cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Made Ardi Sudestra
Contact Email
journal@undiknas.ac.id
Phone
+6282236805788
Journal Mail Official
evaditayaniantari@undiknas.ac.id
Editorial Address
Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Published by Universitas Pendidikan Nasional
ISSN : -     EISSN : 31238173     DOI : 10.38043
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal focuses on in-depth studies across various legal disciplines, including: Criminal Law Civil Law Administrative Law Constitutional Law International Law We also invite research contributions that explore the implementation of law in society. This journal aims to make a significant contribution to the development of legal theory and practice, as well as to enrich academic discourse through high-quality critical analysis and empirical studies.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2024)" : 5 Documents clear
Urgensi Pengaturan Radius Antar Usaha Toko Swalayan Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2023 Putu Adelya Agatha Putri; Komang Satria Wibawa Putra
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Urgensi Pengaturan Radius Antar Usaha Toko Swalayan Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2023.” Masalah utama yang dikaji adalah kurangnya regulasi spesifik mengenai pengaturan radius antar usaha toko swalayan, yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan berdampak negatif terhadap pasar tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan tersebut untuk mencapai keseimbangan antara pelaku usaha toko swalayan dan pasar tradisional. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana pengaturan radius antar usaha toko swalayan di Kota Denpasar kedepannya sebagai sarana pencegahan persaingan usaha tidak sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan dengan cara membuat catatan berupa kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai radius antar usaha toko swalayan belum diatur secara spesifik, perlu adanya regulasi yang jelas untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan yang tepat dapat memberikan keadilan bagi semua pelaku usaha, baik toko swalayan maupun pasar tradisional. Dari hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah Kota Denpasar menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai radius antar toko swalayan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan, karena dalam penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan Perwali Denpasar No. 21 Tahun 2023 dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terkait persaingan usaha.
Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Tari Pendet Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Putra sadra
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum terhadap Tari Pendet sebagai salah satu warisan budaya Indonesia dibahas dalam penelitian ini dengan dua pertanyaan pokok: 1) Sejauh mana hak perlindungan hukum diterapkan pada Tari Pendet? dan 2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa klaim terhadap Tari Pendet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual? Pendekatan yang digunakan bersifat normatif, dengan menganalisis regulasi melalui pendekatan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum. Hasil analisis menunjukkan perlunya penguatan dasar hukum yang lebih jelas, baik di level nasional maupun internasional. Perlindungan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mencakup ekspresi budaya tradisional seperti Tari Pendet. Hak moral mengakui nilai budaya Tari Pendet, sedangkan hak ekonomi mengatur penggunaannya di ruang publik. Penyelesaian sengketa klaim dari Malaysia terhadap Tari Pendet dapat dilakukan melalui jalur hukum dengan menekankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, yang dapat diselesaikan melalui pengadilan atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.
Kepastian Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Pelanggaran Bersifat Mendesak: (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003) Ni Kadek Diva Priandita Mahalini; Putu Eva Ditayani Antari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi hal yang sangat dihindari oleh pekerja/buruh karena menghilangkan kemampuannya untuk menghidupi diri dan keluarga. Pengaturan untuk PHK menjadi menjadi penting untuk menghindari kesewenang-wenangan perusahaan dalam memutus hubungan kerja. Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang PHK karena pelanggaran bersifat mendesak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, khususnya Pasal 52 ayat (2) yang ketentuannya mengaturnya identik dengan PHK karena kesalahan berat yang tidak memiliki kekuatan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami pemaknaan dari PHK disebabkan pelanggaran bersifat mendesak, dan pertimbangan majelis hakim PHI dalam memutus perkara hubungan industrial terkait PHK bersifat mendesak dengan kesesuaiannya terhadap Putusan MK Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif untuk mengkaji konflik norma dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dengan memanfaatkan jenis dan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan sebagai sumber primer, dan literatur hukum, menggunakan teknik analisis yuridis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui PHK karena pelanggaran bersifat mendesak mensyaratkan PHK tanpa pemberitahuan dan ketentuan pelanggaran bersifat mendesak harus diatur dalam kaidah otonom. Putusan PHI dalam perkara PHK yang membenarkan mekanisme pelanggaran bersifat mendesak menunjukan ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan keadilan bagi hak-hak pekerja/buruh yang dilindungi oleh konstitusi.
Kedudukan Hukum Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Jerikho Daniel Arjanto
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan langkah konkrit Mahkamah Agung sebagai usaha untuk mengurangi penumpukan kasus perdata di pengadilan yang juga adalah peneyempurnaan dari Peraturan dalam Hukum Acara Perdata. Mediasi di pengadilan berperan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu perkara dengan cara non-litigasi. Pada prakteknya seharusnya pengadilan sudah mengintegrasi mediasi di dalam proses peradilan, termasuk Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Hukum PERMA diatas dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni membandingkan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, dengan menggunakan pendekatan hukum. (Statute Approach) dan pendekatan fakta (The Fact Approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan mengobservasi secara real ke lokasi penelitian dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi di Pengadilan Negeri Denpasar, melalui wawancara dengan Hakim Mediator, Advokat dan terakhir Dokumentasi. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Denpasar dalam menegakkan keadilan sudah terlihat dari adanya standar operasi proses peradilan dengan pengintegrasian mediasi serta dukungan sarana dan prasarana yang disiapkan sebagai bukti implementasi PERMA ini.
Etika Profesi Hukum Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Afra Safira Farmandou; Kadek Julia Mahadewi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran dan keberadaan Paralegal yang tidak cukup diketahui dalam tugasnya memberikan bantuan hukum bagi Masyarakat yang membutuhkan. Meski keberadaanya tidak lagi umum paralegal masih kurang pemahaman yang diketahui tentang paralegal dan perannya dalam menjalanka tugasnya sebagai ahli hukum. Maka dari itu, perlu adanya kejelasan agar peran paralegal sebagai salah satu profesi di bidang hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu bisa dipahami oleh yang membutuhkan dalam hal ini masyarakat kurang mampu. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian in sendiri merupakan metode penelitian normative, dengan bahan hukum kepustakaan. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan diketahi bahwa keberadaan paralegal bukanlah hal baru bahkan terdapat peraturan yang mengatur mengenai keberadaan dan peran paralegal dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Mentri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2021. Diantaranya mecakup, keberadaan paralegal dan ketentuan umum selama menjalankan profesinya, syarat-syarat untuk menjadi paralegal, juga etika, pelanggaran dan sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran. Tetapi, masih ada kekurangan dikarenakan tidak ada penetapan maupun peraturan tertentu yang mengatur terkait dengan etika profesi bagi paralegal dalam menjalankan tugasnya yang tentunya berbeda dengan bidang pekerjaan ahli hukum lainnya, dikarenakan paralegal hanya dipandang sebagai elemen bantuan bagi profesi hukum lainnya, yang jauh lebih spesifik dalam pengaturannya.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2025) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2025) Vol. 1 No. 4 (2024) Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024)