cover
Contact Name
Rizal Fathurrohman
Contact Email
epistemeresearchacademy@gmail.com
Phone
+62895428698488
Journal Mail Official
muhammadnaqib1974@gmail.com
Editorial Address
Jl. Lkr. Jatisawit No K4 Desa Balecatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Islamic Studies
ISSN : -     EISSN : 31233244     DOI : -
Eshraq: Journal of Islamic Studies mempublikasikan artikel hasil penelitian lapangan dan kajian konseptual tentang studi Islam dalam berbagai ekspresi budaya, sosial, dan intelektual. Jurnal ini bersifat interdisipliner dan mencakup kajian berbasis teks maupun lapangan. Cakupan kajian meliputi: Pendidikan Islam Filsafat dan pemikiran Islam Hukum Islam Sejarah dan peradaban Islam Sastra dan seni dalam tradisi Islam Teologi dan tasawuf Sosiologi dan antropologi Islam Kajian budaya dan masyarakat Muslim kontemporer Jurnal ini bertujuan menjadi ruang akademik untuk mempertemukan studi Islam dan humaniora secara kritis, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan masyarakat Muslim lokal maupun global.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2025): September" : 5 Documents clear
Negotiating Gender Justice in Islamic Religious Education: A Critical-Appreciative Study of Curriculum, Epistemology, and Pedagogical Discourse Iffah Khoiriyatul Muyassaroh
Eshraq: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 3 (2025): September
Publisher : Eshraq: Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study investigates the entrenchment of gender bias within the epistemological and curricular framework of Islamic Religious Education (IRE) in Indonesia. Utilizing a qualitative-conceptual method rooted in critical discourse analysis and maqasidi hermeneutics, the research reveals how patriarchal norms are embedded in textbooks, pedagogical practices, and interpretive traditions. Rather than opposing tradition, this study proposes a critical-appreciative framework that integrates Islamic ethical values such as justice (‘adl), compassion (rahmah), and trust (amanah) with transformative pedagogies. The findings indicate that literalist and androcentric tendencies in IRE curricula reinforce male-dominated religious authority and marginalize female voices. Through the negotiation of maqasid and contemporary social contexts, the study advocates for inclusive reform that reclaims women’s epistemic agency without resorting to ideological feminism. Pedagogical recommendations include reconfiguring curriculum content, empowering teachers with contextual hermeneutics, and institutionalizing reflective, dialogical learning models. Ultimately, this article contributes to envisioning an IRE curriculum that is both faithful to Islamic tradition and responsive to the ethical imperatives of gender justice
Keabsahan Pelaksanaan Sholat Jum’at di Venue Konser dalam Perspektif Fikih Antar Madzhab Nandika Rizki Fitrian Ramadhani; Muhammad Syaifulloh; Dhorva Endriana Fatimatuz Zuhriyah; Amalia Rahmah; Villa Rochani; Nadya Stepani; Nur Solikhatunnisa Azzahro; Dwi Ridha Rahmawati
Eshraq: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 3 (2025): September
Publisher : Eshraq: Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji keabsahan pelaksanaan sholat Jumat di lokasi non-masjid, khususnya di venue konser seperti ajang Pestapora 2025 di Jakarta. Fenomena ini menimbulkan perbedaan pendapat antara kalangan masyarakat dan ulama mengenai hukum sah tidaknya sholat Jumat di tempat hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (library research) dan analisis komparatif antar madzhab fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sholat Jumat tetap sah apabila memenuhi syarat-syarat fikih, seperti dilakukan pada waktu Zuhur, di wilayah pemukiman, berjamaah, serta didahului khutbah. Pandangan madzhab Syafi’i, Hanafi, dan Hanbali menunjukkan adanya kelonggaran hukum terkait lokasi pelaksanaan. Prinsip fiqih al-ashlu fil asy-yaa’ al-ibahah (segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan) serta konsep maslahah mursalah menjadi dasar kebolehan praktik tersebut. Oleh karena itu, sholat Jumat di venue konser dapat dianggap sah selama menjaga kesucian tempat, ketertiban ibadah, dan memenuhi ketentuan fikih yang berlaku  
Keabsahan Zakat Online dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif terhadap Pelaksanaan Zakat di Era Digital Musthofa Habibi; Ghazy Ulhaq; Intan Aini Salsabil; Hanif Atha Fallah; Nadiya Rana Kesuma; Silvia Auliarahma; Siti Nur Latifah; Meta Aghnia Rahma
Eshraq: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 3 (2025): September
