cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
BASYARUDIN
Contact Email
jurnalilmuhukumlegisnexus@gmail.com
Phone
+6282258074501
Journal Mail Official
jurnalilmuhukumlegisnexus@gmail.com
Editorial Address
PERUMAHAN BUKIT MAS RESIDENCE BLOK 5A NO 6
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum
Published by CV. CAKRAWALA RISET
ISSN : 31247717     EISSN : 31247725     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 18 Documents
 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Banjar abdiul Aziz; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah tangga pada hakikatnya merupakan tempat berlindung bagi setiap individu keluarga. Tetapi, pada realitanya malah banyak yang menjadi tempat penderitaan akibat kekerasan. Seiring berkembangannya zaman, permasalahan yang muncul kian kompleks, salah satunya isu terkait perempuan yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Metodologi penelitian ini menerapkan metode yang melibatkan analisis hukum, penerapan teori-teori terkait, serta studi kasus. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan di lingkungan keluarga yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, meliputi bentuk fisik, seksual, mental, serta pengabaian yang disertai ancaman. Dengan kata lain, KDRT dapat dipahami sebagai serangkaian bentuk perilaku agresif mulai dari intimidasi, pelecehan, dan kekerasan bervariasi yang terjadi antar individu dalam hubungan keluarga. Melalui UU PKDRT, diharapkan partisipasi aktif seluruh pihak dalam mehami dan menerapkan aturan ini, khususnya bagi aparat penegak hukum guna penyelesaian kasus KDRT yang komprehensif sekaligus menjamin perlindungan bagi perempuan sebagai korban.
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SEBAGAI MODUS BARU KEJAHATAN PENIPUAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Ade Tiara; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi akan tak terhindarkan seiring kemajuan era yang semakin canggih, dan keberadaan teknologi AI (Artificial Intelligence) menunjukkan kemajuan teknologi di berbagai negara, termasuk Indonesia, tetapi meskipun AI memiliki kemampuan memecahkan masalah seperti manusia, ia juga bisa menjadi masalah ketika disalahgunakan, sehingga penyalahgunaan AI yang marak terjadi menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak, bahkan sudah banyak kasus penipuan digital yang menggunakan teknologi berbasis AI ini. Penipuan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi ini sangat merugikan berbagai pihak, dan penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyalahgunaan AI dalam praktik penipuan serta penerapan hukum terhadap pelakunya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan
PATENT CERTIFICATES AS FIDUCIARY ASSETS: A LEGAL REVIEW BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2016 AND LAW NUMBER 42 OF 1999 Achmad Dahlan; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amid the transformation toward an innovation-based economy, intellectual property particularly patents plays a vital role as a strategic asset with significant economic value. This article analyzes the legality of using patent certificates as fiduciary collateral within the Indonesian legal system, based on Law No. 13 of 2016 on Patents and Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security. Employing a normative juridical approach, this study explores the legal basis, material and formal requirements, and the legal implications for both patent holders and creditors. The findings indicate that while patent certificates can serve as fiduciary collateral, their implementation faces regulatory and practical challenges, including ambiguities in economic valuation procedures and potential contractual conflicts. Therefore, regulatory reinforcement and institutional understanding are essential for patents to function effectively as financing instruments. This study highlights the importance of recognizing intellectual property as a legitimate collateral object to support innovation-driven economic growth and ensure balanced legal protection
ANALISIS PENERAPAN PASAL 363 KUHP TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN HAKIM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 45/PID.B/2022/PN. TBK) Isnaini Febrianty; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencurian yang diperberat secara khusus diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang bertujuan untuk melindungi aset negara dari tindakan kriminal. Studi ini menekankan analisis mendalam tentang penerapan unsur-unsur pidana dalam pasal ini dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam Keputusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN. Tbk. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, artikel ini mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam membuktikan unsur-unsur pemberat, seperti penggunaan kekerasan atau keadaan pemberat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara hakim menafsirkan dan membuktikan unsur-unsur pemberat tersebut sangat mempengaruhi tingkat hukuman yang dijatuhkan. Oleh karena itu, penerapan hukum yang konsisten dalam keputusan harus selalu dijaga untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana dan menjadi referensi bagi aparat penegak hukum.
