Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PPAT DALAM PERKARA NO 152/PDT.G/2017/PN PTK Zakaria, Zakaria; Wiko, Garuda; Rachmawati, Rachmawati
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58932

AbstractThe land dispute in decision Number 152/Pdt.G/2017/PN.PTK is an interesting case because the lawsuit is based on the non-recognition of the signing of the deed of sale and purchase which is not based on the participant who signed but get sued by the plaintiffs which are grandchildren of participant in the deed of sale and purchase, and Plaintiff III is the great-grandson of the reported participant based on the criminal report of theft. This study has the following research objectives, to analyze the strength of the proof of the sale and purchase deed which was determined based on the decision no. 152/Pdt.G/2017/PN Ptk. by using a normative juridical research methodology, the results obtained in the form of proof of the deed carried out are the fulfillment of formal aspects as carried out by Land Titles Registrar, it can be noted that if what the defendant did was a conscious act of law, that land ownership must be carried out based on normative aspects, and proof of the legality of land ownership, so that the strength of the proof of the deed that occurred in the civil case no. 152/PDT.G/2017/PN PTK is a form of verification that is prioritized because it uses a formal approach in the issuance of a deed of sale and purchase. And it can be concluded also if the determination of the plaintiffs in the lawsuit is an error in persona lawsuit because the parties have not been determined to be heirs by the Religious Courts, so they do not have Legal Standing as heirs who have rights to inheritance. AbstrakKasus sengketa tanah pada putusan perkara Nomor 152/Pdt.G/2017/PN.PTK merupakan kasus yang menarik sebab gugatan didasari oleh ketidak pengakuan atas penandatangan akta jual beli yang bukan didasari oleh pihak yang bertanda tangan namun digugat oleh para penggugat yang merupakan cucu dari pihak dalam akta jual beli, dan penggugat III merupakan cicit dari pihak yang dilaporkan berdasarkan laporan pidana penyerobotan. Penelitian ini memiliki tujuan penelitan sebagai berikut, yaitu untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta jual beli yang ditetapkan berdasarkan putusan No. 152/Pdt.G/2017/PN Ptk. dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, maka didapatkan hasil penelitian berupa pembuktian akta yang dilakukan merupakan pemenuhan aspek-aspek formil sebagaimana yang dijalankan oleh PPAT, dapat diperhatikan jika yang tergugat lakukan merupakan tindakan sadar hukum, bahwa kepemilikan tanah haruslah dilakukan berdasarkan aspek-aspek normatif, dan bukti legalitas dari kepemilikan tanah, sehingga kekuatan pembuktian akta yang terjadi pada perkara perdata No. 152/PDT.G/2017/PN PTK merupakan salah satu bentuk dari pembuktian yang diprioritaskan sebab menggunakan pendekatan formil dalam penerbitan akta jual beli. Dan dapat disimpulkan juga jika penetapan dari para pihak penggugat dalam gugatan merupakan gugatan error in persona sebab para pihak belum ditetapkan menjadi ahli waris oleh Pengadilan Agama, sehingga tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang memiliki hak atas harta waris.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM PELAKSANAAN PEMBAHARUAN PERJANJIAN ASURANSI PADA KASUS GAGAL BAYAR PT JIWASRAYA PONTIANAK Mugiri, Endang; Rachmawati, Rachmawati; Nuryanti, Aktris
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 1 (2022): Volume 1, Issue 1, October 2022
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i1.58937

