cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
ijcls@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ijcls@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : 25481576     DOI : https://doi.org/10.15294/ijcls
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS) is a peer-reviewed scientific journal that primarily focuses on comparative criminal law. The journal serves as a platform for scholarly discourse and critical analysis of criminal law systems across different jurisdictions.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 146 Documents
 2   3   4   5   6 
DAMPAK PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP KONDISI KEJIWAAN TERPIDANA MATI DI INDONESIA: The Impact of the Death Penalty on the Mental Health of Death Row Inmates in Indonesia Yuliana Yuliana
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 1 No. 1 (2016): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2016)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/f4wke698

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari pelaksanaan hukuman mati terhadap kondisi kejiwaan (psychology) para terpidana mati. Dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal apa saja yang terkait dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil peneltian ini adalah 1) dampak dari pelaksanaan hukuman mati yang dirasakan dampak positif banyak dari terpidana mati yang dirasakan adalah terpidana mati lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sedangkan dampak negatif banyak diantaranya yang mengalami stress dan gangguan jiwa di dalam Lapas. 2) hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 PNPS Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati dan tidak sesuai ketentuan Perkapolri No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah 1) dampak dari pelaksanaan hukuman mati terdapat dampak negatif dan dampak positif yang dirasakan terpidana mati dan mengalami tingkat stres yang paling tinggi ketika memasuki tempat isolasi. 2) hal yang terkait dengan sistem hukum baik legal structure adalah aparat penagak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan UU, kemudian legal substance adalah aturan terkait jangka waktu eksekusi tidak dirumuskan dalam UU sehingga salah satu faktor penyebab penundaan eksekusi dan yang ketiga adalah legal culture, ketika terpidana di eksekusi di depan umum akan menimbulkan dampak negatif bagi keluarga dan akan dicap jelek oleh masyarakat. The study aims to identify and analyze the impact of the execution of death row inmates to psychiaytric conditions. And the second to determine and analyze any matters related to the implementation of the death sentence in accordance with applicaple regulations. The author uses qualitative methods with sosiological juridical approach. The results of this study were 1) the impact of the implementation of the death penalty on death row feel is more draw closer to God, while the negative impact of which many are experiencing setres and mental disorders in correctional institution. 2) the second, is matters relating to the implementation of the death penalty is not in accordance with the provisions of law No.2 PNPS 1964 on procedures for the execution and not in accordance with the provisions of Perkapolri No. 5 of 2010 regarding the prosedure of execution. Conclusions from the result of this study are 1) the impact of the implementation law of the death penalty there are negative impact and positive impacts perceived and experienced death row setress highest when entering the isolation room. Then a second conclusion is related to the legal system is both legal structure of law enforcement officers in carrying out their duties are not statutory, then legal substance is associated rule execution period is not defined in the legislation so that it becomes one factor the postponement of the execution, and the third is the legal culture, when death row was executed in public, it will cause a negative impact the form of the families were going to stamp ugly in eyes of society.
ANALISIS YURIDIS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG: Legal Analysis of Penal Mediation in Settling Land Disputes Regarding Duplicate Certificates at the Semarang City Land Office Rizki Riolita
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 1 No. 1 (2016): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2016)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/c9zz5836