Publisher : Eshraq: Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan pembayaran zakat secara online dalam perspektif hukum Islam serta menelaah konsep, kelebihan, dan tantangan pelaksanaannya di era digital. Kajian diawali dengan pemaparan tentang kedudukan zakat sebagai rukun Islam, syarat wajib dan syarat sah zakat, serta peran lembaga amil seperti BAZNAS dan LAZ dalam mengelola zakat secara profesional. Perkembangan teknologi mendorong hadirnya layanan zakat digital yang memungkinkan muzakki menunaikan kewajiban secara lebih praktis, sehingga diperlukan analisis hukum terhadap praktik ini. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum Islam dan pendekatan konseptual, didukung studi pustaka dan masukan diskusi kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat online dinilai sah menurut syariat selama memenuhi rukun dan syarat zakat, termasuk adanya niat, terpenuhinya nisab dan haul, serta sampainya harta kepada mustahik. Kaidah fiqh yang menyatakan bahwa sarana mengikuti hukum tujuan, serta prinsip bahwa muamalah pada dasarnya boleh selama tidak ada larangan, memperkuat kebolehan zakat digital. Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik turut memberikan legitimasi. Zakat online menawarkan kemudahan akses, transparansi, serta efisiensi, namun tetap memiliki risiko seperti keamanan data, literasi digital rendah, dan potensi salah sasaran. Secara keseluruhan, zakat digital merupakan inovasi yang sah dan relevan selama dikelola sesuai prinsip syariah
Rekonstruksi Hukum Fikih Kontemporer dalam Menyikapi Praktik Jual Beli Akun Media Sosial Novita Tsalits Rahmawati; Indri Mustikawati; Dea Syafa Fatimah; Laily Mazilatul Maghfiroh; Moch. Shochiful Achsan; Muhammad Fatkhurrohman; Nanda Ni’ami Royyan; Roubert Mafaza Taftazani
Eshraq: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 3 (2025): September
Publisher : Eshraq: Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan era digital telah menjadikan media sosial sebagai platform utama dalam interaksi, komunikasi, dan akses informasi. Seiring itu, praktik jual beli akun media sosial semakin marak karena akun dengan jumlah pengikut tinggi, interaksi signifikan, dan reputasi baik memiliki nilai ekonomi yang besar. Fenomena ini menimbulkan tantangan etis dan hukum, khususnya bagi umat Muslim yang ingin mematuhi prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka (library research) untuk menganalisis hukum dan etika jual beli akun media sosial dari perspektif fiqh kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik jual beli akun dapat diperbolehkan jika memenuhi syarat sah jual beli, seperti kepemilikan yang jelas, manfaat halal, kejelasan objek, serta tidak melanggar aturan platform. Namun, transaksi ini berpotensi menimbulkan risiko seperti pelanggaran privasi, penyebaran hoaks, fitnah, dan penyalahgunaan akun, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Solusi yang disarankan mencakup pembangunan akun secara mandiri, edukasi masyarakat, penguatan regulasi, dan panduan fatwa dari lembaga keagamaan agar penggunaan media sosial tetap produktif dan syar’i.  
Legitimasi Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Muhammad Fariz Ash Shiddiq Ibrahim Mamesah; Irfan Azkabillah Al-Musthofa; Lintang Nuraini; Urpha Rekyaningrum; Najwa Bilqis Khoiruna; Shinta Adilla; Shinta Nabila
Eshraq: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 3 (2025): September
Publisher : Eshraq: Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corruption remains a critical issue in Indonesia and is widely categorized as an extraordinary crime due to its extensive social, moral, and economic impact. This study examines the debate on the application of the death penalty for corruption by comparing Islamic law and Indonesia’s positive legal system. In Islamic law, scholars present diverse views. Some, such as Wahbah az-Zuhaili and Imam Muhib al-Thabari, allow capital punishment when corruption causes widespread harm and threatens public stability, based on the principle of preventing greater harm. Other scholars classify corruption under ta’zir, meaning that punishment is flexible and determined by the authority according to the level of damage caused. Meanwhile, Indonesia’s legal framework, through Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, provides space for the death penalty under specific conditions, although no court has ever enforced it. The study concludes that both legal systems acknowledge the severity of corruption, but the death penalty should only be considered in exceptional circumstances with strict regard to justice, public welfare, and human rights.

Page 1 of 1 | Total Record : 5