cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardi Putra Wirman
Contact Email
hardiputrawirman@uinbukittinggi.ac.id
Phone
+6281374931757
Journal Mail Official
hardiputrawirman@uinbukittinggi.ac.id
Editorial Address
Jl. Kanang Bawah No. 12, Bonjo Alam, Kelurahan Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia; Kode Pos 26134
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Published by Yayasan KIPS Sumbar
ISSN : 31099157     EISSN : 31099157     DOI : 10.65980
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
KIPS Journal is published by KIPS Institute as a forum for academics, researchers, and practitioners in the field of islamic, politic and social sciences (not implicitly) to disseminate their research results so that they can benefit stakeholders. All publications in KIPS Journal are open access, allowing articles to be freely available online without the need for a subscription. KIPS is a national journal in Indonesian and/or UN Official Languages (English and Arabic) with e-ISSN: 3109-9157, in the process of submitting, and the process of editing or reviewing is free of charge from the Author. KIPS is published periodically three times, namely; January-April, May-Augustus, September-December. KIPS has been indexed by Google Scholar, PKP Index, One Search, Base, ISJD, Garuda, Open Aire, Crossref, and Dimension. In addition, all accepted articles will be provided with a DOI. Published articles must follow the guidelines according to the KIPS Journal template
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 13 Documents
 1   2 
Hermeneutika Heidegger Dasein: Faktisitas, Understanding Dan Kejatuhan Sera Irvan Sapriadi
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2025): KIPS : Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Martin Heidegger memandang filsafat sebagai interpretasi tersendiri, membentuk hubungan eksplosif antara filsafat sebagai hermeneutika dan karya Hermes; Hermeneuein menyingkapkan sesuatu yang menyampaikan suatu pesan, beberapa lamanya apa yang dipertanggungjawabkan itu dapat menjadi sebuah pesan. Heidegger memindahkan gagasan Hermeneutika dari bidang epistemologi ke bidang strategis ontologis. Hermeneutika bukanlah suatu pendekatan untuk mengetahui, melainkan suatu pendekatan terhadap keberadaan. Heidegger memandang penting untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pemikiran bekerja menjadi teks melalui Hermeneutika. Artikel ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menyelidiki isi utama dari hermeneutika Faktisitas Martin Heidegger di dalam karyanya sendiri dan juga sumber lain yang membahas tentang pemikiran hermeneutika Martin Heidegger. Dalam menjelaskan hermeneutika nya, Heidegger membagi menjadi 4 teori besar yaitu keterlemparan, teori pemahaman, teori rahasia ontologis eksistensialis dan teori tentang waktu. Heidegger menyatakan keterlemparan yang bermakna bahwa setiap pemikiran itu tidak pernah suci melainkan pasti telah dipengaruhi oleh lingkungannya baik sosial, politik, budaya dan sebagainya. Selanjutnya Heidegger menjelaskan tentang pemahaman dimana seorang interpreter harus memahami lingkup pemikiran yang dipahami nya. Lalu berikutnya Heidegger berusaha menjelaskan bahwa setiap pemikiran memiliki relasi dengan pemikiran sebelumnya. Terakhir Heidegger menyampaikan bahwa segala sesuatu yang telah dijalani haruslah memiliki tujuan akhir.
Hermeneutik Schleiermacher: Eksplorasi Dimensi Gramatikal dan Psikologis dalam Penafsiran Teks Al-Qur’an Ihsyan Wahyudi
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2025): KIPS : Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research discusses how to study the interpretation of the Al-Qur'an text in Schleiermacher's thinking with a focus on grammatical and psychological interpretation in discussing the interpretation of the Al-Qur'an text. The aim of this research is to discuss the focal point of the grammatical and psychological aspects of the interpretation of the Koran from Schleiermacher's perspective. The method used in this research is a qualitative method (library research) by collecting various literature from Schleiermacher's hermeneutical thought. The result of this research is Schleiermacher's Hermeneutics, which is an approach to textual interpretation introduced by Friedrich Schleiermacher in the 19th century. In the context of interpretation in the text of the Koran, Schleiermacher's hermeneutics explores grammatical and psychological dimensions to understand the meaning and message contained in the holy text. This approach plays an important role in understanding the linguistic and psychological context that involves the author and reader in the interpretive process. Through this approach, Schleiermacher's hermeneutics contributes to embracing the complexity of the Qur'an and opens up space for deeper and contextual interpretation.
Implementasi Perwako Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Masyarakat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah Laila Rahmi
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2025): KIPS : Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problems in the management of public service complaints have become an open secret among the public, one of which is the slow follow-up from the government in handling complaints filed by the public. In addition, along with the changing times, the environment has become a dynamic society and indirectly requires the government to innovate. the purpose of this study is to determine the extent of the implementation of Perwako Bukittinggi Number 12 of 2022 concerning the Mechanism for Managing Electronic Public Service Complaints and how from the point of view of Siyasah Tanfidziyah towards the implementation of public service policies in Bukittinggi City. The research method uses Field Research with a qualitative approach and the number of informants is 7 people. Techniques and data collection are done through observation, interviews, and documentation. To determine the success rate of policy implementation, researchers used the implementation theory put forward by George C Edward III. The results showed that 1) the level of communication needs to be improved because if through digital media it does not reach all circles of Bukittinggi City society 2) the resource aspect in terms of facilities has been fulfilled but in terms of human resources it has not run optimally because there is no time limit in the handling process making government officials delay action on incoming reports 3) for disposition, it has gone well 4) aspects of the bureaucratic structure, the Communication and Information Office has implemented the applicable SOP. Then in the view of Siyasah Tanfidziyah it is still not running effectively because there are still articles in the Perwako that have not been implemented. Policy implementation has not been carried out optimally because seen from the resource indicator, in the process there are still reports that have not been processed by government officials. Then on the communication indicator, Diskominfo moved too quickly to digital media without taking into account the number of people who follow Diskominfo's social media accounts.
Peran Tokoh Agama Islam dalam Penanggulangan Covid-19 di Kota Bukittinggi Fitrah Qalbina Syahril; Silfia Hanani
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v1i2.10