Abstract

Salah satu permasalahannya adalah timbulnya sertifikat ganda (overlapping). Sertifikat ganda adalah sertifikat yang satu bidang tanah yang sama. Jadi, satu bidang tanah dengan 2 (dua) sertifikat atau lebih yang berlainan datanya.Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat, sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian sertifikat ganda melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Dari hasil penelitian terdapat kedudukan kasus SHM No. 756/Bambankerep atas nama Antonius Oke Ardian Wicaksono dengan SHGB No. 842/Bambankerep atas nama Mutmainah terletak di Candi Sewu, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Maka dalam proses pelaksanaan dilakukan perjanjian penyelesaian sengketa dengan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak dengan win-win solution, karena Mutmainah bersedia untuk ganti rugi kepada Antonius Oke ArdianWicaksono dengan sejumlah uang Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Dalam hal ini, Antonius Oke Ardian Wicaksono bersedia melepaskan hak atas tanahnya yang berstatus HM No.756/Bambankerep, untuk dimatikan dan pelepasannya dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang. Simpulan dari penelitian, terjadi sengketa sertifikat ganda (overlapping) yang penyelesaiannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang secaranon-litigasi dan hasil dari mediasi untuk mencapai kesepakatan para pihak.Saran, perlu penegasan mediasi penal dalam kasus sertifikat ganda dan lebih efektif dalam penyelesaian sertifikat ganda, agar tidak terjadi penerbitan sertifikat yang cacat hukum administrative. One of the problems is the emergence of a double certificate (overlapping). Overlapping is a certificate with the same land plot. So, one plot of land with two (2) certificates or more, which have different data.Research used in writing this essay is a sociological juridical approach. This approach did through research applicable laws and connects with the fact in society which is related with problems encountered in the overlapping study through mediation at the Land Office of Semarang. From the research results there is a case position SHM case No. 756/Bambankerep on behalf of Antonius Oke Ardian Wicaksono with SHGB No. 842/Bambankerep on behalf Mutmainah located in Sewu, Kel. Bambankerep, district. Ngaliyan, Semarang, based on the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of BPN RI No. 11 Year 2016 concerning the settlement of land cases. Then in the implementation process is done by arranging dispute settlement agreement with a peace agreement between the two sides using win-win solution, because Mutmainah willing to indemnify to Antonius Oke ArdianWicaksono with some money Rp. 70,000,000 (seventy million). In this case, Antonius Oke Ardian Wicaksono willing to give up their land rights with the status of HM 756/Bambankerep, to be shut down and its disposal carried out in front of the Head of the Land Office of Semarang. The conclusions of the study, there is a dispute dual certificates (overlapping) with settlement conducted by the Land Office of Semarang in non-litigation manner and the result of the mediation is to reach agreement between the parties. Suggestion, it need confirmation penal mediation on settlement of overlapping case and the process of overlapping case settlement need to be more effective in order to avoid the issuance of disability certificates of administrative law.
URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: ANALISIS KAJIAN PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016: The Urgency of Reforming the Criminal Code: Analysis of Case Study Number 46/PUU-XIV/2016 Endang Nur Ulfah
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 1 No. 1 (2016): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2016)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/xw29e081

Abstract

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP adalah warisan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordasi dan disahkan melalui UU Nomor 1 Tahun 1946 serta diberlakukan untuk umum melalui UU Nomor 73 Tahun 1958. Artinya, KUHP yang sedang berlaku bukan terbentuk sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia meskipun ada penyesuaian, itu dianggap tidak cukup. Karena itu, pembaruan KUHP secara universal juga perlu dilaksanakan agar kontras dengan bangsa Indonesia. Pengajuan permohonan uji materiil terhadap pasal dalam KUHP dengan Nomor Perkara 46/PUU-XIV/2016 merupakan gambaran bahwa pembaruan KUHP juga dikehendaki oleh masyarakat banyak. Artikel ini dibuat bertujuan untuk menggambarkan betapa lapuknya KUHP dan memberikan pengetahuan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyegerakan pembaruan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga tahap. Pertama, wawancara dengan ahli yaitu peneliti-peneliti MK RI. Kedua, studi kepustakaan untuk memperkuat jarum analisis betapa urgennya suatu pembaruan. Ketiga, obserasi yang dilakukan selama proses persidangan perkara. Salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar. Dalam permohonan tersebut, Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP menggambarkan bahwa betapa pentingnya pembaruan KUHP karena keidaksesuaian ruh yang ada didalamnya. Pasal-pasal tersebut dipandang sudah sangat urgen untuk diubah. Pembaruan KUHP secara universal sangat urgen untuk disegerakan karena ini dapat menjadi faktor kriminogen bagi masyarakat dan dapat mencederai rasa keadilan. Harapannya Mahkamah Konstitusi dapat menjawab kebutuhan masyarakat tentang suatu hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. The Penal Code or commonly called KUHP is the Dutch colonial legacy that prevailed in Indonesia through the principle of concordance and legalized with The Constitusion No. 1 of 1946 and enacted for the public through The Constitution No. 73 of 1958. Its means, Criminal Code that are applicable not formed by the characteristics of Indonesian society although there was an adjustment, it was not enough. Therefore, the universally Criminal Code reform should be carried out to contrast with the nation of Indonesia. The submission of judicial review of the clause of the Criminal Code with Case No. 46 / PUU-XIV / 2016 is a representation that reformation of Criminal Code is also desired by many people. This report aims to describe how old the Criminal Code is and provide the knowledge to interested parties to hasten the reform. The method of collecting data in this report through three stages. First, interviews with experts that researchers in The Constitutional Court of Indonesia. Second, the study of literature to strengthen a needle analysis of how the urgency of reform. Third, observation that committed during court proceedings.The one of authority of the Constitutional Court is reviewing the Constitution. In the petition, Article 284 paragraph (1), (2), (3), (4), (5), Article 285 and Article 292 illustrates how important reform the Penal Code because there is unsuittable spirit inside. Such articles deemed to have been very urgent to be changed. Reformation Penal Code universally is very urgent to be expedited because this can be a kriminogen factors for society and can injure the sense of justice. Hopefully the Constitutional Court can answer the necessary of community on a law that actually live in the community.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KABUPATEN DEMAK: Criminal Law Enforcement in Handling Commercial Sex Workers in Demak Regency Suprojo Suprojo
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 1 No. 1 (2016): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2016)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ayw2kd10

Abstract

Prostitusi merupakan tindakan menyimpang yang menyalahi nilai – nilai dan norma – norma sosial dan agama, prostitusi yang melibatkan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) banyak dipengaruhi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan global masyarakat yang berubah modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dan hambatannya berdasarkan PERDA No. 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa model penegakan hukum terhadap PSK di Kabupaten Demak dilakukan cara Preventif, NonYustisia dan Reprentif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap PSK di Kabupaten Demak antaralain : ketidaksesuaian penjatuhan hukuman sesuai dengan PERDA No. 2 Tahn 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak dan tidak tersedianya sarana prasarana yang menunjang dalam proses penegakan hukum. Kesimpulannya adalah model penegakan hukum terhadap PSK di Kabupaten Demak melalui tiga metode penegakan masih mengalami kendalan dalam proses penegakan hukum yang sesuai dengan PERDA No. 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Prostitution is a deviant act that violates the values and social norms and religion, prostitution involving women commercial sex workers (CSWs) much affected because of lack of mental strength in the face of global changes that transformed modern society. This study aims to analyze the model of enforcement against commercial sex workers and constraints based Regional Regulation No. 2 Year 2015 concerning countermeasures penmyakit people in Demak. This study used qualitative methods with sociological juridical approach. Results from this study showed that the model of law enforcement against sex workers in Demak do preventive way, NonYustisia and Reprentif. Barriers in law enforcement against sex workers in Demak antaralain: mismatch sentencing in accordance with Government Area No. 2 Tahn 2015 on prevention of disease community in Demak and the unavailability of infrastructure to support the law enforcement process. The conclusion is a model of law enforcement against sex workers in Demak through three methods of enforcement are still experiencing kendalan in the process of law enforcement in line with the Regional Regulation No. 2 Year 2015 concerning disease prevention community in Demak.
UPAYA PENGEMBALIAN ASET KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI (ASSET RECOVERY) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: Efforts to Return Corrupt Assets Held Abroad (Asset Recovery) in Enforcing Corruption Eradication Law in Indonesia Ridwan Arifin; Indah Sri Utari; Herry Subondo
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 1 No. 1 (2016): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2016)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/c2xjcb24

Abstract

Keberhasilan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tren korupsi yang lintas negara dan melibatkan banyak aktor, menyebabkan upaya pengembalian aset (asset recovery) menjadi tidak mudah. Paper ini bertujuan untuk mengkaji tiga hal penting, yakni: (1) upaya pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri, (2) peran lembaga negara dan aparat penegak hukum, dan (3) faktor hambatannya. Penelitian paper ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Paper ini menggarisbawahi bahwa p pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur formal dengan MLA dan informal melalui hubungan diplomatik. Tahap pengembalian aset terdiri atas: (1) identifikasi dan penelusuran, (2) proses hukum, dan (3) perampasan aset. Hambatan dalam pengembalian aset meliputi sistem hukum yang berbeda, lemahnya putusan hakim, kemauan politik pemerintah, dan berlakunya asas kerahasiaan bank di beberapa negara. Permasalahan yang muncul dalam pengembalian aset bisa diatasi dengan perjanjian bilateral, meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum, dan memantapkan aturan dan sarana prasarana pendukung. Peran pemerintah baik Kejaksaan Agung, NCB Interpol Indonesia, KPK, Kemenkumham, dan Kemenlu, semuanya saling mendukung satu sama lain dalam upaya pengembalian aset sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Paper ini menyimpulkan bahwa dalam pengembalian aset membutuhkan kerjasama antar lembaga dan aparat penegak hukum baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. One of aimed indicators on corruption eradication in Indonesia is the successful of assets recovery. Trend of corruption that cross border nations and involved many actors caused the assets recovery process was not easy to be done. This paper would examine three main points: (1) the effort of corrupted asset which save abroad; (2) roles of state institutions and law enforcement officers on assets recovery; and (3) the obstacles on assets recovery. The paper used a socio-legal approach, qualitative research with descriptive analytical research specifications, and techniques of data collection through interviews and documentation methods. This paper was underlined that assets recovery can be optimized by two ways, one of formal track through MLA and other is informal track with diplomatic relations. The process of assets recovery started from (1) identify and trace, (2) legal proceedings, and until (3) repatriate. The obstacles on asset recovery was concerning to a different legal system, a weakness of judicial verdict, good and political will of government, and the implementation of bank secrecy principle in some countries. Some problems faced in assets recovery process resolved by conducting bilateral agreements, improving the competence of law enforcement officers, and establishing the rules and supporting infrastructure. The roles of government, whether it’s Attorney General, National Central Bureau Interpol Indonesia, KPK, Kemenkumham, or Kemenlu, all of which mutually support one another in an effort to return the assets in accordance with the rules of the applicable law. This paper concluded that the asset recovery requires cooperation between institutions and law enforcement agencies both within and outside the country.
THE APPLICATION OF PARTICIPATED DOCTRINE IN CORRUPTION (STUDY OF DECISION ON CORRUPTION CRIMINAL ACT COURT AT IA JAYAPURA DISTRICT COURT) Basir Rohrohmana
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 2 No. 1 (2017): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2016)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/336n7z02

Abstract

Decision of Criminal Act of Corruption Court at the IA Jayapura District Court Number 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, and (2) Decision Number 06/ Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap. Both decisions show the application of participated doctrine, both in the indictment, the prosecution of the prosecutor, and the basis of the judge's judgment to result the decisions to the offenders. There are 2 (two) findings to be disclosed in the analysis of these decisions are (1) the participated doctrine which is applied apparently in their application are within separate prosecution areas between the two indictments, thereby treating the participants in the participated doctrine equally with the independent offender, even impressed as a convergence offense, (2) with prosecution in the indictment, the prosecutor and judge in applying the participated doctrine in these two decisions tend to be restrictive in view that the offender is compared to the dader not as part of the producer's entity (verzamen term) in which there are qualities of offenders who can be distinguished between pleger, doenpleger, medepleger, uitlokker or medeplichtigheid.
MENYOROT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERKAIT UNSUR “DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” DALAM PERKARA KORUPSI: Highlighting Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 Regarding the Element of "Potentially Harming the State's Finances or Economy" in Corruption Cases Muhammad Iftar Aryaputra; B. Rini Heryanti; Dhian Indah Astanti
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 2 No. 1 (2017): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2016)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/g5jnvh75

