aspek "“ aspek sebagai Notaris yang melakukan suatu tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris Haryanti S.H tidak dapat dilakukan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG OBJEKNYA MENGALAMI TUMPANG TINDIH Citasari, Meri Diana; Nafsiatun, Nafsiatun Nafsiatun; asikin, uti asikin
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 2 (2024): Volume 2, Issue 2, April 2024
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i2.67839

Abstract

Abstract  The Land Deed Deed Official (PPAT) in making a deed must be careful in all aspects including how to make the right deed so that it meets the subjective and objective requirements to become an authentic deed. The contents set forth in the deed must also be as is, do not contain things that are engineered because it can cause problems in the future, but the role of the PPAT when making a sale and purchase deed needs to be considered, which has become an absolute requirement for PPAT before making a sale and purchase deed, namely: The first thing to do is to check the object of sale and purchase. And if it is proven that the object has the status of disputed land, the PPAT is obliged to refuse the making of the deed. This study aims to analyze the Legal Protection of PPATs in Making Deeds of Transfer of Land Rights.The research method that the authors use in this study is normative legal research (normative juridical). This study uses a statutory approach and will be analyzed using qualitative analysis methods based on applicable regulations, then conclusions are drawn using deductive methods.Research results and discussion related to legal protection of officials making land deeds in making deed of transfer of land rights. Legal protection for PPATs is a protection given to legal subjects in the form of preventive or repressive legal instruments. The form of preventive legal protection is contained in laws and regulations in order to prevent a violation from occurring and to provide limitations in carrying out obligations. Repressive Legal Protection functions to resolve disputes that have arisen as a result of violations.Abstrak  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta harus berhati-hati dalam semua aspek termasuk bagaimana cara membuat akta yang benar sehingga memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk menjadi akta otentik. Isi yang dituangkan dalam akta juga harus apa adanya jangan berisi hal-hal yang direkayasa karena dapat menimbulkan masalah dikemudian hari, akan tetapi peran PPAT pada saat membuat akta jual beli perlu diperhatikan, dimana telah menjadi syarat mutlak bagi PPAT sebelum membuat akta jual beli yaitu hal pertama yang harus dilakukan adalah mengecek objek jual beli tersebut. Dan jika terbukti objek tersebut berstatus sebagai tanah sengketa, maka PPAT wajib menolak pembuatan aktanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah. Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan peraturan yang berlaku, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil Penelitian dan pembahasan terkait dengan perlindungan hukum terhadap Pejabat pembuat akta tanah dalam membuat akta peralihan hak atas tanah. perlindungan hukum Terhadap PPAT merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat perventif ataupun represif. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran.
MEKANISME PENJATUHAN SANKSI PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT Anugerah, Fahmi Mahdi; Azizurrahman, Syarif Hasyim; Suasono, Edy
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.66703

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to explain the mechanism for imposing sanctions for dishonorable discharge and to analyze the considerations of the Notary Supervisory Board in imposing sanctions for Disrespectful Dismissal. The research method used is an empirical juridical research method. The data collection technique used in this research is secondary data. The results of the research are that the mechanism for imposing sanctions for dishonorable dismissal starts from an examination carried out by the Regional Examining Council, the results will be submitted to the Regional Supervisory Council and will be re-examined by the Regional Examining Council, and the Regional Supervisory Council proposes sanctions for Disrespectful Dismissal to the Central Supervisory Council, then it will The proposal for dismissal is re-examined by the Central Auditing Council, and after that the Central Supervisory Council submits a proposal for the sanction of Disrespectful Dismissal to the Minister of Law and Human Rights for decision. Things that are taken into consideration by the Notary Supervisory Board in imposing sanctions for Disrespectful Dismissal are violations of the notary's obligations and prohibitions as well as the presence of criminal elements in the violations committed by the notary.  Abstrak  Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat dan menganalisis pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Hormat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian adalah mekanisme penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat dimulai dari pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pemeriksa Daerah, hasilnya akan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan akan diperiksa kembali oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pengawas Wilayah mengusulkan sanksi Pemberhentian Tidak Hormat kepada Majelis Pengawas Pusat, selanjutnya akan diperiksa kembali usulan pemberhentian tersebut oleh Majelis Pemeriksa Pusat, dan setelah itu barulah Majelis Pengawas Pusat memberikan usulan sanksi Pemberhentian Tidak Hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diputuskan. Hal yang menjadi pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Hormat adalah adanya pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan notaris serta adanya unsur pidana dalam pelanggaran yang dilakukan notaris.
ANALISIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM AKTA KELAHIRAN SEBAGAI ANAK KANDUNG DALAM PEMBAGIAN WARIS PERDATA Hudana, Uray Nada Afifa; Purwanti, Evi; Asikin, Asikin
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 1 (2022): Volume 1, Issue 1, October 2022
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i1.58975

