cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lukman Santoso
Contact Email
justicia@uinponorogo.ac.id
Phone
+6285643210185
Journal Mail Official
justicia@uinponorogo.ac.id
Editorial Address
Faculty of Sharia, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Puspita Jaya Street, Jenangan District, Ponorogo Regency, East Java, Indonesia.
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Published by UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
ISSN : 16935926     EISSN : 25027646     DOI : 10.21154/justicia
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal aims to advance knowledge in Islamic legal studies within Muslim societies from various perspectives, enriching both theoretical and empirical research. It covers a range of subjects, including in-depth studies of living law in Muslim communities, legal negotiations on human rights, and issues related to comparative legal systems and constitutional law in Muslim-majority countries.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 359 Documents
 5   6   7   8   9 
URGENSI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS Mr. Sakirman
Justicia Islamica Vol 13 No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v13i1.458

Abstract

Sudah empat puluh tahun lebih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk umat muslim. Hanya ada beberapa perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan setelah undang-undang tersebut, sebut saja Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, yang kesemuanya hanya merupakan catatan kaki dan pelengkap dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditelaah pasal demi pasal, kita akan menemukan beberapa pasal yang harus disoroti dan perlu mendapat perhatian kaitannya dengan jaminan terhadap semua unsur yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, jika dikontekstualisasikan dan dilihat relevansinya dengan isu-isu gobal yang beredar dan kebutuhan umat muslim akan peraturan yang mengakomodasi dan tidak mengekang kebutuhan umat. Tujuan perkawinan disebutkan dalam pasal 1 bersama dengan definisi perkawinan, kemudian dijelaskan lebih banyak pada penjelasan undang-undang tersebut. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak ada bab yang memuat pasal-pasal sanksi atau ketentuan pidana sebagaimana undang-undang lain. Memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang tentang perkawinan yang sepenuhnya masalah perdata, tetapi apabila undang-undang tersebut dilanggar sedangkan sanksinya sangat ringan, tidak ada sama sekali, atau harus didukung oleh undang-undang lain untuk menghukum pelanggar (seperti dalam kasus perkawinan di bawah umur yang pelanggarnya tidak bisa dipidana kecuali dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak) maka apakah undang-undang tersebut bisa dikatakan menjamin tujuan perkawinan? Berdarkan hal tesebut, dalam tulisan ini akan mengurai tentang apakah tujuan perkawinan dalam perundang-undangan perkawinan sesuai dengan tujuan perkawinan yang ada di nash dan hukum Islam? apakah perundang-undangan perkawinan menjamin tujuan perkawinan? apa konsep perundang-undangan perkawinan yang sesuai dengan konteks sekarang dan apa saja yang harus direvisi jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan diamandemen?
REFLEKSI KEDAULATAN AGENCY ENTITAS BISNIS MENUJU PROFESI AKUNTAN SYARIAH YANG TERCERAHKAN Agus Arwani
Justicia Islamica Vol 13 No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v13i1.471

Abstract

Akuntan adalah pihak aktor yang berperan terhadap pembentukan dan pelaksanaan akuntansi sebagai struktur. Realitas akuntansi merupakan bagian dari bagaimana akuntan mengambil peran. Realitas penyimpangan yang selalu menghadirkan akuntan sebagai pihak sentral adalah bentuk bagaimana aktor dan struktur bertemu secara mutual. Habitus aktor yang ”˜’serakah’’ bertemu dengan akuntansi (kapitalisme) sebagai struktur yang melegitimasinya. Dalam realitasnya akuntan (agen) terlihat begitu tenggelam dalam belenggu kapitalisme, sehingga teori agency berupa konflik kepentingan, kelihatannya bergeser dengan bersimbiosis secara mutual antara kepentingan manajemen dan akuntan. Akuntan harus dikembalikan khittah-nya sebagai profesi yang berdaulat, ia adalah ideolog sebagai Rausyan Fikr. Bentuk ke-khusuk-an akuntan dalam beribadah, bertasbih dengan ”˜’angka’’ dalam artian menjadikan segenap tugas sebagai tugas-tugas (risalah) ”˜’kenabian’’ untuk memetakan hak para stakeholders dengan adil dan benar. Hal ini hanya dapat berlangsung dalam bingkai keberdaulatan dan membangkitkan kesadaran Ketuhanan (khusuk) dengan menempatkan Tuhan sebagai arah puncak pertanggung jawaban.
EFEKTIFITAS PEMBENTUKAN DAERAH DALAM UPAYA MENDUKUNG OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Endrik Safudin
Justicia Islamica Vol 13 No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v13i1.491