Abstract

Salah satu unsur delik (delik bestadell) yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Dengan demikian, harus dimaknai bahwa kerugian negara dalam kedua pasal aquo bisa nyata (actual loss) maupun baru sebatas potensi (potential loss). Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, unsur kerugian negara dalam kedua pasal aquo harus berupa kerugian yang nyata (actual loss). Hal ini disebabkan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kata “dapat” dalam kedua pasal aquo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (inkonstitusional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Permasalahan dalam penelitian, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan unsur (bestandeel) kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi sebelum dan setelah keluarnya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016?; (2) Bagaimana prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pasca keluarnya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan data sekunder sebagai data utama. Penelitian yang dilakukan terfokus pada Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. One of the elements of the offense contained in Article 2 verse (1) and Article 3 of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication is "can be detrimental to the finances or the economy of the country". Thus, it should be understood that the loss to the state in both passages quo It can be actual loss or potential losses. Post-discharge Constitutional Court Decision No. 25 / PUU-XIV / 2016, the state loss in both passages quo should be a real loss (actual loss). This is due to the Constitutional Court considered that the word "may" in the second chapter NRI quo contrary to the Constitution of 1945 (unconstitutional) and does not have binding legal force. The research problem, namely: (1) The position of the element losses to the state in a corruption case before and after the release of Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016?; (2) How does law procedure enforcement against corruption after the release of Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV / 2016? This research is a normative law, with secondary data as the main data. Research conducted focused on the Constitutional Court ruling No. 25/ PUU-XIV/2016.
AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL SEBAGAI UPAYA HARMONISASI KETENTUAN HUKUM PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET: The Teaching of the Material Unlawful Nature as an Effort to Harmonize Criminal Law Provisions on Internet Pornography Hwian Christianto
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 2 No. 1 (2017): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2016)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/e6rjt032

Abstract

Ide ajaran sifat melawan hukum materiil menimbulkan problema kepastian hukum padahal di satu sisi pemberlakuan hukum yang hidup dikehendaki oleh masyarakat. Penelitian dilakukan sebagai upaya menemukan hakikat ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsi ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana nasional terkait perkembangan hukum internasional. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengolah bahan hukum primer berupa produk perundang-undangan terkait pornografi dan pemberlakuan ajaran sifat melawan hukum materiil. Didukung dengan bahan hukum sekunder meliputi putusan hakim yang memberlakukan sifat melawan hukum materiil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan sifat melawan hukum materiil mendapatkan dasar yuridis untuk diterapkan yaitu KUHP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pemberlakuan sifat melawan hukum materiil ini bersumber pada norma kesusilaan yang merupakan sumber dari nilai kesusilaan bukan hanya bangsa Indonesia melainkan dunia. Pemberlakuan sifat melawan hukum materiil berdasarka norma kesusilaan membuka ruang bagi upaya harmonisasi pengaturan larangan pornografi melalui internet. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman perbuatan pornografi melalui internet merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. The idea of unlawful materiil law raises problem of legal certainty whereas on the one hand the application of living law is desired by society. The research was conducted to discover the unlawful materiil law and the function of unlawful materiil law in national criminal law related to the development of interntional law. Normative juridical research method is done by processing primary legal materials in the form of legislation products related to pornography and the enforcement of doctrine of against materiil law. Supported by secondary legal materials includes judges' rulings unlawful materiil law. The results showed that the enforcement of unlawful materiil law get the juridical basis to be applied that is the Criminal Code and the Law of Judicial Power. The enforcement of unlawful materiil law is based on the moral norm which is the source of the decency value not only the Indonesian nation but the world. The enforcement of the unlawful materiil law based on the moral norms open space for the harmonization of the regulation of the prohibition of pornography through internet. It is based on the understanding of pornography through the internet is an act that degrades human dignity.
KEBIJAKAN APLIKATIF PEMBERATAN PIDANA BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA: Applicable Policy on Increasing Criminal Sentences for Repeat Offenders Rahmi Dwi Sutanti
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 2 No. 1 (2017): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2016)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/f3bd9s11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana; dan kebijakan aplikatif pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana dirumuskan tidak hanya dalam KUHP tetapi juga undang-undang di luar KUHP. Hal ini juga merupakan konsekuensi karena dalam sistem pemidanaan pengaturan recidive tidak masuk dalam ketentuan umum. Meskipun sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, dalam beberapa undang-undang di luar KUHP rumusan ketentuan recidive ditemukan masih multi tafsir dan berpotensi menimbulkan masalah yuridis. Sedangkan kebijakan aplikatif pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana dapat dilihat dari analisis beberapa putusan hakim berkaitan dengan recidive. Untuk dapat disimpulkan bahwa pelaku memang benar melakukan recidive maka diperlukan bukti-bukti yang jelas, tidak hanya mengandalkan keterangan pelaku. Hal ini berkaitan dengan penambahan ancaman maksimum pidana sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu dalam penerapannya dibutuhkan kecermatan dan ketepatan dari para aparat penegak hukum. The aims of this research is to look at the provisions of the punishment system for perpetrators of repetition of criminal acts; And applicable criminal levying policies for perpetrators of repeat offenses. The research method used is Juridical Normative. The results of the study show that the provision of punishment system for perpetrators of repetition of crime is formulated not only in the Criminal Code but also laws outside the Criminal Code. This is also a consequence because in the system of punishment the recidive arrangements are not included in the general provisions. Although it is set out in a separate law, in some laws outside the Criminal Code the formulation of recidive provisions is found to be multi-interpretive and potentially lead to juridical issues. While applicable criminal levy policies for perpetrators of repetition of crime can be seen from the analysis of some judge decisions related to recidive. To be concluded that the perpetrator is indeed doing recidive then required clear evidence, not just rely on the perpetrator's description. This relates to the addition of the maximum criminal threat as mandated by law. Therefore, in its application requires the precision and accuracy of law enforcement officers.
SINKRONISASI PENANGANAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH SUBJEK HUKUM KORPORASI: Synchronization of Handling of Criminal Cases Carried Out by Corporate Legal Subjects Wahyu Priyanka Nata Permana
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 2 No. 1 (2017): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2016)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/8ydnme85

Abstract

Korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah ditempatkan sebagai subjek hukum tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam praktek penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum masih menemui kendala dalam prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, oleh karena itu Mahkamah Agung RI dan Jaksa Agung RI mengeluarkan pedoman penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sinkronisai antara Peraturan Mahkamah Agung RI dengan Peraturan Jaksa Agung RI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian menunjukkan adanya keseragaman dalam sebagian besar penangangan perkara pidana dalam Peraturan Jaksa Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung, tetapi dalam pelaksanaan putusan pidana terhadap korporasi terdapat perbedaan ketika korporasi tidak membayar pidana denda dan harta korporasi tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut. Terhadap hal-hal yang tidak diatur oleh Peraturan Jaksa Agung, berkenaan pemeriksaan terhadap korporasi dalam hal terjadi peleburan, penggabungan, pemisahan dan proses pembubaran korporasi telah termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung. Corporations in the Indonesian legislation have been placed as criminal liability subject. In practice the handling of criminal cases involving corporations as legal subjects still encounters obstacles in the procedures and procedures of corporation examination as perpetrators of criminal acts, Therefore the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Attorney General of Indonesia issued guidelines for handling criminal cases by corporations. This study aims to see the synchronization between the Regulation of the Supreme Court and the Attorney General's Regulation. The research method used is normative juridical with qualitative approach as well as primary and secondary data sources. The results of the study indicate the existence of uniformity in the majority of criminal case handling in the Attorney General's Regulation with the Supreme Court Regulation, but in the execution of criminal verdict against the corporation there is a difference when the corporation does not pay the fine, and the corporation's property is not sufficient to pay the fine. In respect of matters not governed by the Attorney General's Regulation, concerning the examination of the corporation in the event of a merger, merger, separation and dissolution process of the corporation has been contained in the Supreme Court Regulation

Page 4 of 15 | Total Record : 146

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2025) Vol. 10 No. 1 (2025): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2025) Vol. 9 No. 2 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2024) Vol. 9 No. 1 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2024) Vol. 8 No. 2 (2023): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2023) Vol. 8 No. 1 (2023): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2023) Vol. 7 No. 2 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2022) Vol. 7 No. 1 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2022) Vol. 6 No. 2 (2021): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2021) Vol. 6 No. 1 (2021): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2021) Vol. 5 No. 2 (2020): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2020) Vol. 5 No. 1 (2020): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2020) Vol. 4 No. 2 (2019): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2019) Vol. 4 No. 1 (2019): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2019) Vol. 3 No. 2 (2018): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2018) Vol. 3 No. 1 (2018): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2018) Vol. 2 No. 2 (2017): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2017) Vol. 2 No. 1 (2017): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2016) Vol. 1 No. 1 (2016): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2016) More Issue