cover
Contact Name
Firmansyah
Contact Email
panipahanf@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jiir@uinsa.ac.id
Editorial Address
Center for Integrative International Studies Laboratory, Faculty of Political and Social Sciences, State Islamic University (UIN) Sunan Ampel Surabaya Address: Dr. Ir. H. Soekarno Street No. 682, Gununganyar, Surabaya, Indonesia, Postal Code 60294, Phone (031) 8479384, Fax (031) 8413300 (Zaky), E-mail: jiir@uinsa.ac.id
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Integrative International Relations
ISSN : 24773557     EISSN : 27970345     DOI : https://doi.org/10.15642/jiir
Core Subject : Humanities, Social,
Journal of Integrative International Relations (JIIR) published by Center for Integrative International Studies Laboratory, Faculty of Political and Social Sciences, State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya in association with The Indonesian Islamic Studies and International Relations Association (INSIERA). The journal published multi-disciplinary, inter-disciplinary, and trans-disciplinary approach articles on various issues in the field of International Relations. Special attention is given to the acedemic articles related to Islamic Integration methodology which synthesis critically between Islamic Studies and International Relations.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 8 No. 2 (2023): November" : 5 Documents clear
Analisis Kebijakan Luar Negeri Armenia Azerbaijan Terkait Sengketa Wilayah Nagorno-Karabakh Menurut Teori John P.Lovell Afeysha Devany
Journal of Integrative International Relations Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Center for Integrative International Studies Laboratory, Faculty of Political and Social Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jiir.2023.8.2.115-124

Abstract

Konflik antara Armenia-Azerbaijan terkait wilayah Nagorno-Karabakh sudah berlangsung selama beberapa dekade. Armenia-Azerbaijan merupakan negara pecahan dari Uni Soviet. Terdapat sengketa terkait perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Wilayah tersebut ditempati oleh etnis Armenia namun berada di wilayah negara Azerbaijan. Etnis Armenia menuntut pemindahan kekuasaan dari Azerbaijan ke Armenia yang tentu ditolak oleh pihak Azerbaijan. Uni Soviet pun tidak memberikan wilayah tersebut kepada Armenia. Setelah Uni Soviet hancur, Armenia menganggap yurisdiksi Uni Soviet tersebut sudah tidak lagi berlaku. Hal tersebut menimbulkan konflik yang hingga saat ini masih berlangsung. Armenia-Azerbaijan dalam konflik ini berupaya untuk mempertahankan wilayah teritorinya. Penulis menggunakan perspektif realis untuk menganalisis peran Armenia-Azerbaijan, dimana kedaulatan negara menjadi poin penting yang perlu dipertahankan dan kekuatan militer menjadi kekuatan utama. Kedua negara mengeluarkan kebijakan luar negeri yang hampir sama. Keduanya merasa berada pada posisi kekuatan yang seimbang, sehingga mereka melakukan gencatan senjata satu sama lain, seperti baku tembak setelah pemilu Armenia 2008 dan peristiwa gencatan senjata lainnya. Dibutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari pihak ketiga tersebut, lahir kesepakatan gencatan senjata antara dua negara. Kesepakatan terakhir terjadi pada 25 Oktober 2020. Konflik ini dapat dijelaskan dengan teori strategi John P. Lovell yakni confrontation strategy yakni kedua negara saling melakukan konfrontasi. Hal ini terjadi ketika kekuatan negara adalah sama atau seimbang.
Indonesia’s G20 Presidency: Agenda Setting and Rulemaking towards Post-Pandemic Governance Nur Luthfi Hidayatullah; Tengku Zalfa Zahira Afniansyah; Mohammad Chiesa Bagus Putra
Journal of Integrative International Relations Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Center for Integrative International Studies Laboratory, Faculty of Political and Social Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jiir.2023.8.2.62-74

Abstract

This descriptive qualitative research utilizes the concept of global governance to examine Indonesia’s contribution towards post-pandemic governance during its G20 presidency. The authors argue that Indonesia’s G20 presidency contributed towards global governance through agenda setting and rulemaking. This research has found out that in terms of agenda setting, Indonesia is capable of proposing a criteria of global health standards to anticipate future pandemics; initiate cooperation between G20 member states to digitalize the global economy for common prosperity; and promote cleaner energy sources for sustainable energy transition. In terms of rulemaking, Indonesia’s G20 presidency managed to formulate the G20 Bali Leaders’ Declaration. However, Indonesia faced challenges in implementation and monitoring, to ensure the G20 member states’ adherence towards the G20 Bali Leaders’ Declaration after Indonesia’s G20 presidency is over.
Sumber Konflik Perang Sipil Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021 Annisa Febrianti Putri Indrasari; Taufik Muhammad Ramadhan; Prilla Marsingga
Journal of Integrative International Relations Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Center for Integrative International Studies Laboratory, Faculty of Political and Social Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jiir.2023.8.2.98-114

