cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ipung dwiansyah
Contact Email
ipungdwiansyah@unmuhjember.ac.id
Phone
+6285175453090
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl Karimata No 49, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68124
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : https://doi.org/10.32528/fairness
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice (FAJ): Scientific Journal of Legal Studies, managed by the Legal Studies Study Program, published by the Muhammadiyah University of Jember p-ISSN 1858-0106 | e-ISSN 2502-3926 The articles published are original research by academics, including students and lecturers, that has never been published elsewhere. They cover the topics of Law, Technology, and Policy. Fairness and Justice: Scientific Journal of Legal Studies has been in operation since September 26, 2019, based on the DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT STRENGTHENING OF THE MINISTRY OF RESEARCH, TECHNOLOGY, AND HIGHER EDUCATION NUMBER: 28/E/KPT/2019. Fairness and Justice: Scientific Journal of Legal Studies has been accredited at level 5.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 16 Documents
 1   2 
Analisis Yuridis atas Kebijakan Non-Refund PNBP dalam Permohonan Paspor: Tinjauan Pelayanan Publik dalam Hukum Keimigrasian Andrian Dito Wahyu; M. Alvi Syahrin; Tony Mirwanto
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.3387

Abstract

Setiap warga negara memiliki hak dasar untuk bepergian ke luar negeri yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung hak ini, negara menerbitkan Paspor sebagai dokumen perjalanan resmi. Namun, dalam praktiknya, permohonan Paspor dapat ditolak, dan kebijakan non-refund atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap diberlakukan tanpa mekanisme koreksi yang jelas. Penulisan ini bertujuan untuk meninjau kebijakan non-refund PNBP atas permohonan Paspor yang ditolak dari perspektif hukum administrasi dan asas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan serta teori hukum administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan non-refund ini belum mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang mengedepankan keadilan substantif melalui penyediaan mekanisme keberatan dan pengembalian dana secara proporsional.
Diferensiasi Fungsional Kejaksaan dan Kepolisian dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS) Astrin Bernita Rahma; Lutfian Ubaidillah
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 1 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i1.3425

Abstract

Artikel ini membahas diferensiasi fungsional antara lembaga Kejaksaan dan lembaga Kepolisian dalam kerangka Integrated Criminal Justice System (ICJS). Melalui pendekatan hukum normatif dan konseptual, artikel ini mendalami posisi kewenangan Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menjadi penuntut umum tunggal dan Kepolisian adalah sebagai penyidik tunggal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditemukan bahwa walaupun secara normatif tugas dan fungsi kedua lembaga telah dipisahkan secara tegas, praktik di lapangan sering kali diwarnai oleh ketidak seimbangan kewenangan yang terjadi, hasil kajian menunjukan bahwa prinsip diferensiasi fungsional menuntut adanya pembagian tugas yang jelas tanpa hierarki nilai, namun implementasinya masih menghadapi tantangan koordinasi dan potensi dominasi salah satu pihak. Memahami secara mendalam Undang-Undang Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 Pasal 30b huruf c dan studi kasus menunjukkan perlunya penataan ulang hubungan kelembagaan berbasis prinsip asas diferesiansi fungsional. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme koordinasi formal, revisi regulasi yang berpotensi menimbulkan konflik tafsir, serta pengembangan kultur kerja sama yang berimbang antara Kejaksaan dan Kepolisian guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan asas difresiansi fungsional. Dengan demikian, penguatan sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian menjadi agenda penting dalam reformasi hukum acara pidana di Indonesia.
Tantangan dan Peluang AI dalam Mewujudkan Keadilan Hukum di Era Teknologi Achmad Hariri
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 1 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i1.3427

Abstract

The development of information technology, particularly Artificial Intelligence (AI), has brought significant changes across various sectors, including the legal enforcement system. AI offers efficiency, speed, and accuracy in processing legal data, jurisprudential analysis, and supporting decision-making processes. However, behind these opportunities lie several challenges, such as concerns over algorithmic bias, personal data protection, and the potential dehumanization of legal procedures. This article critically examines the role of AI in supporting legal justice, identifies its potential and the obstacles faced in its implementation, and provides recommendations for the ethical and transparent application of AI that upholds the principles of justice. Using a normative approach and literature review, this paper aims to provide an initial overview of how technology can collaborate with the legal system to realize inclusive justice that is adaptive to the times.
Keabsahan Perolehan Alat Bukti Elektronik sebagai Konsep Perluasan Objek Praperadilan Ajeng Wahyuni; Pramukhtiko Suryo Kencono
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 1 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i1.3431

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait keabsahan perolehan alat bukti elektronik. Meskipun alat bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah melalui UU ITE, hingga kini belum terdapat regulasi yang standar dan seragam mengenai prosedur perolehan serta penanganannya. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan, seperti manipulasi atau perolehan alat bukti secara melawan hukum, yang dapat merugikan hak tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perluasan objek praperadilan agar dapat mengakomodasi permohonan pengujian keabsahan perolehan alat bukti elektronik. Melalui metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan praperadilan saat ini masih terbatas pada Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga belum secara eksplisit mengatur uji keabsahan perolehan alat bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan regulasi untuk memperluas objek praperadilan sebagai upaya perlindungan hak asasi tersangka dan untuk memastikan proses peradilan yang adil di era digital.
Penegakkan Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Proses Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Salsabila Shafa Khairunnisa; Faiqotus Silvia; Moh Imam Gusthomi
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 1 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i1.3439

Abstract

Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara pada sistem peradilan di Indonesia merupakan bentuk dari kepedulian Negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat supaya bisa mendapatkan hak-hak nya sebagai warga negara demi terciptanya keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan di Indonesia. Tetapi, walaupun prosedur dan tahapan eksekusi telah dilakukan, eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh Pejabat Tata Usaha Negara masih tak berjalan dengan sempurna. Terdapat tiga jenis eksekusi yaitu eksekusi otomatis, eksekusi hierarki, dan eksekusi daya paksa. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dasar suatu peraturan-peraturan mengenai perlunya Pengawasan dalam eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Hasil dari pembahasan ini berisi Peran Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya perlindungan hukum bagi rakyat dan mekanisme pelaksanaan peradilan tata usaha dalam mengawasi proses eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Analisis Penerapan Pasal Penganiayaan pada Kasus Luka Berat: Studi Putusan 53/Pid.B/2020/PN Rah Nadhif Nur Rahmansyah
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 1 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i1.3459

Abstract

Indonesian criminal law regulates criminal acts within the Penal Code (KUHP), including assault with varying degrees of severity and intent. In Case Number 53/Pid.B/2020/PN Rah, the defendant was charged with assault causing serious injury using a machete. This thesis analyzes the appropriateness of the indictment and the judge’s consideration regarding serious injury as defined in Article 90 of the KUHP. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the prosecutor’s indictment, which only applies Articles 351 paragraphs (2) and (1) of the KUHP, is inadequate because the defendant’s act fulfills the elements of attempted murder under Article 338 in conjunction with Article 53 of the KUHP, considering the intent to kill shown by the attack on the victim’s neck. Furthermore, the judge failed to provide sufficient justification regarding the classification of the victim’s injury as serious, as the medical report (visum et repertum) did not meet the criteria under Article 90 KUHP, and no medical expert was presented to support the decision. In conclusion, the judge’s ruling is considered flawed and should have taken into account the subsidiary charge under Article 351 paragraph (1) KUHP for simple assault. This thesis recommends that the prosecutor include the attempted murder charge as an alternative and that judges apply a stricter, more conceptual method of legal interpretation to produce more objective and fair verdicts. Keywords: Criminal Law, Assault, Serious Injury
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat Awaluddin Yusuf; Anies Marsudiati Purbadiri; Naimah Naimah
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 1 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i1.3467

Abstract

Hak atas pendidikan politik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C dan Pasal 28E. Oleh karena itu pemenuhannya merupakan keharusan. Paertai politik yang merupakan salah satu institusi yang mempunyai tanggungjawab memberikan pendidikan politik harus melaksanakannya sehingga masyarakat mendapatkan haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini mengkaji ketentuan tanggungjawab partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, serta bentuk-bentuk pelaksanaan bertanggungjawab partai politik dalam pemenuhan hak pendidikan politik bagi masyarakat. Hasil penelitian mrnunjukkan Partai Politik berkewajiban melakukan pendidikan politik. Pelaksanaan pendidikan politik tidak ada ketentuan khusus mengenai bentukmya. Partai politik bebas menggunakan model pendidikan politik aslalkan tidak menyalahi undang-ungang. Beberapa contoh bentuk pendidikan politik kepada masyarakat dapat dilakukan melalui cara berikut, antara lain: (a) Pelatihan dan Kaderisasi (b) Sosialisasi atau penyuluhan. (c) diskusi (d) Seminar atau Workshop (e) Kerjasama antara lembaga pendidikan. Dan lain sebagainya.
Peran Keimigrasian dalam Mendukung Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia: Analisis Routine Activity Theory Angga Susetyo; M. Arief Hamdi; Maidah Purwanti
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 1 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i1.3528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keimigrasian dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dengan menggunakan pendekatan Routine Activity Theory. Teori ini menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen utama bertemu, yaitu pelaku yang termotivasi (a potential offender), target yang sesuai (a suitable target), dan tidak adanya pengawasan yang memadai (the absence of a capable guardian). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kasus pada peredaran narkoba yang dilakukan oleh dua warga negara Ukraina dan satu warga negara Rusia di Bali menjadi fokus utama dalam menganalisis bagaimana celah dalam sistem pengawasan keimigrasian dapat dimanfaatkan oleh jaringan narkoba lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan siber di dunia maya terhadap aktivitas orang asing, berkontribusi terhadap terjadinya tindak kriminal tersebut.
Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 Mengenai Penghapusan Ambang Batas Pengusungan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Fatah Ilham Amukti; Iwan Rachmad Soetijono; Ratih Listyana Chandra
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.3543

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 merupakan putusan yang menyatakan bahwasanya Pasal 222 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur mengenai ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden seolah memberikan batasan kepada partai politik sebagai peserta Pemilu. Batasan tersebut berupa 20% perolehan kursi di parlemen dan 25% suara sah secara nasional dalam Pemilu sebelumnya. Adanya batasan ini yang dianggap oleh para pemohon dalam pemeriksaan perkara Pasal 222 UU Pemilu sebagai pelanggaran terhadap moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolarble. Sehingga dengan adanya Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024 akan memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada seluruh partai politik tanpa adanya ambang batas tertentu dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu di Indonesia
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia:: Kajian Yuridis atas Putusan Asia Agri Group, PT Gemilang Sukses Garmindo, dan PT Rudi Mapan Jaya Baru Saktiawan; Mochamad Yudhi Puruhito; Muhammad Endro Basuki; Gunawan Gunawan
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.3584

Abstract

Pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi dalam konteks perpajakan adalah isu yang semakin mendapat sorotan dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) belum secara jelas mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, praktik di pengadilan menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan pendekatan hukum tertentu untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka normatif dan praktik penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus perpajakan, dengan menganalisis tiga putusan pengadilan: Asia Agri Group, PT Gemilang Sukses Garmindo, dan PT Rudi Mapan Jaya. Melalui metode narrative literature review dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa doktrin Vicarious Liability dan Doctrine of Identification menjadi landasan utama dalam membangun konstruksi kasus tanggung jawab pidana korporasi. Umumnya, putusan hakim mengaitkan tindakan pejabat tinggi perusahaan dengan kesalahan kolektif korporasi.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice Vol. 23 No. 1 (2025): Fairness And Justice