cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irma Herliza Rizki
Contact Email
ir_marez@yahoo.com
Phone
+6282277432752
Journal Mail Official
ubattuta@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Battuta
ISSN : -     EISSN : 31105556     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum (BJIH) adalah jurnal akses terbuka dan peer-review yang diterbitkan oleh Universitas Battuta melalui Program Studi Hukum. BJIH memediasi sosialisasi kepada akademisi, peneliti, dan praktisi hukum dari seluruh dunia. Jurnal ini terbit dua kali setahun. Tujuan BJIH adalah menawarkan penelitian dengan kualitas terbaik kepada khalayak seluas-luasnya. Editorial ini bertujuan untuk menawarkan platform akademis untuk penelitian hukum lintas batas. Mencakup namun tidak terbatas pada berbagai bidang seperti filsafat dan teori hukum, hukum perbandingan, sosiologi hukum, hukum internasional, hukum tata negara, hukum privat, hukum ekonomi, hukum lingkungan hidup, hukum pidana, hukum administrasi, hukum siber, hak asasi manusia. hukum, dan hukum agraria.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Sejarah dan Filsafat Ilmu
Articles 5 Documents
 1 
Kontrak Kerja Yang di Putuskan Secara Sepihak oleh Perusahaan Sitanggang, Ester R.; Tia, Nadia; Aulia, Siti Nabila; Anjani, Sri Devi; Waruwu, Taufik H.; Waruwu, Refistan
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1: April 2026
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ikatan kerja adalah hubungan resmi antara majikan dan karyawan yang berlandaskan pada kontrak kerja. Dalam kenyataannya, hubungan ini tidak selalu berjalan dengan baik. Salah satu isu utama yang sering terjadi dalam sektor ketenagakerjaan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan terhadap karyawan, terutama bagi pekerja kontrak yang masih terikat dalam perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu (PKWT). Masalah ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi karyawan, karena pemutusan hubungan kerja seharusnya dilakukan dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Majikan yang melakukan PHK tanpa alasan yang valid dianggap melanggar hukum yang ada, terutama Pasal 61 dan 62 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang kontraknya diputus oleh perusahaan secara sepihak, menganalisis tanggung jawab perusahaan terkait hak-hak pekerja, serta menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hubungan industrial jika terjadi PHK sepihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, referensi hukum, dan keputusan pengadilan yang berhubungan dengan industri.
Pendekatan Green Criminology dalam Hukum Pidana Indonesia Maria, Juliya
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1: April 2026
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan Green Criminology dalam Hukum Pidana Indonesia, khususnya bagaimana konsep tersebut dapat memperluas paradigma hukum pidana dalam menangani kejahatan lingkungan yang beragam dampaknya terhadap ekosistem. Green Criminology merupakan kajian yang tidak hanya memusatkan perhatian pada pelanggaran formal, tetapi juga pada kerusakan ekologis dan keadilan terhadap lingkungan hidup serta korban selain masyarakat, melalui pendekatan interdisipliner yang lebih luas. Kajian ini menggunakan metode yuridis normative dengan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah tentang green criminology dan kejahatan lingkungan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum pidana inonesia masih bersifat anthropocentrism dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip green criminology dalam pembentukan norma maupun implementasi sanksi pidananya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pidana berbasis nilai ekosentris yang mampu memberikan keadilan ekologis melalui strategi kriminalisasi dan perluasan objek hukum dalam undnag-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) dan KUH Pidana Nasional baru.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Ilegal Di Kota Medan: Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1tahun 2022 Perda Tentang Bangunan Gedung/Bangunan Gedung Dan Retribusi Daerah Tjuihok; Gulo, Trianus
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1: April 2026
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap bangunan ilegal di Kota Medan. Permasalahan utama yang dikaji meliputi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perizinan bangunan, konsistensi aparat dalam melakukan penertiban, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan penegakan hukum di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap bangunan ilegal belum berjalan secara optimal, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparatur, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya kendala koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum memerlukan penguatan pengawasan, penegakan sanksi yang tegas dan konsisten, serta peningkatan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mendukung tertib pembangunan.
Good Governance dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Nilai-Nilai Syariah Harahap, Faisal Sadat
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1: April 2026
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Good governance merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, prinsip tersebut diwujudkan melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai pedoman bagi pejabat publik dalam menggunakan kewenangan dan diskresi. Namun, praktik administrasi pemerintahan kerap menghadapi problem penyalahgunaan wewenang dan lemahnya etika kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep good governance dalam perspektif Hukum Administrasi Negara serta mengkaji relevansinya dengan nilai-nilai syariah, khususnya prinsip amanah, keadilan (‘adl), dan kemaslahatan (maslahah). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip good governance dan dapat memperkuat dimensi etis dalam penyelenggaraan administrasi negara. Integrasi keduanya menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan keadilan sosial. Dengan demikian, sinergi antara Hukum Administrasi Negara dan nilai-nilai syariah berkontribusi dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan.
Harmonisasi Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan: Telaah Normatif UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014 Arditya Prayogi; Riki Nasrullah; Khusnu Asirah; Ridho Aji Anggana; Ayon Diniyanto
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1: April 2026
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis urgensi harmonisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 sebagai determinan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan. Problematika yuridis muncul ketika norma pelaksana tidak sepenuhnya mengunci aspek kewenangan, standar layanan, pendanaan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan, sehingga memicu multitafsir dan disparitas implementasi di tingkat daerah. Artikel ini bertujuan memetakan konstruksi pengaturan dalam UU dan PP, menguji derajat sinkronisasi vertikal keduanya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan normatif yang preskriptif. Metode penulisan yang digunakan adalah hukum normatif (doctrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui inventarisasi norma, klasifikasi isu hukum, dan uji harmonisasi menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil telaah menunjukkan bahwa meskipun UU telah menetapkan kerangka makro penyelenggaraan perpustakaan sebagai kewajiban negara, PP pelaksana pada beberapa titik masih menyisakan celah ketidakjelasan (vague norm) terkait pembagian peran institusional dan prosedur penegakan sanksi administratif. Kajian ini menyimpulkan bahwa penguatan kepastian hukum memerlukan reorientasi definisi kewenangan, penetapan indikator layanan minimum yang imperatif, serta rincian mekanisme evaluasi yang akuntabel. Hal ini diharapkan mampu menjamin koherensi sistem hukum perpustakaan guna mewujudkan layanan informasi publik yang terstandar dan terlindungi secara hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1: April 2026