cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Riza Faishol
Contact Email
riezha09@gmail.com
Phone
+6282229749395
Journal Mail Official
alashlahjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi 68465 Telp. (0333) 845654
Location
Kab. banyuwangi,
Jawa timur
INDONESIA
AL-ASHLAH
Published by Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
ISSN : 28296788     EISSN : 28296346     DOI : https://doi.org/10.69552/alashlah
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus and Scope AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam is a double-blind peer-reviewed journal published by Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia. Focus AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam emphasizes the study of Islamic family law and Islamic law in Islamic countries in general and specifically in Indonesia by emphasizing the theories of Islamic family law and Islamic law and its practices in the Islamic worlds that developed in attendance through publications of articles and book reviews. Scope This Journal specializes in studying the theories and practices of Islamic family law and Islamic law in Islamic countries and is intended to express original researches and current issues. This journal welcomes the contributions of scholars from related fields warmly that consider the following general topics; Family Law Islamic Family Law Family Study Islamic Criminal Law Customary Law Sharia Economic Law Islamic Constitutional Law Islamic Comparative law Anthropological Law Sociological Law Marriage and Gender Issue History of Islamic Family Law and Islamic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
Ketaatan Masyarakat Islam Pedesaan Dalam Menjaga Lingkungan Dari Sampah Mahmud, M. Amir; Jannah, Iis
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 5 No. 01 (2026): January 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/98zhx897

Abstract

The indiscriminate disposal of waste in villages, particularly in Banyuwangi Regency, has become a crucial phenomenon. In addition to the increasing daily waste, the lack of sanitation facilities and the low literacy of the community regarding waste raise concerns. The impacts involve unpleasant odors, environmental pollution, unsightly views, and the potential spread of diseases. Numerous illegal dumping points along riverbanks pose a threat to rice field irrigation. Previous studies primarily focused on factors such as attitudes and education levels, neglecting the anthropological aspects of Islamic law. This research addresses this gap by examining the behavior of rural communities towards waste in Banyuwangi from the perspective of Islamic law anthropology. The study is significant as the indiscriminate disposal of waste persists among rural Islamic communities, despite existing Islamic laws requiring environmental protection. The qualitative research method, specifically explanatory case studies, was conducted in Sarimulyo Village in December 2023. The results indicate a lack of knowledge among the community regarding waste and Islamic law, along with a tendency for non-compliance with regulations.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Moh. Hadad Al Madani; Lukman Hakim; Abdul Aziz
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 5 No. 01 (2026): January 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/1s1t3834

Abstract

Pengasuhan anak merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak seperti merawat, mengasuh, memberi nafkah, memberi Pendidikan yang meliputi Pendidikan agama, ibadah, serta pembentukan akhlak yang baik. Karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua dalam pengasuhan dan akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi dari kewajiban tersebut. Di Desa Kedaleman ada orang tua yang belum memenuhi kewajiban dalam pengasuhan anak. Keluarga bapak T dan ibu P kurang memberikan pengawasan serta pengajaran kepada anak, yang menyebabkan anak tidak melanjutkan Pendidikan dan belum memberikan pengajaran agama dan ibadah kepada anak. Keluarga bapak W dan ibu S, mereka kurang melakukan pengawasan terhadap anaknya, dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak meniru perilaku tidak baik yang ada di lingkungan sekitarnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumupan data menggunakan Teknik wawancara, observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif. Hasil penelititan ini menunjukan bahwa pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak kurang berjalan dengan baik, Karena adanya problem yang dialami orang tua, seperti orang tua Perempuan sulit mendapatkan pekerjaan, karena Pendidikan yang masih tergolong rendah dan kurangnya pemahaman orang tua tentang pemahaman agama dan ibadah, orang tua kurang memberikan pengawasan dan pengajaran kepada anak, karena masih menganggap hal tersebut merupakan  mutlak tugas dari Lembaga Pendidikan. Maka kewajiban orang tua tersebut kurang berjalan dengan baik dan hak-hak anak dalam pengasuhan kurang terpenuhi.
Analisis Permohonan Dispensasi Kawin Dengan Latarbelakang Orang Tua Non Muslim Maswanto, Akhmad Rudi
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 5 No. 01 (2026): January 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/p093ts84

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua non-Muslim di Indonesia, dalam konteks hukum perkawinan dan perlindungan anak. Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pernikahan dilakukan di bawah usia minimum yang ditentukan oleh undang-undang, dengan persetujuan pengadilan. Fokus kajian ini adalah pada aspek hukum, sosial, dan kultural yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin dari keluarga non-Muslim, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, dengan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan Agama terkait permohonan dispensasi kawin dari pemohon non-Muslim, serta wawancara dengan aparat peradilan dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan tekanan sosial menjadi pendorong utama permohonan dispensasi kawin, sementara pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan perkara dispensasi kawin, termasuk penguatan peran konseling dan edukasi kepada orang tua serta calon mempelai.
Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Anak Lukmanul Hakim; Lukman Hakim; Aziz, Abdul
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 5 No. 01 (2026): January 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/tqrw0092

