Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.037

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ensiklopedia of Journal Menara Ilmu Jurnal Pembangunan Nagari Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Dewi Anggraini

FISIP Universitas Andalas

Author-ID : 3324132

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DERI ASTADAN ZOHIRIN SAYUTI PADA PILKADA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 Wahyuni Chairunisa; Indah Adi Putri; Dewi Anggraini
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 1 No 1 (2019): Edisi April
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Pada pemilihan Walikota Sawahlunto tahun 2018 pasangan Deri Asta dan Zohirin Sayuti unggul dalam perhitungan 16.367 suara atau 47,28 persen suara sah. Kekalahan Ali Yusuf di pemilihan Umum Walikota di Sawahlunto merupakan hal yang mengejutkan karena kandidat yang kemungkinan akan memenangkan pemilukada jikalau ia memiliki modal yang terbangun. Tetapi melihat modal yang dimiliki Deri Asta dan Zohirin Sayuti masih kurang dibandingkan dengan calon Petahana Ali Yusuf, maka rumusan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan modal sosial, ekonomi, dan politik dalam kemenangan Deri Asta dan Zohirin Sayuti pada pemilihan Walikota Sawahlunto tahun 2018? Penelitian ini menggunakan teori Modal Sosial, Modal Politik, Modal ekonomi milik Bourdieu dan Strategi politik milik Peter Schorder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil temuan Deri Asta dan Zohirin Sayuti melakukan pemanfaatan modal baik modal sosial, politik dan ekonomi. Diantaranya pengarahan suara karyawan tambang melalui jaringan pengusaha tambang yang ia miliki, Motor Trail Adventure, ikatan keluarga Pariaman dan Tanah Datar, Dukungan dan kampanye terselubung dari berbagai kelompok. Disamping itu partai membentuk tim sukses dan relawan yang berjumlah 600 orang. Dari sisi ekomoni berupa bantuan dana yang diberikan oleh jaringan pengusaha tambang, memberikan gaji kepada relawan.

ANALISIS FAKTOR PEMEKARAN NAGARI PERSIAPAN BATAHAN UTARA KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT Shahira Desiamanda; Tengku Rika Valentina; Dewi Anggraini
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 3 No 1 (2021): Edisi April
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Penelitian ini membahas faktor pemakaran Nagari Persiapan Batahan Utara. Proses pemekaran nagari dimulai sejak Tahun 2006 dan terealisasikan Tahun 2016 akibat kendala regulasi, penolakan dari walinagari, dan penetapan batas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi proses Nagari Persiapan Batahan Utara melakukan pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus intrinsik. Teori yang digunakan dari Fitria Fitrani, Bert Hofman, dan Kai Kaiser yaitu faktor sosial, ekonomi, dan politik. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor sosial, ekonomi, dan politik saling bersinergitas mendorong Nagari Persiapan Batahan Utara memekarkan diri. Nagari Persiapan Batahan Utara ingin mekar dilaterbelakangi oleh faktor sosial yaitu jasa layanan yang diterima tidak efektif akibat kualitas infrastruktur yang buruk terutama akses jalan hanya tanah sepanjang 7 km, ongkos perjalanan Rp.50.000, jumlah penduduk yang padat terdiri dari 2.598 jiwa, sarana-prasarana seperti komputer dan leptop hanya 7 buah dengan kualitas internet tidak mendukung. Faktor ekonomi yaitu jumlah dana desa yang diterima hanya Rp. 1.131.517,744.00 dialokasikan terhadap 26 jorong, pendapatan asli nagari (PAN) kosong mengakibatkan Nagari Persiapan Batahan Utara hanya mendapatkan 3 kali bantuan pembangunan yaitu jalan beton, bangunan taman kanak-kanak, dan bronjong sungai. Faktor politik ide pemekaran diprakarsai oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

PELATIHAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG Dewi Anggraini; Wewen Kusumi Rahayu; Syaifuddin Islami
Jurnal Pengabdian Warta Andalas Vol 25 No 2 (2018): Warta Pengabdian Andalas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kegiatan pertambangan emas di Nagari Koto Tuo telah berlangsung lama dengan segalaperkembangan kegiatan pertambangannya. Kegiatan pertambangan emas di Nagari Koto Tuomenimbulkan dampak positif dan negative. Dampak positif misalnya meningkatnyapereknomian masyarakat yang berimbas pada meningkatnya ksejahteraan masyarakat danmeningkatnya pendidikan generasi muda. Akan tetapi dampak negatifnya juga bnyakdiantaranya, kerusakan lingkungan yang sangat massif, kehidupan masyarakat menjadikonsumtif, konflik ditengah-tengah masyarakat bahkan yang sangat pentin adalah semakinmenipisnya lahan pertanian produktif masyarakat. Dari 114 Ha luas lahan pertanian sebanyak± 85 ha sudah berubah menjadi lahan tambang. Sementara hampir 80 % mata pencaharianmasyarakat Nagari Koto Tuo adalah dari sector pertanian, dan 4 tahun terakhir ini beralihprofesi menjadi penambang emas sebanyak 70 %. Dalam 2 (dua) tahun terakhirini kandunganemas yang terdapat di Nagari Koto Tuo semakin sedikit, sementara lahan pertanian banyak yangtelah berubah menjadi lahan tambang dan setelah emasnya habis tiak dilakukan reklamasi danupaya konservasi lahan, sehingga lahan tambang tersebut dibiarkan begitu saja menjadi lahantidur dan tidak diurus dengan baik, sehingga kondisi ini tentu saja akan berdampak pada tingkatperekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan sebuah upaya„pemaksaan‟ bagi masyarakat pemilik lahan untuk mellakukan reklamasi dan konservasi lahanbekas tambang menjadi lahan produktif yang pengaturannya diperlukan melalui peraturan legalformal berbentuk Peraturan Nagari tentang Reklamasi Bekas Lahan Tambang.

PELATIHAN PENGUATAN ORGANISASI LOKAL MASYARAKAT DI KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN PAUH KOTA PADANG Asrinaldi Asrinaldi; Bakaruddin Rosyidi; Sri Zul Chairiyah; Aidinil Zetra; T. Rika Valentina; Indah Adi Putri; Tamrin Tamrin; Sadri Sadri; Zulfadli Zulfadli; Dewi Anggraini
Jurnal Pengabdian Warta Andalas Vol 25 No 4 (2018): Warta Pengabdian Andalas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim Dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas yang dilaksanakan pada 10 November 2018, bertempat diKelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Padang, fokus kepada penguatan organisasi lokalmasyarakat. Tujuannya, agar organisasi yang dijalankan oleh masyarakat dapat berkembangsekaligus sebagai sarana masyarakat berlatih menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Pelatihanini mendapatkan sambutan yang baik oleh masyarakat dimana dari 25 peserta yang diundanguntuk mengikuti pelatihan ini yang hadir ada sebanyak 30 orang. Peserta sendiri terdiri daribeberapa utusan masyarakat yang aktif dalam organisasi seperti PKK, Karang Taruna, sertaketua RT/RW. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini yaitu metode Pendidikan OrangDewasa (Andragogi) yang mengajak peserta untuk terlibat aktif dalam pelatihan ini. Adapunhasil dari pengabdian ini (1) Masyarakat memiliki pemahaman dasar tentang pentingnya terlibatberorganisasi; (2) Masyarakat tahu bahwa organisasi menjadi wadah pendidikan politik untukpenguatan demokrasi di aras lokal; (3) Masyarakat paham bahwa lewat organisasi mereka dapatmempengaruhi kebijakan.

PENGEMBANGAN LAYANAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 Dewi Anggraini; Syaifuddin Islami
Ensiklopedia of Journal Vol 3, No 3 (2021): Vol 3 No 3 Edisi 2 April 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan E-government adalah manifestasi keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi. Secara garis besar e-government bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat menerapkan e-governament dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebelum pandemic Covid-19 pelaksanaan e-government di Sumatera Barat sudah berada pada proses pemantapan. Pada masa pandemi Covid-19, layanan e-governament seharusnya dioptimalkan dengan memastikan sudah berada pada tahap pemanfaatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan respon dan kendala Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan layanan e-government pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian secara kualitatif dengan studi kasus, pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa respon yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sumbar dalam pengembangan layanan e- governament masa pandemi covid 19, yaitu : dengan mengeluarkan Perda No. 6 Tahun 2020 tentang AKB, adanya program OnSmart berbasis android, program Command Center, Aplikasi Surek, Abon Sumbar, Aplikasi e-SPJ Online, Silahar, Aplikasi Sipelada, iSumbar Mambaco. Beberapa kendala dalam pengembangan layanan e government adalah minimnya pembangunan infrastruktur IT, rendahnya kualitas SDM pengoperasian IT, rendahnya anggaran pengembangan IT serta belum maksimalnya integrasi sistem antar OPDKata kunci : pengembangan, layanan, e-government

