cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardi Putra Wirman
Contact Email
hardiputrawirman@uinbukittinggi.ac.id
Phone
+6281374931757
Journal Mail Official
hardiputrawirman@uinbukittinggi.ac.id
Editorial Address
Jl. Kanang Bawah No. 12, Bonjo Alam, Kelurahan Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia; Kode Pos 26134
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Published by Yayasan KIPS Sumbar
ISSN : 31099157     EISSN : 31099157     DOI : 10.65980
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
KIPS Journal is published by KIPS Institute as a forum for academics, researchers, and practitioners in the field of islamic, politic and social sciences (not implicitly) to disseminate their research results so that they can benefit stakeholders. All publications in KIPS Journal are open access, allowing articles to be freely available online without the need for a subscription. KIPS is a national journal in Indonesian and/or UN Official Languages (English and Arabic) with e-ISSN: 3109-9157, in the process of submitting, and the process of editing or reviewing is free of charge from the Author. KIPS is published periodically three times, namely; January-April, May-Augustus, September-December. KIPS has been indexed by Google Scholar, PKP Index, One Search, Base, ISJD, Garuda, Open Aire, Crossref, and Dimension. In addition, all accepted articles will be provided with a DOI. Published articles must follow the guidelines according to the KIPS Journal template
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Interaksi Politik Hukum dan Penegakkan Hukum dalam Konteks Pelanggaran HAM di Indonesia: Analisis Yuridis-Empiris Chandra Kirana; Nabila Inita Zahra; Arif Rahmatul Aidi
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v1i2.58

Abstract

Artikel ini mengkaji interaksi yang kompleks antara politik hukum dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Artikel ini menyelidiki bagaimana kerangka hukum hak asasi manusia berinteraksi dengan realitas politik, yang sering kali mengakibatkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menggunakan analisis legislatif dan observasi berbasis kasus untuk mengkaji mekanisme implementasi dan penegakan hukum hak asasi manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional dan menetapkan hukum nasional tentang hak asasi manusia, implementasinya sering kali dipengaruhi oleh kemauan politik dan kepentingan elit. Akibatnya, lembaga hukum sering kali kesulitan menegakkan keadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan aktor negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum yang lebih independen dan terintegrasi diperlukan untuk memastikan perwujudan penuh hak asasi manusia di Indonesia.
Paradigma Politik Hukum Islam dalam Konteks Negara Hukum Pancasila Embrizal; Alimah Aini
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v1i2.60

Abstract

Artikel ini membahas paradigma politik hukum Islam dalam konteks negara hukum Pancasila yang bersifat plural dan demokratis. Politik hukum Islam sebagai bagian dari dinamika legislasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka nilai syariat yang mengedepankan keadilan (al-‘adalah), kemaslahatan (al-mashlahah), dan tujuan-tujuan syariah (maqashid al-syari’ah). Sementara itu, negara hukum Pancasila menempatkan hukum sebagai panglima, sekaligus menjamin kebebasan beragama, keberagaman, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji titik temu dan potensi konflik antara prinsip-prinsip politik hukum Islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan pendekatan normatif-konseptual dan analisis terhadap berbagai regulasi dan kebijakan berbasis agama di Indonesia, ditemukan bahwa integrasi politik hukum Islam dalam sistem hukum nasional memungkinkan untuk dilakukan selama nilai-nilai Islam diaktualisasikan secara kontekstual, tidak diskriminatif, dan tetap dalam bingkai konstitusi. Artikel ini merekomendasikan perlunya pendekatan maqashid syariah yang progresif serta dialog inklusif antara aktor negara dan kelompok keagamaan dalam perumusan kebijakan hukum.
Analisis Pengelolaan Anggaran Pokok-pokok Pikiran (POKIR) Aanggota DPRD Kota Padang Osman Ayub Tahun 2020-2024 Fahigo Azpriwidio Pernanda; Aidinil Zetra; Dewi Anggraini
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v1i2.68