Abstract

Abstract  The position of an adopted child with the status of a biological child is based on a birth certificate that occurred in Singkawang City and its legal consequences in inheritance rights. Conditions like this occur in people who clearly wonder whether the adopted child who is used as a biological child in the birth certificate has the right to inherit or not. The type of research used in this thesis uses a normative juridical research method, the researcher uses a case approach in this problem because the object is an adopted child who has a birth certificate as a biological child in the birth certificate. The data to be used in this study include secondary legal materials. Data collection techniques through library research (library research). The data analysis used in this thesis is a qualitative analysis. The research results obtained are as follows; (1) In this case theoretically, the legal consequences of an adopted child who is made a biological child in the Birth Certificate are invalid and null and void, but in practice if no one reports or sues him, the status of the adopted child remains in the position as a biological child according to with an existing birth certificate; (2) If he is not canceled by the Court, then he remains in the position as a biological child, based on the correct theory, the birth certificate must be annulled. The adopted child can inherit by giving a grant by the testator.  Abstrak  Kedudukan anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran yang terjadi di Kota Singkawang dan akibat hukumnya dalam hak waris. Kondisi seperti ini terjadi di masyarakat yang jelas bertanya-tanya apakah anak angkat yang dijadikan anak kandung dalam akta kelahiran berhak mewaris atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, peneliti menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam permasalahan ini karena objeknya anak angkat yang mempunyai akta kelahiran sebagai anak kandung dalam akta kelahiran. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut; (1) Dalam kasus ini secara teoritis akibat hukum dari anak angkat yang dijadikan anak kandung dalam Akta Kelahiran tidak sah dan batal demi hukum, akan tetapi secara praktiknya jika tidak ada yang melapor atau menggugatnya maka kedudukan status anak angkat tersebut tetap berposisi sebagai anak kandung sesuai dengan akta kelahiran yang ada; (2) Jika dia tidak dibatalkan oleh Pengadilan maka tetap berposisi sebagai anak kandung seharusnya berdasarkan teori yang benar akta kelahiran tersebut harus dibatalkan anak angkat dapat memperoleh warisan dengan cara diberi hibah oleh pewaris.
BENTUK AKTA OTENTIK PENGGUNAAN KADAVER SEBAGAI MEDIA PRAKTIKUM KEDOKTERAN Andini, Nyemas Ratih Fitri; Irawan, Rido; Christiandi, Tiffani
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 4, No 1 (2025): Volume 4, Issue 1, October 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v4i1.100389

Abstract

Abstract In medical practical education as teaching materials, cadavers are used to develop anatomical and clinical skills. The use of human remains for educational purposes must meet the principles of human rights after death, as well as the theory of Utilitarianism, Deontology and Moral Law. In making an authentic deed regarding cadavers, notaries make alternative solutions that are in line with civil law and applicable laws and regulations so that in practice cadavers are treated ethically and humanely. Notaries as public officials make deeds with authentic deeds, notarial deeds are perfect and binding evidence. This study uses a normative method by conducting a literature study of applicable laws and regulations, such as the Health Law, Government Regulations, and Regulations of the Minister of Health. The results of the study indicate that the process of ownership and transfer of cadavers must be carried out with transparency, approval, and respect for individuals and their families. The role of a notary is very important in ensuring that all legal procedures are followed correctly through the making of a valid cadaver deed. Cadaver deeds can be made in the form of a partij deed, which is made based on the statements of the parties and authorized by a notary. This study concludes that the use of cadavers in medical education must be carried out with high ethics and pay attention to applicable legal aspects. Abstrak Dalam pendidikan praktikum kedokteran sebagai bahan ajar penggunaan kadaver untuk pengembangan keterampilan anatomi dan klinis. Pemanfaatan jenazah manusia untuk tujuan pendidikan harus memenuhi prinsip-prinsip hak manusia setelah kematian, serta teori Utilitarianisme, teori Deontologi dan Moral Hukum. Dalam membuat suatu akta otentik mengenai kadaver notaris membuat alternatif solusi yang sejalan dengan hukum keperdataan dan aturan perundang-undangan yang berlaku agar dalam prakteknya kadaver diperlakukan secara etis dan manusiawi. Notaris yang merupakan seorang pejabat umum yang membuat akta dengan akta otentik, akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemilikan dan penyerahan kadaver harus dilakukan dengan transparansi, persetujuan, dan penghormatan terhadap individu dan keluarganya. Peran notaris sangat penting dalam memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan benar melalui pembuatan akta kadaver yang sah. Akta kadaver dapat dibuat dalam bentuk akta partij, yang dibuat berdasarkan keterangan para penghadap dan disahkan oleh notaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran harus dilakukan dengan etika yang tinggi dan memperhatikan aspek hukum yang berlaku.
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH PPAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lawira, Felix
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 1 (2024): Volume 3, Issue 1, October 2024
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i1.87034

Abstract

Abstract    The issuance of PPATK Head Regulation No. 11/2017 on the Principle of Recognizing Service Users by PPAT requires PPAT to report suspicious transactions to PPATK. However, this obligation conflicts with the PPAT's duty to maintain the confidentiality of the deed, including the identity of the parties involved, as stipulated in the PPAT's oath of office. On the other hand, PPATs also face difficulties in implementing the obligation to report suspicious transactions because good relationships with service users must be maintained, and reporting suspicious transactions may risk damaging the reputation of service users. This study aims to analyze the factors that make it difficult for PPATs to implement the Principle of Recognizing Service Users to prevent money laundering, as well as the legal implications for PPATs who do not comply with these provisions. The results show that the main difficulty lies in proving the testimony of the service user and the fear of defamation charges. In addition, higher regulations, such as Government Regulation No. 37 of 1998 jo. PP No. 24/2016, which stipulates that PPAT's obligation to keep information confidential dominates compared to PPATK Head Regulation No. 11/2017. The legal consequences for PPATs who do not apply the Principle of Recognizing Service Users can be in the form of administrative sanctions, in accordance with Articles 31-35 of the Head of PPATK Regulation No. 11 of 2017.  Abstrak  Terbitnya Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh PPAT mewajibkan PPAT untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Namun, kewajiban ini bertentangan dengan tugas PPAT untuk menjaga kerahasiaan akta, termasuk identitas pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana diatur dalam sumpah jabatan PPAT. Di sisi lain, PPAT juga menghadapi kesulitan dalam menerapkan kewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan karena hubungan baik dengan pengguna jasa harus dijaga, dan pelaporan transaksi mencurigakan dapat berisiko merusak reputasi pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang membuat PPAT kesulitan dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa guna pencegahan tindak pidana pencucian uang, serta implikasi hukum bagi PPAT yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan utama terletak pada pembuktian keterangan dari pengguna jasa dan ketakutan akan tuduhan pencemaran nama baik. Selain itu, peraturan yang lebih tinggi, seperti PP No. 37 Tahun 1998 jo. PP No. 24 Tahun 2016, mengatur bahwa kewajiban PPAT untuk merahasiakan informasi lebih mendominasi dibandingkan Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2017. Akibat hukum bagi PPAT yang tidak menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dapat berupa sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 31-35 Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2017.
ANALISIS YURIDIS PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP YANG TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Saraswati, Jovinka Dwi; Asikin, Uti
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 2 (2024): Volume 2, Issue 2, April 2024
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i2.71266

Abstract

AbstractA closed limited liability company that is a legal entity is required to hold a General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with what is regulated in Article 78 paragraph 2 of Law No. 40 of 2007, where the GMS is one of the important organs in the company besides the Board of Directors and Commissioners. However, in practice there are still many closed limited companies where most of the shareholders are families, often ignoring the implementation of the annual GMS. The purpose of this study is to find out why the closed limited liability company does not hold an annual GMS and what are the legal consequences of not holding an annual GMS by the company. The research method that the author uses in this research is normative legal research (normative juridical). Research that seeks to describe legal issues, legal systems and study or analyze them in accordance with the needs of research conducted on the obstacles faced by the company in not holding the annual GMS and the legal consequences of not holding the annual GMS by a closed limited liability company. The results of the research and discussion found that the closed limited liability company did not hold an annual GMS because there were several factors, namely the first felt because they were family so there was no need to hold an annual GMS, secondly there were still matters that had not been resolved or the accountability report from the directors and commissioners was rejected, thirdly there was still a problem with the annual GMS.  AbstrakSuatu Perseroan Terbatas tertutup yang sudah termasuk Perseroan yang berbadan hukum wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mana RUPS merupakan salah satu organ penting dalam Perseroan selain Direksi dan Komisaris. Namun dalam praktiknya masih banyak perusahaan terbatas tertutup yang mana para Pemegang Sahamnya kebanyak merupakan keluarga sering mengabaikan pelaksanaan RUPS tahunan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Perseroan Terbatas tertutup tersebut tidak melaksanakan RUPS tahunan dan bagaimana akibat hukum dari tidak dilaksanakannya RUPS  tahunan tersebut oleh perusahaan. Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang dilakukan tentang kendala yang dihadapi oleh perusahaan sampai tidak melaksanakan RUPS tahunan dan akibat hukum dari tidak dilaksanakannya RUPS tahunan oleh Perseroan Terbatas tertutup. Hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Perseroan Terbatas tertutup tidak melaksanakan RUPS tahunan karena ada beberapa faktor yaitu yang pertama merasa karena sama-sama keluarga jadi tidak perlu melakukan RUPS tahunan tersebut, yang kedua masih ada hal hal yang belum selesai atau laporan pertanggungjawaban dari Direksi dan Komisaris itu ditolak sehingga masih harus dikoreksi. Akibat hukum tidak dilaksanakannya RUPS tahunan yaitu perusahaan tersebut sudah melanggar kewajiban hukumnya, selain itu perusahaan itu juga tidak memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate goverments), dan melanggar ketentuan kewajiban pajak tahunan dari perusahaan tersebut.

Page 4 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025): Volume 4, Issue 1, October 2025 Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025 Vol 3, No 1 (2024): Volume 3, Issue 1, October 2024 Vol 2, No 2 (2024): Volume 2, Issue 2, April 2024 Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023 Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023 Vol 1, No 1 (2022): Volume 1, Issue 1, October 2022