cover
Contact Name
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Contact Email
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Editorial Address
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : https://doi.org/KW.2026.v16.i1.p1
Core Subject : Social,
Jurnal Kertha Wicara adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi, baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Wicara wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 15 No. 5 (2025)" : 5 Documents clear
PENGATURAN HAK CIPTA SENI GENERATIF AI DI INDONESIA : PERSPEKTIF PERBANDINGANDENGAN UNI EROPA Ni Made Laksmita Suya Gayatri; Putu Aras Samsithawrati
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 5 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui pengaturan AI sebagai subjek hak cipta di Indonesia dan Uni Eropa dan perlindungan hukum terhadap data yang digunakan dalam pengolahan AI generative art. Penulisan artikel menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan,konsep,dan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta) dan Article 1 DIRECTIVE 2009/24/EC of The European Parliament And Of The Counci,AI tidak dapat bersatus sebagai subjek hak cipta. Selain itu perlindungan atas data masukan (database) yang dimanfaatkan dalam pembuatan suatu karya ciptaan AI memang belum diatur di Indonesia. Namun perlindungan atas data masukan (database) tersebut dapat merujuk pada Undang-Undang Uni Eropa tentang AI. Kata Kunci: AI generative art ,Regulasi,Perlindungan. ABSTRACT The purpose of this study is to find out the regulation of AI as a copyright subject in Indonesia and the European Union and the legal protection of data used in the processing of AI generative art. This study uses normative legal research methods with a legislative, conceptual, and comparative approach. The results of the study show that in both Indonesia and the European Union, AI cannot be a copyright subject. In addition, the protection of input data (database) used in the creation of an AI work has not been regulated in Indonesia. However, the protection of input data (database) can refer to the EU Law on AI. Key Words: AI generative art, Regulation, Protection.
PENGATURAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH MENGGUNAKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN SEBAGAI JAMINAN Ni Putu Dian Pratiwi; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 5 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami legalitas Surat Keputusan Pensiun (SK) sebagai agunan dan ketentuan yang mengatur pemberian pinjaman dengan menggunakan Surat Keputusan Pensiun (SK) sebagai agunan. Penelitian ini menggunakan teknik normatif, yaitu menganalisis norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan Pensiun (SK) dapat dijadikan agunan, namun Surat Keputusan Pensiun (SK) tetap berada di tangan pensiunan tanpa digadaikan atau mengalihkan hak pemberian kredit kepada nasabah. Hal ini secara tertulis dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Namun secara realita terdapat beberapa Bank yang memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai jaminan dalam pemberian kredit tanpa prosedur yang benar. Mengenai hal ini haruslah terdapat analisis terkait peraturan yang mengatur secara khusus kedudukan dan kepemilikan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai benda jaminan. Kata Kunci: Surat Keputusan (SK) Pensiun, Jaminan Kredit, Nasabah, Bank. ABSTRACT This study aims to ascertain and comprehend the legality of the Pension Decree (SK) as collateral and the regulations governing loan supply using the Pension Decree (SK) as collateral.  This study employs the normative technique, analysing a legal norm using both a statutory regulatory approach and a conceptual approach.  The findings of this study demonstrate that the Pension Decree (SK) may serve as collateral; nonetheless, the Pension Decree (SK) remains with the retiree without being pledged or transferring rights for credit provision to clients. This is explained in writing in Law Number 11 of 1969 concerning Employee Pensions and Employee Widow/Widower Pensions. However, in reality there are several banks that provide credit to customers by using a pension decree (SK) as collateral in granting credit without the correct procedure. Regarding this matter, there must be an analysis related to regulations that specifically regulate the position and ownership of pension decrees as collateral objects. Keywords: Pension Decree, Credit Guarantee, Customer, Bank.
URGENSI REGULASI DESAIN FASHION DI INDONESIA: FENOMENA KNOCK-OFFAKIBAT DAMPAK MICROTRENDS Ida Ayu Dhyanita Mahesvari; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 5 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena microtrend dalam industri fashion telah mendorong terjadinya fenomena knock-off, yaitu peniruan desain secara masif tanpa izin. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi perlindungan hukum desain fashion di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem di UK . Metode yang digunakan Adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan  perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan regulasi di Indonesia masih terbatas pada Undang-Undang Desain Industri dan Hak Cipta yang belum adaptif terhadap tren yang berkembang cepat. Proses pendaftaran yang Panjang, syarat kebaharuan absolut, serta ketiadaan proses perlindungan otomatis menimbulkan celah hukum bagi praktik knock-off. Sebaliknya, UK lebih responsif melalui Unregistered Design Right dan Supplementary Unregistered Design memberikan perlindungan otomatis hingga tiga tahun, sesuai karakteristik tren mode yang berumur pendek. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi perlindungan pada desain tak terdaftar, menyederhanakan prosedur, serta memperkuat kesadaran dan penegakan hukum. Kata Kunci: desain fashion, microtrend, knock-off, kekayaan intelektual. ABSTRACT The Microtrend phenomenon in the fashion industry has accelerated knock-off practices, such as unauthorized imitation of designs, particularly harming unregistered works. This study aims to analyze the urgency of legal protection for fashion designs in Indonesia and compare it with the UK system. The research applies a normative juridical method using statutory and comparative approaches. Research shows that Indonesia’s regulation is limited to the Industrial Design Law and Copyright Law, which are not fully adaptive to fast-changing trends. Lengthy registration processes, the requirement of absolute novelty, and the absence of automatic protection create loopholes for knock-off practices. In contrast, the UK provides a more responsive system through the Unregistered Design Right and Supplementary Unregistered Design, granting automatic protection for up to three years, which is suitable for short-lived fashion trends. Thus, Indonesia should reform its regulations by adopting unregistered protection, simplifying registration procedures, and strengthening awareness and enforcement. Key Words: fashion design, microtrend, knock-off, intellectual property.  
PERJANJIAN PRANIKAH DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PEMBAGIAN HARTA PADA PERKAWINAN Ni Putu Nadia Puspita Dewi; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 5 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini disusun  untuk mengeksplorasi pentingnyan perjanjian pranikah dalam memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta, perlindungan dan terhadap harta bawaan masing-masing pasangan. Perjanjian pranikah merupakan instrument hukum yang digunakan oleh calon pasangan suami istri untuk mengatur hak dan Tanggungjawab masing-masing pihak terhadap harta kekayaan baik sebelum, selama, maupun setelah perkawinan. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum Indonesia, perjanjian pranikah diakui secara sah berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya perjanjian pranikah memungkinkan pembagian dan pengelolaan harta secara adil, sekaligus meminimalkan konflik hukum di masa depan, baik karena perceraian maupun kematian salah satu pihak. Penulisan jurnal ini juga menunjukkan bahwa substansi perjanjian harus sesuai dengan prinsip hukum, kesusilaan, dan agama, serta memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. KatanKunci : Perjanjian Pranikah, Harta Perkawinan, Pembagian Harta, Kepastian Hukum. ABSTRACT This article was written to explore the importance of a prenuptial agreement in providing legal certainty regarding the division of assets, protection and the assets brought by each partner. A prenuptial agreement is a legal instrument used by prospective husband and wife to regulate the rights and responsibility of each party to assets before, during, and after marriage. The research method in writing this journal uses normative legal research, the approach uses a statutory regulatory approach. From an Indonesian legal perspective, prenuptial agreements are legally recognized based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The existence of a prenuptial agreement allows for the division and management of assets fairly, while minimizing legal conflicts in the future, either due to divorce or death of one of the parties. The writing of this journal also shows that the substance of the agreement must be in accordance with the principles of law, morality, and religion, and fulfill the elements of a valid agreement in order to have binding legal force. Key Words : Prenuptial Agreement, Marital Property, Division of Property, Legal Certainty.
PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM SEKTOR TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH) Sagung Chintya; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 5 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum investasi dalam sektor teknologi finansial (fintech) di Indonesia dan upaya pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengoptimalkan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor dan konsumen. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai peraturan yang ada, termasuk Peraturan OJK dan Rancangan Undang-Undang Fintech yang sedang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat langkah-langkah signifikan seperti penerapan regulatory sandbox dan peningkatan literasi keuangan, tantangan seperti keberadaan fintech ilegal dan perlindungan data pribadi masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem fintech yang aman dan inklusif. Dengan demikian, diharapkan perkembangan fintech dapat memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Kata Kunci: Investasi, Fintech, OJK, Pengaturan Hukum. ABSTRACT This study aims to analyze the legal framework for investment in the financial technology (fintech) sector in Indonesia and the efforts of the government and the Financial Services Authority (OJK) to optimize regulations to provide legal protection for investors and consumers. Using a normative legal approach, this research explores existing regulations, including OJK regulations and the draft Fintech Law currently under discussion. The findings indicate that despite significant steps such as the implementation of a regulatory sandbox and increased financial literacy, challenges such as the presence of illegal fintech operations and personal data protection still need to be addressed. This study recommends the need for more comprehensive regulations and collaboration among stakeholders to create a safe and inclusive fintech ecosystem. Thus, it is expected that the development of fintech can have a positive impact on financial inclusion in Indonesia. Keywords: Investment, Fintech, OJK, Legal Regulation.

Page 1 of 1 | Total Record : 5