cover
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 16, No 1 (2021)" : 13 Documents clear
MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM HAM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK A. Valentino Sinaga; Ronny A. Maramis; Emma V. T. Senewe
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20268

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan; kebijakan perlindungan; dan penanggulangan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dari kekerasan dan korban kejahatan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan melalu studi kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data langsung dari pihak yang berkompeten. Data dianalisis melalui dua tahap, pertama menggunakan strategi analisis umum yang disebut strategi menggandakan proposisi teoritis (relying on theoretical prepositions), tahap kedua menggunakan teknik analisis yang disebut dengan explanation building. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan nasional yang bertujuan melindungi kelompok rentan tertentu selain perempuan dan anak, termasuk didalamnya mekanisme pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM). Peraturan-peraturan tersebut selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mekanisme perlindungan hukum dengan menjabarkan dalam aturan-aturan daerah serta bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dalam praktiknya, antara lembaga-lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak belum bersinergi secara maksimal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu belum ada MoU antara stakeholder terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai regulasi tentang perlindungan perempuan dan anak yang menjadi acuan, namun belum ada hukum yang secara khusus mengatur bentuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hukum positif yang berlaku untuk menuntut kejahatan dan pelanggaran di sektor publik adalah KUHP. Diantaranya kasus bullyng antara pelaku anak dan korban anak yang tejadi dibeberapa kabupaten/kota yang viral akhir-akhir ini, sampai saat ini belum ada kepastian hukuman dalam bentuk edukasi yang jelas yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
PENYEBAB TERJADINYA PEMOGOKAN KERJA Muhammad Ayub; Arda Alvin Pandu Ekaputra; Oci Senjaya
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20120

Abstract

Tenaga kerja merupakan orang-orang yang bekerja di perusahaan, perkantoran, pabrik, dan lain-lain. Tenaga kerja atau karyawan merupakan profesi pekerjaan yang biasa bekerja di suatu instasi yaitu perusahaan swasta maupun negeri. Pemogokan kerja kadang dilakukan oleh sebagian tenaga kerja yaitu sebagai guna menyampaikan aspirasai terhadap perusahaan. di Indonesia sendiri masih bayak terjadi karena kurangnya komunikasi antara pekerja/buruh kepada organisasi pengusaha. Namun banyaknya pemogokan kerja ini masih saja terjadi, ini membuktikan bahwa banyaknya pekerja/buruh kita masih kurang mendapatkan upah yang layak dan hak-hak merka yang belum terpenuhi. Karena itu masih banyaknya pemogokan kerja yang terjadi, nanmun tidak hanya dari faktor pendorong upah yang kurang layak, faktor dari adanya pekerja/buruh sendiri juga menjadi faktor pendorongnya pemogokan kerja. Dengan melakukan pemogokan dari pekerja/buruh ini agar merka dapat mendapatkan perhatian dari pihak perusahaan agar dapat didengar aspirasinya untuk berkeingin diberikan upah yang layak dan tunjangan hidup yang layak. 
PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA GORONTALO (Study Kasus Badan Pembentukan Peraturan Daerah) Reska Putri Ismail Ismail; Sastro Mustapa Wantu; Lucyane Djaafar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.38337

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Peran Perempan dalam Pengambilan Keputusan di DPRD kota Gorontalo khusunya di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunaan dalam penelitian ini adalah model interaktif . data dikumpulkan melalui wawancara, studi doumentasi, dan Kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran perempuan dapat dilihat jika perempuan turut serta dalam penngambilan keputusan, gagasan, dan pendapat dalam rapat. Keterlibatan perempuan dalam rapat sangatlah penting karna jika perempuan absen dalam menghadiri rapat dengan mengingat jumlah angota legislative perempuan yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki maka akan berpengaruh pada pengambilan keputusan nantinya. Perempuan juga harus bisa mengupgrade dirinya dengan cara banyak membaca ataupun dapat juga dengan melanjutkan studynya ke jenjang yang lebih tinggi apalagi dengan kemudahan teknologi sekarang yang mana pengetahuan dapat dengan mudah di dapatkan diaman saja dan kapan saja

Page 2 of 2 | Total Record : 13