Articles
20 Documents
<![CDATA[TANTANGAN BAGI INVESTOR PASAR MODAL PASCA BERLAKUNYA UU NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wuryandari, RR. Utji Sri Wulan]]>
<![CDATA[ Pancasila Law Review Vol. 1 No. 1 (2024): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Pancasila Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan kajian ini, yaitu: pertama, untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap investor pasar modal setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan yang ke dua, untuk mengkaji penerapan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal di sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif, dan pendekatan analisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pertama perlindungan hukum terhadap investor pasar modal tidak sepenuhnya bisa mengikuti apa yang diatur dan diamanahkan oleh undang-undang di sektor keuangan. Hal tersebut terkendala karena adanya penolakan judicial review terkait undang-undang di sektor keuangan. Kesimpulan berikutnya ialah bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (5) yang mengatur mengenai wewenang OJK sebagai penyidik tunggal di sektor jasa keuangan juga masih belum bisa diterapkan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 59/PUU-XXI/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengabulkan gugatan agar wewenang penyidikan untuk tindak pidana di sektor jasa keuangan tetap melibatkan Kepolisian di samping OJK. Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tidak dapat diberlakukan terhadap wewenang OJK, maka implementasi wewenangnya tetap mengikuti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kajian ini diarahkan agar nantinya terwujud penataan yang lebih komprehensif di sektor keuangan, khususnya lagi di bidang pasar modal.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM ATAS KOMPENSASI PENGGUNAAN ATAS TANAH UNTUK AKSES JALAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 69/PDT.G/2019/PN SMN) ]]>
<![CDATA[Machdi, Machdi]]>;
<![CDATA[Iriantoro, Agung]]>
<![CDATA[ Pancasila Law Review Vol. 1 No. 1 (2024): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Pancasila Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian dalam penelitian ini, untuk mengetahui kedudukan hukum atas kompensasi pembayaran sebagai pelaksanaan pemberian akses jalan antara pemilik hak atas tanah dengan pengguna akses jalan Putusan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Smn dan akibat penyimpanagn terhadap perjanjian yang telah disepakati atas penggunaan tanah sesuai dengan perjanjian berdasarkan Putusan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Smn. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder, untuk mendapatkan kesimpulan tentang kedudukan hukum atas kompensasi pembayaran dalam pelaksanaan pemberian akses jalan antara pemilik hak atas tanah dengan pengguna akses jalan Putusan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Smn tidak memberikan kepastian hukum bagi Pihak Penggugat dengan Tergugat. Menurut Penggugat menyatakan sebagai kompensasi sebidang tanah seluas 32 m2 untuk akses jalan sedangkan Tergugat menyatakan sebagai jual beli sebidang tanah (32 m2) untuk akses jalan. Akibat penyimpangan terhadap perjanjian yang telah disepakati atas penggunaan tanah sesuai dengan perjanjian berdasarkan Putusan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Smn terjadi perbuatan melawan hukum dalam hal pembangunan garasi oleh Tergugat diatas sebidang tanah (32 m2) milik Penggugat yang digunakan sebagai akses jalan. Penyimpangan hal ini, terjadi dikarenakan dikarenakan belum ada aturan mengenai mekanisme dalam pemberian akses jalan dan sanksi kepada masyarakat yang tidak memberikan akses jalan untuk dilewati.]]>
<![CDATA[KESALAHAN NOTARIS AKIBAT TIDAK SAKSAMA DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERHADAP TANAH KAS DESA BERAKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 62/PID.SUS-TPK/2017/PN.SBY JUNCTO NOMOR 124 PK/PID.SUS/2021) ]]>
<![CDATA[Tusmiati, Tusmiati]]>
<![CDATA[ Pancasila Law Review Vol. 1 No. 1 (2024): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Pancasila Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Notaris merupakan pejabat umum yang kewenangannya membuat akta sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Dalam membuat akta Notaris berpegang teguh kepada Pasal 1320 KUHPerdata Jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris yaitu berkewajiban harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tetapi dalam pembuatan akta Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu tidak hati-hati sehingga akta yang dibuat tersebut cacat hukum. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah akibat kesalahan Notaris karena tidak saksama dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby Juncto Nomor 124 PK/Pid.Sus/2021 serta Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang menyimpang dari norma hukum sebagaimana dalam putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby Juncto Nomor 124 PK/Pid.Sus/2021. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji undang-undang/ketentuan-ketentuan sebagai bahan hukum primer dan kepustakaan, sebagai bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan Teori pertanggungjawaban. Hasil penelitian akibat Notaris tidak saksama dalam membuat akta pengikatan Jual beli maka Notaris mendapat sanksi pidana dari pengadilan. Pelanggaran tidak saksama belum diatur di KUHP tetapi pelanggaran jabatan Notaris. Terhadap objek tanah apabila memenuhi unsur kerugian negara maka Akta tersebut adalah batal demi hukum]]>
<![CDATA[THE IMPORTANCE OF LAW ENFORCEMENT OF INDONESIA'S TERRITORIAL SEA AREAS AMIDST THE RISE OF TRESPASSING ACTIONS BY FOREIGN PARTIES ]]>
<![CDATA[Sumartono, Eddy]]>
<![CDATA[ Pancasila Law Review Vol. 1 No. 1 (2024): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Pancasila Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research examines the importance of law enforcement in Indonesia's marine territorial area in the face of rampant trespassing by foreign parties. Using a normative juridical qualitative method, this research analyzes the legal framework, policy implementation, and challenges in law enforcement in Indonesia's maritime territory. The results show that Indonesia has a comprehensive legal framework, covering various national laws and ratified international legal instruments. Policy implementation such as the sinking of illegal fishing vessels has shown positive results in reducing violations. However, the main challenges still lie in inter-agency coordination, limited infrastructure, and jurisdictional complexity in border areas. The use of maritime surveillance technology and strengthened international cooperation have improved the effectiveness of law enforcement. The study concludes that a comprehensive approach involving strengthening inter-agency coordination, enhancing law enforcement capacity, investing in surveillance technology, and strengthening international cooperation is needed to address the complex and dynamic challenges of law enforcement in Indonesia's territorial sea.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Raco, Risquita Putri]]>
<![CDATA[ Pancasila Law Review Vol. 1 No. 1 (2024): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Pancasila Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berkembangnya transaksi jual beli secara online menimbulkan permasalahan hukum baru khususnya hukum perlindungan konsumen berkaitan dengan kerugian yang dialami konsumen atas ketidaksesuaian produk yang dipesan dengan yang ditawarkan penjual. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen terhadap ketidaksesuaian informasi barang yang dijual, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat ketidaksesuaian informasi barang yang dijual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dan mengacu kepada ilmu hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat ahli maupun praktisi hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pelaku usaha bertanggung jawab dengan mengganti kerugian berupa pengembalian uang maupun penggantian barang dan/atau jasa yang sesuai atau bernilai setara. Sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yaitu konsumen dapat mengajukan pengaduan atas tindakan wanprestasi dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.]]>
<![CDATA[TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL DALAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hamid, Adnan]]>
<![CDATA[ Pancasila Law Review Vol. 1 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Pancasila Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, merasionalisasi dan mengidentifikasi isu perlindungan hukum bagi pekerja informal yang masuk kategori kritikal. Oleh karena itu, artikel ini diberi judul Tantangan dan Peluang Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, studi dokumen, menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data dan menggunakan data sekunder sebagai sumbernya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sama sekali tidak mengatur tentang pekerja informal sehingga terjadi kekosongan dalam hal perlindungan hukum bagi pekerja informal di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan nasional tentang perlindungan hukum bagi pekerja informal yang pada intinya adalah memuat perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh informal. Dengan demikian, pemerintah bersama legislatif diharapkan dapat menetapkan peraturan dan perundang-undangan guna melindungi pekerja informal dan rentan di tengah-tengah meningkatnya informalisasi pasar kerja akibat dampak akselerasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS TENTANG RESPON HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nabhila, Chintya]]>
