cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
hasansyahrizal311@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
qawiunjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
ISSN : -     EISSN : 31103391     DOI : https://doi.org/10.61104/qw.v1i2
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (e-ISSN 3110-3391 LINK) adalah jurnal akses terbuka yang ditinjau oleh rekan sejawat yang mengikuti kebijakan tinjauan single-blind. Ruang lingkup publikasi mencakup bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada inovasi sosial, pemberdayaan komunitas, dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun keberlanjutan masyarakat. Kajian yang diterbitkan meliputi pemberdayaan masyarakat melalui penelitian partisipatif, inovasi sosial dan teknologi tepat guna, kemitraan perguruan tinggi dan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial, pendidikan serta literasi berbasis komunitas, dan inisiatif kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput. Fokus jurnal ini juga mencakup penguatan lembaga lokal dan pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi multi-pemangku kepentingan antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Jenis naskah yang diterima meliputi hasil penelitian terapan, studi kasus, praktik terbaik, evaluasi program, dan policy brief yang menggunakan pendekatan metodologis berbasis partisipasi dengan menekankan dampak nyata terhadap masyarakat serta keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). QAWIUN: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan mempublikasikan artikel terpilih di bawah lisensi Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 23 Documents
Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dengan Gangguan Jiwa Fadhil Akmal Fadhillah; Moh. Zainuddin HSM; Yudi Widagdo Harimurti
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.434

Abstract

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu komponen penting dari sistem hukum pidana yang menghubungkan kesalahan seseorang dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam beberapa kasus khusus, pelaku penjahat mungkin mengalami gangguan mental yang mengganggu kemampuan mereka untuk memahami dan mengendalikan tindakan mereka. Menurut Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku gangguan jiwa yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dibebaskan dari tindak pidana yang menjerat mereka, namun hal ini menimbulkan tantangan bagi penegak hukum untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku. Dalam praktiknya, putusan hakim sering mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa melalui pemeriksaan kesehatan dan laporan psikiater untuk menentukan kapasitas pertanggungjawaban pidananya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki gangguan jiwa, serta konsekuensi hukum dan perlindungan yang harus diberikan sesuai dengan hukum Indonesia  
Royalti Musik di Era AI: Tinjauan Yuridis terhadap Hak ekonomi Pencipta Karya Digital Arrma Prastyo; Ariel Bismaka; Arkan Putra Kusuma Abadi; Yudi Widagdo Harimurti
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.457

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam industri musik melahirkan problematika hukum baru terkait hak cipta dan distribusi royalti. Musik yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas perlindungan hukum dan manfaat ekonominya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum karya musik berbasis AI dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta membandingkannya dengan praktik di beberapa yurisdiksi, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan literatur hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang mengatur secara eksplisit karya musik berbasis AI. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dalam pengaturan royalti, yang berpotensi menimbulkan sengketa antara musisi manusia, pengembang teknologi, dan pengguna AI. Artikel ini menyimpulkan perlunya pembaruan hukum hak cipta yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk skema pembagian royalti yang adil.
Implementasi Pendampingan Sholat Prespektif Madzhab Iman Syafi’i di SMKS Islam Ahmad Yani Ngantang Ahmad Sirojul Mabrur; Muhammad Husni
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.462

Abstract

Seiring maraknya keresahan orang tua, guru serta orang-orang yang berkecimpung di dunia Pendidikan anak, apalagi orang-orang  yang berkecimpung di Pendidikan usia remaja banyak diantara mereka yang sulit untuk diajak beribadah. Ibadah sholat yang notabenenya adalah tiangnya agama, sering kali dianggap remeh oleh siswa-siswi kelas X Mplb 1 SMKS Islam Ahmad Yani Ngantang. Metode yang digunakan dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berupa pemaparan materi, pendampingan, dan asistensi langsung. Dengan adanya pendampingan ini diharapkan siswa lebih memahami dan mampu mempraktekkan ibadah sholat yang sesuai dengan tuntunan madzhab imam syafi’I. dari kegiatan Implementasi pendampingan sholat prespektif madzhab iman syafi’I di SMKS Islam Ahmad Yani Ngantang adalah berhasil melakukan pendampingn dengan adanya peningkatan kefahaman serta praktik  sholat yang di dasarkan pada fikih madzhab imam syafi’i.
Penguatan Kepemimpinan Pemuda Melalui Ekselensia Leadership Camp: Studi Kasus Program Beasiswa Youth Ekselensia Scholarship 2025 Dompet Dhuafa Riau Selviani; Redovan Jamil
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.521

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan kepemimpinan pemuda melalui pelaksanaan Ekselensi Leadership Camp (ELC) pada penerima manfaat Program Beasiswa Youth Ekselensia Scholarship 2025 Angkatan ke II yang diselenggarakan oleh Dompet Dhuafa Riau. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses dan dampak ELC dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ELC efektif dalam membangun keterampilan kepemimpinan, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperkuat nilai-nilai kolaborasi dan tanggung jawab sosial di kalangan pemuda. Program ini juga berperan penting sebagai wadah pemberdayaan yang memfasilitasi pengembangan potensi individu dalam menghadapi tantangan sosial dan lingkungan. Implikasi temuan ini merekomendasikan penguatan program ELC sebagai strategi berkelanjutan dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
Penguatan Karakter Kepemimpinan Mahasiswa Melalui Pelatihan di STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Selviani; Risviyaldi; Nurhadi; Deddy Yusuf yudhyarta
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.525

Abstract

Mahasiswa sebagai agen perubahan memerlukan modal karakter kepemimpinan yang kuat agar mampu berkontribusi maksimal di masyarakat. Observasi di STAI Auliaurrasyidin Tembilahan menunjukkan perlunya intervensi untuk menguatkan inisiatif dan kemampuan manajerial organisasi mahasiswa. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk menguatkan karakter kepemimpinan mahasiswa STAI Auliaurrasyidin Tembilahan melalui pelatihan yang berfokus pada pengembangan pribadi dan keterampilan tim. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode experiential learning dan simulasi studi kasus dengan melibatkan 50 mahasiswa dari berbagai program studi, yang terbagi dalam sesi Self-Leadership, Teamwork, dan Problem Solving. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek karakter kepemimpinan yang diukur, ditunjukkan dari peningkatan rata-rata skor evaluasi kemampuan kolaborasi tim dan inisiatif individu. Selain itu, Modul Pelatihan Kepemimpinan berhasil disusun dan diserahkan kepada pihak kampus sebagai luaran kegiatan. Disimpulkan bahwa pelatihan terstruktur merupakan strategi yang efektif dalam mengembangkan kompetensi kepemimpinan. Disarankan agar modul pelatihan ini diintegrasikan sebagai program pembinaan rutin di STAI Auliaurrasyidin Tembilahan untuk menjamin keberlanjutan dampak positif.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Proyek Pemerintah Non-BPJS Ketenagakerjaan M.Sabiq Alhadi; Faiza Assa’adah; Putri Aulia Siregar; Alya Syarani Batubara; Sonya Syahara; Tri Reni Novita
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.591

Abstract

Fenomena pekerja proyek pemerintah yang tidakterdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan menyorotilemahnya pelaksanaan tanggung jawab hukum pemberi kerjaterhadap perlindungan sosial tenaga kerja. Kasus yang mencuat ke publik, seperti temuan Dedi Mulyadi, memperlihatkan masih terjadinya pelanggaran hak normatifpekerja yang seharusnya dijamin oleh Undang-UndangNomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitianini bertujuan untuk menguraikan bentuk perlindungan hukumbagi pekerja proyek pemerintah yang tidak memperoleh hakBPJS Ketenagakerjaan, menganalisis tanggung jawab hukummandor sebagai pemberi kerja, serta menelaah mekanismepenyelesaian sengketa akibat pelanggaran hak jaminan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatifdengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasiperlindungan hukum bagi pekerja proyek tanpa BPJS belumberjalan optimal akibat lemahnya pengawasan dan kesadaranhukum pelaksana di lapangan. Mandor memiliki kewajibanhukum untuk mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penguatan aspek penegakanhukum dan sanksi menjadi penting untuk menjaminperlindungan hak pekerja secara menyeluruh.
Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindah Pidana Ringan Asmak Ul Hosnah; Ileven Junita Prastika; Nazarudin Latif; Septian Mukti Firdaus; Silvia Nur Oktaviani
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.643

Abstract

Artikel ini menganalisis secara mendalam efektivitas model keadilan restoratif sebagai alternatif penanganan perkara pidana ringan di Indonesia. Keadilan restoratif tekanan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama. Tujuan utamanya adalah memulihkan kerusakan akibat kejahatan bagi semua pihak yang terlibat, dengan fokus pada perbaikan alih-alih hukuman tradisional yang ditekankan oleh sistem peradilan retributif. Metode ini sangat berbeda dengan sistem peradilan standar, yang utamanya berupaya menjatuhkan hukuman sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap pelaku kejahatan. Kajian ini mengkaji landasan filosofis dan hukum keadilan restoratif dan membandingkannya dengan sistem pidana konvensional, yang tekanan tindakan punitif. Di Indonesia, keadilan restoratif diterapkan berdasarkan berbagai peraturan resmi untuk mengatasi masalah seperti pelaporan kasus besar dan keluhan terhadap proses hukum yang ada, baik dari pihak korban maupun pelaku kejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang lebih adil dan berbelas kasih, memastikan korban dihormati, pelaku kejahatan menerima pertanggungjawaban, dan masyarakat berperan aktif dalam menyelesaikan konflik. 
Urgensi Penelitian Hukum Empiris Dalam Mengukur Efektivitas Hukum: Telaah Hukum Sebagai Variabel Dependen Yang Dipengaruhi Kekuatan Proses Sosial Aida Fatimah; Kusuma Hapsari; Desi Ratnasari; Asmak Ul Hosnah; Nazarudin Latif
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.646

Abstract

Studi ini menekankan urgensi penelitian hukum empiris untuk mengukur efektivitas hukum dengan memeriksa hukum sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kekuatan proses sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana dinamika sosial mempengaruhi implementasi dan dampak peraturan hukum. Analisis data mengungkapkan bahwa proses sosial secara signifikan membentuk hasil hukum, menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan konteks masyarakat. Temuan ini menyoroti perlunya mengintegrasikan perspektif sosiologis ke dalam studi hukum untuk meningkatkan penegakan hukum dan kebijakan pembuatan. Pendekatan ini memberikan wawasan praktis bagi para pembuat kebijakan dan akademisi untuk menerangi dan meningkatkan supremasi hukum dalam lingkungan sosial yang kompleks.
Perbandingan Pendekatan Dan Data Dasar Dalam Tipologi Penelitian Hukum: (Menelaah Konsepsi Hukum Sebagai Norma Otonom Dan Gejala Sosial) Nur Alia; Rama Dwi Aryandhes; Frya Zeynia; Asmak Ul Hosnah; Nazarudin Latif
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.647

Abstract

Studi ini membahas pendekatan dan data dasar dalam tipologi penelitian hukum dengan mengkaji konsepsi hukum sebagai norma otonom dan fenomena sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan bahan hukum sekunder, termasuk dokumen dan literatur yang relevan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara pemahaman hukum sebagai norma yang berdiri sendiri dan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan mempengaruhi kerangka analisis dan interpretasi hukum, sehingga memberikan makna bagi pengembangan teori hukum dan praktik yuridik. Diskusi menyoroti pentingnya pendekatan yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian hukum untuk memperoleh hasil yang komprehensif dan dapat diterapkan. Kesimpulan studi ini menekankan perlunya mengintegrasikan kedua konsepsi tersebut ke dalam studi hukum untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih holistik.
Tantangan Dan Strategi Mengatasi Kendala Dalam Proses Reformasi KUHP Baru Di Indonesia Asmak Ul Hosnah; Nazarudin Latif; Parlindungan; Turino Ferdian Atmojo
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.648

Abstract

Pemberlakuan KUHP baru pada tahun 2026 menandai pergeseran signifikan dalam lanskap hukum pidana Indonesia, menghapus warisan kolonial yang telah lama ada. Rancangan undang-undang ini dibangun di atas tiga pilar: modernisasi, harmonisasi, dan demokratisasi, yang semuanya berupaya menyelaraskan dengan nilai-nilai hukum yang menghidupkan jantung masyarakat Indonesia. Lebih dari sekedar menghilangkan hambatan lama terkait jenis kejahatan dan pelanggaran, KUHP baru menekankan prinsip-prinsip restoratif dan humanistik, dengan harapan menegakkan keadilan yang tidak hanya tegas tetapi juga manusiawi. Selain itu, reformasi ini membuka ruang bagi hukum adat yang sejalan dengan semangat Pancasila dan Konstitusi 1945, serta memperkenalkan ketentuan pidana alternatif yang mencakup tanggung jawab pidana korporasi. Meskipun langkah ini dipuji sebagai kemajuan dalam dekolonisasi hukum dan harmonisasi sistem pidana Indonesia dengan standar internasional, KUHP baru juga telah menjadi sasaran kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia, yang menyoroti potensi pasal-pasal tertentu untuk mengancam kebebasan sipil. Penerapan KUHP baru merupakan ujian berat bagi aparat penegak hukum, yang harus menguasai dan secara konsisten menegakkan ketentuan-ketentuan tersebut untuk mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat Indonesia.  

Page 2 of 3 | Total Record : 23