Abstract

Otonomi Daerah dikonsepkan sebagai pemberian hak dan wewenang serta  kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan otonomi daerah harus memperhatikan asas otonomi daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.Otonomi daerah diberlakukan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan daya saing, mempercepat kesejahteraan, mengembangkan nilai-nilai kedaerahan dan lain sebagainya. Pada konteks inilah pembentukan daerah jangan sampai menjadi penghambat tujuan mulia dari otonomi daerah. Apalagi jika pembentukan daerah hanya untuk melayani peluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri sehingga melupakan kesejahteraan rakyat.Pada tulisan ini difokuskan pada pembahasan efektifitas pembentukan daerah dalam upaya mendukung otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan efektifitas dimaksudkan untuk melahirkan kehati-hatian dalam memberikan persetujuan daerah otonomi baru. Dengan penelusuran ini maka akan bisa dilihat sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas daerah yang sudah terbentuk untuk dijadikan evaluasi kedepannya.
Harga Murabahah Perspektif Fikih dan Keuangan Islam Amin Wahyudi
Justicia Islamica Vol 8 No 1 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v8i1.522

Abstract

Murabahah is a unique pattern of business. One side of Murabahah is sale and buy, and the other is debt and credit. Therefore the price of Murabahah contains provisions that differ from regular trading. The price of Murabahah consist of acquisition and mark up. Acquisition price is analyzed based on purchased and all fees that have been made to hold commodities ready for buyer. While the mark up of Murabahah is business advantage. Mark up can be analyzed based on costs, market prices, inflation, risk, and other factors that are not based on interest and usury. The level of mark up depends on the decisions between buyer and seller according to the mechanism of transaction that meet shari’ah principle.
Sukuk Sebagai Alternatif Investasi Syari’ah di Indonesia Desi Trisnawati
Justicia Islamica Vol 8 No 1 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v8i1.523

Abstract

Sukuk was one of the alternatives of investment and sources of development fund primarly in infrastructure because of the advantages of the sukuk self namely : (1) the used of sukuk fund from the beginning was clearly to developing certainty projects example infrastructure development in Indonesia, (2) sukuk risks was clearly from the beginning of the projects, and (3) the used of sukuk fund should be discipline because sukuk fund was clearly correlated with certainty projects. The development of sukuk in Indonesia was slowly because of regulation aspect, tax aspect, operational aspect, and product aspect. These factors became the challanges for the Indonesian government to solve immediately in order to sukuk was one of the attractives investment in Indonesia.
Spiritual Entrepreneur Abdul Wadud Nafis
Justicia Islamica Vol 8 No 1 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v8i1.524

Abstract

Entrepreneur that combines professionalism and spirituality will generate worldly profit and hereafter. The definition of spirituality intelligence is a person who has more ties to the spiritual and psychological aspect rather than the physical or material aspect. While entrepreneur is a talented person in a making new product, determining the new ways of production, collating the operation of new product presence, marketing and managing capital. In achieving business success, the physical and spiritual factor is required. Spiritual factors cover of skill, piety, honesty, trust, good will and others.
Lembaga Harta Bersama Dalam Masyarakat Bilateral Perpektif Hukum Islam Saifullah Masduki
Justicia Islamica Vol 8 No 1 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v8i1.525

Abstract

This paper is to study joint property (harta bersama) from the genealogy perpective with it’s locus to bilateral genealogy as in Java, Sunda and Aceh society. Bilateral system of genealogy choosed in this paper, because a unilateral genealogy (patrilineal and matrilineal), will be marginalized along with the development of era and will be subtituded with bilateral genealogy. In addition, this paper also pretend to see how Islamica law to be adaptive to the customory law as a living law, especially in matter of the law of marital property. Basically, this study is characterized as a secondary study or study of the law in books, that is the review of jurist manuscript and documentation about the norms that regulates law interaction in society from the status aspect. On of the conclusions of this paper is although the marital property law is not mentioned in Islamic law, but if we see the disired genealogy or kinship system which led to the bilateral system, then we are sure that Islamic law will adaptively absorb the community property as exist in customory law of bilateral system.  
Kejahatan Perkosaan Dalam Bingkai Politik Hukum Pidana Munawir Munawir
Justicia Islamica Vol 8 No 1 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v8i1.526

Abstract

Criminal act of rape is one type of violent crime to woman. In the development of this crime is no longer seen as solely a moral offence. But inside it has touched on the anger and violence problem which is considered a violation and negation HAM. Based on the development this, planner group new penal code in looking need to quicly change formulation a criminal act of rape. That is no longer the sense as in the formulation Section 28 penal code (WvS), but expanded in accordance with the development and future state. Through political policy or criminal law, formulations have been made a criminal act of rape is more appropriate to contemporary situations and this formula has been placed in section 423 hhe draft new penal code  which is currently awaiting approval from the legistilative assembly.
Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum Dewi Iriani
Justicia Islamica Vol 8 No 1 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v8i1.527

Abstract

Discourse about law as a tool of social control related to method and sociological discipline. A multidisciplinary approuch to the law is absolutely necessary when we discuss the law as an instrument of social control. One of the important things in this issue is that the law required to meet the concrete needs of the community, so the law goes effectively. Another important aspect after that is a supremacy of law aplication or the rule of law. The supremacy of law is necessary in order to realize the function of law as an instrument of social control to fully consider the sociological aspects of law enforcement.
Reformulasi Bangun Sistem Ekonomi Islam Elly Masykuroh
Justicia Islamica Vol 8 No 1 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v8i1.528

Abstract

The idea of this paper came from the many phenomenas of economic problem occuring in various part of the world that become increasingly serious. Both economis  school of capitalist and socialist was not able to provide solution for the increasingly complex economic issues. This condition raises expectation for an alternative economic system that is able to resolve economic problem. Current discourses about Islamic economic system sound relevance and begin to be studied to resolve the economic problem. Through the study and reconstruction of the history of Islamic economy, it shows that system of Islamic economy does exist legally and de facto. Now, our job is to formulate the form and concept of Islamic economy that can be accepted as an alternative economic system in the world. The formulation of the concept and theory of Islamic economy can take two alternatives: firstly, through revision of the old theory of Islamic economy in accordance with the principle and characteristic of Islamic economy, secondly, the recontruction of history through the Islamic economic thought, so that it can gave birth new Islamic economic system.

Page 7 of 36 | Total Record : 359

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2004 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 1 (2026) Vol 22 No 2 (2025) Vol 22 No 1 (2025) Vol 21 No 2 (2024) Vol 21 No 1 (2024) Vol 20 No 2 (2023) Vol 20 No 1 (2023) Vol 19 No 2 (2022) Vol 19 No 1 (2022) Vol 18 No 2 (2021) Vol 18 No 1 (2021) Vol 17 No 2 (2020) Vol 17 No 1 (2020) Vol 16 No 2 (2019) Vol 16 No 1 (2019) Vol 15 No 2 (2018) Vol 15 No 1 (2018) Vol 14 No 2 (2017) Vol 14 No 1 (2017) Vol 13 No 2 (2016) Vol 13 No 1 (2016) Vol 12 No 2 (2015) Vol 12 No 1 (2015) Vol 11 No 2 (2014) Vol 11 No 1 (2014) Vol 10 No 2 (2013) Vol 10 No 1 (2013) Vol 9 No 2 (2012) Vol 9 No 1 (2012) Vol 8 No 2 (2011) Vol 8 No 1 (2011) Vol 7 No 2 (2010) Vol 7 No 1 (2010) Vol 6 No 2 (2009) Vol 6 No 1 (2009) Vol 5 No 2 (2008) Vol 5 No 1 (2008) Vol 4 No 2 (2007) Vol 4 No 1 (2007) Vol 3 No 2 (2006) Vol 3 No 1 (2006) Vol 2 No 2 (2005) Vol 2 No 1 (2005) Vol 1 No 2 (2004) Vol 1 No 1 (2004) More Issue