Abstract

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan salah satu hal menarik jika membahas DPRD dan anggaran. DPRD yang merupakan lembaga legislatif yang mengawasi tugaseksekutif memiliki alokasi anggaran didalam APBD berupa Pokok- Pokok Pikiran. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan Pokir DPRD Kota Padang OsmanAyub berdasarkan siklus anggaran dan prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo dan Mashun, Dkk, serta melihat dampak elektoral politik terhadap Osman Ayub Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Hasil penelitian ini adalah Osman Ayub selaku anggota DPRD Kota Padang telah melaksanakan siklus anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan, Osman Ayub melakukan perencanaan melakukan Reses untuk menyampaikan dan menyerap aspirasi dari konstituennya. Dan untuk pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran yang dimiliki langsung di eksekusi oleh pihak eksekutif atau pemerintah daerah melalui dinas terkait. Penerapan prinsip keuangan daerah peneliti melihat bahwa semua pokok-pokok pikiran Osman Ayub telah dilalui dengan SOP yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Selain itu hal menarik adalah kenaikan suara Osman Ayub pada Pemilu 2024 yang membuat Osman Ayub menjadi anggota DPRD ke-4 kalinya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan alokasi Pokok-Pokok Pikiran yang Osman Ayub miliki dikarenakan hal tersebut adalah praktek Pork Barrel Politics yang dimiliki oleh setiap DPRD yang direalisasikan oleh APBD.
Konflik Agraria Pt Laras Internusa Dengan Masyarakat Adat Kinali Di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat Dini Wayuka Zulmeida
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i1.19

Abstract

Konflik agraria merupakan konflik yang sering terjadi bahkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat akhir 2023, ada 2.939 konflik selama 2015-2023. Di Nagari Kinali konflik agraria yang saat ini terjadi antara PT Laras Internusa dengan Masyarakat Adat Kinali dimana masyarakat adat Kinali menuntut 20% hak lahan masyarakat sesuai undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukan konflik agraria yang menimpa PT Laras Internusa dengan Masyarakat Adat Kinali ini sudah terjadi kurang lebih selama 17 tahun. Pada konflik tersebut masyarakat adat Kinali menuntut 20% lahan hak masyarakat dari total keseluruhan lahan milik PT Laras Internusa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tuntutan masyarakat tersebut tidak direalisasikan oleh PT Laras Internusa hingga saat ini. Konflik PT Laras Internusa dengan Masyarakat Adat Kinali dianalisis dengan teori Dahrendorf (Konflik dan konsenseus).
Inovasi Pelayanan Publik Sistem Aplikasi Samagov Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Kota Samarinda Fresly; Letizia Dyastari
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i1.67

Abstract

Aplikasi Samagov atau Aplikasi Pemerintah Kota Samarinda merupakan inovasi dalam layanan online berbasis aplikasi yang merupakan produk kolaborasi antara Pemerintah Kota dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menguji inovasi layanan pada aplikasi Samagov serta untuk mengetahui kendala yang terjadi sejak implementasi inovasi ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik analisis data yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (2007). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aplikasi Samagov merupakan produk inovasi unggulan yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan telah berjalan efektif dan efisien serta memiliki keunggulan dalam memudahkan masyarakat untuk mencari, menerima, dan melaporkan informasi hanya dengan menggunakan satu aplikasi bernama Samagov. Aplikasi Samagov merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya yang bernama Samarinda Santer. Peneliti berharap Pemerintah Kota Samarinda akan terus meningkatkan fitur yang tersedia, menyediakan layanan aplikasi untuk semua jenis sistem perangkat dan mensosialisasikan pengenalan aplikasi ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Samarinda sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan manfaat yang diberikan melalui inovasi pada Aplikasi Samagov.
Kontradiksi Desentralisasi Fiskal dalam Penganggaran Pilkada 2024 di Sumatera Barat Jumiati
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v3i1.82

Abstract

This study examines the contradictions of fiscal decentralization in financing the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in West Sumatra. Since the enactment of Law No. 10/2016, Pilkada funding has been charged to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) through a grant mechanism from local governments to election management bodies. In practice, however, this scheme generates several problems, such as delays in signing the Regional Grant Agreement (NPHD), budget politicization by both executives and legislatures, and the potential for political corruption. In fact, most Pilkada funds originate from the General Allocation Fund (DAU) transferred by the central government. This research employs a qualitative method with a literature study approach to analyze the dynamics of fiscal policy and political budgeting. The findings reveal that financing Pilkada through APBD creates inefficiency, overlapping authority, and widens the space for local political bargaining. Therefore, this study recommends shifting Pilkada financing directly to the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) to enhance transparency, accountability, and fiscal efficiency.
Dampak Tata Kelola Digital Terhadap Keterlibatan Politik: Analisis Kuantitatif Terhadap Legitimasi Kelembagaan Di Sumatera Barat Aflah, Fajirul
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v3i1.99

