Articles
<![CDATA[Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019 ]]>
<![CDATA[Fauzi, Agus Machfud]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Civilization Vol 1 No 1 (2019): Maret 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNUSA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33086/jic.v1i01
<![CDATA[Perilaku pemilih menjadi daya tarik tersendiri dalam proses kontestasi perpolitikan nasional 2019. Pada awal perjalanan perpolitikan di Indonesia ia menjadi rebutan berbagai Ideologi yang diperbolehkan menjadi peserta Pemilu pada tahun 1955. Tarik menarik antara partai politik membuat pemilih merespon dan menyikapi tersebut. pada Orde Lama pemilih bebas menentukan pilihan sesuai dengan orientasi politik yang didianut. Bergeser ke Orde Baru pemillih terbatasi pilihannya karena yang diperbolehkan hidup hanya dua partai politik dan golongan karya. Hadirnya Orde Reformasi membuka kembali pilihan warga yang membuat perilaku pemilih mengikuti perubahan zaman. Menyongsong Pemilu 2019 perilaku pemilih lebih menarik lagi diperbincangkan sebab dinamika menyertai.
]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN INTEGRASI SIDALIH ANTARA PILWALI SURABAYA DAN PILGUB JAWA TIMUR: OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK KPU KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Fauzi, Agus Machfud]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 3, No 1 (2018): November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (495.619 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v3n1.p1-5
<![CDATA[This study aims to unite the Voter Information System (SIDALIH) based online between the Surabaya Mayor Election (PILWALI) and the East Java Governor Election (PILGUB). Both regional governments have a service program for prospective voters so that voters are facilitated for the use of their voting rights.?PILWALI Surabaya, which in the meantime the implementation of local democracy preceded the East Java provincial government, namely in 2015, while the implementation of East Java PILGUB in 2018. Both of these democratic parties have different voter data. The implementation of PILWALI Surabaya 2015 has?data on voters who are included in the Permanent Voter List (DPT) greater than the 2018 East Java PILGUB voter data on the Permanent Voter List (DPT) they have set. In 2018, there will be three years after 2015, the DPT should have been selected to the regions in a region with more data because there are additional residents every day, but the fact that there is a decrease in the number of voters in PILGUB East Java 2018 compared to PILWALI Kota Surabaya 2015. The author has examined the striking differences in the DPT data of both Election events, and how the solutions to the two elections even though the?regional government is different.]]>
<![CDATA[Kontroversi Sosial Caleg Perempuan PKS (Komunikasi Politik, Dogma Agama & Afirmasi) ]]>
<![CDATA[Fauzi, Agus Machfud]]>;
<![CDATA[Novinayah, Fadilah Salsa]]>;
<![CDATA[Darmawan, Oktavia Ayu]]>;
<![CDATA[Rivaldi, Rivaldi]]>
<![CDATA[ MEDIAKOM : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 3, No 1 (2019): Mediakom Vol 03, No 01, Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.495 KB)
|
DOI: 10.32528/mdk.v3i1.2410
<![CDATA[This study aims to explain the implementation of government policies related to a 30% quota for women in the East Java PKS DPW, in addition to knowing its implementation. The social controversy responding to the PKS policy in presenting female legislative candidates aims to show to the public that there is a conflict between government policy and Islamic dogma which is the principle in the PKS. This study used qualitative research methods. The results showed that the implementation of government policies related to the 30% quota for women in the PKS East Java DPW had exceeded those specified, which was at 46%, whereas according to their interpretation that the prevailing religious dogma had no conflict between prevailing teachings with the government's policy of 30% of women's quota, all of them have their share in life. Al-Quran Surah An-Nisa verse 34 and Surah Al-Ahzab verse 33 textually prohibit women from becoming leaders, this is a source of religious dogma. Social controversy about women becoming leaders is eliminated when they have competence and capacity because the existence of leaders here is not in the context of congregational prayer but rather in carrying out state and national work programs.]]>
<![CDATA[SOCIAL CONFLICT IN CONTESTATION OF INDONESIA ELECTION ]]>
<![CDATA[Abdulrahim, Mohamed Omar]]>;
<![CDATA[Fauzi, Agus Machfud]]>;
<![CDATA[Mudzakir, Moh]]>
