cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
MOH. LU'AY KHOIRONI
Contact Email
jurnal.adhaper@gmail.com
Phone
+6281252568899
Journal Mail Official
jurnal.adhaper@gmail.com
Editorial Address
Jl. Progo No. 17 Bandung (Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran)
Location
,
INDONESIA
ADHAPER
Published by Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata
ISSN : 24429090     EISSN : 25799509     DOI : https://doi.org/10.36913/adhaper
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata focuses on publishing scientific articles based on research, conceptual studies, and critical analyses in the field of law, particularly Civil Procedure Law and Dispute Resolution. This journal aims to support the development of legal science and contribute to solving current legal issues in society, both in local, national, and international contexts, including: 1. Civil Procedure Law 2. Civil Procedure Law Development 3. Normative and Empirical Studies of Civil Procedure Law 4. Principles of Civil Procedure Law 5. Alternative Dispute Resolution 6. Court Decision (Civil Disputes) 7. Comparative Civil Procedure Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 02 (2024): Desember" : 5 Documents clear
OPTIMALISASI MEDIASI NON-LITIGASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BIDANG PERTANAHAN Maylesta, Nabil Rantisi
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 02 (2024): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i02.45

Abstract

Abstract Land disputes constitute one of the most complex forms of civil disputes, as they involve private law relations, state administrative authority, and broader social and economic interests. In Indonesian civil justice practice, the resolution of land disputes through litigation often requires a prolonged process, incurs high costs, and risks exacerbating conflicts between the parties. Consequently, non-litigation mediation has developed as a pre-adjudicative mechanism aimed at facilitating amicable settlement prior to judicial examination. This article examines the implementation of non-litigation mediation in the resolution of land disputes in Indonesia and compares it with land mediation practices in Germany. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and comparative law approaches. The findings indicate that Indonesia positions land mediation as an administrative instrument integrated with state authority to maintain orderly land administration, whereas Germany emphasizes mediation as a civil dispute resolution mechanism characterized by professional independence. This article argues that the optimization of land dispute mediation in Indonesia should be directed toward strengthening the quality and professionalism of the mediation process, while preserving the administrative role of the state in ensuring legal certainty and order in land administration. Keywords: mediation; land disputes; non-litigation dispute resolution; civil procedure law; comparative law   Abstrak Perlindungan hukum terhadap pembela HAM di Indonesia berada di titik yang mengkhawatirkan. Penelitian socio legal ini ini fokus terhadap kondisi objektif perlindungan hukum pembela HAM serta perlindungan hukum terhadap pembela HAM dalam perspektif teori tentang alasan penghapus pidana. Hasilnya, pembela HAM masih mengalami penangkapan, penembakan, dan penyiksaan dan masih ditemukan beberapa kebijakan hukum pidana yang justru berpotensi melanggar hak dan jaminan perlindungan hukum terhadap pembela HAM. Kedua, “the theory of lesser evils” dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pembela HAM. Sepanjang perbuatan pembela HAM itu untuk melaksanakan Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009, misalnya, maka pembela HAM dapat dipandang sedang “melaksanakan peraturan perundang-undangan” dan dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009, sehingga Pasal 50 KUHP dapat diterapkan sebagai alasan penghapus pidana. Ke depan, pedoman pemidanaan terhadap pembela HAM tatkala berhadapan dengan proses penyelesaian perkara pidana juga diperlukan sebagai perlindungan hukum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembela HAM, Alasan Penghapus Pidana
KEDUDUKAN ASAS LITIS FINIRI OPERTET DALAM HUKUM ACARA PERDATA UNTUK MENCAPAI KEADILAN Ghibran Alhamda, Ismetullah Maulana; Putri Aprianto, Diandra Anindya
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 02 (2024): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i02.58