Abstract

Pandemi Covid-19 membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik keagamaan masyarakat. Di Kota Bukittinggi, peran tokoh agama Islam menjadi penting dalam memberikan edukasi, sosialisasi, dan dukungan moral kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran tokoh agama Islam dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tokoh agama Islam yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama Islam berperan dalam menyampaikan ceramah edukatif melalui media sosial, mengeluarkan fatwa dan maklumat terkait pelaksanaan ibadah selama pandemi, serta terlibat dalam Gugus Tugas Covid-19 Kota Bukittinggi. Peran mereka sebagai motivator dan fasilitator turut membantu masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan tanpa mengabaikan kewajiban beribadah. Kesimpulannya, peran tokoh agama Islam sangat signifikan dalam membimbing masyarakat untuk tetap patuh terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.
Peran Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Di Tinjau Dari Siyasah Tanfidziyah (Studi di Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat) Istiah Fuad
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2025): KIPS : Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan undang-undang di atas, BAMUS adalah komponen dari penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga BAMUS memiliki wewenang Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan jelas. Dari sudut pandang hukum Islam, umat diperintahkan untuk taat kepada aturan, terutama yang diberikan Menurut Surat An-Nisa ayat 59 Al-Qur'an, Allah, Rasul, dan Ulil Amri adalah pemegang kekuasaan. Tiga pedoman penting yang termuat dalam ayat ini: mengikuti Allah dan pesan-Nya, tunduk kepada penguasa (Ulil Amri), dan mengembalikan perselisihan kepada Allah dan pesan-Nya. Oleh karena itu, taat kepada pemerintah adalah perintah Allah, dan BAMUS sebagai bagian dari aturan pemerintah harus ditaati.
Peran Partai Pks, Gerindra, Dan Nasdem Dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah Sucirahmadani Sucirahmadani
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2025): KIPS : Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul skripsi ini adalah “Peran Partai Politik Kabupaten Agam dalam Pendidikan Politik bagi Perempuan Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi pada Partai PKS, Partai Gerindra, Partai Nasdem)”. Skripsi ini disusun oleh Sucirahmadani, NIM. 1320007, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 1445 H / 2024 M. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran partai politik di Kabupaten Agam dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan agar perempuan dapat berpartisipasi secara aktif di dunia politik. Kenyataannya perempuan–perempuan khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Agam masih banyak yang kurang kesadarannya mengenai pentingnya mengenal politik dan sistem politik. Dan masih banyak perempuan yang ikut caleg yang didaftarkan oleh partai hanya untuk memenuhi kuota perempuan saja atau bisa disebut kader instan. Partai politik mempunyai tanggung jawab dan peran dalam memberikan pendidikan politik. Maka dari itu perlu diketahui apakah partai politik telah melaksanakan tanggung jawab dan perannya secara optimal dalam memberikan pendidikan politik perempuan, serta apa pandangan Siyasah Dusturiyah tentang partai politik terhadap pendidikan politik perempuan dan keterlibatan perempuan dalam politik. Penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti penulis mengumpulkan data lapangan di Kabupaten Agam. Pengumpulan data melalui pengamatan dan catatan tentang keadaan subjek. Peneliti melakukan wawancara secara langsung ke Kantor DPC PKS, Gerindra, dan Nasdem di Kabupaten Agam dan wawancara langsung kebeberapa masyarakat. Penelitian yang dilakukan penulis adalah mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah partai politik bertanggung jawab dan berperan dalam pemberian pendidikan politik perempuan, hal ini juga telah diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. PKS, Gerindra, dan Nasdem adalah tiga diantara partai besar yang ada di Indonesia. Ketiga partai ini rutin dan giat dalam menjalankan perannya sebagai partai politik yaitu pemberian pendidikan politik perempuan dengan berbagai macam strateginya. Akan tetapi, pemberian pendidikan politik perempuan ini belum terlaksana secara optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat baik itu secara internal maupun eksternal. Dilihat dari perspektif Siyasah Dusturiyah, peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik perempuan dan meningkatkan partisipasi politik perempuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai – nilai Islam, karena dalam praktiknya, partai PKS, partai Gerindra, dan partai Nasdem telah melaksanakan kewajiban – kewajibanya sebagai partai politik, yang mana dengan melakukan musyawarah untuk kemaslahatan umat yang mana dalam agama Islam diperbolehkan agar tidak terjadi kemudharatan.
Peran Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Lima Puluh Kota: Perspektif Siyasah Dusturiyah Elfi Efriza; Hardi Putra Wirman
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v1i2.14

Abstract

Abstrak  Pelanggaran pada saat pemilu selalu saja terjadi, yang sekarang di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, yang disana ada terdapat pelanggaran tahapan kampanye yang tidak bias ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur materil dan formil,karena inilah susah untuk mendakwah atau memberikan sanksi kepada orang yang melanggar pelanggaran. Pada saat inilah peran Bawaslu dan jajarannya harus dijalankan dan ditegaskan lagi agar tidak terjadi pelanggaran yang berlarut-larut,, pada pemilu kmren 14 februari 2024 ada beberapa pelanggaran yang terjadi diantaranya pelanggaran kode etik,pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu. Dan ada juga dugaan pelanggaran money politik yang membagikan beras alih-alih agar orang yang dapat beras itu memilih calon tersebut. Tapi dari pemilu tahun 2024 dan 2019 sedikit ada perubahan terhadap pelanggaran, pelanggaran menurun karena Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerapkan pencegahan ,dengan cara di bilang langsung dan di kasihkan pemberitahuan di pengumuman dan sosial media,jadinya tahun 2024 tidak banyak lagi yang melanggar,dan dilihat dari tinjauan fiqih siyasah dusturiyah, Bawaslu harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan siapapun atau kelompok manapun karena keadilan dalam pengkajian siyasah fiqh sangat diutamakan, karena berkaitan erat dengan tanggung jawab yang diemban Bawaslu. Dan dalam konsep Islam, keadilan dekat dengan kesalehan yang menjadi prioritas utama .
Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Samarinda Tahun 2021 Tasya Ananda; Muhammad Hairul Saleh
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v1i2.18

Abstract

This study aims to understand and describe to the Factor Influencing the Decrease in Traffic Violations in Samarinda City In 2021. The results of this study indicate that there is a change in behavior that occurs in the people of Samarinda City in 2021 regarding Covid-19. Traffic violations in Samarinda City have decreased significantly due to the relationship between Covid-19 and the behavior of the people of Samarinda City tend to reduce the length of travel when leaving the house, changing modes or means of transportation because the people of Samarinda City are afraid and think that public transportation is the fastest medium for spreading Covid-19, increasing the speed of vehicles because when driving they are reluctant to linger on the highway, and being wiser in determining destinations and fears in traveling. Thus, the process of changing the behavior of the people of Samarinda City is determined by the conditions, namely Covid-19Application.
Analisis Tentang Pengaruh Politik Hukum terhadap Penegakan Hukum di Bidang Seber Deni Fadly; Firdaus Arifin; Deddy Irawan
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v1i2.53

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang hukum. Salah satunya kita kenal dengan istilah siber. Kejahatan siber dalam berbagai bentuk seperti peretasan, penipuan online, dan penyebaran berita hoaks, terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Dalam menghadapi persoalan ini, peranan politik hukum dalam sebuah negara menjadi sangat penting. Politik hukum menentukan arah dan kebijakan negara dalam membentuk serta menegakkan hukum dan undang undang yang berlaku. Artikel ini membahas bagaimana politik hukum di Indonesia mempengaruhi penegakan hukum di bidang siber. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum di Indonesia dalam bidang siber masih bersifat reaktif dan belum dirancang secara komprehensif. Hal ini menyebabkan regulasi sering kali tumpang tindih, penegakan hukum tidak konsisten, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi lemah.. Oleh karena itu, dibutuhkan arah politik hukum yang lebih terarah, partisipatif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi agar penegakan hukum di ruang digital bisa berjalan lebih baik dan adil.
Analisis Pengaruh Politik Hukum terhadap Penegakkan Hukum Pinjaman Tanpa Jaminan: Perspektif Hak Asasi Manusia Nahdaturrahmi; Okto Rizaldi; Andi Markoni
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v1i2.56

Abstract

Fenomena pinjaman tanpa jaminan, semakin menjamur di daerah pedesaan dan semi perkotaan. Maraknya praktek pinjaman yang merugikan di Kelurahan Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, maka munculah pertanyaan menarik bagaimana pengaruh politik hukum terhadap pelaksanaan hukum dalam menjamin perlindungan HAM bagi masyarakat Bukik Sikumpa yang terlibat dalam pinjaman tanpa jaminan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris, melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan warga, aparat kelurahan, serta pelaku usaha pinjaman di Bukik Sikumpa. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum nasional belum sepenuhnya menyentuh realitas sosial di tingkat lokal. Secara umum, ditemukan bahwa masyarakat Bukik Sikumpa masih minim perlindungan hukum terhadap ketidakadilan dalam transaksi pinjaman. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan berbasis HAM yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan Masyarakat untuk memperbaiki kondisi yang ada supaya menciptakan sisten yang lebih adil.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2025): KIPS : Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial