cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nakzim Khalid Siddiq
Contact Email
nakzimkhalid@staff.unram.ac.id
Phone
+6287888677718
Journal Mail Official
nakzimkhalid@staff.unram.ac.id
Editorial Address
Perumahan / BTN Zam Zam Flamboyan Blok N28, Kabupaten Lombok Barat., Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83361
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Published by PT. Satya Pertama Nusantara
ISSN : 30309506     EISSN : 30309506     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum membahas mengenai fenomena penegakan hukum, perbandingan hukum, sejarah, kebijakan kebijakan hukum yang ideal dimasa yang akan datang dalam lingkup hukum pidana, hukum perdata, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum internasional, hukum adat, hukum dan masyarakat, dan hukum bisnis. Jurnal Jurisdische bersifat open access dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk public dan berkontribusi dalam perkembangan pengetahuan hukum secara global. Terbit tiga kali dalam setahun yaitu bulan Februari, Juni dan November. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi guna menerbitkan artikel penelitiannya. Artikel yang diterbitkan melalui proses double-blind peer-review. Dengan demikian, keputusan diterima atau tidaknya artikel ilmiah tersebut, menjadi hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi reviewer. Jurnal ini terbit dibawah naungan PT. Satya Pertama Nusantara, yang kegiatannya meliputi salah satunya adalah penerbitan Jurnal, aktifitas professional, ilmiah dan teknis lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 3 (2025)" : 5 Documents clear
Urgensi Perguruan Tinggi sebagai Promotor Pernikahan bagi Para Mahasiswa (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Iran) Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article is written for the paradigm shift of legal sociology and explanation of ratio legist function of Tri Dharma of College for social responsibility towards the urgent problem of marriage. The method used in this writing is functional method with micro approach, namely type of legal institution and bodies of norms approach and comparison of legal policy between Indonesia and Iran. The purpose of Indonesian nation is explicitly stated in the Opening of UUD 1945. Education for students who will go through life and become the spearhead of improving the nation's morality, is certainly a priority for every university. Students and universities who are the spearhead of the struggle to improve the nation's morality should not be trapped in the pseudo slogan of freedom version of western culture, but must focus on morality and purity. Academic spaces do not only function as a channel of information and knowledge merely formally, but there needs to be an increase in spiritual and moral education. One of the improvements of the morality of society and nation is by preparing them for the formation of the smallest cells in a country. This smallest cell is an institution that we call family. In addition, universities should not only educate young people and students regarding family formation, but should also educate and make various efforts to take preventive measures against the increasing number of divorce cases in Indonesia and various moral damages that originate from family breakdown.
Pernikahan Campuran dalam Perspektif Masyarakat Suku Sasak dan Hukum Nasional Huda, Miftakhul; ashady, suheflihusnaini
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan campur seringkali terjadi, antar status sosial yang berbeda dimasyarakat. Tentunya aka nada konsekuensi yang harus diterima akibat melakukan perkawinan campur tersebut. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pernikahan campur yang terjadi di suku sasak, Lombok dan akibatnya dalam hal pewarisan. Pada masyarakat suku sasak, masih terdapat stratifikasi sosial sampai dengan saat ini dan sangat berpengaruh terhadap cara interaksi masyarakat antar kelas sosial tersebut. Tradisi kawin lari juga masih dilakukan meskipun sebagian kalangan lebih memilih menggunakan cara-cara yang lebih modern seperti lamaran dan resepsi. Metode yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin lari masih banyak dilakukan di suku sasak dan dilakukan pula dalam perkawinan campur. Perkawinan campur tidak hanya berdampak terhadap Perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan, namun kepada anak keturunan mereka. Akibat lebih berat akan diterima jika yang melakukan perkawinan campur adalah Perempuan bangsawan, yang berdampak pada tidak berhaknya memperoleh pewarisan dari keluarganya.
Implikasi Hukum Pengaturan Syarat Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Muhammad Rizal
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Surat Edaran Mahkamah Agung diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dalam penanganan perkara pada setiap pengadilan di bawah Mahkamah Agung, pada tahun 2018, diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang memuat tentang ketentuan hingga syarat bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi alat bukti dalam perkara Tata Usaha Negara, padahal secara Harfiah, SEMA adalah edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrative dan secara Normatif, Mahkamah Agung tidak boleh mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak juga mengatur kekuatan alat pembuktian. Hal ini memunculkan ketidakpastian kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam prespektif ketatanegaraan Indonesia dan Implikasi Hukum pengaturan syarat putusan hakim peradilan Tata Usaha Negara.
Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing terhadap Perkembangan Permasalahan Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat Fikrat Riyadhi
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deportasi adalah salah satu penindakan hukum keimigrasian dalam mengembalikan Warga Negara Asing (WNA) yang berbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Deportasi dalam perkembangan zaman diperlukan sebuah inovasi perubahan dimana deportasi tidak hanya menjadi bagian dari imigrasi melainkan bagian dari system ekonomi ataupun politik. Deportasi terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Nusa Tenggara Barat sangat beragam pada tahun 2024. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa deportasi bisa dilakukan dengan disertai penangkalan. Penangkalan merupakan pencegahan kembali Warga Negara Asing untuk masuk ke Indonesia dalam waktu yang sudah ditentukan seusai dengan sanksi yang diberikan.
Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia(Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich) Ahmad Auri Aji Zarianto; Nadhira Wahyu Adityarani
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji biografi dan teori living law Eugen Ehrlich serta eksistensi dari teori tersebut pada masyarakat Indonesia. Penulisan makalah ini didasarkan pada Mazhab Sociological Jurisprudence. Eugen Ehrlich sebagai penggagas dari mazhab tersebut, memberikan pemikiran sosiologi hukumnya yang ia namakan dengan living law. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual digunakan penulis dalam makalah ini, dimana jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber pada UUD 45, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta kamus. Hasilnya, Eugen Ehrlich adalah seorang ahli hukum dan sosiologi berkebangsaan Austria, yang merupakan penggagas sociological jurisprudence, telah memberikan buah pemikiran sosiologi hukumnya, yaitu teori living law. Teori ini meyakini bahwa hukum yang hidup di masyarakat merupakan hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat, meskipun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum. Eksistensi dari teori tersebut pada masyarakat Indonesia, terlihat pada konstitusi negara Indonesia, yaitu Pasal 18B ayat (2) UUD 45, serta pada beberapa undang-undang, diantaranya pada Pasal 3 UUPA, dan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, serta adanya pluralisme pada hukum waris, meliputi hukum Islam, hukum adat, dan BW.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2023)