cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarifah Gustiawati Mukri
Contact Email
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Mizan: Journal of Islamic Law
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 2598974X     EISSN : 25986252     DOI : https://doi.org/10.32832/mizan
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2019): JUNI" : 7 Documents clear
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ASURANSI Muhaimin, Abdul Wahab Abd
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 1 (2019): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i1.20243

Abstract

Asuransi secara umum merupakan jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana ditetapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan tertanggung dengan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan. Sedangkan Asuransi Syariah merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan tolong-menolong, di antara sejumlah orang dalam menghadapi sejumlah resiko melalui perjanjian yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong disebut dengan ta’awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan tolong-menolong atas dasar Ukhuwah Islamiyah antara anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko). Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan, biaya, dan tabarru’.Pembahasan dalam artikel ini lebih kepada analisa bagaimana Hukum Islam menjawab permasalahan asuransi yang berkembang saat ini.
PEMIKIRAN TENTANG HUKUM KEPERDATAAN ISLAM DALAM DIMENSI FILSAFAT ILMU Tamrin, Abu
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 1 (2019): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i1.20244

Abstract

Secara garis besar Hukum Islam mengatur dua hal, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt berupa ibadah, dan mengatur hubungan antara seseorang yang satu dengan seseorang yang lain, berupa hukum keluarga seperti pengaturan hubungan dalam hidup rumah tangga dengan perkawinan yang sah dan hukum keperdataan Islam. Ada perbedaan karakteristik antara syariah dan fiqh. Pembahasan Hukum Keluarga antara lain; Munakahat (perkawinan), prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan, asas perkawinan dalam Alquran, sahnya perkawinan, syarat dan rukum perkawinan, hak dan kewajiban bagi suami isteri. Disamping itu membahas faraid (kewarisan); Pengertian, kewarisan, asas-asas kewarisan dalam Islam. Pembahasan Hukum Keperdataan Islam: pengertian harta, harta menurut ahli,unsur-unsur harta, manfaat harta, transaksi dalam Hukum Keperdataan Islam: transaksi jual beli, sewa menyewa dan upah (ijarah), kerja sama (syirkah). Pembahasan makalah diakhiri dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.
PENERAPAN ASAS AUDI ALTERAM ET PARTEM PADA PERKARA JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNG Hidayat, Asep Syarifuddin
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 1 (2019): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i1.20245

Abstract

Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan semua sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang berkata lain. Oleh karena itu, judicial review persidangan harus dilakukan terbuka untuk umum. Apabila proses persidangan judicial review ini dilakukan secara tertutup, maka dapat dinilai cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Mahkamah Agung pun tidak diatur bahwa persidangan judicial review bersifat tertutup, karena dalam judicial review perlu adanya keterbukaan atau asas audi alteram et partem atau pihak-pihak yang berperkara harus diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dan menyampaikan pendapatnya termasuk pihak termohon sebagai pembuat Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undangsehingga akan terkena dampak putusan perlu dilibatkan.
PEREKONOMIAN ISLAM PADA MASA DINASTI FATIMIYAH Zamzam, Fakhry; Aravik, Havis
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 1 (2019): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i1.20246

Abstract

Artikel ini membahas tentang perekonomian Islam pada masa Dinasti Fatimiyah. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perekonomian Islam pada masa Dinasti Fatimiyah. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknis analisis deskriptif dan content analysis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perekonomian Islam pada masa Dinasti Fatimiyah mengalami kemajuan pada masa khalifah al-Mu’izz, al-‘Aziz dan al-Hakim. Dengan beberapa faktor yang melatarbelakanginya seperti perpindahan pusat pemerintahan dari Tunisia ke Kairo, penggalian sumber pemasukan ekonomi dalam segala bidang, pengelolaan bidangbidang Pertanian, Perdagangan dan Industri secara terpadu, kepedulian yang tinggi terhadap Ilmu Pengetahuan, hubungan harmonis dengan non-Muslim danpemberian toleransi yang sangat tinggi terhadap masyarakat. Dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran ekonomi pada masa khalifah al-‘Adhid hingga diserang Dinasti Ayyubiyah yang dipimpin Salahuddin al-Ayyubi.
AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU Kamarusdiana, Kamarusdiana
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 1 (2019): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i1.20247

