cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Rahman Ramadhan
Contact Email
abdulrahmanramadhan95@gmail.com
Phone
+6285162544800
Journal Mail Official
almahkamahjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Basuki Rahmat, Perum. Griya Permata Buana B-03 Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, 68132
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan
Published by PT Syamilah Literasi Islami
ISSN : 31100945     EISSN : 31100953     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah nasional yang terbit secara berkala 3 (tiga) kali dalam setahun pada bulan April, Agustus dan Desember sejak tahun 2024. Jurnal dikelola secara independen oleh PT Syamilah Literasi Islami dan didedikasikan sebagai media publikasi karya akademik terbaik para peneliti dari kalangan akademisi dan praktisi. Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan menempatkan isu-isu hukum, politik dan pemerintahan sebagai fokus kajian akademis dengan ruang lingkup seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, sistem politik, hubungan internasional, kebijakan publik, etika pemerintahan dan lain-lain. Artikel yang dipublikasikan Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan telah terindeks di berbagai platform indeks artikel ilmiah seperti Google Scholar, dan lain-lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2025): April" : 5 Documents clear
Tugas, Fungsi dan Bagian Sekretariat DPRD dalam Membantu Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Muhammad Kurniawan; Salsabila; Novi Lidiyasari
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami terkait fungsi dan tugas dari sekretariat DPRD Dalam membantu anggota dewan dalam menjalankan tugasnya. Adapun bagian dari Sekretariat DPRD kota palangkaraya berdasarkan peraturan walikota Nomor 34 Tahun 2019 yaitu terdiri dari : Sekretaris, bagian umum, bagian perundang-undagan, persidangan dan humas. Dan bagian fasilitas penganggaran dan pengawasan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP nomor 41 tahun 2007, sekretariat DPRD adalah “perangkat daerah” yaitu unsur “pelayanan administrasi” terhadap DPRD. Meliputi penyelenggaraan administrasi kauangan DPRD, mendukung tugas dan fungsi DPRD dan penyediaan serta koordinasi ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sehingga dari yang dijelaskan di awal, sekretariat DPRD memiliki peran krusial dan sangat penting dalam menentukam efektivitas pelayanan DPRD. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, metode penelitian yang cocok untuk memahami fungsi dan tugas Sekretariat DPRD dalam membantu anggota dewan menjalankan tugasnya adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis realitas empirik secara mendalam terkait peran Sekretariat DPRD.
Efektifitas Peran Assisten Sekretariat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Nanda Anisya Asmardiana; Novita Angraeni; Erzha Nazmi; M. Zaki Ramadhani; Noval Firzatullah; Ulfa Syahida Rizkiya
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya sangat penting dalam meningkatkan kinerja perangkat Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif. Pembahasan ini menyoroti berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas peran Asisten Sekretariat Daerah, seperti koordinasi antar perangkat daerah, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, pengawasan kinerja, dan motivasi pegawai. Koordinasi yang baik antar perangkat daerah akan memperlancar jalannya administrasi pemerintahan. Selain itu pengelolaan SDM yang kompeten dan pengelolaan anggaran yang efisien menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah. Pengawasan dan evaluasi kinerja juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tugas dan fungsi perangkat Sekretariat Daerah berjalan sesuai dengan rencana. Dengan memperhatikan semua faktor ini, diharapkan kinerja perangkat Sekretariat Daerah dapat lebih optimal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pemerintahan daerah secara keseluruhan.
Analisis Yuridis Perikatan dalam Kontrak Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anita Kamilah; Nurul Lestari; Cep Hidayat; Yasser Kahfi Alghifari
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari perikatan dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha serta hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian kerja. Melalui pendekatan normatif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini menemukan bahwa meskipun perjanjian kerja memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, namun dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan yang merugikan pekerja. Pekerja berhak mendapatkan upah yang adil, keselamatan kerja, dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fundang-undang, sedangkan pengusaha berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada dan memberikan perlindungan bagi pekerjanya. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan hukum yang adil dalam hubungan kerja untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi pekerja. Perjanjian kerja merupakan salah satu aspek penting dalam dunia ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan pekerja terjalin melalui perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja ini menjadi dasar hukum yang melindungi kedua belah pihak dalam menjalankan aktivitas kerja.
Masyarakat dan Pembentukan Hukum: Analisis Kritis tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia Tanti Kirana; Sani San Zein; Widiya Meynuary; Nurul Lestari; Kintan Berlina; Feyza Ashila Putri
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara hukum formil (rechtsstaat), peratuan perundang-undangan merupkan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Peran masyarakat merupakan perwujudan terdapatnya hubungan relasi diantara masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam proses pembentukan Undang – Undang. Proses pembentuka Undang – Undang tidak sesuai prosedur yang secara normatif diatur dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan dan undang – undang dibuat untuk kepentingan tertentu sehingga menghasilkan produk undang – undang yang buruk dan melanggar hak masyarakat. Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti peran masyarakat dalam proses pembentukan perundang – undangan di indonesia dan bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat untuk kualitas peraturan perundang-undangan di indonesia, dengan menggunakan metode studi literatur, dengan pendekatan analisis kualitatif.
Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberatan Tindak Pidana Terorisme Hilman Nur; Nurul Lestari; Sani San Zein; Cep Hidayat; Rizki Alvareza; Farhan Dwi Kurnia; M. Wahyu Affarel
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis perkembangan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia, dengan fokus pada perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan dan literatur terkait untuk memahami aspek internal sistem hukum positif di Indonesia. Revisi undang-undang terorisme memperluas definisi terorisme serta memperkenalkan ketentuan pidana baru, seperti kriminalisasi pelatihan militer atau paramiliter untuk tujuan tertentu. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan terorisme, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam hal perpanjangan masa penahanan, penangkapan, dan penyadapan. Keterlibatan TNI dan ketentuan mengenai kompensasi korban merupakan perkembangan hukum yang signifikan. Namun, perluasan kewenangan penyidikan dan definisi terorisme yang luas membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak-hak fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan undang-undang memperkuat kerangka hukum pemberantasan terorisme, namun harus tetap seimbang dengan perlindungan HAM, khususnya bagi tersangka dan terdakwa, demi keadilan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2025): Agustus (In Press) Vol 2 No 1 (2025): April Vol 1 No 3 (2024): Desember Vol 1 No 2 (2024): Agustus Vol 1 No 1 (2024): April