<![CDATA[ The Journal of Society and Media Vol 3, No 2 (2019): Social Conflict in Society and Media ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Social Science, Faculty of Social Science &Law, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsm.v3n2.p159-177
<![CDATA[The background of this research is the conflict began with an inharmony between political party leaders and legislators, especially those who have become legislative members and intend to advance again as legislative candidates from the same party. It aims to provide solutions for political parties in the election nomination. It reveals conflict in the preparation of candidates in the elections of 2019. Researchers collect data from political party information and media coverage by comparing news. The method is qualitative with analysis using Paul Conn's conflict structure theory to produce alternative solutions. The results is a difference in expectations and designs between political party leaders and incumbent legislators, according to political party leaders that legislative incumbents need to have an evaluation so they are displaced from candidates for those who were not optimally fighting for political parties, different perspectives of incumbent legislators because they feel have struggled be serious and prepare for second (more) contestation. The legislative incumbent who should be eligible to advance back from the same electoral district then tries to find a new path by advancing again as a legislative candidate by using other political parties. The Conclusion is shifting legislative candidates and changes in the acquisition of election results show the dynamics of political party conflict affect the outcome.]]>
<![CDATA[KAJIAN DESKRIPTIF PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNESA DI PEMILIHAN UMUM RAYA (PEMIRA) ]]>
<![CDATA[SULISTYO, EDI]]>;
<![CDATA[MACHFUD FAUZI, AGUS]]>
<![CDATA[ Paradigma Vol 7, No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Paradigma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemira atau pemilihan umum raya merupakan salah satu bentuk pendidikan politik di Perguruan Tinggi. Namun, hanya sebesar 35% dari 3.641 DPT mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang memberikan suara. Perspektif teori yang digunakan untuk penelitian ini yaitu partisipasi politik Samuel P. Huntington. penelitian ini adalah penelitian survei dengan sifat penelitian kuantitatif deskriptif dan menggunakan metode proposional systematic random sampling. Dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, tingkat partisipasi politik mahasiswa FISH UNESA berada pada kategori sedang (74%). Kegiatan pemilihan menjadi bentuk partisipasi politik paling dominan (50% keatas). Dengan uji Chi Square, stasus sosial ekonomi menghasilkan skor 2,490<9,488 dan dinyatakan tidak berpengaruh. Selain itu, ormek juga menghasilkan skor 8,358<18,307 sehingga dinyatakan tidak berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa termasuk sebagai pemilih rasional. Mereka memilih calon dengan melihat visi misi dan kualitas untuk mengukur kemampuan menyelesaikan masalah. Kata Kunci: Mahasiswa, Partisipasi Politik, Pemilihan Umum Raya UNESA]]>
<![CDATA[RASIONALITAS PEREMPUAN KARIER DALAM BERCADAR DI KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[SETIAWAN PUTRI, DEWANDA]]>;
<![CDATA[MACHFUD FAUZI, AGUS]]>
<![CDATA[ Paradigma Vol 7, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Paradigma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di era modern ini, perempuan berkarier bukan suatu hal yang baru. Penelitian ini membahas tentang fenomena perempuan bercadar dan menganalisis karakteristik sosial-ekonomi perempuan karier bercadar di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori rasionalitas Weber sebagai dasar analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara serta observasi. Hasil dari penelitian ini adalah alasan perempuan karier memakai cadar dapat digolongkan dalam tiga rasionalitas Weber, yaitu rasionalitas nilai, rasionalitas tradisional dan rasionalitas afeksi.]]>
<![CDATA[RASIONALITAS PEMILIH BUPATI TULUNGAGUNG PADA PILKADA TAHUN 2018 (STUDI DI KEL. KENAYAN, KEC. TULUNGAGUNG, KAB. TULUNGAGUNG) ]]>
<![CDATA[SARI AGUSTIN, RIZKA]]>;
<![CDATA[MACHFUD FAUZI, AGUS]]>
<![CDATA[ Paradigma Vol 7, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Paradigma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini berangkat dari kasus kemenangan Bupati Tulungagung periode tahun 2013-2018 pada Pilkada tahun 2018. Beliau mampu menang walaupun telah terjerat oleh kasus korupsi. Penelitian ini meneliti bagaimana alasan rasionalitas pemilih Bupati Tulungagung pada Pilkada tahun 2018. Bertujuan untuk menganalisis tindakan sosial pemilih dalam menentukan pilihannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dianalisis menggunakan pespektif teori Rasionalitas dari Max Weber. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah verstehen. Lokasi dari penelitian ini berada di Kel. Kenayan, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung. Subjek adalah masyarakat, menggunakan purposive sampling dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan rasionalitas nilai yaitu tidak memilih pemimpin yang korupsi. Berdasarkan tindakan rasionalitas instrumental yaitu mendapatkan bantuan bedah rumah dan politik uang. Berdasarkan tindakan rasionalitas tradisional yaitu memilih latar belakang PDIP. Sedangkan berdasarkan tindakan rasionalitas afeksi yaitu perasaan kasihan maupun kecewa yang akhirnya menentukan dalam pilihannya. Kata Kunci: Korupsi, Tindakan sosial Max Weber, Verstehen, Bupati.]]>
<![CDATA[HEGEMONI KYAI TERHADAP SANTRI ]]>
<![CDATA[VERADELLA ANUGRAH, YESHINTA]]>;
<![CDATA[MACHFUD FAUZI, AGUS]]>
<![CDATA[ Paradigma Vol 7, No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Paradigma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berangkat dari keterlibatan pondok pesantren dalam permasalahan partai politik. Adanya keterlibatan ini karena terdapat campur tangan politik di dalam pesantren. Penelitian ini meneliti bagaimana hegemoni kyai terhadap afiliasi santri dalam Pilbup Lamongan 2015 di Pondok Pesantren Sunan Drajat. Menggunakan penelitian kualitatif dianalisis dengan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci, hegemoni merupakan pengaruh dari Kyai yang diawali adanya kekuasaan. Hegemoni ada tiga jalur untuk mengarahkan santri yaitu hegemoni jalur agama, hegemoni jalur pendidikan dan hegemoni jalur kebudayaan. Tujuannya untuk mengetahui kebijakan kyai terhadap politik santri, mengetahui afiliasi santri dalam pemilihan bupati dan mengetahui bentuk-bentuk hegemoni kyai terhadap santri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dianalisis dengan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Subjeknya merupakan Ustadz dan alumni santri. Teknik analisis data dalam penelitian ini Teknik wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian menjelaskan terjadi hegemoni kepada santri untuk mengikuti arahan dari seorang Kyai yang dianggap lebih berkuasa dalam menyampaikan asumsi. Kata kunci: Kekuasaan, Hegemoni, Pondok Pesantren.]]>
<![CDATA[PEMAKNAAN PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DI ALUN-ALUN GRESIK ]]>
<![CDATA[IKHWAN, MASRUL]]>;
<![CDATA[MACHFUD FAUZI, AGUS]]>
<![CDATA[ Paradigma Vol 7, No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Paradigma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengidentifikasi Forum Aliansi Peduli Cagar Budaya Gresik dalam memaknai pembangunan Islamic Center. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan prespektif teori interaksionisme simbolik Helbert Blumer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode etnografi milik James P. Spradly. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi foto, dan dokumentasi tertulis. Hasil penelitian berhasil mengungkap beberapa point. Pertama, Kondisi Masyarakat Forum Aliansi terdiri dari santri tradisional; santri modern; seniman budayawan; dan kelompok kepentingan. Kedua, Pembangunan Islamic Center bertujuan merombak fungsi Alun-alun dan dinilai sebagai cara pemerintah untuk menghabiskan anggaran. Ketiga, Terdapat kelompok Inklusi dan kelompok Eksklusi. Kurangnya sosialisasi menjadi penyebab utama munculnya banyak penolakan yang dilakukan oleh warga masyarakat Gresik. Pembangunan Islamic Center di kawasan Alun-alun dapat mendiskriminasikan agama lain yang ada disekitaran Alun-alun Gresik. Selain itu pedagang kak lima (PKL) turut dirugikan dalam proyek pembangunan revitalisasi Alun-alun Gresik. Perekonomian menurun secara drastis dan sangat dirasakan oleh para pedagang kaki lima (PKL). Kata kunci : Pemaknaan, Islamic Center, Revitalisasi, Alun-alun, Cagar Budaya.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF MASYARAKAT SIDOARJO TENTANG ISU POLITIK DALAM PILPRES 2019 (STUDI KASUS ISU SUARA NU DALAM KEMENANGAN JOKOWI MA'RUF) ]]>
<![CDATA[Putri, Rizky Sintiah]]>;
<![CDATA[Fauzi, Agus Machfud]]>;
<![CDATA[Fakhiroh, Zakiyyatul]]>;
<![CDATA[Putri, Sindi]]>;
<![CDATA[Alifiah, Firda Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.%p
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggapan masyarakat Sidoarjo terkait isu suara NU dalam kemenangan Jokowi Ma?ruf. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl. Pendekatan. Fenomenologi digunakan dalam penelitian ini untuk melihat fenomena pada konstruksi masyarakat mengenai isu isu yang terjadi pada Pilpres 2019. Hasil penelitian ini terdapat perspektif masyarakat yang menyetujui dan tidak terkait dengan isu suara NU.]]>