Abstract

The research was intended to find out why the civil war in Myanmar was possible, by trying to identify the sources of the conflict of the post-military coup in 2021. Using a framework of human needs theories developed by John Burton as the chief analysis tool. The theory provides the framework for understanding conflict resolution and peace development by emphasizing the importance of governments to meet the basic needs of their individual citizens. When it comes to the theory of conflict resolution, research that uses a thorough approach to meeting aspects of human need remains rare. The study shows that the source of Myanmar's civil war conflict proved unable to be contained after a military campaign in 2021 caused by various factors, with the failure to meet the basic human need for continued peace and stability. Systematic violations of security, identity, recognition and participation by the military junta have intensified the cycle of conflict, suffering poverty and food among Myanmar's civilians. Meeting these basic human needs is essential to achieving continued peace and reconciliation in myanmar. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu mengapa perang sipil di Myanmar bisa terjadi, dengan berusaha mengidentifikasi sumber-sumber konflik nya pasca-kudeta militer di tahun 2021. Dengan menggunakan kerangka teori-teori Kebutuhan Dasar Manusia (Human Needs Theory) yang dikembangkan oleh John Burton sebagai alat analisis utama. Teori tersebut memberikan kerangka kerja untuk memahami resolusi konflik dan pembangunan perdamaian dengan menekankan pentingnya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar individu warga nya. Jika berbicara mengenai teori resolusi konflik, penelitian yang menggunakan pendekatan menyeluruh pada pemenuhan aspek kebutuhan dasar manusia masih jarang dilakukan. Penelitian ini menunjukkan, sumber konflik Perang sipil Myanmar terbukti tak lagi bisa dibendung pasca kudeta militer pada tahun 2021 yang disebabkan oleh berbagai faktor, dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mendasar untuk mencapai perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Pelanggaran sistematis terhadap keamanan, identitas, pengakuan, dan partisipasi oleh junta militer telah memperparah siklus konflik, penderitaan kemiskinan dan pangan di antara rakyat sipil Myanmar. Memenuhi kebutuhan dasar manusia ini merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi yang berkelanjutan di Myanmar
Kolaborasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan UNESCO dalam Program Man and The Biosphere untuk Pengembangan Ekowisata Risky Ayunda Rahmasari
Journal of Integrative International Relations Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Center for Integrative International Studies Laboratory, Faculty of Political and Social Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jiir.2023.8.2.75-91

Abstract

Kolaborasi antara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan UNESCO dalam Program Man and the Biosphere (MAB) memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata. Kerja sama ini bertujuan untuk menyelaraskan upaya konservasi dengan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan keahlian dan sumber daya, program ini berusaha menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. Melalui pendekatan partisipatif, program ini berupaya mendorong keterlibatan dan kepemilikan masyarakat, memastikan bahwa manfaat pariwisata didistribusikan secara adil di antara pemangku kepentingan lokal. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan konservasi biodiversitas tetapi juga mempromosikan praktik pariwisata yang bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan jaringan global UNESCO dan pengetahuan lokal otoritas taman, kolaborasi ini berpotensi untuk memperkuat dampak positif ekowisata sambil menjaga warisan alam dan budaya yang unik dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Analisis Promosi Keamanan Manusia oleh Kemlu RI: Studi Kasus Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB Karin Wahyu Cahyaningrum
Journal of Integrative International Relations Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Center for Integrative International Studies Laboratory, Faculty of Political and Social Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jiir.2023.8.2.92-97

Abstract

Artikel ini membahas peran dan upaya Kemlu RI dalam mempromosikan keamanan manusia selama masa keanggotaannya di Dewan HAM PBB. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Indonesia, Kemlu RI berperan aktif dalam berbagai forum internasional untuk mengadvokasi perlindungan dan pemajuan HAM. Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa isu-isu HAM menjadi bagian integral dari kebijakan dan program internasional, mencakup pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan keamanan global. Inisiatif yang dilakukan meliputi advokasi dalam pembangunan berkelanjutan, perlindungan kelompok rentan, peningkatan kapasitas nasional, serta dialog dan transparansi. Melalui diplomasi multilateral, Indonesia mendorong negara-negara lain untuk memperkuat komitmen mereka terhadap HAM dan mengakhiri perang serta konflik yang menyebabkan penderitaan individu. Artikel ini juga menyoroti pentingnya Dewan HAM PBB dalam mengatasi tantangan HAM terkini, dengan mendorong transparansi, dialog, dan introspeksi atas kinerja mereka. Hasil dari upaya-upaya ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berperan aktif dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan aman, tetapi juga menunjukkan dedikasi Indonesia terhadap HAM secara global. Dengan demikian, artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi Kemlu RI dalam mempromosikan keamanan manusia di panggung internasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 5