Abstract

Abstract Review is an extraordinary legal remedy. However, regulations that limit the filing of PK to only one time and the imposition of very restrictive requirements for filing more than one time raise legal issues, particularly in the context of civil rights protection. Article 3 of the Civil Code explicitly states that there is no such thing as civil death, which means that a person's status as a legal subject, along with their civil rights and obligations, only ends with biological death. Analyzing the restrictions on PK in civil cases is reviewed from the principle of no civil death. The research method used is normative legal research with a legislative approach, through a review of legislation, court decisions, and relevant legal doctrines. Strict restrictions on PK emphasize legal certainty, thereby closing access to justice for those seeking to defend their civil rights. Therefore, the regulation of PK in civil cases should be placed proportionally by allowing more than one submission in extraordinary circumstances. Keywords: Review; Civil Procedure Law; Justice   Abstrak Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Namun, pengaturan yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali serta pemberlakuan syarat yang sangat restriktif untuk pengajuan lebih dari satu kali menimbulkan persoalan yuridis, khususnya dalam konteks perlindungan hak keperdataan. Pasal 3 KUHPerdata secara tegas menegaskan bahwa tidak dikenal adanya kematian perdata, yang berarti bahwa kedudukan seseorang sebagai subjek hukum beserta hak dan kewajiban keperdataannya hanya berakhir dengan kematian secara biologis. Menganalisis pembatasan upaya PK dalam perkara perdata ditinjau dari prinsip tidak adanya kematian perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. pembatasan PK secara kaku lebih menekankan kepastian hukum, sehingga menutup akses pencari keadilan untuk mempertahankan hak keperdataannya. Oleh karena itu, pengaturan PK dalam perkara perdata semestinya ditempatkan secara proporsional dengan membuka pengajuan lebih dari satu kali dalam keadaan luar biasa. Kata Kunci: Peninjauan Kembali; Hukum Acara Perdata; Keadilan
ASPEK HUKUM ACARA PERDATA DALAM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH hamidah
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 02 (2024): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i02.59

Abstract

Abstract The use of underground space is an alternative to overcome land limitations in urban areas. However, the regulation of rights to underground space has not been regulated, particularly in relation to its use as an object of collateral rights that are separate from rights to land above ground. Are rights to land in underground space included as criteria for collateral rights as objects of collateral? This legal research uses a normative legal research method, with a statute approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis of legal materials is carried out descriptively and analytically through a qualitative approach. The results of this legal research show that land rights in the underground space have the opportunity to be included as criteria for Mortgage Rights that are separate from land rights in the above-ground space, based on the provisions of Article 146 paragraph (1) and paragraph (4) of the Job Creation Law. However, the Land Law does not regulate land rights in underground spaces as separate objects of mortgage rights from land rights in above-ground spaces. Therefore, land rights in underground spaces can be used as separate objects of mortgage rights from land rights in above-ground spaces. Keywords: Land Rights, Subsoil Rights, and Encumbrances   Abstrak Penggunaan ruang bawah tanah merupakan alternatif dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan didaerah perkotaan. Namun, pengaturan hak atas ruang bawah tanah belum diatur khususnya terkait pemanfaatannya sebagai obyek Hak Tanggungan yang terpisah dari hak atas tanah pada ruang atas tanah. apakah hak atas tanah pada ruang bawah tanah masuk sebagai kriteria obyek Hak Tanggungan sebagai obyek jaminan. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Serta analisa bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian hukum ini, menunjukkan bahwa hak atas tanah pada ruang bawah tanah berpeluang bisa masuk sebagai kriteria obyek Hak Tanggungan yang terpisah dari hak atas tanah pada ruang atas tanah, berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4) UU Cipta Kerja. Namun, UUHT tidak mengatur hak atas tanah pada ruang bawah tanah sebagai obyek Hak Tanggungan yang terpisah dari hak atas tanah pada ruang atas tanah. Oleh karena itu, hak atas tanah pada ruang bawah tanah bisa dijadikan obyek jaminan Hak Tanggungan yang terpisah dari hak atas tanah pada ruang atas tanah. Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Ruang Bawah Tanah; Hak Tanggungan.
PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN KESEHATAN PENERIMA LAYANAN KESEHATAN PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA Ngura, Serlin Peda
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 02 (2024): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i02.60