Abstract

Di dalam setiap keluarga pasti terdapat masalah. Masalah dalam keluarga seringkali diperparah oleh intervensi orang tua yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Studi ini bertujuan untuk memahami masalah intervensi orang tua yang bepengaruh kepada keharmonisan rumah tangga anak di dalam masyarakat. Intervensi orang tua juga sangat menarik untuk diteliti karena dapat dijadikan pengetahuan untuk masa depan dan dapat memahami cara-cara menghadapi pengaruh intervensi orang tua terhadap keharmonisan keluarga anak. Metode ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena mengenai keadaan objek alimiah, seperti meneliti tindakan dan sebagainya secara menyeluruh dengan cara deskripsi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yang berfokus pada gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Studi ini dilakukan di kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dapat mengungkap dampak pengaruh intervensi orang tua yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga anak, seperti isu ekonomi, yang masih belum menginginkan,  penampilan istri yang tidak layak, pendidikan anak yang kurang baik, serta masalah tempat tinggal yang masih satu rumah dengan orang tua. Dalam hukum Islam, keterlibatan orang tua diizinkan dan orang tua berperan sebagai mediator, bukan sepenuhnya mencampuri urusan keluarga anaknya. Pengaruh intervensi orang tua terhadap keharmonisan keluarga anak baik yang bersifat positif maupun negatif. Pada dasarnya, campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak merupakan bentuk kasih sayang yang tidak selalu bersumber dari niat buruk. Dalam Islam, peran orang tua terhadap anak diatur dalam norma-norma yang bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
DARI TEKS KE KEMASLAHATAN: MERUMUSKAN PARADIGMA PEMERINTAHAN ISLAM KONTEMPORER Khairun Musmar; Aggi Lestari; Asyiqa Jamil; Kurniati
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 6 No. 02 (2026): July, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/5ageh307

Abstract

Artikel ini mengkaji sejauh mana konsep maslahah dapat dijadikan paradigma normatif dan metodologis dalam tata kelola pemerintahan Islam kontemporer yang berhadapan dengan birokrasi modern, digitalisasi pelayanan publik, dan tuntutan keadilan sosial. Penelitian ini memosisikan diri sebagai kajian normatif-konseptual yang berupaya menjembatani idealitas maqasid al-syari’ah dengan kebutuhan teknis pemerintahan modern, melampaui studi terdahulu yang cenderung parsial pada aspek regulasi. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif berbasis studi kepustakaan terhadap literatur usul fikih, maqasid al-syari’ah, fiqh siyasah, serta temuan empiris mutakhir tentang kebijakan publik dan tata kelola digital, analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap dimensi normatif, metodologis, dan implikatif maslahah. Hasil kajian menunjukkan bahwa maslahah berfungsi sebagai fondasi legitimasi moral kebijakan, kerangka metodologis untuk menguji kebijakan berbasis data dan keberlanjutan, serta instrumen evaluatif terhadap keadilan, demokrasi, kepemimpinan, dan perlindungan hak warga di era pemerintahan digital, sehingga menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kompleksitas kontemporer sekaligus menghindari formalisme legal yang mengabaikan kemaslahatan substantif masyarakat luas.
PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN BANJAR TERHADAP KASUS TALAK 1000 SEKALIGUS DALAM KITAB FIKIH SUNNAH Muhammad Ananda Ilfansyah; Agnia Aldzia
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 6 No. 02 (2026): July, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/sfa42r91

Abstract

This research is motivated by the case of talak 1000 (a husband declaring divorce 1,000 times) which once occurred during the time of the Prophet Muhammad. Sayyid Sabiq, in Fiqh al-Sunnah Volume 2, mentions a case in which a man divorced his wife 1,000 times, and this was ruled as a triple divorce (talak tiga). The researcher also directly encountered a similar case of talak 1000. The practice of pronouncing 1,000 divorces outside the court raises legal issues, as there are differing scholarly opinions some maintain that repeated declarations count as a single divorce, while others uphold that they constitute three. Religious leaders in Banjar Regency express divergent views: some consider talak 1000 to amount to three divorces, while others believe it depends on the husband's intention at the time. The phenomenon of talak 1000 carries educational value for husbands but also creates legal confusion in society. This study aims to explore the perspectives of religious leaders in Banjar Regency regarding the case of talak 1000 as discussed in Fiqh al-Sunnah, and to examine the perceived positive and negative impacts of this practice according to their views. Penelitian ini dilatarbelakangi kasus talak 1000 yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah Jilid 2 menyebutkan kasus seseorang yang mentalak istrinya sebanyak 1000 kali, dan hal tersebut dihukumi sebagai talak tiga dan peneliti pernah menemukan langsung kasus serupa terkait talak 1000 tersebut. Praktik talak 1000 sekaligus di luar pengadilan menimbulkan persoalan hukum, karena terdapat pendapat bahwa talak berulang tetap dianggap sebagai satu talak. Dan tokoh agama Kabupaten Banjar menunjukkan adanya perbedaan pandangan: sebagian menghukumi talak 1000 sebagai tiga talak, sementara yang lain melihatnya tergantung pada niat suami saat menjatuhkannya. Talak 1000 dipandang memiliki nilai edukatif bagi suami, namun juga menimbulkan kebingungan hukum di masyarakat. Tujuan dalam penelitian artikel ini ialah, untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banjar Terhadap Kasus Talak 1000 sekaligus dalam kitab fikih sunnah, untuk mengetahui apa dampak positif dan negatif kasus Talak 1000 sekaligus dalam kitab fikih sunnah menurut pandangan tokoh agama Kabupaten Banjar.  

Page 5 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 02 (2026): July, 2026 Vol. 5 No. 01 (2026): January 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): July 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): (January 2025) Vol. 3 No. 2 (2024): (July 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): (January 2024) Vol. 2 No. 2 (2023): (July 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): (January 2023) Vol. 1 No. 2 (2022): (July 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): (January 2022)