<![CDATA[ Pancasila Law Review Vol. 1 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Pancasila Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam aspek regulasi hukum. Dalam konteks revolusi industri 5.0, dimana teknologi semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, muncul pertanyaan mengenai efektivitas hukum dalam mengatur penggunaan AI, terutama terkait dengan kasus penyalahgunaan seperti video deepfake yang melibatkan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif untuk menganalisis peraturan yang ada, termasuk Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kebijakan terbaru yang diusulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa regulasi yang mencakup aspek teknologi informasi, kekosongan hukum masih ada dalam pengaturan spesifik mengenai AI. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan teknologi. Kesimpulannya, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan AI dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya]]>
<![CDATA[PENERAPAN YURISDIKSI PRIBADI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INTERNET DAN E-COMMERCE LAW ]]>
<![CDATA[Jumadiyanto, Eko]]>
<![CDATA[ Pancasila Law Review Vol. 1 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Pancasila Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penegakan hukum tindak pidana siber tidak terlepas dengan yurisdiksi, terutama mengenai ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat (yurisdiksi teritorial). Luas dan tersebarnya potensi locus delicti dalam tindak pidana siber akan menimbulkan masalah berkaitan dengan prinsip yurisdiksi atau terjadi konflik yurisdiksi. Pemberlakuan yurisdiksi universal, membutuhkan kerjasama dari negara-negara yang diawali dari adanya ratifikasi terhadap tindak pidana siber, dengan adanya kesamaan penegakan hukum, maka meminimalisir terjadinya pemanfaatan celah hukum dikarenakan yurisdiksi negara.]]>
<![CDATA[PERAN HUKUM DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA: TELAAH MODEL EKONOMI BERENCANA DAN MODEL EKONOMI PASAR ]]>
<![CDATA[Pratama, Yoga]]>
<![CDATA[ Pancasila Law Review Vol. 1 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Pancasila Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan perekonomian Indonesia dari zaman ke zaman mulai dari Kepemimpinan Presiden Soeharto (Orde Baru) sampai dengan Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dihadapkan dengan perspektif negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Sumber data ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Indonesia sebagai negara hukum mempunyai peran penting didalam membangun perekonomian, perekonomian tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang dengan peraturan (hukum) yang baik. Peran hukum dalam mengendalikan kehidupan perekonomian di Indonesia tidak hanya sebagai bentuk kepastian hukum namun juga mengarahkan agar perekonomian tetap berjalan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK CIPTA POTRET PADA MEREK DAGANG SECARA KOMERSIAL TANPA IJIN PEMILIK HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Suriadiningrat, Sendee Theresia]]>
<![CDATA[ Pancasila Law Review Vol. 1 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Pancasila Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepastian hukum terhadap hak atas merek yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara tidak menjamin sepenuhnya, meskipun bagi pemilik merek terdaftar. Sejatinya, hak eksklusif diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dimaksudkan untuk dapat menggunakan merek dagang dan merek jasa dalam jangka waktu tertentu baik untuk digunakan sendiri atau dapat juga pemilik merek terdaftar memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. “Hak ekslusif (hak khusus/hak istimewa) adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.” Penelitian ini mempertautkan antara suatu hak merek, dengan mengangkat permasalahan merek Nyonya Meneer, terkait penggunaan potret secara komersial tanpa ijin Pemilik Hak Cipta dalam Merek Dagang Nyonya Meneer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan guna menganalisis aspek-aspek hukum terkait kepastian hukum mengenai persoalan merek dan penggunaan potret secara komersial tanpa ijin Pemilik Hak Cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang. Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai literatur hukum, artikel jurnal ilmiah terpublikasi, buku-buku referensi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang permasalahan yang diteliti.]]>