Abstract

Akses keadilan bagi masyarakat kepulauan di Indonesia berbeda dengan akses keadilan bagi masyarakat yang tinggal di daaratan. Masyarakat kepulauan yang ada di Kabupaten Kepulauan seribu memiliki karateristik tersendiri karena dalammengakses keadilan di KUA mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk biaya transportasi, begitu pula dalam memperoleh akses keadilan yang ada di Pengadilan Agama, masyarakat kepulauan seribu harus menambah biaya transporasi dan penginapan karena keberadaan Pengadilan Agama yang ada di Plumpang Jakarta Utara. Namun demikian, pihak pengadilan agama telah memberikan akses keadilan yang sama dalam pelayanan Sisdukcapil, sehingga masyarakat kepulauan Seribu dapat memiliki akses yang sama dengan masyarakat lainya.
SISTEM PELAKSANAAN KOPERASI MITRA GBS PT. GOLDEN BLOSSOM SUMATERA DESA PRAMBATAN Saprida, Saprida
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 1 (2019): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i1.20248

Abstract

Penelitian ini berupaya menjawab beberapa masalah berkaitan dengan koperasi mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera di Desa Prambatan. Untuk mengetahui masalah tersebut penulis menggunakan jenis data kualitatif, dengan sumber data primer yaitu data pokok yang diperoleh dengan menggunakan studi lapangan dengan wawancara kepada anggota dan pegawai koperasi mitra GBS di desa prambatan. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumentasi yang ada di kantor koperasi mitra GBS di desaPrambatan seperti data jumlah penduduk, mata pencarian dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif interpretatif. Dari penelitian ini ditemukan, Sistem pelaksanaan koperasi mitra GBS yang beranggotakan tiga desa yaitu desa Prambatan, Pengabuan dan Tanjung Kurungyang berjumlah 3.015 orang merupakan koperasi yang memiliki beberapa fungsi dasar bagi anggota koperasi, yaitu penyediaan jasa angkutan sawit untuk lahan plasma, penyediaan jasa pemetikan untuk lahan plasma, penyediaan rekapitulasi data anggotauntuk PT. Golden Blossom Sumatera sebagai input keuangan anggota koperasi dan menampung menyampaikan aspirasi anggota kepada PT. Golden Blossom Sumatera selaku pengelola lahan Plasma. Sistem bagi hasil lahan sawit plasma antara PT. Golden Blossom Sumatera selaku pengelola dengan koperasi mitra GBS selaku koperasi. Sebagian anggota koperasi mitra GBS merasa terzholimi karena pembagian hasil sawit tidak transparan dengan pihak koperasi mitra GBS selaku pengontrol dan pengawasan lahan Plasma yang dikelola oleh PT. Golden Blossom Sumatera. Diantara pemicu konflik antara masyarakat selaku anggota koperasi mitra GBS dengan Manajemen PT. Golden Blossom Sumatera yaitu terindikasi adanya penggelembungan dana pupuk plasma, dan juga tidak transparansinya pembagian lahan plasma selaku lahan masyarakat dan lahan inti selaku lahan milik PT. Golden Blossom Sumatera.
EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA CITEUREUP DALAM MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA Firdaus, Yusuf; Nawawi, Kholil; Mukhtar, Mukhtar
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 1 (2019): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i1.20249

Abstract

Penelitian ini membahas tentang efektivitas bimbingan perkawinan di kua dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang terkandung dari sebab akibat tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi umat muslim diIndonesia. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan bahwa para calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan diharuskan untuk mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu. Meskipun telah dikeluarkan kebijakantersebut, faktanya masih banyak para calon pengantin yang tidak mengikutinya, bahkan cenderung menyepelekan pentingnya mengikuti bimbingan ini sebelum menikah. Dalam pembahasan tentang efektivitas bimbingan perkawinan dalam menjaga keutuhan rumah tangga ini, memiliki dua poin penting yang perlu dikaji, yakni sejauhmana efektivitas bimbingan perkawinan yang telah diberikan kepada para calon pengantin dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan faktor apa sajakah yang membuat para calon pengantin masih banyak yang belum dapat menghadiri bimbingan perkawinan yang telah diadakan oleh kua citeureup.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 13 No 1 (2025): JUNI Vol 12 No 2 (2024): DESEMBER Vol 12 No 1 (2024): JUNI Vol 11 No 2 (2023): DESEMBER Vol 11 No 1 (2023): JUNI Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 10 No 1 (2022): JUNI Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 9 No 1 (2021): JUNI Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER Vol 8 No 1 (2020): JUNI Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER Vol 7 No 1 (2019): JUNI Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER Vol 6 No 1 (2018): JUNI Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER Vol 5 No 1 (2017): JUNI Vol 4 No 2 (2016): DESEMBER Vol 4 No 1 (2016): JUNI Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER Vol 3 No 1 (2015): JUNI Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER Vol 2 No 1 (2014): JUNI Vol 1 No 2 (2013): DESEMBER Vol 1 No 1 (2013): JUNI More Issue