cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Contact Email
dewaayudwimayasari@gmail.com
Phone
+6281236969203
Journal Mail Official
dewaayudwimayasari@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jl. Pulau Bali Nomor 1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030593     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kertha Desa diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0593.  Sejak tahun 2018 Jurnal Kertha Desa dikelola di bawah Unit Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Desa  dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Desa adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui  peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses   review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi,  baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Desa wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan   pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi  topik-topik sebagai berikut: Hukum Adat Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Acara; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 1 (2026)" : 5 Documents clear
PERAN LISENSI DALAM PERLINDUNGAN ATAS HAK CIPTA KARAKTER ANIMASI Ni Putu Fanny Mertyana; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan industri animasi membuat karakter animasi semakin sering dipakai dalam berbagai aktivitas komersial, sehingga perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perjanjian lisensi berperan sebagai mekanisme hukum yang memberi dasar penggunaan karakter animasi secara sah, sekaligus menganalisis akibat hukum bagi pihak yang memanfaatkan karakter animasi tanpa memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis melalui bahan hukum primer dan sekunder terkait pengaturan Hak Cipta dan lisensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lisensi tidak hanya dipahami sebagai bentuk izin pemanfaatan ciptaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang menjaga hak ekonomi pencipta dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam praktik komersialisasi karakter animasi. Penggunaan karakter animasi tanpa lisensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata dan pidana serta berpotensi merugikan pencipta secara moral maupun ekonomi. Selain itu, pendaftaran ciptaan tetap memiliki peran penting sebagai alat pembuktian ketika terjadi sengketa. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pelaku usaha lebih memperhatikan kewajiban lisensi sebelum menggunakan karakter animasi, serta perlunya penguatan edukasi dan pengawasan oleh pemerintah agar perlindungan hak ekonomi pencipta dapat berjalan lebih optimal. The development of the animation industry has led animated characters to be increasingly used in various commercial activities, making the protection of creators’ economic rights increasingly important to pay attention to. In this context, this study aims to explain the role of licensing agreements as a legal mechanism that provides a valid basis for the commercial use of animated characters, as well as to analyze the legal consequences for parties who use animated characters without obtaining a license from the creator or copyright holder. This research applies a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, examined through primary and secondary legal materials related to copyright regulation and licensing. The results of the study show that licensing is not only understood as permission to use a work, but also functions as a legal instrument that protects the creator’s economic rights and helps prevent violations in the commercialization of animated characters. The use of animated characters without a license is classified as a copyright infringement under Law Number 28 of 2014 on Copyright, which may result in civil and criminal liability and potentially cause both moral and economic losses to the creator. In addition, copyright registration still plays an important role as supporting evidence in the event of a dispute. Based on these findings, this study suggests that business actors should prioritize obtaining licenses before using animated characters, and that stronger legal education and government supervision are needed to ensure more optimal protection of creators’ economic rights.
ANALISIS HUKUM TERKAIT PEMBAJAKAN PRODUK FASHION DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UU DESAIN INDUSTRI Ni Kadek Ayu Stianingsih; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektivitas dan bentuk perlindungan hukum desain industri terkait pembajakan produk fashion menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Metode yang diterapkan pada penulisan jurnal ini yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 serta didukung oleh studi kepustakaan lainnya melalui buku, jurnal ilmiah dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap karya fashion sebagai bentuk ekspresi artistik memegang peranan krusial dalam menghindari serta kerugian bagi pencipta. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 yang mengatur pemberian hak ekslusif, namun efektivitasnya masi terbatas karena lemahnya penegakan, lambannya proses hukum, dan kurangnya edukasi bagi para pelaku usaha khususnya UMKM. Dinamika tren fashion yang cepat berubah juga membuat masa perlindungan tidak relevan. Untuk itu langkah-langkah yang dapat diambil sebagai upaya perlindungan hukum yakni tidak terjadinya pembajakan produk fashion terus menerus ialah melalui perlindungan hukum preventif yaitu melalui pendaftaran dan refresif melalui upaya hukum setelah pelanggaran terjadi. Dengan demikian diperlukan juga strategi seperti penyederhanaan prosedur pendaftara dan sinergi antar Lembaga guna menciptakan iklim bisnis yang adil dan melindungi inovasi di Indonesia. This study aims to determine and analyze the extent of effectiveness and form of legal protection of industrial designs related to piracy of fashion products according to Law Number 31 of 2000. The method applied in writing this journal is normative legal research with a statute approach by analyzing the provisions in Law No. 31 of 2000 and supported by other literature studies through books, scientific journals and other related regulations. Where this study found that legal protection of fashion products as an artistic expression has an important role in preventing piracy and losses for creators. Law No. 31 of 2000 provides a legal basis through exclusive rights, but its effectiveness is still limited due to weak enforcement, slow legal processes, and lack of education for business actors, especially MSMEs. The dynamics of rapidly changing fashion trends also make the protection period irrelevant. Therefore, what can be done as a form of legal protection to prevent continuous piracy of fashion products is through preventive legal protection, namely through registration and repressive through legal efforts after violations occur. Thus, strategies such as simplifying registration procedures and synergy between institutions are also needed to create a fair business climate and protect innovation in Indonesia.
