cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andika Prawira Buana
Contact Email
apriljournal.fh@umi.ac.id
Phone
+6282345766611
Journal Mail Official
apriljournal.fh@umi.ac.id
Editorial Address
Jl Urip Sumohardjo, KM. 5, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30903459     DOI : https://doi.org/10.56087/april
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Advanced Private Legal Insights (APRIL) is a Scientific Journal in the field of law that is published twice a year (Oktober and April) by the Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia. APRIL is a forum for academics and legal practitioners to disseminate legal knowledge to the wider community in a legal reference field of study in legal journals covering various branches Justice in Context of Bussiness, Environmental, and Human Rights Law in Indonesia, Southeast Asia, and the Global context.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
Divorce Mediation in Makassar: A Real Solution or Mere Formality? Suci Aulya Almi; Zainuddin, Zainuddin; Salmawati, Salmawati
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/n0n1h243

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar serta merumuskan upaya strategis untuk memperkuat peran tersebut dalam menekan angka perceraian. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, yang memanfaatkan data primer melalui wawancara dengan mediator serta data sekunder berupa dokumen laporan mediasi periode 2021–2024, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembaharuan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis efektivitas mediasi dengan pendekatan praktis berbasis dinamika psikologis para pihak dalam perkara perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mediator dalam mencapai perdamaian utuh masih belum optimal, namun terdapat perkembangan pada keberhasilan mediasi parsial yang berkontribusi dalam mereduksi konflik lanjutan, khususnya terkait hak asuh dan pemenuhan kewajiban pasca perceraian. Di sisi lain, tingkat kegagalan mediasi masih tergolong tinggi akibat kuatnya keinginan para pihak untuk bercerai sejak awal proses. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran mediator belum sepenuhnya mampu menekan angka perceraian secara signifikan, meskipun telah berfungsi dalam mengelola dampak konflik secara lebih konstruktif. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa peningkatan kapasitas mediator melalui penguatan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pemahaman psikologi keluarga, serta optimalisasi waktu mediasi agar peluang tercapainya perdamaian dapat dimaksimalkan. Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of the mediator's role in the divorce mediation process at the Class IA Religious Court in Makassar and to formulate strategic efforts to strengthen this role in reducing the divorce rate. This study uses an empirical legal method with a sociological approach to law, utilizing primary data through interviews with mediators and secondary data in the form of mediation report documents for the 2021–2024 period. These data were collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed qualitatively. The innovation of this study lies in combining the analysis of mediation effectiveness with a practical approach based on the psychological dynamics of the parties in divorce cases. The results of this study indicate that the effectiveness of mediators in achieving complete reconciliation is still suboptimal, but there has been progress in the success of partial mediation, which contributes to reducing further conflict, particularly regarding custody and fulfillment of post-divorce obligations. On the other hand, the failure rate of mediation remains relatively high due to the strong desire of the parties to divorce from the beginning of the process. The conclusion of this study confirms that the role of mediators has not been fully able to significantly reduce the divorce rate, despite its function in managing the impact of conflict more constructively. This study provides recommendations for improving the capacity of mediators by strengthening communication and negotiation skills, and understanding family psychology, as well as optimizing mediation time to maximize the chances of achieving peace.
Novum in Judicial Review: Instrument of Justice or Mere Procedural Formality? Fauziah Ramadani; Andika Prawira Buana; Azwad Rachmat Hambali
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/58qd9h48

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas novum sebagai bukti baru dalam pengajuan Peninjauan Kembali pada perkara perdata serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif novum memiliki peran penting dalam membuka kembali perkara yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan. Namun demikian, efektivitas novum dalam praktik peradilan perdata belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakseragaman standar penilaian hakim dalam menentukan apakah suatu bukti dapat dikualifikasikan sebagai novum yang menentukan, kecenderungan lembaga peradilan untuk mempertahankan asas finalitas putusan sehingga ruang koreksi melalui Peninjauan Kembali menjadi terbatas, serta minimnya transparansi dalam pertimbangan hukum putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan tidak adanya parameter yang jelas mengenai relevansi dan bobot novum. Selain itu, hambatan dalam penerapan novum juga bersumber dari aspek normatif dan praktis, seperti definisi novum yang masih bersifat umum dalam peraturan perundang-undangan, persyaratan formal Peninjauan Kembali yang relatif ketat, perbedaan standar penilaian antar hakim, serta keterbatasan akses terhadap dokumen atau data yang dapat dijadikan sebagai bukti baru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, standardisasi parameter penilaian novum, serta peningkatan transparansi dalam pertimbangan putusan Peninjauan Kembali agar fungsi novum sebagai instrumen pencapaian keadilan dapat diwujudkan secara lebih optimal dalam sistem peradilan perdata. Abstract : This study aims to analyze the effectiveness of novum as newly discovered evidence in filing a Petition for Judicial Review (Peninjauan Kembali) in civil cases, as well as to identify the factors that hinder its implementation. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials.The findings indicate that, normatively, novum plays a significant role in reopening cases that have obtained final and binding legal force when decisive new evidence is discovered. However, the effectiveness of novum in civil judicial practice has not yet been optimal. This is due to several factors, including the lack of uniform standards among judges in determining whether certain evidence qualifies as decisive novum, the tendency of judicial institutions to uphold the principle of finality of judgments—thereby limiting corrective space through Judicial Review and the lack of transparency in the legal reasoning of Judicial Review decisions, which results in the absence of clear parameters regarding the relevance and weight of novum. Furthermore, obstacles in the application of novum also stem from both normative and practical aspects, such as the broadly defined concept of novum in legislation, relatively strict formal requirements for Judicial Review, disparities in judicial assessment standards, and limited access to documents or data that may serve as new evidence. Therefore, it is necessary to strengthen regulatory frameworks, standardize parameters for assessing novum, and enhance transparency in Judicial Review reasoning to ensure that novum functions effectively as an instrument for achieving substantive justice within the civil justice system.
Between Authority and Justice: Employer’s Unilateral Termination in Indonesian Labor Law Zulkadri, Muhammad Alfian; Fahmal, Andi Muin; Ilham, Muhammad Azham
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/3q9xh551

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pemutusan kerja secara sepihak yang tidak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 serta untuk mengetahui upaya hukum jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, adapun hasil penelitian yaitu Pertama: akibat hukum pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pengusaha yang tidak berdasar pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah batal demi hukum selain itu apabila PHK tidak terhindarkan pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan serta uang pengganti hak yang besarannya telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Kedua: upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak oleh suatu perusahaan adalah dengan menempuh jalur Non Litigasi diantaranya bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, sebagai syarat untuk menempuh jalur Litigasi melalui gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Abstract: This research aims to determine and analyze the legal consequences of unilateral termination of employment not based on Law Number 13 of 2003 Concerning Manpower and to determine the legal remedies in the event of unilateral termination of employment by a company. This research uses a normative legal approach. The results of the research are as follows: first, the legal consequences of unilateral termination of employment by employers not based on Law Number 13 of 2003 Concerning Manpower are null and void. Furthermore, if the termination is unavoidable, the employer is obliged to pay severance pay, reward money, and compensation for rights, the amounts of which are regulated in the Manpower Law. Second: Legal remedies that can be taken in the event of unilateral termination of employment by a company include non-litigation, including bipartite negotiations, mediation, conciliation, and arbitration, as a prerequisite for pursuing litigation through a lawsuit in the Industrial Relations Court.

Page 5 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL) Vol. 1 No. 1 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)