Penerapan Good Mining Practice Pada Aktivitas Pertambangan Emas Di Sumatera Barat Dewi Anggraini; Syaifuddin Islami
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 2 (2023): Vol 17 No. 02 JULI 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i2.4580

Penerapan Good Mining Practice (GMP) merupakan salah satu syarat dalam pemberian Izin Usaha Produksi (IUP) baik kepada perusahaan maupun kepada perseorangan dalam aktivitas pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) di Indonesia, sebagaimana di atur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) merupakan perusahaan pertambangan yang telah memperoleh IUP OP melalui Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 544/274/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam, dengan masa berlaku 2 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2036 dengan wilayah operasional seluas 2.408 Ha yang berada di Jorong Sungai Beremas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman, akan tetapi IUP tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Nagari Simpang Tonang karena 974 Ha wilayah IUP nya berada di Nagari Simpang Tonang. Penolakan tersebut berujung terjadinya konflik dan bentrokan antara masyarakat dengan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan good mining practice dengan fenomena konflik pada pertambangan emas PT. IJM dengan masyarakat Simpang Tonang. Metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Pemilihan informan dengan purposive sampling, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) sebagai salah satu perusahaan pertambangan emas yang telah memperoleh sertifikat Clear and Clean (CnC) untuk saat ini belum bisa secara menyeluruh memenuhi syarat-syarat penerapan GMP, karena tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PT. IJM masih pada tahapan persiapan/konstruksi. Sementara GMP akan terlihat pelaksanaanya secara menyeluruh jika telah memasuki tahapan penambangan/ekploitasi, kondisi ini juga diperparah dengan adanya penolakan masyarakat terhadap keberadaan PT. IJM di Nagari Simpang Tonang Kata Kunci : pertambangan, good mining practice, konflik

FROM FORMALIZATION OF SHARIA TO ISLAMIC CONSERVATISM: THE POST REFORM OF ISLAMIC MOVEMENT PHENOMENA IN WEST SUMATERA Zulfadli Zulfadli; Dewi Anggraini; Mhd Fajri
Al-A'raf : Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat Vol. 17 No. 1 (2020)
Publisher : UIN Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/ajpif.v17i1.2289

This study tries to explain the phenomenon of strengthening of the Islamic conservatism movement, in post Reform of the West Sumatera political context. Soon after the enforcement of the Regional Autonomy Law, various Islamic movements in West Sumatra have massively emerged with various models and issues of the movement. Based on a qualitative approach, wherein the data is collected through in-depth interviews, observations and documentation related to various activities of the Islamic movement in West Sumatra, the results f this show that there has been shifting pattern of its movements; from initially oriented towards the efforts to formalize Islamic sharia, towards Islamic conservatism. The movements, where it's based on religion or custom, which previously were more oriented towards the enforcement of Islamic Sharia legal-formally, later tends to become more socio-cultural movement oriented towards strengthening political identity.

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi matera Barat dalam Pengelolaan Urusan Lingkungan Hidup Azzahra, Nadiva Salsabilla; Anggraini, Dewi; Zetra, Aidinil
Jurnal Pembangunan Nagari Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Badan Penelitian and Pengembangan (Balitbang), Padang, West Sumatra, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30559/jpn.v10i1.518

Decentralization implementation of environmental management in West Sumatra has not yet shown the role of local government in the framework of checks and balances. The urgency of environmental management issue listed in the West Sumatra Regional Government's Flagship Program requires supervision by Regional People's Representative Council (DPRD) through program formation, program budgeting, and program implementation on three supporting programs; Waste Management Program, Hazardous Waste Control Program, and The Environmental Education, Training and Counseling Program for the Community. This research uses qualitative method with case study approach, and uses Jimly Asshiddiqie's Five Aspects of Supervision in Legislative Power. The result shows that supervisory function in the management of environmental affairs is overall going well. However, the early stages of supervision; consideration of programs determination and budgeting are not so significant. Environmental Education, Training and Counseling Program for the Community is politically less optimal than the supervision of the Waste Management Program and the Hazardous and Toxic Waste Control Program. This is because DPRD is focusing more on entrusting ‘pokir’ in these programs.

Co-Authors Asrinaldi Asrinaldi Azzahra, Nadiva Salsabilla Bakaruddin Rosyidi Islami, Syaifuddin Mhd Fajri Putri, Indah Adi Sadri Sadri Shahira Desiamanda Sri Zul Chairiyah Tamrin Tamrin Tengku Rika Valentina Wahyuni Chairunisa Wewen Kusumi Rahayu Zetra, Aidinil Zetra, Aidinil Zulfadli Zulfadli

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search