LEGAL ANALYSIS OF DEFAULT IN TERMS OF SERVICE QUALITY AND ITS IMPACT ON THE COMPANY AND EMPLOYEES COMPANY AND EMPLOYEES Isna Zakiya; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Service quality is part of the company's legal obligations to consumers, so that non-compliance of services with predetermined standards can lead to defaults that have an impact on companies and employees. This study aims to analyze legally default in service quality and its impact on companies and employees with the object of research PT Lion Super Indo Tirtayasa Branch Bandar Lampung. The research method used is normative and empirical juridical approach in which normative studies are conducted through analysis of civil law provisions and consumer protection, while empirical studies are obtained through direct observation of researchers as employees of service practices, supervision, and handling of consumer complaints. The results show that the company places service quality as a top priority through the implementation of service standards, customer satisfaction surveys, and compensation mechanisms in the event of non-optimal service, but in practice there are still potential defaults stemming from employee performance and behavior. The default has an impact on the company in the form of legal risk, decreased consumer confidence, and reputational disruption, while for employees it has implications for internal sanctions and professional pressure. It can be concluded that service quality has a strong legal dimension and must be managed systematically. Recommendations from the research are the need to strengthen supervision, coaching, and understanding of the law for employees so that service quality is maintained and the risk of default can   be   minimized,   so that   the interests of consumers, companies, and employees can be protected. consumers, companies, and employees can be protected in a balanced manner
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan dalam Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten di Indonesia Restu Gusti Monitasari
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebudayaan merupakan unsur strategis dalam pembangunan daerah karena berfungsi sebagai identitas masyarakat, sumber nilai sosial, dan potensi ekonomi lokal. Namun, banyak pemerintah kabupaten di Indonesia belum menempatkan kebudayaan sebagai bagian utama kebijakan pembangunan. Pengelolaannya masih bersifat sektoral, insidental, dan belum didukung instrumen hukum daerah yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan dalam mendukung pembangunan daerah kabupaten di Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap norma hukum dan relevansinya dengan pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan memiliki urgensi tinggi karena pemerintah kabupaten merupakan level pemerintahan terdekat dengan komunitas budaya lokal. Kebudayaan berkontribusi pada pariwisata, ekonomi kreatif, penguatan identitas daerah, serta kohesi sosial. Ketiadaan regulasi menyebabkan kebijakan kebudayaan berjalan tidak terarah dan kurang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah tentang Kebudayaan perlu dibentuk sebagai instrumen hukum daerah untuk mengintegrasikan pelindungan budaya, pengembangan ekonomi lokal, partisipasi masyarakat, dan sinergi antarperangkat daerah guna mendukung pembangunan kabupaten yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik: Studi Pertanggungjawaban Perdata Google Play Store Terhadap Aplikasi Perjudian Terselubung Nada Ulya Qinvi; Adhitya Rizky Prabowo
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which was last amended by Law Number 1 of 2024, the Google Play Store is classified as a Private Electronic System Provider. As a global application distribution platform operating in Indonesian jurisdiction, Google is strictly bound by the positive laws applicable in the country. The purpose of this study is to examine the civil liability of Google Play Store as an Electronic System Provider for losses arising from the circulation of disguised gambling applications on its platform. Using a normative juridical approach with conceptual and statutory analysis methods, this study examines the gap between the regulatory obligations imposed by Indonesian cyber law and the reality on the ground that thousands of gambling applications disguised as online games have managed to escape the Google Play Store's content moderation system. The results of the study indicate that the five elements of Unlawful Acts as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code have been fulfilled, namely (1) unlawful acts in the form of negligence in moderation, (2) errors in the form of culpa, (3) actual losses suffered by users, (4) a proven causal relationship and (5) violation of legal obligations as an Electronic System Organizer based on the ITE Law and PP No. 71 of 2019. This study offers a comprehensive legal argument that Google Play Store can be held civilly liable as an Electronic System Organizer in Indonesia.
Analisis Yuridis Komparatif antara KUHP Lama dan KUHP Nasional dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Firman; Hamid Ari Hartoko
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda dan dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika perkembangan masyarakat serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Dalam rangka melakukan pembaruan hukum pidana nasional, negara kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai landasan hukum baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara KUHP lama yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht (WvS) dengan KUHP baru, serta mengkaji implikasinya terhadap sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memuat sejumlah perubahan mendasar, di antaranya penghapusan klasifikasi kejahatan dan pelanggaran, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, perumusan eksplisit mengenai tujuan pemidanaan, serta pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Meskipun demikian, implementasi KUHP baru masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kesiapan aparatur penegak hukum dan kebutuhan harmonisasi regulasi, sehingga efektivitasnya sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan serta profesionalisme lembaga penegak hukum.
Analisis Yuridis terhadap Kepastian Hukum Sertifikat Tanah Elektronik sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa Pertanahan di Indonesia Asep; Delia Sujianti; Syaeful Ma’aruf
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk administrasi pertanahan. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah sertifikat tanah elektronik sebagai upaya modernisasi sistem pertanahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikat tanah elektronik dari perspektif yuridis serta perannya dalam mencegah sengketa pertanahan di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik dapat meningkatkan kepastian hukum, meminimalisir risiko pemalsuan dokumen, serta mengurangi kemungkinan terjadinya sertifikat ganda yang sering menjadi sumber sengketa. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keamanan data digital dan pemahaman masyarakat terhadap legalitas dokumen elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar penerapannya dapat berjalan secara efektif.
Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Balapan Liar Berbasis Teori Perlindungan Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Anyer Ari; Diar Hardiyanto; Sigit Sutanto
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi keadilan restoratif dalam penanganan balapan liar di wilayah hukum Polsek Anyer setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Fenomena balapan liar di kawasan wisata Anyer pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan frekuensi meskipun penindakan punitif melalui UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dilakukan secara masif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan socio-legal research. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap naskah akademik KUHP Nasional, regulasi terkait, serta observasi data statistik pelanggaran tahun 2023-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi sanksi melalui pidana bersifat restoratif justice sebagaimana diatur dalam Pasal 65-70 KUHP Nasional memberikan alternatif yang lebih selaras dengan Teori Perlindungan Masyarakat dibandingkan pidana penjara singkat atau denda. Keadilan restoratif di tingkat kepolisian (Polsek Anyer) memungkinkan pemulihan ketertiban umum tanpa mengabaikan aspek pembinaan pelaku remaja. Harmonisasi antara pendekatan penal dan non-penal sangat krusial guna memastikan keamanan kawasan wisata Anyer dari risiko fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026 Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026