Articles
<![CDATA[Leadership Style Analysis PT. Bangun Persada Regatama During the Covid 19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Widya Rahayu]]>;
<![CDATA[Komang Satria Wibawa Putra]]>
<![CDATA[ ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2021): ABDIMAS UMTAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.064 KB)
|
DOI: 10.35568/abdimas.v4i2.1356
<![CDATA[To break the chain of spread of the Covid-19 virus, the government issued a PPKM policy which requires essential companies to only employ 25% of their employees, this has resulted in the company experiencing an unexpected crisis. the readiness of a company's leadership to determine the level of effectiveness in dealing with the onslaught of the Covid-19 pandemic. This analysis focuses on the leadership style in the company PT. BPR in dealing with the Covid-19 outbreak by examining the level of alertness, responsiveness, cohesiveness, and coordination between organizations. The results of the study show that leaders at PT BPR use an empathetic leadership style which is one of the choices for leaders to carry out leadership functions during the covid-19 pandemic. One of Rensis Likert's theories is 4 Systems or 4 Leadership communication styles. A leader must have the attitude of a Consultative Leader, meaning that with the current covid-19 pandemic, the leader should have little trust in his subordinates, subordinates need information, ideas or opinions through consultation. Because applying an empathetic leadership style alone is not enough to maintain the company and only reduces employee performance because it is considered that leaders provide opportunities and employees will be in a comfort zone.]]>
<![CDATA[Perjanjian Kredit Melalui Financial Technology dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis ]]>
<![CDATA[Komang Satria Wibawa Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (519.942 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i1.2161
<![CDATA[Di era globalisasi ini perkembangan informasi teknologi dan elektonika tumbuh semakin cepat dan canggih. Maraknya berdiri perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi atau sering disebut dengan financial technology yang mana salah satu produknya adalah memberikan jasa kredit atau peminjaman uang (lending) secara peer to peer (PTP). Adanya norma kabur dalam Pasal 17 POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terkait dengan penetapan suku bunga yang hanya mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan ekonomi nasional.Penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan statue approach dan conceptual approach. Tesis ini membahas tiga permasalahan hukum yaitu: pertama, bagaimana keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian kredit melalui financial technology?; kedua, bagaimana penetapan suku bunga perjanjian kredit dalam financial technology?; ketiga, bagaimanakah tanggung jawab debitur macet terkait dengan kredit yang diperolehnya melalui financial technology?Hasil penelitian ini, bahwa berdasarkan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian kredit yang terjadi dalam perusahaan fintech PTP adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang tidak sempurna serta wajib dibuktikan di muka pengadilan. Pada penetapan suku bunga kredit online diharapkan mengikuti aturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, agar adanya standarisasi penetapan bunga dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Serta dalam hal tanggung jawab debitur macet pada perusahaan fintech PTP bahwa debitur bertanggung jawab mutlak terhadap kreditnya.Kata kunci : Financial Technology, Kredit, Perjanjian]]>
<![CDATA[Legalitas Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Bantuan Dana Kepada Perguruan Tinggi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Komang Satria Wibawa Putra]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol. 14 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.14.2.2020.103-109
<![CDATA[The existence of tertiary institutions spread throughout Indonesia requires the role of local governments in providing financial assistance. Article 83 paragraph (2) of the Higher Education Law provides that regional governments can provide support for Higher Education funds allocated in the Regional Revenue and Expenditure Budget. The norm in the article results in multiple interpretations related to when and how local governments provide financial assistance. So the formulation of the problem used is 1) How is the legality of the local government in funding tertiary institutions in Indonesia? 2) What is the role of local government in providing financial support to universities in Indonesia? The research method used in this study is the normative legal research method. The results showed that seeing the position of tertiary institutions within the local government environment as Regional Assets, Strategic Partners and the Center of Excellent, created very favorable situations and conditions for local governments to synergize with tertiary institutions. In addition, the meaning of the word can be in Article 83 paragraph (2) of the Higher Education Act is interpreted as a situation of local governments that are able, able or able to provide financial assistance to universities. If the regional government feels unable, able or able, then the allocation of funds to the tertiary institution may not be carried out. Then the ability can be played by the government as a regulator, dynamic and facilitator.]]>
<![CDATA[MARKETING DESA JEHEM MEMPROMOSIKAN DESA YANG NANTINYA AKAN MENINGKATKAN DAYA TARIK WISATAWAN DAN INVESTOR ]]>
<![CDATA[I G. N Oka Ariwangsa]]>;
<![CDATA[Komang Satria Wibawa Putra]]>;
<![CDATA[I Gede Yoga Bayu Priatama]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) Vol. 8 No. 2 (2023): JURNAL DINAMIKA PENGABDIAN VOL. 8 NO. 2 MEI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UNHAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/jdp.v8i2.25473
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi pada masa kini khususnya dalam social media sekarang telah berkembang dengan pesat dan sangat dibutuhkan, karena sangat membantu dalam kehidupan manusia dijaman sekarang. Social media merupakan hal yang berperan sangat penting dalam membantu atau menunjang penyedia informasi secara pesat dan mudah dalam menghasilkan sesuatu yang menarik. Program kerja yang di tawarkan berupa marketing video branding desa. Video branding bertujuan untuk memberikan informasi atau mempromosikan desa yang nantinya akan meningkatkan daya tarik wisatawan dan investor untuk membantu mengembangkan desa. Pembuatan video branding desa dimulai dengan pengambilan video pada minggu pertama dan minggu kedua. Strategi marketing yang dilakukan pertama pastinya membuat video branding dari objek wisata air terjun goa raja lalu UMKM Herbalets (ekstrak temu sari), UMKM Dubali 1 (dupa), dan UMKM anyaman keben, lalu mementukan platform media sosial mana yang dituju untuk mengunggah video dan menarik konsumen. Diharapkan Desa Jehem kedepannya selalu menambahkan konten untuk marketing media sosialnya untuk menarik audience yang lebih luas serta selalu memberikan bantuan untuk UMKM yang lain agar wisatawan yang tertarik melalui media sosial merasa mendapat kepuasan nyata jika berkunjung langsung. Kata kunci: Sosial media, marketing. ABSTRACT In the development of information technology today, especially in social media, it has developed rapidly and is much needed, because it is very helpful in human life today. Social media is something that plays a very important role in helping or supporting information providers quickly and easily in producing something interesting. The work program offered is in the form of village branding video marketing. Video branding aims to provide information or promote the village which will later increase the attractiveness of tourists and investors to help develop the village. Making village branding videos begins with taking videos in the first week and second week. The first marketing strategy is of course to make video branding from the Goa Raja Waterfall tourist attraction, then MSMEs Herbalates (Indigo Extract), MSMESs Dubali 1 (Incense), and MSMEs Woven Keben, then determine which social media platform to go for uploading videos and attracting attention consumer. It is hoped that in the future Jehem Village will always add content for its social media marketing to attract a wider audience and always provide assistance to other MSMEs so that tourists who are interested through social media feel real satisfaction when visiting in person. Keywords: Social media, marketing.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Pengaturan Pendirian Perseroan Pereorangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Komang Satria Wibawa Putra]]>;
<![CDATA[Nurisa]]>;
<![CDATA[I Nengah Dasi Astawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.2.7487.266-271
<![CDATA[Tujuan penulisan ini ialah untuk mengkaji disharmoni peraturan perundang-perundangan yang mengatur terkait dengan batasan usia pendiri perseroan perorangan. Jenis peneltian dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif. Berdasakan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya disharmoni pengaturan batasan usia pendiri perseroan perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan KUH Perdata. Disharmoni pengaturan tersebut wajib untuk dilakukan pengharmonisasian yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta sejalan dengan prinsip atau asas lex superior derogat legi inferiori. Pengharmonisasian batasan usia pendiri perseroan perorangan tersebut wajib untuk dilakukan guna memberikan jaminan kepastian hukum di dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[PENGATURAN BUYBACK SAHAM DALAM AKTIVITAS INVESTASI EQUITY CROWDFUNDING PADA PLATFORM LANDX ]]>
<![CDATA[Komang Satria Wibawa Putra]]>;
<![CDATA[I Nengah Dasi Astawa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p15
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini ialah untuk menganalisis pengaturan buyback saham dalam aktivitas investasi equity crowdfunding pada platform Landx. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan buyback saham dalam investasi equity crowdfunding pada platform Landx belum diatur secara jelas dalam POJK 57 Tahun 2020. Buyback saham investasi equity crowdfunding pada platform LandX merupakan kebijakan dari platform LandX sebagai penyelenggara yang dapat terjadi atas kesepakatan para pihak yaitu perusahaan penerbit dengan pemodal yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Kemudian, akibat hukum atas adanya perjanjian buyback saham dalam investasi equity crowdfunding pada platform LandX ialah para pihak wajib untuk memenuhi prestasinya yaitu perusahaan penerbit berkewajiban untuk membeli saham pemodal kembali dan pemodal berkewajiban untuk menjual saham yang dimilikinya seusai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian dalam akitvitas investasi equity crowdfunding pada platform LandX. The purpose of this article is to analyze stock buyback arrangements in equity crowdfunding investment activities on the Landx platform. This article uses normative legal research methods with statutory approaches, conceptual approaches, and analytical approaches. The results of the study show that the regulation of stock buybacks in equity crowdfunding investments on the Landx platform has not been clearly regulated in POJK 57 of 2020. The buyback of equity crowdfunding investment stock on the LandX platform is a policy of the LandX platform as the organizer which can occur by agreement of the parties, namely the issuing company with investors as stated in an agreement. Then, the legal consequence of the existence of a stock buyback agreement in equity crowdfunding investment on the LandX platform is that the parties are obliged to fulfill their achievements, namely the issuing company is obliged to buy back the investor's shares and the investor is obliged to sell the stock they own after the time agreed in the agreement in the activity crowdfunding equity investments on the LandX platform.]]>
<![CDATA[Upaya Meningkatkan Pemasaran Digital UKM Sekar Madu Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital Dengan Video Branding ]]>
<![CDATA[Ariwangsa, I G. N Oka]]>;
<![CDATA[Apriliani, Ni Putu Mia]]>;
<![CDATA[Laksmi, Kadek Wulandari]]>;
<![CDATA[Putra, Komang Satria Wibawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pangabdhi Vol 9, No 2: Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Due to the impact of the COVID-19 pandemic and less than optimal management of digital marketing strategies, Sekar Madu SMEs experienced a decrease in sales volume and decreased revenue. Therefore, the solution that can be offered to the owner is to use digital marketing strategies through social media and utilize digital technology by making branding videos at Sekar Madu SMEs to support digital marketing in the hope of increasing sales volume and profits. This community service activity aims to help the owner of Sekar Madu SMEs in terms of improving their business marketing through social media by utilizing digital technology, namely making branding videos that will help introduce a product in a wider range through social media, to increase sales volume and profits. The methods used in community service activities are observation, interviews, and documentation in the form of applying digital technology by making branding videos. The result of this community service activity is that the owners of Sekar Madu SMEs begin to understand current, correct and effective branding, promotion or marketing strategies, and have the awareness to continue to innovate in terms of digital promotion or marketing through social media.]]>
<![CDATA[Understanding Leadership in Formal Organizations: Insights from Qualitative Research ]]>
<![CDATA[Astawa, I Nengah Dasi]]>;
<![CDATA[Putra, Made Satria Pramanda]]>;
<![CDATA[Yustiani, Dwi]]>;
<![CDATA[Putra, Komang Satria Wibawa]]>
<![CDATA[ Journal of Business on Hospitality and Tourism Vol 10, No 1 (2024): June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22334/jbhost.v10i1.499
<![CDATA[This qualitative empirical study investigates leadership styles in formal organizations. The study utilized purposive sampling to select informants, and data was collected through observation and interviews. The snowball model was employed when data saturation was achieved. The qualitative descriptive analysis of the data involved data collection, classification, reduction, and interpretation. The study findings indicate that leaders in formal organizations predominantly utilize collaborative, participative, and democratic leadership styles, with occasional employment of autocratic style in specific situations. Transformational leadership style is less commonly observed, particularly in the public sector, while there is an emerging trend towards its adoption in the private sector. The study highlights that the participative leadership style involves decision-making through selection, the democratic style is based on election, and the transformative leadership style is rooted in education.]]>
<![CDATA[Investment Model for Traditional Villages in Bali as Tourism Village Managers ]]>
<![CDATA[Putra, Komang Satria Wibawa]]>;
<![CDATA[Astawa, I Nengah Dasi]]>;
<![CDATA[Putra, Made Satria Pramanda]]>
<![CDATA[ Journal of Business on Hospitality and Tourism Vol 8, No 2 (2022): JOURNAL OF BUSINESS ON HOSPITALITY AND TOURISM ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22334/jbhost.v8i2.405
<![CDATA[A traditional village is a traditional institution that has the authority to regulate all activities of indigenous peoples and non-indigenous people who are active and live in their territory.This study aims to analyze the form of business entity for traditional villages in Bali to managinga tourism village as well as models and forms of investment between traditional villages in Bali and investors for the development of tourism villages in their area. The type of research used is normative juridical legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the form of business entity that can be formed by traditional villages in Bali in managing tourist villages in order to facilitate investment from investors is BUPDA in accordance with Bali Regional Regulation No. 4 of 2019. Then, the investment model between traditional villages in Bali and investors in the development of tourist villages is by making joint operation cooperation agreements and partnership cooperation agreements as well as agreements in the capital aspect with the condition that investors are not allowed to take all or part of BUPDA ownership as village managers tourism in accordance with Bali Regional Regulation No. 4 Year 2022.]]>
<![CDATA[Understanding Leadership in Formal Organizations: Insights from Qualitative Research ]]>
<![CDATA[Astawa, I Nengah Dasi]]>;
<![CDATA[Putra, Made Satria Pramanda]]>;
<![CDATA[Yustiani, Dwi]]>;
<![CDATA[Putra, Komang Satria Wibawa]]>
<![CDATA[ Journal of Business on Hospitality and Tourism Vol. 10 No. 1 (2024): June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22334/jbhost.v10i1.499
<![CDATA[This qualitative empirical study investigates leadership styles in formal organizations. The study utilized purposive sampling to select informants, and data was collected through observation and interviews. The snowball model was employed when data saturation was achieved. The qualitative descriptive analysis of the data involved data collection, classification, reduction, and interpretation. The study findings indicate that leaders in formal organizations predominantly utilize collaborative, participative, and democratic leadership styles, with occasional employment of autocratic style in specific situations. Transformational leadership style is less commonly observed, particularly in the public sector, while there is an emerging trend towards its adoption in the private sector. The study highlights that the participative leadership style involves decision-making through selection, the democratic style is based on election, and the transformative leadership style is rooted in education.]]>
