cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
BASYARUDIN
Contact Email
jurnalilmuhukumlegisnexus@gmail.com
Phone
+6282258074501
Journal Mail Official
jurnalilmuhukumlegisnexus@gmail.com
Editorial Address
PERUMAHAN BUKIT MAS RESIDENCE BLOK 5A NO 6
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum
Published by CV. CAKRAWALA RISET
ISSN : 31247717     EISSN : 31247725     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Banjar abdiul Aziz; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah tangga pada hakikatnya merupakan tempat berlindung bagi setiap individu keluarga. Tetapi, pada realitanya malah banyak yang menjadi tempat penderitaan akibat kekerasan. Seiring berkembangannya zaman, permasalahan yang muncul kian kompleks, salah satunya isu terkait perempuan yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Metodologi penelitian ini menerapkan metode yang melibatkan analisis hukum, penerapan teori-teori terkait, serta studi kasus. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan di lingkungan keluarga yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, meliputi bentuk fisik, seksual, mental, serta pengabaian yang disertai ancaman. Dengan kata lain, KDRT dapat dipahami sebagai serangkaian bentuk perilaku agresif mulai dari intimidasi, pelecehan, dan kekerasan bervariasi yang terjadi antar individu dalam hubungan keluarga. Melalui UU PKDRT, diharapkan partisipasi aktif seluruh pihak dalam mehami dan menerapkan aturan ini, khususnya bagi aparat penegak hukum guna penyelesaian kasus KDRT yang komprehensif sekaligus menjamin perlindungan bagi perempuan sebagai korban.
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SEBAGAI MODUS BARU KEJAHATAN PENIPUAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Ade Tiara; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi akan tak terhindarkan seiring kemajuan era yang semakin canggih, dan keberadaan teknologi AI (Artificial Intelligence) menunjukkan kemajuan teknologi di berbagai negara, termasuk Indonesia, tetapi meskipun AI memiliki kemampuan memecahkan masalah seperti manusia, ia juga bisa menjadi masalah ketika disalahgunakan, sehingga penyalahgunaan AI yang marak terjadi menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak, bahkan sudah banyak kasus penipuan digital yang menggunakan teknologi berbasis AI ini. Penipuan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi ini sangat merugikan berbagai pihak, dan penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyalahgunaan AI dalam praktik penipuan serta penerapan hukum terhadap pelakunya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan
PATENT CERTIFICATES AS FIDUCIARY ASSETS: A LEGAL REVIEW BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2016 AND LAW NUMBER 42 OF 1999 Achmad Dahlan; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amid the transformation toward an innovation-based economy, intellectual property particularly patents plays a vital role as a strategic asset with significant economic value. This article analyzes the legality of using patent certificates as fiduciary collateral within the Indonesian legal system, based on Law No. 13 of 2016 on Patents and Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security. Employing a normative juridical approach, this study explores the legal basis, material and formal requirements, and the legal implications for both patent holders and creditors. The findings indicate that while patent certificates can serve as fiduciary collateral, their implementation faces regulatory and practical challenges, including ambiguities in economic valuation procedures and potential contractual conflicts. Therefore, regulatory reinforcement and institutional understanding are essential for patents to function effectively as financing instruments. This study highlights the importance of recognizing intellectual property as a legitimate collateral object to support innovation-driven economic growth and ensure balanced legal protection
ANALISIS PENERAPAN PASAL 363 KUHP TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN HAKIM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 45/PID.B/2022/PN. TBK) Isnaini Febrianty; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencurian yang diperberat secara khusus diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang bertujuan untuk melindungi aset negara dari tindakan kriminal. Studi ini menekankan analisis mendalam tentang penerapan unsur-unsur pidana dalam pasal ini dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam Keputusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN. Tbk. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, artikel ini mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam membuktikan unsur-unsur pemberat, seperti penggunaan kekerasan atau keadaan pemberat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara hakim menafsirkan dan membuktikan unsur-unsur pemberat tersebut sangat mempengaruhi tingkat hukuman yang dijatuhkan. Oleh karena itu, penerapan hukum yang konsisten dalam keputusan harus selalu dijaga untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana dan menjadi referensi bagi aparat penegak hukum.
LEGAL ANALYSIS OF DEFAULT IN TERMS OF SERVICE QUALITY AND ITS IMPACT ON THE COMPANY AND EMPLOYEES COMPANY AND EMPLOYEES Isna Zakiya; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Service quality is part of the company's legal obligations to consumers, so that non-compliance of services with predetermined standards can lead to defaults that have an impact on companies and employees. This study aims to analyze legally default in service quality and its impact on companies and employees with the object of research PT Lion Super Indo Tirtayasa Branch Bandar Lampung. The research method used is normative and empirical juridical approach in which normative studies are conducted through analysis of civil law provisions and consumer protection, while empirical studies are obtained through direct observation of researchers as employees of service practices, supervision, and handling of consumer complaints. The results show that the company places service quality as a top priority through the implementation of service standards, customer satisfaction surveys, and compensation mechanisms in the event of non-optimal service, but in practice there are still potential defaults stemming from employee performance and behavior. The default has an impact on the company in the form of legal risk, decreased consumer confidence, and reputational disruption, while for employees it has implications for internal sanctions and professional pressure. It can be concluded that service quality has a strong legal dimension and must be managed systematically. Recommendations from the research are the need to strengthen supervision, coaching, and understanding of the law for employees so that service quality is maintained and the risk of default can   be   minimized,   so that   the interests of consumers, companies, and employees can be protected. consumers, companies, and employees can be protected in a balanced manner

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026