AbstractWith the company's age journey of more than 160 years, this does not make the Jiwasraya Insurance company healthy and strong in the National Insurance Industry, in fact, Jiwasraya Insurance is full of problems. The corporate actions carried out by Asuransi Jiwasraya's management have actually harmed the company and policyholders. As a form of government responsibility as a shareholder of Asuransi Jiwasraya, the Government, which has received approval from the DPR and OJK, has chosen a policy restructuring scheme to save the insurance funds of policyholders who have failed to pay by Asuransi Jiwasraya. For Asuransi Jiwasraya, policy restructuring is to renew insurance agreements by normalizing the development of policyholder funds on insurance products that they have purchased, but for policyholders, policy restructuring is an agreement renewal program by reducing the right to insurance benefits that should be received and become the rights of policyholders. The insurance agreement renewal scheme in this policy restructuring program causes losses by reducing the amount of premium deposit or loss of insurance benefits and increasing the period of payment of insurance benefits that must be paid by Asuransi Jiwasraya. As a result of the policy restructuring program that was made unilaterally by Asuransi Jiwasraya, policyholders felt that Asuransi Jiwasraya did not have the most good faith in implementing the insurance agreement they made and instead violated the law. Legal protection is needed for policyholders in the implementation of policy restructuring by Asuransi Jiwasraya. Due to corporate governance errors and the lack of supervision from the competent institutions for Jiwasraya Insurance, the form of legal protection that can be done to policyholders who are harmed is by repressive legal protection from the criminal aspect as well as from the civil aspect. The formulation of the problem in this study is how to implement the renewal of life insurance agreements in the life insurance policy restructuring program for the Pontianak Branch Office and how the legal protection of policy holders, especially the Pontianak Branch Office Policy Holders for failing to pay the Jiwasraya Insurance benefits.Keywords: Jiwasraya Insurance; Novasi; policy restructuring AbstrakDengan perjalanan usia perusahaan yang lebih dari 160 tahun tidak membuat perusahaan Asuransi Jiwasraya sehat dan kuat di Industri Asuransi Nasional, justru Asuransi Jiwasraya sarat dengan permasalahan. Aksi korporasi yang dilakukan manajemen Asuransi Jiwasraya justru telah merugikan perusahaan dan pemegang polis. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang saham dari Asuransi Jiwasraya, maka Pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan DPR dan OJK memilih skema restrukturisasi polis untuk melakukan penyelamatan terhadap dana asuransi para pemegang polis yang mengalami gagal bayar oleh Asuransi Jiwasraya. Bagi Asuransi Jiwasraya, restrukturisasi polis adalah melakukan pembaharuan perjanjian asuransi dengan menormalisasi pengembangan dana pemegang polis pada produk asuransi yang telah dibelinya, tetapi bagi pemegang polis, restrukturisasi polis adalah program pembaharuan perjanjian dengan mengurangkan hak manfaat asuransi yang harusnya diterima dan menjadi hak pemegang polis. Skema pembaharuan perjanjian asuransi dalam program restrukturisasi polis ini menimbulkan kerugian dengan berkurangnya jumlah setoran premi atau hilangnya jumlah manfaat asuransi dan bertambahnya jangka waktu pembayaran manfaat asuransi yang harus dibayar oleh Asuransi Jiwasraya. Akibat dari program restrukturisasi polis yang dibuat secara sepihak oleh Asuransi Jiwasraya, para pemegang polis merasa Asuransi Jiwasraya tidak mempunyai itikad baik (utmost good faith) dalam pelaksanaan perjanjian asuransi yang dibuatnya dan justru melanggar hukum. Tentunya dibutuhkan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam pelaksanaan restrukturisasi polis oleh Asuransi jiwasraya. Dikarenakan telah terjadi kesalahan tata kelola perusahaan dan kurangnya pengawasan dari institusi yang berwenang terhadap Asuransi Jiwasraya maka bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap para pemegang polis yang dirugikan adalah dengan perlindungan hukum bersifat represif dari aspek pidana maupun dari aspek perdata. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembaharuan perjanjian asuransi jiwa dalam program retrukturisasi polis asuransi jiwa Kantor Cabang Pontianak dan bagaimana perlindungan hukum para pemegang polis khususnya Pemegang Polis Kantor Cabang Pontianak atas gagal bayar manfaat Asuransi Jiwasraya tersebut. Kata Kunci : Asuransi Jiwasraya, Pembaharuan Perjanjian, Restrukturisasi Polis.