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola digital terhadap keterlibatan politik warga di Sumatera Barat, dengan legitimasi institusional sebagai variabel mediasi. Desain survei yang digunakan adalah survei kuantitatif cross-sectional yang melibatkan 92 responden valid yang merupakan pengguna aktif layanan digital pemerintah di Kota Padang, yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert lima poin yang mengukur tiga konstruk utama dan dianalisis melalui Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan SmartPLS 4.0. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan politik (? = 0.312; p = 0.001) dan legitimasi institusional (? = 0.487; p = 0.000). Legitimasi institusional juga secara signifikan memprediksi keterlibatan politik (? = 0.398; p = 0.000) dan berfungsi sebagai mediator parsial yang signifikan dalam hubungan antara tata kelola digital dan keterlibatan politik (? = 0.194; p = 0.002). Model ini menyumbang 52,1% variasi dalam keterlibatan politik. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas tata kelola digital dalam mendorong keterlibatan politik sipil sangat bergantung pada kapasitasnya untuk membangun legitimasi kelembagaan yang kuat dan kredibel di mata masyarakat.
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pn Batusangkar Nomor 79/Pid.Sus/2019/Pn Bsk. Tentang Pemilu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Fauzi, Hamad; Rosman, Edi
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v3i1.108

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Kejahatan Pemilu yang sengaja dilakukan oleh salah satu warga di Nagari Atar, Kec. Padang Gantiang, Kab. Tanah Datar dengan sengaja memberikan hak suaranya lebih dari satu kali. Penelitian ini menggunakan metode normative metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.(library research) dan teknik analisis deskriptif-deduktif berdasarkan data primer berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, Al-Qur'an, dan hadis, serta data sekunder berupa literatur ilmiah terkait. Adapun dalam menganalisis data penulis juga melakukan Observasi dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan pertama,lahirnya putusan PN Batusangkar nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dan menunjukkan bahwa terdakwa secara sah terbukti memberikan suaranya lebih dari satu TPS/TPSLN. Kedua, dalam pandangan hukum pidana Islam, pelanggaran semacam ini tidak termasuk kategori hudud atau qishash, melainkan ta’zir sanksi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan penguasa atau hakim.
Anatomi Kontroversi “Board of Peace” : Tinjauan Multidimensi Terhadap Kebijakan Presiden Prabowo Fauzan Haviz
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i1.109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam menandatangani konsep Board of Peace melalui pendekatan multidisipliner yang meliputi aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, dan sejarah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur akademik, buku, artikel ilmiah, serta sumber analisis kebijakan yang relevan dengan praktik diplomasi dan tata kelola pemerintahan. Dari perspektif hukum, penandatanganan dokumen tersebut dipandang menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi kewenangan dan kesesuaian dengan prinsip hukum internasional serta tata kelola konstitusional. Dalam aspek politik, tindakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi persepsi publik dan hubungan diplomatik, terutama terkait dengan posisi Indonesia dalam menjaga netralitas dan stabilitas kawasan. Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian dapat berdampak pada kepercayaan investor, stabilitas pasar, serta hubungan ekonomi internasional. Secara historis, langkah tersebut juga dapat dibandingkan dengan praktik diplomasi Indonesia pada periode sebelumnya yang cenderung berhati-hati dalam menyikapi konflik internasional. Analisis multidimensi diperlukan untuk memahami secara komprehensif implikasi dari keputusan tersebut terhadap dinamika politik nasional dan posisi Indonesia dalam tatanan internasional.
Peran Pini Sepuh Dalam Menjaga Solidaritas Umat Beragama Di Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Nasir Akbar
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i1.20

Abstract

Penelitian di latarbelakangi adanya  fenomena unik di Jorong Purwajaya dimana terdapat perkumpulan tokoh masyarakat yang terhimpun dalam pini sepuh yang terdiri dari perwakilan masing-masing tokoh dari agama yang ada di purwajaya yaitu Islam Khatolik dan Protestan serta perwakilan dari tokoh adat dari masing-masing etnis yang ada di purwajaya yaitu Jawa, Minangkabau, dan Batak. Metode penelitian mengunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Lokasi penelitian  ini di Jorong Purwajaya, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian ini bahwa pini sepuh memilki peran vital dalam menjaga solidaritas umat beragama di Jorong Purwajaya, karena pini sepuh adalah orang yang dihormati dan didengar di tengah masyaarakat sehingga aturan dan kebijkan yang dibuat dapat berjalan dengan baik di tengah masyarakat. meskipun aga tiga agama yaitu: Islam, Khatolik dan Propestan dan tiga etnis yaitu Jawa, Minangkabau dan Batak tetapi masyarakat Purwajaya memilki rasa saling memiliki yang tinggi antar sesama.

Page 2 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2025): KIPS : Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial