cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ipung dwiansyah
Contact Email
ipungdwiansyah@unmuhjember.ac.id
Phone
+6285175453090
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl Karimata No 49, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68124
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : https://doi.org/10.32528/fairness
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice (FAJ): Scientific Journal of Legal Studies, managed by the Legal Studies Study Program, published by the Muhammadiyah University of Jember p-ISSN 1858-0106 | e-ISSN 2502-3926 The articles published are original research by academics, including students and lecturers, that has never been published elsewhere. They cover the topics of Law, Technology, and Policy. Fairness and Justice: Scientific Journal of Legal Studies has been in operation since September 26, 2019, based on the DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT STRENGTHENING OF THE MINISTRY OF RESEARCH, TECHNOLOGY, AND HIGHER EDUCATION NUMBER: 28/E/KPT/2019. Fairness and Justice: Scientific Journal of Legal Studies has been accredited at level 5.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Dialektika Regulasi Pelindungan Anak Digital antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak Mohamad Nurul Huda; Anies Marsudiati Purbadiri; Shifa Khilwiyatul Mutiah
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 24 No. 1 (2026): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v24i1.5495

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika antara pelindungan data pribadi dan pelindungan anak dalam ruang digital melalui relasi antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Pemerintah TUNAS. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan normatif antara pendekatan berbasis hak dalam UU PDP yang menekankan otonomi individu melalui consent dan kontrol data, dengan pendekatan protektif dalam PP TUNAS yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui intervensi dan pembatasan. Perbedaan ini menimbulkan potensi tumpang tindih pengaturan dan multitafsir dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan model harmonisasi regulasi yang mengintegrasikan kedua pendekatan melalui prinsip proporsionalitas, balancing test, serta penerapan asas lex specialis derogat legi generalis guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan optimal dan penghormatan terhadap hak privasi anak dalam tata kelola sistem elektronik di Indonesia.
Pembaruan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru Abd Manab; Moh. Khalilullah A Razaq; Arie Mardika Nurma Agustin; Qorizha Islamiah Ningrum; Crisdrianto Aji Prakoso
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 24 No. 1 (2026): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v24i1.6193

Abstract

Korupsi dianggap sebagai tindakan kejahatan yang sangat buruk karena sangat berdampak besar terhadap masyarakat.Tidak hanya membuat uang negara berkurang, tetapi juga merugikan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan mekanisme hukum khusus, termasuk dalam hal membuktikan sesuatu. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari gagasan bukti dan cara mengumpulkan bukti dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam membuktikan tindak pidana korupsi, sistem pembuktian negatif berdasarkan hukum digunakan, diimbangi dengan pembuktian terbalik yang terbatas dan seimbang.Terdakwa diberi hak untuk membuktikan asal-usul harta yang dimilikinya, sementara jaksa tetap bertugas membuktikan dakwaannya

Page 3 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 1 (2026): Fairness And Justice Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice Vol. 23 No. 1 (2025): Fairness And Justice