PROSES PENYERAHAN DAN PERNYATAAN TANAH GARAPAN BERDASARKAN AKTA NOTARIS Tjhaiyadi, Yuni; Kamarullah, Kamarullah; Sagio, Ibrahim
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i2.94116

Abtsract Cultivated land on state land is still often found in Indonesia. The handover of cultivated land is still often done while there is a legal vacuum in the absence of regulations regarding the requirements and procedures for the handover of cultivated land or the right to land issued by the Village/Sub-district. This is prone to causing land disputes. Problems, First, how is the process of handing over cultivated land up to land registration at the land office? Second, how is the resolution of land disputes if the handed over cultivated land overlaps between land based on a land statement letter and a certificate of ownership? The method used in this study is normative-empirical legal research. Research results: First, there are no regulations that specifically regulate the requirements and procedures for handing over cultivated land on state land. The handover that has been carried out so far is based on custom and as a completeness of the land registration requirements at the Land Office. Handover using a Notary deed can be accepted in land registration at the land office but must be accompanied by a statement of physical control of the land area. Second, dispute resolution carried out in the event of overlapping land is carried out through mediation at the National Land Agency if a settlement is not reached then it is returned to the disputing parties to be continued to the court. Abstrak ATanah garapan di atas tanah negara masih kerap ditemui di Indonesia. Penyerahan tanah garapan tersebut masih sering dilakukan sedangkan terdapat kekosongan hukum belum adanya peraturan terkait syarat dan tata cara penyerahan tanah garapan maupun alas hak yang diterbitkan oleh Desa/Kelurahan. Hal ini rawan menimbulkan sengketa tanah. Permsalahan, Pertama, bagaimana proses penyerahan tanah garapan sampai dengan pendaftaran tanah di kantor pertanahan? Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa tanah apabila tanah garapan yang diserahkan terjadi tumpang tindih antara tanah yang beralaskan surat pernyataan tanah dengan sertifikat hak milik? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian: Pertama, belum ada peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyerahan tanah garapan di atas tanah negara secara spesifik. Penyerahan yang dilakukan selama ini berdasarkan kebiasaan dan sebagai kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan. Penyerahan menggunakan akta Notaris dapat diterima dalam pendaftaran tanah di kantor pertanahan namun perlu dilengkapi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Kedua, penyelesaian sengketa yang dilakukan apabila terjadi tumpang tindih pertanahan dilakukan melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional apabila tidak tercapai penyelesaian maka dikembalikan kepada para pihak yang bersengketa untuk dilanjutkan ke pengadilan.

ANALISIS JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN riyanti, yusantika mauludina; Kamarullah, Kamarullah; Alhadiansyah, Alhadiansyah
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 2 (2024): Volume 2, Issue 2, April 2024
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i2.78536

Abstract One of the authentic deeds that can be used as a basis for the transfer of land rights is a court decision. Based on statements from sources from the Pontianak National Land Agency, the transfer of rights based on a court decision that does not have a ruling regarding the transfer of rights cannot be implemented. This is inversely proportional to the sound of Article 37 paragraph (2) PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration. There should be no doubt about the legal certainty of a court decision. This research aims to analyze the sale and purchase of private land legalized by a court decision which can be used as a basis for transferring land rights, and to analyze the efforts that must be made to transfer land rights based on a court decision. The research method used is Normative legal research (normative juridical) and the approaches used are the Legal Approach, Case Approach, and Conceptual Approach. By using qualitative analysis techniques.The results of the research in this discussion are that registration of the transfer of rights based on a court decision can be carried out and the transfer of rights based on a court decision without a decision-making an order for the transfer of rights can still be carried out based on Article 37 paragraph (2) PP number 24 of 1997 concerning land registration by fulfilling the requirements specified contained in Article 40 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Office Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. Abstrak Salah satu akta otentik yang dapat dijadikan dasar sebagai syarat peralihan hak atas tanah adalah putusan pengadilan. Berdasarkan pernyataan narasumber dari pihak Badan Pertanahan Nasional Pontianak, peralihan hak berdasarkan putusan Pengadilan yang tidak memiliki amar putusan terkait peralihan haknya tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan bunyi Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Seharusnya tidak perlu diragukan lagi kepastian hukum dari suatu putusan Pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jual beli tanah dibawah tangan yang disahkan oleh putusan pengadilan dapat dijadikan dasar untuk peralihan hak atas tanah, dan menganalisis upaya yang harus dilakukan dalam peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif (yuridis normatif) dan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-undang, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian dalam pembahasan ini bahwa pendaftaran peralihan hak berdasarkan putusan pengadilan dapat dilaksanakan dan peralihan hak berdasarkan putusan pengadilan tanpa adanya amar putusan perintah untuk peralihan hak tetap dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 37 ayat (2) PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dengan memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk) Sarera, Domitila Patrica; Rohani, Siti; Rachmawati, Rachmawati
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.67838