Abstract

Abstract The uneven distribution of health facilities to fulfill the rights of patients in the Social Security Administration Agency for Health (BPJS Kesehatan) in several regions has led to potential disputes between patients and health service providers, causing discomfort and anxiety triggered by a lack of transparency and communication between hospitals and BPJS Kesehatan patients. This study aims to analyze hospital health system regulations for BPJS Kesehatan patients and evaluate whether these regulations are in line with the principle of fairness. This study uses a qualitative descriptive method, with data collection conducted through case studies. Data analysis involves identifying and evaluating the regulatory framework of the healthcare system and the principles of fairness that have not been fully implemented in hospital services for BPJS Kesehatan patients. This creates a high risk of disputes, where alternative dispute resolution is needed in these transactions. Keywords: Health Services, Hospitals, Dispute Resolution.   Abstrak Ketidakmerataan distribusi fasilitas kesehatan untuk memenuhi hak pasien di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di beberapa wilayah menyebabkan potensi sengketa antara pasien dengan penyedia pelayanan kesehatan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan yang dipicu kurangnya transparansi dan komunikasi antara rumah sakit dan pasien BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi sistem kesehatan rumah sakit bagi pasien BPJS Kesehatan dan mengevaluasi apakah regulasi tersebut sejalan dengan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus. Analisis data melibatkan identifikasi dan evaluasi kerangka regulasi sistem layanan kesehatan serta prinsip keadilan yang belum diterapkan secara maksimal dalam layanan rumah sakit bagi pasien BPJS Kesehatan. Sehingga rawan adanya sengketa dimana peran alternatif penyelasaian sengketa dibutuhkan dalam transaksi tersebut. Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, Penyelesaian Sengketa.
GUGATAN PERDATA PADA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PEDATA (Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat) Jazilah, Fina Ainun; Umam, choirul
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 02 (2024): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i02.73

Abstract

Abstract Defamation is a complex issue with social, psychological, and economic impacts. This study uses a legal-normative method with a comparative approach. This approach allows researchers to analyze and compare legal provisions and legal practices related to defamation in Indonesia and the United States. This study is descriptive in nature with a qualitative approach to analyze differences in legal regulations in Indonesia and the United States in order to provide recommendations for improving legal regulations on defamation based on the results of comparative analysis. In civil law, defamation is considered an unlawful act, and victims of defamation can claim compensation for immaterial and material losses suffered as a result of damage to their reputation. Defamation in Indonesia is regulated in both criminal and civil law. Meanwhile, the United States does not recognize criminal liability for defamation; in the US, it is more of a civil matter and must meet the standard of proof, by providing evidence of “actual malice” or malicious intent on the part of the accused. Keywords: defamation, unlawful acts, civil law   Abstrak Pencemaran nama baik menjadi masalah yang lebih kompleks, dengan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan hukum serta praktik hukum terkait pencemaran nama baik di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. untuk menganalisa perbedaan dalam pengaturan hukum di Indonesia dan Amerika Serikat guna memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi hukum pencemaran nama baik berdasarkan hasil analisis komparatif. Secara perdata pencemaran nama baik dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, korban pencemaran nama baik dapat menuntut ganti rugi atas kerugian immateriil maupun materiil yang diderita akibat rusaknya reputasi. Pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam segi hukum pidana dan perdata. Sedangkan, Amerika Serikat tidak dikenal pertanggungjawaban pidana untuk tindakan pencemaran nama baik, di AS lebih pada perdata dan harus memiliki standar pembuktian, dengan memberikan bukti adanya "actual malice" atau niat jahat dari pihak yang dituduh. Kata Kunci: pencemaran nama baik, perbuatan melawan hukum, hukum perdata

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 02 (2025): Desember Vol. 11 No. 01 (2025): Juni Vol. 10 No. 02 (2024): Desember Vol. 10 No. 01 (2024): Juni Vol. 9 No. 02 (2023): Desember Vol. 9 No. 01 (2023): Juni