PENERAPAN SANKSI TINDAKAN KEPADA PELAKU PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) PENGIDAP SADISME SEKSUAL Christy Natalie Destana Siregar; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemberlakuan sanksi kepada pelaku pengidap sadisme seksual dan pemberian tindakan kepada pelaku perkosaan dalam rumah tangga pengidap sadisme seksual. Sebagai penelitian hukum normatif, metode pendekatan perundang-undangan diandalkan penulis dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengacu pada pasal 44 KUHP yang tidak mengatur sadisme seksual sebagai alasan pemaaf karena tidak memenuhi unsur "jiwa yang cacat” dan "sakit karena penyakit tertentu". Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tidak mengkategorikan sadisme seksual sebagai gangguan jiwa maupun masalah kejiwaan meskipun PPDGJ telah mengkategorikannya sebagai salah satu gangguan jiwa. Sehingga belum ada pengaturan yang jelas bagaimana pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana pengidap sadisme seksual. Pengakuan terhadap kondisi pelaku sadisme seksual untuk mendapatkan penanganan yang baik harus diperhatikan dalam pelaksanaan pidananya. Reformasi dari single track system menjadi double track system menjadi jalan penegakan hukum yang lebih baik. Double track system atau sistem pemidanaan dua jalur mengatur pelaksanaan sanksi pidana dan tindakan secara bersamaan. Pemberian tindakan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku sadisme seksual dapat memiliki kondisi lebih baik dan menjalani rehabilitasi yang efektif dengan tujuan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana dan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat secara sehat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengakomodasi pemberian rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual, meski tidak secara spesifik menyebutkan tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga. Namun, keberadaan peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan pasal tersebut masih belum terwujud hingga saat ini. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur penerapan tindakan kepada pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga (marital rape) pengidap sadisme seksual untuk mencapai kepastian hukum. This study examines the application of sanctions to perpetrators of sexual sadism and the provision of action to perpetrators of domestic rape who suffer from sexual sadism. As a normative legal research, the author relies on the legislative approach method in this study. The results of the study refer to Article 44 of the Criminal Code which does not regulate sexual sadism as a reason for forgiveness because it does not fulfill the elements of "mental disability" and "sickness due to certain diseases". Law No. 18 of 2014 does not categorize sexual sadism as a mental disorder or mental problem even though PPDGJ has categorized it as a mental disorder. Therefore, there is no clear regulation on how to provide sanctions to perpetrators of criminal acts who suffer from sexual sadism. Recognition of the condition of perpetrators of sexual sadism to get good treatment must be considered in the implementation of the sentence. Reform from a single track system to a double track system is a better way to enforce the law. The double track system or two-track criminal system regulates the implementation of criminal sanctions and actions simultaneously. Provision of measures is necessary to ensure that perpetrators of sexual sadism can improve their condition and undergo effective rehabilitation, with the aim of reducing the risk of reoffending and helping them reintegrate into society in a healthy manner. Article 17 of Law Number 12 of 2022 accommodates the provision of rehabilitation for perpetrators of sexual violence, although it does not specifically mention domestic rape. However, implementing regulations to implement this article have not yet been realized. Therefore, regulations governing the application of measures to perpetrators of domestic rape (marital rape) who suffer from sexual sadism are needed to achieve legal certainty.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING I Gusti Ayu Agung Kaniaka Sari; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kerja dalam sistem outsourcing antara pekerja dan perusahaan penerima tenaga kerja (perusahaan outsourcing) dengan fokus pada keharusan penggunaan perjanjian kerja tertulis. Perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksananya. Dalam praktiknya, perjanjian kerja outsourcing umumnya berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ketika tenaga kerja tidak lagi dibutuhkan.  khususnya terkait hak atas upah lembur masih lemah dan rentan terhadap pelanggaran. Banyak pekerja tidak menerima kompensasi yang sesuai atas kerja lembur karena lemahnya pengawasan dan minimnya pemahaman hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan peningkatan edukasi hukum bagi para pekerja untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Dalam dua model outsourcing yang berlaku, disarankan agar hubungan kerja dituangkan dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) secara tertulis untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih kuat bagi tenaga kerja. This paper aims to identify the employment relationship in the outsourcing system between workers and the company receiving the labor (outsourcing company), focusing on the requirement to use a written employment agreement. Legal protection for outsourced workers is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and is further elaborated in its implementing regulations. In practice, outsourcing employment agreements generally take the form of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT), which facilitate companies in terminating employment (PHK) when the workforce is no longer needed. However, the rights to overtime pay, in particular, remain weak and vulnerable to violations. Many workers do not receive appropriate compensation for overtime work due to weak supervision and a lack of legal understanding. Therefore, strengthening the labor inspection system and increasing legal education for workers is needed to ensure their rights are fulfilled. In the two prevailing outsourcing models, it is recommended that the employment relationship be stipulated in a written Indefinite-Term Employment Agreement (PKWTT) to ensure stronger legal protection for workers.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI BAHAN PANGAN DI PASAR TRADISIONAL TIBUBENENG BADUNG BALI I Made Aditya Paramarta; Pande Yogantara S
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng, Kabupaten Badung, Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka, dengan fokus pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hukum konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan guna meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen serta meminimalisir terjadinya pelanggaran hak konsumen. This study aims to examine the implementation of consumer legal protection in food trading transactions at the Tibubeneng Traditional Market, Badung Regency, Bali. The research adopts an empirical legal research method with a normative-empirical approach, focusing on the gap between legal norms (das sollen) and their practical application (das sein). Data were collected through field observations and library research, emphasizing secondary data consisting of primary legal materials (statutory regulations), secondary legal materials (legal doctrines and scholarly works), and tertiary legal materials. Qualitative legal analysis was employed to assess the effectiveness of consumer protection mechanisms in practice. The findings reveal that the enforcement of consumer protection in food transactions at the traditional market remains suboptimal, primarily due to the limited awareness and legal understanding of business actors regarding consumer rights as stipulated in consumer protection legislation. Consequently, stronger governmental involvement through regulatory socialization, legal education, and supervisory mechanisms is required to ensure effective enforcement of consumer rights and to reduce potential violations in food trading practices.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025)