Land Rights Sale and Purchase Agreement, namely an assistance agreement that functions as a preliminary agreement in a free form according to the will of the parties. Agreements for the sale and purchase of land rights between the parties can be carried out in two ways: agreements made privately or through a deed drawn up before the Land Deed Making Officer. This study aims to find out and analyze the judge's considerations in deciding case Number 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk and the strength of proof of the Sale and Purchase Agreement of Private Land Rights based on Court Decision Number 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk. The research method that the authors use in this study is normative legal research (normative juridical). This study uses a statute approach and a case approach and will be analyzed using a qualitative analysis method. The results of the research and discussion show that the strength of proof of the sale and purchase agreement of land rights under the hands based on Court Decision Number 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk is the same as an authentic deed because the legal conditions for buying and selling according to the UUPA have been fulfilled, namely the material and formal requirements of cash, clear, and real. The binding power of the sale and purchase also fulfills the legal requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code, and the transfer of land rights based on a sale and purchase agreement legally occurs if the buyer has paid the land price in full, has taken control of the object of the sale and purchase, and is carried out in good faith. In carrying out the buying and selling process, it must be registered and carried out before the Land Deed Making Officer so that it has strong evidentiary power as long as it is not proven otherwise. Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah yaitu suatu perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas sesuai dengan kehendak para pihak. Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah antara para pihak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perjanjian yang dibuat di bawah tangan atau dapat pula dilakukan melalui suatu akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk dan kekuatan pembuktian Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dibawah tangan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk.Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan akan di Analisis menggunakan metode analisis yang bersifat kualititatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dibawah tangan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk sama dengan akta autentik, dikarenakan sudah terpenuhinya syarat sahnya jual beli menurut UUPA yakni syarat materiil dan formil yang bersifat tunai, terang, dan riil. Kekuatan mengikat jual beli tersebut juga sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjajian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPer dan peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Jual Beli secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan proses jual beli haruslah didaftarkan dan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN KUBU RAYA Viegri, Muhammad; Nuryanti, Aktris; lhadiansyah, Alhadiansyah
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 1 (2022): Volume 1, Issue 1, October 2022
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i1.58948

AbstractA place to live in living in a household is one of the things that are most needed in everyday life, this has an impact on businesses for their daily needs such as renting a house by entering into a rental agreement. In the lease agreement, the existence of the first party as the lessee is only entitled to receive the benefits of the object being rented for a time that has been agreed upon by both parties.The method used by the researcher is descriptive analytical with a view to describing the existing situation using Primary Law materials, Secondary Law materials and Tertiary Law materials, with purposive sampling as a sampling technique for the research data and also in this study for data collection used communication techniques. directly with a Notary in Kuburaya.A lease agreement that is made privately and only uses receipts as evidence and expects it from both parties does not guarantee legal certainty, therefore a notary deed is needed which is evidence in civil case proceedings as evidence because of the characteristics of civil cases and civil law actions. which is formal in nature and as a letter of evidence containing all the events that form the basis of a right or an agreement, which was made from the beginning intentionally to prove that it is necessary because of a rebuttal or denial from the opposing party or to prove a right that is disputed due to victory. good faith from one party or both so that the notary deed or authentic deed has perfect evidentiary power and has legal certainty. AbstrakKebutuhan tempat tinggal dalam berkehidupan dalam berumah tangga adalah salah satu hal yang paling di butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini berdampak pada usaha untuk kebutuhan hidupnya seperti untuk menyewakan rumah dengan mengadakan suatu perjanjian sewa-menyewa. Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak pertama sebagai penyewa hanya berhak menerima manfaat dari benda yang disewa selama waktu yang telah disekapati oleh kedua belah pihak, dalam untuk melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut diperlukannya Notaris tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum dan adanya pembuktian di kemudian hari. Metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada yang menggunakan bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder dan bahan Hukum Tersier, dengan Purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel data penelitian tersebut dan juga dalam penelitian ini untuk pengumpulan data digunakan teknik komunikasi langsung dengan Notaris di Kuburaya. Perjanjian sewa-menyewa yang di buat di bawah tangan dan hanya menggunakan kwitansi sebagai bukti serta mengharapkan itikad baik dari kedua belah pihak tidak menjamin adanya kepastian hukum oleh karena itu diperlukan akta Notaris yang merupakan alat bukti dalam proses perkara perdata alat bukti karena karakteristik perkara perdata dan perbuatan hukum perdata sendiri yang bersifat formil dan sebagai surat alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian hal tersebut diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa karena hilangnya itikad baik dari salah satu pihak atau kedua-duanya sehingga akta Notaris atau akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan memiliki kepastian hukum.

KEPASTIAN HUKUM ATAS PROSES PERALIHAN HAK JUAL BELI PENJUAL YANG DIBAWAH UMUR/BELUM CAKAP HUKUM Shuroh, Endang Nursroti Dini; Simanungkalit, Lamria; Christie, Stephanie Karla
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 4, No 1 (2025): Volume 4, Issue 1, October 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v4i1.100699

Abstract This study examines the transfer of land rights involving minors through the application of guardianship in the sale and purchase process. This study analyzes the legal capacity of minors and the guardianship mechanism required for valid sale and purchase transactions, including the appointment of a guardian by a court and the issuance of a deed by a land official (PPAT). This study uses a normative juridical method, namely legal research that focuses on the study of laws and regulations, legal principles, and expert doctrines related to the transfer of land rights by minors. The results indicate that minors cannot independently transfer sale and purchase rights, thus requiring guardianship through a court order. This ensures legal certainty in the transfer of sale and purchase rights before PPAT and land authorities, and safeguards the interests of children as legal subjects who are not yet fully capable of understanding and managing their legal rights and obligations. Abstrak Kajian mengenai peralihan hak atas tanah yang melibatkan anak di bawah umur dengan penerapan perwalian dalam proses jual beli. Menganalisis aspek kecakapan hukum anak di bawah umur, serta mekanisme perwalian yang menjadi syarat sahnya transaksi jual beli melalui penetapan wali dari pengadilan dan pembuatan akta oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah oleh anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang masih dibawah umur tidak dapat melakukan sendiri untuk peralihan hak jual beli sehingga memerlukan adanya perwalian dari penetapan pengadilan sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dalam proses peralihan hak jual beli di hadapan PPAT dan instansi pertanahan, serta menjaga kepentingan anak sebagai subjek hukum yang belum sepenuhnya mampu memahami dan mengelola hak dan kewajibannya secara hukum.

ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PONTIANAK YANG KEGIATAN USAHANYA BERSIFAT KOMERSIL/BISNIS Sentosa, Ucuk
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 1 (2024): Volume 3, Issue 1, October 2024
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i1.87038

Abstract Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak was established to carry out various activities in the health sector. However, YARSI as a non-profit social institution also has several commercial businesses, such as the educational institutions of the Academy of Pharmacy (AKFAR) and College of Health Sciences (STIKES), as well as the business of selling stationery and school uniforms. Tuition fees at these institutions vary, with regular and independent courses having different rates. This commercial activity raises legal issues because it conflicts with Law Number 16 of 2001 and Law Number 28 of 2004 concerning Foundations. This research aims to analyze the legal consequences related to YARSI Pontianak's commercial activities and their legal status. Based on normative juridical research, it is concluded that YARSI Pontianak can be dissolved or liquidated in accordance with the provisions of Article 62 of the Foundation Law, because its profit-oriented activities deviate from social, religious and humanitarian purposes. Nevertheless, formally, YARSI's legal status remains as a foundation legal entity, even though it has carried out commercial activities that deviate from its original purpose.Abstrak Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak didirikan untuk menjalankan berbagai kegiatan di sektor kesehatan. Namun, YARSI sebagai lembaga sosial non-profit juga memiliki beberapa usaha komersial, seperti lembaga pendidikan Akademi Farmasi (AKFAR) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES), serta usaha penjualan alat tulis dan seragam sekolah. Biaya pendidikan di lembaga-lembaga tersebut bervariasi, dengan jalur reguler dan mandiri yang memiliki tarif berbeda. Kegiatan komersial ini menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terkait kegiatan komersial YARSI Pontianak serta status hukumnya. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa YARSI Pontianak dapat dibubarkan atau dilikuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UU Yayasan, karena kegiatannya yang berorientasi pada keuntungan melenceng dari tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Meskipun demikian, secara formal, status hukum YARSI tetap sebagai badan hukum yayasan, meskipun telah melakukan kegiatan komersial yang menyimpang dari tujuan awalnya.

ANALISIS PENERAPAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN Arshandi, Aldi; Nuryanti, Aktris; Ismawartati, Ismawartati
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 2 (2024): Volume 2, Issue 2, April 2024
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i2.69014

AbstractThis article is entitled Analysis of the Application the Obligation of a Notary to Provide Legal Services in the Notary Field Free of charge for Poor Communities in Pontianak City. This research is an empirical legal research that is empirical juridical. This study uses primary data obtained from interviews and secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The f ormulation of the problem in this study is 1) Does the Notary limit the Provisions of Article 37 of the Law Concerning the Office of a Notary in Pontianak City? 2) What are the Obstacles to a Notary in the Problem of the Provisions of Article 37 of the Law Concerning the Position of a Notary in Pontianak City? This research concludes that the implementation of providing legal services free of charge to the poor in Pontianak city has been going well, but it is only a service that connects with legalization, waarmerking and notary consultation, and the client's desire for a notarial deed only wants to reduce the costs of which is determined by UUJN. The research method used is the empirical juridical research method. The data collection technique used in this research is secondary data but does not rule out other possibilities for conducting field research by examining primary data. The results of this study are that notaries in the city of Pontianak have basically implemented the provisions of Article 37 of the Notary Office Law regarding the provision of legal services in the notary sector free of charge for people who can't afford it. However, in practice there are several characteristics of implementation that vary from one Notary to another. What hinders a Notary in carrying out the provisions of Article 37 of the Law on the Office of a Notary is caused, among other things, by ignorance of the public regarding reporting procedures and proving incapacity. AbstrakArtikel ini berjudul Analisis Penerapan Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Tidak Miskin Di Kota Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah Notaris Menjalankan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Di Kota Pontianak? 2) Apa Yang Menjadi Hambatan Notaris Dalam Melaksanakan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Di Kota Pontianak?. Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaa pemberian jasa hukum secara cuma"“cuma kepada masyarakat tidak mampu di kota Pontianak sudah berjalan dengan baik, tetapi hanya sekedar jasa yang berkaitan dengan legalisir, waarmerking dan konsultasi notaris saja, dan keinginan klien untuk akta notaris hanya ingin pengurangan biaya dari yang di tetapkan oleh UUJN..Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan lain untuk melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Hasil penelitian ini adalah bahwa notaris di kota Pontianak pada dasarnya telah menjalankan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa karakteristik pelaksanaannya yang berbeda-beda antara Notaris satu dengan Notaris lainnya. Yang menjadi hambatan Notaris dalam menjalankan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain disebabkan oleh ketidak tahuan masyarakat mengenai prosedur pelaporan dan pembuktian keadaan tidak mampu.

