cover
Contact Name
Faisal Hidayat
Contact Email
faisalhidayat72@gmail.com
Phone
+6285363466196
Journal Mail Official
admin@manarulilmi.org
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Uang: Journal of Fiscal and Monetary Studies
ISSN : "_"     EISSN : 31091237     DOI : https://doi.org/10.65128/uang
Uang: Journal of Fiscal and Monetary Studies is a peer-reviewed scholarly journal that provides a platform for high-quality research on fiscal and monetary economics with clear relevance for both national and global policy debates. The journal covers a broad range of topics including fiscal policy design and evaluation, public finance and taxation, fiscal sustainability and debt management, monetary policy and transmission mechanisms, inflation dynamics, exchange rates, financial intermediation and banking, macroprudential policy, financial stability, payment systems, and the interactions and coordination between fiscal and monetary authorities. With a global scope Uang seeks to publish rigorous original research articles, review papers, and policy-oriented case studies that advance academic literature and generate practical insights for policy making. The journal welcomes contributions from academics, researchers, and practitioners—including policymakers and professionals from public and private institutions—regardless of institutional affiliation or geographic location.
Articles 7 Documents
Konsep Kebijakan Moneter Prespektif Al - Marqizi Misbah Romadona Tanjung; Allans Prima Aulia; Amaliya Zahara
UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies Vol. 1 No. 1 (2025): June
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Monetary policy is an important instrument in maintaining the economic stability of a country. In Islamic economic thought, Al-Maqrizi made significant contributions related to monetary policy, particularly in analyzing inflation and its impact on the economy. Al-Maqrizi distinguished inflation into two types, namely natural inflation due to external factors such as natural disasters and inflation caused by human error, such as poor monetary policy, corruption, and circulation of low-quality money. He also emphasized the importance of using gold and silver-based currencies to maintain economic stability, and highlighted the negative impact of printing excessive amounts of money without the support of intrinsic value. This study uses a qualitative method with a literature study approach to analyze Al-Maqrizi's thoughts and their relevance to modern monetary policy. The results show that Al-Maqrizi's thoughts are still relevant in the current economic context, especially in understanding the factors that affect inflation and the importance of a stable and equitable monetary policy. Thus, this study provides new insights in evaluating monetary policy based on Islamic economic principles that are more oriented towards the welfare of society. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam pemikiran ekonomi Islam, Al-Maqrizi memberikan kontribusi signifikan terkait kebijakan moneter, khususnya dalam menganalisis inflasi dan dampaknya terhadap perekonomian. Al-Maqrizi membedakan inflasi menjadi dua jenis, yaitu inflasi alamiah akibat faktor eksternal seperti bencana alam dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti kebijakan moneter yang buruk, korupsi, serta peredaran uang berkualitas rendah. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan mata uang berbasis emas dan perak untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta menyoroti dampak negatif dari pencetakan uang dalam jumlah berlebihan tanpa dukungan nilai intrinsik. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis pemikiran Al-Maqrizi dan relevansinya terhadap kebijakan moneter modern.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Al-Maqrizi masih relevan dalam konteks ekonomi saat ini, terutama dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi serta pentingnya kebijakan moneter yang stabil dan berkeadilan. Dengan demikian, kajian ini memberikan wawasan baru dalam mengevaluasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip ekonomi Islam yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Optimalisasi Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Islam Salsabila Febriani; Annisa Lubis; Yogi Andika Novanto
UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies Vol. 1 No. 1 (2025): June
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji optimalisasi kebijakan fiskal Indonesia melalui peran pemerintah dalam mengakomodir sistem ekonomi Islam di Indonesia sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi Islam, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan terbatasnya akses terhadap layanan keuangan yang adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, menganalisis berbagai literatur dan dokumen kebijakan terkait ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah, pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, dan optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan wakaf. Namun, implementasi ekonomi Islam masih menghadapi tantangan signifikan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan masalah regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi Islam. Perspektif maqashid syariah juga menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan komprehensif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. This research examines the optimization of Indonesia's fiscal policy through the government's role in accommodating the Islamic economic system in Indonesia as an effort to realize community welfare based on sharia principles. Indonesia, with the world's largest Muslim population, has great potential in Islamic economic development, but is still faced with challenges such as poverty, economic inequality, and limited access to fair financial services. This study uses a qualitative approach to library study methods, analyzing various literature and policy documents related to Islamic economics. The research results show that the Indonesian government has taken strategic steps through the ratification of the Sharia Banking Act, the development of sharia microfinance institutions, and the optimization of the management of zakat, infaq, and waqf funds. However, the implementation of the Islamic economy still faces significant challenges, such as low Islamic financial literacy, limited competent human resources, and regulatory issues. This study concluded that synergy and collaboration between governments, sharia financial institutions, academics, and the public were the key to successful Islamic economic development. The perspective of sharia maqashid is also an important foundation in formulating economic policies aimed at realizing comprehensive and fair welfare for all Indonesian people
Konsep dan Teori Uang Menurut Ibnu Khaldun Yusuf Sodikhul Anwar; Febry Saputra; Muhammad Rais; Indika Juang Putra
UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies Vol. 1 No. 1 (2025): June
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ibnu Khaldun, seorang pemikir ekonomi Islam klasik, memiliki pandangan yang unik tentang konsep uang dalam masyarakat. Dalam karyanya, Muqaddimah, Ibnu Khaldun membahas tentang peran uang dalam perekonomian dan bagaimana uang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep uang menurut Ibnu Khaldun dan implikasinya terhadap perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun memandang uang sebagai alat tukar yang dapat memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, ia juga menekankan pentingnya stabilitas nilai uang dan menghindari inflasi. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang uang masih relevan hingga saat ini dan dapat menjadi acuan bagi pengembangan ekonomi Islam yang lebih baik. Ibn Khaldun, a classical Islamic economic thinker, has a unique perspective on the concept of money in society. In his work, Muqaddimah, Ibn Khaldun discusses the role of money in the economy and how it can affect economic stability. This study aims to analyze Ibn Khaldun's concept of money and its implications for the economy. The results show that Ibn Khaldun views money as a medium of exchange that can facilitate trade and increase economic efficiency. However, he also emphasizes the importance of maintaining the stability of money's value and avoiding inflation. Ibn Khaldun's thoughts on money remain relevant today and can serve as a reference for the development of better Islamic economics.
Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Kebijakan Fiskal di Indonesia Celfin Gun Pernanda; Rosi Aulia Rahmah; Nengsi Gusrienti; Wafiq Ufairah
UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies Vol. 1 No. 1 (2025): June
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article compares fiscal policies during the time of Prophet Muhammad with those in Indonesia to understand how fundamental principles in public finance management can be applied in different contexts. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data collection is conducted through library research, examining various secondary sources. The analysis results indicate that although implemented in different historical and structural contexts, both systems prioritize achieving social balance as their primary goal. The fiscal system during the Prophet’s era, guided by religious and ethical principles, utilized mechanisms such as zakat, infaq, and sadaqah to ensure fair wealth distribution. Meanwhile, modern fiscal policy in Indonesia relies on technical instruments such as taxation and government spending to address inequality and support inclusive economic development. Artikel ini mengomparasikan antara kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan kebijakan fiskal di Indonesia untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun diterapkan dalam konteks historis dan struktural yang berbeda, kedua sistem menempatkan pencapaian keseimbangan sosial sebagai tujuan utama. Sistem fiskal zaman Rasulullah, yang dipandu oleh prinsip-prinsip agama dan etika, menerapkan mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Sementara itu, kebijakan fiskal Indonesia modern mengandalkan instrumen teknis seperti pajak, belanja negara untuk mengatasi ketimpangan dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.
Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia Melalui Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Sindi Saputri; Husnil Qatimah; Revo Fernando; Rika Widianita
UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies Vol. 1 No. 1 (2025): June
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji efisiensi anggaran pemerintah Indonesia melalui penerapan prinsip ekonomi Islam. Dengan latar belakang perubahan sistem penganggaran dari tradisional ke berbasis kinerja, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif, menganalisis literatur terkait pengelolaan anggaran dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya mendukung efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Namun, tantangan seperti korupsi dan kurangnya koordinasi antar lembaga masih menghambat efektivitas implementasi. Penelitian ini merekomendasikan strategi yang lebih inklusif dan berbasis kinerja untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. This study examines the efficiency of the Indonesian government budget through the application of Islamic economic principles. Against the backdrop of the change in the budgeting system from traditional to performance-based, this study explores how Islamic economic principles such as transparency, fairness, and accountability can improve budget efficiency. The research method used is a literature review with a qualitative approach, analyzing literature related to budget management and Islamic economic principles. The results of the study indicate that the application of these principles not only supports budget efficiency but also increases accountability and public trust. However, challenges such as corruption and lack of coordination between institutions still hamper the effectiveness of implementation. This study recommends a more inclusive and performance-based strategy to achieve sustainable development goals.
Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid untuk Meningkatkan Pemasukkan Publik dan Kesejahteraan Umat Fir Daus; Mhd Zia Ulhak; Dina Lorenza Lorenza; Maulidi Muhammad
UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies Vol. 1 No. 1 (2025): June
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis model penghimpunan dan distribusi zakat di beberapa masjid di wilayah Taeh Bukik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa metode penghimpunan zakat masih bersifat tradisional dan belum mengadopsi inovasi modern dalam optimalisasi dana. Sosialisasi zakat masih dilakukan melalui pengeras suara di masjid, sedangkan mekanisme pembayaran zakat mengandalkan kesadaran individu tanpa sistem yang lebih terstruktur. Dalam aspek distribusi, zakat yang dihimpun oleh Masjid Mukhlisin, Masjid Nurul Huda, dan Masjid Al Hidayah terutama disalurkan kepada fakir miskin dan anak yatim di sekitar Nagari Taeh Bukik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa dana zakat yang terkumpul lebih banyak didistribusikan secara langsung tanpa strategi pemanfaatan jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan ekonomi. Masjid Al Hidayah yang mulai memanfaatkan zakat untuk membuka usaha kecil sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengelolaan zakat, seperti koperasi berbasis zakat dan program pelatihan keterampilan bagi mustahiq. Transparansi pengelolaan zakat juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan strategi yang lebih terstruktur dan inovatif, masjid dapat berperan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat.  This study analyzes the zakat collection and distribution models in several mosques in the Taeh Bukik region. The findings reveal that the zakat collection method is still traditional and has yet to adopt modern innovations for optimizing funds. Zakat socialization is still conducted through loudspeakers in the mosque, and the zakat payment mechanism relies on individual awareness without a more structured system. In terms of distribution, zakat collected by Masjid Mukhlisin, Masjid Nurul Huda, and Masjid Al Hidayah is primarily distributed to the poor and orphans in the Taeh Bukik village. The results of this study show that the zakat funds collected are mostly distributed directly, without a long-term utilization strategy focused on economic development. Masjid Al Hidayah has started utilizing zakat to open small businesses as a form of economic empowerment. Therefore, innovation in zakat management is needed, such as zakat-based cooperatives and skills training programs for the mustahik. Transparency in zakat management is also a critical factor in enhancing public trust. With a more structured and innovative strategy, mosques can play a role not only as places of worship but also as centers for the economic empowerment of the community.
Efficiency or Illusion? Reading the 2025 DIPA Block and TKD Reserve from the Perspective of Spending Review and Ibn Khaldun Miftahurrahmah
UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies Vol. 1 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65128/uang.v1i2.187

Abstract

Budget efficiency in 2025 has become a key term in Indonesia's fiscal governance as spending space narrows, while the need for public services and priority programs increases. However, efficiency is often debated: is it really spending better or just administrative cuts that risk suppressing productive spending and shifting the burden of adjustment to the regions? This study aims to analyze the design of the 2025 efficiency policy and its implications for spending composition and governance integrity, using a synthesis of the spending review framework and the perspective of Ibn Khaldun (mulk, adl, umran, taraf, fasad). The method used is qualitative with directed qualitative content analysis of policy documents and supporting documents on budgeting and supervision (Presidential Instruction 1/2025, operational provisions for adjustments, and summaries of related documents). The findings show that efficiency is designed as a front-loaded spending control regime through DIPA blocking at ministries/agencies and TKD reserves, with a focus on cutting bureaucratic transaction costs in the regions. This policy has the potential to improve spending discipline, but it also poses the risk of false efficiency if it is not accompanied by program evaluation, protection of basic services, transparency of criteria, and risk-based oversight that prevents wasteful substitution.

Page 1 of 1 | Total Record : 7