cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
hasansyahrizal311@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
qawiunjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
ISSN : -     EISSN : 31103391     DOI : https://doi.org/10.61104/qw.v1i2
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (e-ISSN 3110-3391 LINK) adalah jurnal akses terbuka yang ditinjau oleh rekan sejawat yang mengikuti kebijakan tinjauan single-blind. Ruang lingkup publikasi mencakup bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada inovasi sosial, pemberdayaan komunitas, dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun keberlanjutan masyarakat. Kajian yang diterbitkan meliputi pemberdayaan masyarakat melalui penelitian partisipatif, inovasi sosial dan teknologi tepat guna, kemitraan perguruan tinggi dan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial, pendidikan serta literasi berbasis komunitas, dan inisiatif kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput. Fokus jurnal ini juga mencakup penguatan lembaga lokal dan pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi multi-pemangku kepentingan antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Jenis naskah yang diterima meliputi hasil penelitian terapan, studi kasus, praktik terbaik, evaluasi program, dan policy brief yang menggunakan pendekatan metodologis berbasis partisipasi dengan menekankan dampak nyata terhadap masyarakat serta keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). QAWIUN: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan mempublikasikan artikel terpilih di bawah lisensi Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 23 Documents
Analisis Perlindungan Data Pribadi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di Era Artificial Intelligence Asmak Ul Hosnah; Nazarudin Latif; Andi Juliandi; Annisa Rifka Desiana; R.Muhammad ilhan ma'ruf
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.649

Abstract

Kemajuan Kecerdasan Buatan (AI) telah secara signifikan mengubah cara individu mengelola, memproses, dan memanfaatkan data pribadi. Otomatisasi analisis data skala besar melalui AI menawarkan efisiensi tetapi sekaligus meningkatkan potensi risiko enkripsi dan pelanggaran data. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), berupaya untuk menetapkan perlindungan hukum bagi hak privasi individu di tengah transformasi digital yang pesat. Studi ini bertujuan untuk menguji efektivitas implementasi UU PDP dalam mengatasi tantangan terkait pemanfaatan AI di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, konteks, dan komparatif, dengan mengacu pada peraturan internasional seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU PDP memasukkan prinsip-prinsip penting perlindungan data seperti persetujuan, otoritas tujuan, dan akuntabilitas, penerapannya pada sistem berbasis AI masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut meliputi ambiguitas mengenai subjek hukum ketika AI bertindak secara otonom, transparansi algoritma yang terbatas (masalah kotak hitam), dan tidak adanya peraturan pelaksana khusus yang mengatur pemrosesan data berbasis AI. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan kebijakan turunan yang berlandaskan etika AI, memperkuat mekanisme pengawasan, dan mengadopsi prinsip privasi sejak tahap perancangan dalam pengembangan teknologi untuk memastikan perlindungan hak privasi warga negara di era kecerdasan buatan.  
Integrasi Pendekatan Normatif-Empiris Dalam Mengatasi Kesenjangan Aturan Dan Praktik Penyelesaian Sengketa Kontrak Di Hukum Perdata Asmak Ul Hosnah; Nazarudin Latif; Muhammad Sulthan Rizqyansyah; Muhammad Rizky Kurniawan; Yoga Juliandi Putra
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.650

Abstract

Studi ini meneliti penerapan pendekatan normatif dan empiris dalam studi hukum perdata, khususnya dalam penyelesaian penyelesaian kontrak. Pendekatan normatif digunakan untuk menjelaskan ketentuan hukum, prinsip, dan aturan yang berlaku untuk kontrak, sedangkan pendekatan empiris meneliti praktik penyelesaian yang terjadi di lapangan melalui data kasus nyata dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika penyelesaian penyelesaian kontrak, mengidentifikasi kesenjangan antara aturan hukum dan praktik implementasi, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan sistem hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian penyelesaian sering dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang tidak selalu diwujudkan dalam ketentuan normatif, sehingga pendekatan terintegrasi ini penting untuk mendukung efektivitas hukum perdata dalam praktik.
Analisis Hukum Perdata Dalam Menangani Sengketa Data Pribadi Pada Kontrak Elektronik Asmak Ul Hosnah; Nazarudin Latif; Deni Maulana; Henti Palupi
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.651

Abstract

Perkembangan transaksi digital menjadikan kontrak elektronik bergantung pada pemrosesan data pribadi, sehingga membuka potensi terjadinya penyalahgunaan dan kebocoran oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE). Penelitian ini menganalisis peran hukum perdata dalam penyelesaian sengketa tersebut serta bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran data pribadi. Dengan metode yuridis normatif, ditemukan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH), sementara UU PDP memperjelas kewajiban pengendali data terkait keamanan dan pembatasan tujuan. Pertanggungjawaban mencakup aspek kontraktual, delictual, dan administratif, serta menunjukkan kecenderungan penerapan strict liability untuk mengatasi ketimpangan antara pengguna dan PSE. Integrasi hukum perdata dan UU PDP diperlukan guna memperkuat perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik.

Page 3 of 3 | Total Record : 23