IMPLIKASI KEWAJIBAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN Sanea, Madelin; Purwanti, Evi; Ismawartati, Ismawartati
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58928

Abstract To improve economic conditions which are categorized as still low, the government as the holder of the regulatory function opens opportunities for micro and small business actors to establish businesses which are realized through simplification of business establishment registration and capital exemption by adopting the World Bank program, namely EODB (Ease of Doing Business) as an indicator. ease of doing business in a country. The application of EoDB contained in Article 109 of the Job Creation Law Number 11 of 2020 affects Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which through this rule is recognized as a legal entity, namely an Individual Company based on Government Regulation Number 8 of 2021 concerning Capital Company's Foundation and Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses. This study examines the implications of financial statement obligations on individual companies, from the perspective of EoDB or the ease of doing business index adopted by Indonesia from the World Bank. This study uses a normative juridical approach, which consists of primary and secondary legal materials. The research method used in the preparation of this thesis is a normative juridical legal research method. The form of research used by the author is analytical perspective research. The technique used in collecting data is a literature study and the data analysis technique used by the author in this paper is qualitative analysis. The result of this research is that the implication of this financial statement obligation gives a burden to the community in carrying out micro and small businesses. First, the obligation of financial statements that are contrary to the perspective of EODB, secondly, the obligation of Financial Statements cannot support Micro and Small Businesses, and thirdly, the existence of Financial Reporting Obligations in Individual Companies causes difficulties for the community in carrying out Micro and Small businesses. administrative in the form of: a. written warning; b. cessation of Iraq's access to services; or c. revocation of legal entity status.AbstrakUntuk memperbaiki kondisi perekonomian yang dikategorikan masih rendah, pemerintah selaku pemegang fungsi regulator membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan usaha yang direalisasikan melalui penyederhanaan pendaftaran pendirian usaha dan pembebasan modal dengan mengadopsi program Bank Dunia yaitu EODB (Ease of Doing Bussiness) sebagai indikator kemudahan berbisnis dalam suatu negara. Penerapan EoDB yang terdapat pada Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mempengaruhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana melalui aturan ini diakui suatu badan hukum yaitu Perseroan Perseorangan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Penelitian ini mengkaji tentang Implikasi kewajiban laporan keuangan pada Perseroan Perorangan, dalam prespektif EoDB atau Indeks kemudahan berusaha yang diadopsi oleh Indonesia dari Bank Dunia.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Bentuk penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian prespektif analisis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi Pustaka dan Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini, ialah dengan adanya implikasi pada kewajiban laporan keuangan ini memberikan beban kepada masyarakat dalam melaksanakan usaha mikro dan kecil. Pertama kewajiban laporan keuangan yang bertentangan dengan perspektif EODB, kedua kewajiban Laporan Keuangan tidak dapat menunjang Usaha Mikro dan Kecil, dan ketiga adanya Kewajiban Laporan Keuangan pada Perseroan Perorangan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha Mikro dan Kecil.Adapun akibat dari adanya laporan keuangan ialah sanksi admintratif berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian irak akses atas layanan; atau c. perrcabutan status badan hukum.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Veli Novaliah

Contact Email
vnovaliah@student.untan.ac.id

Phone
+628119504121

Journal Mail Official
acta.borneo.jurnal@hukum.untan.ac.id

Editorial Address
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj/about/editorialTeam

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Veli Novaliah

Contact Email vnovaliah@student.untan.ac.id

Phone +628119504121

Journal Mail Official acta.borneo.jurnal@hukum.untan.ac.id

Editorial Address https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj/about/editorialTeam

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Veli Novaliah

Contact Email
vnovaliah@student.untan.ac.id

Phone
+628119504121

Journal Mail Official
acta.borneo.jurnal@hukum.untan.ac.id

Editorial Address
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj/about/editorialTeam

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA