FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik is a periodical scientific journal published by the Faculty of Social and Political Sciences, Widya Gama Mahakam University, Samarinda, with pISSN 2528-2689 and eISSN 2540-9751 published twice a year in May and November. This Journal Jurnal FISIPublik publishes scientific work resulting from research, development, thought studies, or administrative theory studies relating to socio-political and administrative issues both concerning organizations and the public.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 7 No. 1 (2022): May"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[EFEKTIFITAS KOORDINASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA ]]>
<![CDATA[Farid, Noor]]>;
<![CDATA[Iswandiyanto]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-undang No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahawa badan permusyawaratan desa (BPD) berkedudukan sederajat dengan Kepala Desa. Hal ini menandakan kaitan diantara BPD serta kepala desa ialah sebagai mitra, dimana BPD serta kepala desa mesti dapat melakukan kerja sama/berkoordinasi secara harmonis dalam melaksanakan jalannya pemerintahan. Tujuan dilakukannya riset ini ialah guna melihat efektivitas koordinasi BPD dan Pemerintah Desa saat melaksanakan jalannya pemerintahan juga persoalan yang dihadapi ketika melaksanakan koordinasi. Metode riset yang digunakan ialah metode deskriptif menggunakan analisis kualitatif. Cera mengumpulkan data pada riset ini memakai teknik wawancara serta observasi dilapangan, serta dokumentasi juga studi kepustakaan. Dalam menentukan informan pada riset ini memakai teknik purposive sampling. Hasil riset memperlihatkan jika koordinasi BPD dan kepala desa bisa nilai baik serta efektif. Hal itu ditunjukkan oleh tercapainya tujuan dari dilakukannya koordinasi kepala desa dan BPD sudah bisa melaksanakan tugas serta tanggung jawab, disisi lain pula tidak terjadi pertikaian serta permasalahan diantaranya. Koordinasi diantara BPD serta kepala desa selalu melibatkan suatu masalah yang menjadikan koordinasi keduanya belum maksimal, penghambatnya ialah selisih argumen serta persoalan insentif.]]>
<![CDATA[PELAYANAN PEMERINTAH DESA PADA BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR DESA DUNGUN KECAMATAN TONGAN KABUPATEN PROBOLINGGO ]]>
<![CDATA[Sandyawati, Novi Sri]]>;
<![CDATA[Ningsih, Temu]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/fpb.v7i1.1499
<![CDATA[Rendahnya mutu pemberian layanan publik di Indonesia hingga sekarang telah menjadi sesuatu yang normal terjadi. Pemerintah sebagai pelaksana yang memberikan layanan publik untuk hak masyarakat belum bisa memberikan layanan sesuai harapan masyarakat. Hal itu ditunjukkan melalui surat kabar banyak masyarakat yang mengeluh mengenai palayanan public yang diberikan pemerintah. Hal ini terjadi secara merata baik dari tingkat daerah hingga tingkat desa. Pemberian layanan publik ditingkat desa bisa terlaksana dengan baik bilamana pemerintah desa melaksanakan pemerintahan secara transparan. Pelayanan publik akan terlakasana dengan baik bila pemerintah desa menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik. Kepala desa yang memiliki sikap bijaksana tentunya memberikan arahan terhadap aparatur desa untuk mengedepankan pelayanan agar masyarakatnya mendapat pelayanan yang baik. Riset ini menggunakan pendekatan deskriptif serta analisis data secara kualitatif yang bertujuan mengungkap pemberian layanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Para pegawai administrasi kependudukan di Kantor Desa Dungun jarang menjelaskan kepada masyarakat terkait cara mengisi formulir bila mengurus administrasi namun masyarakat hanya diberikan formulir saja tanpa memberi tahu cara mengisinya. Sedangkan untuk proses mengurus adminsitrasi mansyarakat dapat mengatasinya sendiri, namun masih ada saja permasalahan yang manjadi kendala misalnya masih butuh waktu yang panjang dalam menerbitkan KK, e-KTP di Kantor Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Pihak dari desa juga belum menyediakan informasi-informasi mengenai pemberian layanan administrasi kependudukan yang menjadikan masyarakat kesulitan mengurus surat pengantar penerbitan e-KTP serta KK.]]>
<![CDATA[The Effectiveness of Digital Campaigns in Delivering GenRe Program Information during the COVID-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Sihombing, Lambok Hermanto]]>;
<![CDATA[Saputra, Adithiya Wiradinatha]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang efektivitas penyampaian program Generasi Berencana (GenRe) di masa pandemi Coronavirus Disease-19 (COVID-19). Program GenRe merupakan salah satu program yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk menjawab permasalahan pembangunan manusia khususnya pemuda dalam menghadapi Indonesia emas tahun 2045. Penyajian informasi program GenRe semakin menantang karena adanya pandemi COVID-19 yang membatasi pertemuan tatap muka sehingga penyampaian informasi program GenRe dimaksimalkan melalui media sosial khususnya Instagram dan YouTube sebagai implementasi kampanye digital. Kajian ini akan membahas tentang efektivitas kampanye digital dalam menyampaikan informasi program GenRe di masa pandemi COVID-19. Data yang digunakan berasal dari media sosial Instagram dan YouTube dengan teknik random sampling dengan memperhatikan jumlah viewer/tingkat interaksi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti akan menggunakan Media Theory yang lebih dikenal dengan Media Ecology Theory yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan. Dari hasil analisis, penggunaan media sosial Instagram dan YouTube cukup efektif dalam melaksanakan kampanye digital karena pengemasan konten yang kreatif dan mampu menarik minat khalayak]]>
<![CDATA[STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN ANDI PUTRA-SUHARDIMAN AMBY (ASA) DALAM MEMENANGKAN PEMILUKADA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 PADA MASA COVID 19 ]]>
<![CDATA[prawoto, Agung]]>;
<![CDATA[nasution, belli]]>;
<![CDATA[muchd]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Wabah covid-19 yang melanda pada awal tahun 2020 membuat kegiatan pemilihan kepala daerah terganggu. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Wabah covid-19 telah menghambat kegiatan kampanye politik setiap pasangan calon kepala daerah. Kampanye akbar merupakan salah satu acara yang tidak bisa dilaksanakan saat pemilihan kepala daerah karena pandemi covid-19. Pasangan calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah memiliki kampanye terbatas dan dominan yang menggunakan media sebagai alat untuk menyampaikan program, visi misi agar diketahui oleh masyarakat yang tidak mampu berkampanye secara langsung tatap muka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi politik dan gaya komunikasi pasangan Andi Putra-Suhardiman Amby (asa) dalam memenangkan Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi 2020 pada masa covid-19 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dan temuan ini didasarkan pada konsep politik Hafied Cangara sebagai strategi komunikasi politik. bahwa strategi komunikasi politik pasangan Andi Putra-Suhardiman Amby (ASA) menggunakan tokoh masyarakat sebagai komunikator politik"Asa" dan "Bermarwah" adalah pesan politik. Kemudian, dengan menggunakan media online dan media sosial untuk menyampaikan pesan politik tanpa membeda-bedakan masyarakat sasaran, pasangan Andi Putra-Suhardiman Amby (asa) memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi]]>
<![CDATA[DASAR PEMBENTUKAN STRUKTUR SOSIAL PANITIA PILKADES DESA LABANG 2021 ]]>
<![CDATA[Ulumuddin , Naufalul Ihya’]]>;
<![CDATA[Fauzi, Agus Machfud]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Proses pembentukan struktur panitia pilkades di desa Labang mengorbankan Pendidikan sebagai Lembaga edukasi generasi bangsa. Keputusan pemilihan ketua panitia pilkades di desa Labang menghadirkan polemik di kalangan masyarakat. Ketua panitia pilkades merupakan guru sekolah dasar di desa Labang. Guru yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperbaiki kondisi Pendidikan yang semakin buruk karena pandemi. Namun, pada kenyataan di desa Labang menunjukkan fenomana guru yang merangkap jabatan public lain yakni sebagai panitia pilkades. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pembentukan struktur panitia pilkades di desa Labang. Penelitian ini menggunakan metode kulaitatif dengan pendekatan observasi dan wawancara. Metode ini digunakan agar bisa memperoleh data secara mendalam yang tidak bisa diukur oleh angka-angka kuantitatif. Teori strukturasi menjadi perspektif utama untuk menjadi pisau anlisis dalam penelitian ini. Teori ini relevan untuk analisis pembentukan struktur sosial masyarakat dengan konsep dualitas agen dan struktur. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara agen yaitu guru sekolah dasar sebagai ketua panitia pilkades dengan struktur pendukung seperti perangkat desa, instansi Pendidikan, dan tokoh masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR KELURAHAN RAWASARI JAKARTA PUSAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Saputri, Puspita Ayu]]>;
<![CDATA[Hidayat, Rahmat]]>;
<![CDATA[Nababan, Rudyk]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu jenis pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, yang mana mengharuskan memiliki kualitas yang baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya implementasi kebijakan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Rawasari. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan penulis ialah teori Implementasi Menurut George C. Edward III (1980) sebagai acuan untuk melakukan analisis yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini menampilkan bahwa implementasi kebijakan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Rawasari Jakarta Pusat pada saat pandemi covid-19 masih belum optimal dilihat dari belum terpenuhinya unsur komunikasi pihak Kelurahan masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan. Sumberdaya manusia di Kantor Kelurahan Rawasari masih kurang sehingga terjadi penumpukan antrean di loket pelayanan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI ]]>
<![CDATA[Purnamasari, Shintya]]>;
<![CDATA[Purnamasari, Hanny]]>;
<![CDATA[Azizah, Ani Nurdiani]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Miskin (KM) yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pebayuran. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan penulis ialah teori Implementasi Menurut George C. Edward III (1980) sebagai acuan untuk melakukan analisis yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. hasil dari penelitian, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi terjalin dengan baik antar pendamping dan KPM. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) telah sabar mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memanfaatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan memberikan penyuluhan kepada KPM untuk mengembangkan keahlian yang mereka miliki ditengah-tengah keterbatasan pendidikannnya.]]>
<![CDATA[RASIONALITAS DALAM TINDAKAN KORUPSI (Studi Kasus Korupsi Dana Desa di Majalengka) ]]>
<![CDATA[Septian, Luky]]>;
<![CDATA[Fauzi, Agus Machfudz]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi merupakan masalah yang memekik diseluruh negara, termasuk Indonesia. korupsi di Indonesia kini semakin menggurita, merajalela, serta memberikan dampak penderitaan. Koprupsi yang merupakan extra ordinary crime memiliki kecaman yang sangat besar, terutama kerugian perekonomian. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah ketika kasus tindak pidana korupsi berhasil menyusup ke dalam instasi pemerintahan desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui rasionalitas dalam tindakan korupsi. Penelitian menggunakan metode kualitatif, sedangkan data-data memakai data studi literature dan studi kasus. Kemudian, data ini dikelolah sehingga dapat digeneralisasikan sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Hasil yang ditempuh, diketahui beberapa landasan yang mendasari seseorang melakukan korupsi, seperti motivasi pelaku, faktor-faktor yang ikut mempengaruhi, serta ditemui juga daya rusak dari sebuah tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[DAMPAK PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP TATANAN KOTA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENCIPTAKAN RUANG PUBLIK YANG NYAMAN ]]>
<![CDATA[Musfira , Nurul]]>;
<![CDATA[Ilyas , Muhammad Yusril]]>;
<![CDATA[Yulianti]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan pedagang kaki lima terhadap tatanan kota dan kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima sebagai upaya menciptakan tatanan kota menjadi ruang publik yang nyaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari banyaknya pedagang kaki lima terhadap tatanan kota dan kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Dengan menggunakan kajian literasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Banyaknya pedagang kaki lima tentu berdampak pada tatanan kota yang beralih fungsi. Semestinya tatanan kota menjadi ruang publik yang nyaman, tetapi karena keberadaan pedagang kaki lima yang tidak tertib dan teratur justru menimbulkan kesan kumuh, kotor bahkan menimbulkan kemacetan. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah sebagai upaya penataan pedagang kaki lima agar tercipta tatanan kota yang rapi dan nyaman. Tidak hanya itu, melakukan pembinaan dan kontrol secara berkesinambungan agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.]]>
<![CDATA[Persepsi Pemuda Dayak Wehea Mengenai Telinga Panjang Dan Tato Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur ]]>
<![CDATA[Habibi, Muhammad]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/fpb.v7i1.1714
<![CDATA[Telinga panjang dan tato dalam bingkai budaya adat istiadat pada Suku Dayak di Kalimantan Timur bukan sekedar sebuah simbol, tetapi merupakan identitas budaya yang juga mencerminkan keluhuran dan nilai religiusitas tinggi bagi sebagian masyarakat adat. Bahkan ada yang melambangkan ningratisme dalam budaya adat suku dayak. Hal tersebut dapat berarti juga sebagai hierarkhi strata sosial, terutama bagi Dayak Wehea. Tujuan penelitian mengetahui Persepsi dan memahami pola pikir Pemuda Dayak Wehea Mengenai Telinga Panjang Dan Tato Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian menunjukkan bawah bagi Suku Dayak Wehea di Desa Nehas Liah Bing kebudayaan telinga panjang dan tato adalah warisan leluhur nenek moyang. Telinga Panjang memiliki makna untuk menunjukkan tingkat, status dan kedudukan seorang bangsawan (hepui). Sedangkan tato dipandang sebagai identitas bagi suku Dayak Wehea karena pada dasarnya setiap suku dayak memiliki motif tersendiri sebagai identitas keluarga besar kesukuannya yang telah dilakukan secara turun temurun. Persepsi pemuda Dayak Wehea mengenai telinga panjang dan tato pada dasarnya mengakui keberadaan keduanya sebagai identitas kesukuan dan warisan leluhur yang sudah seharusnya dilestarikan.]]>
