cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herwin Sagita Bela
Contact Email
herwinsb@gmail.com
Phone
+6285267129175
Journal Mail Official
herwinsb@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ki Ratu Penghulu No. 2301 Karang Sari Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, 32115
Location
Kab. ogan komering ulu,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja
Published by Universitas Baturaja
ISSN : 30314364     EISSN : 30314364     DOI : https://doi.org/10.54895/jipu
Core Subject :
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS BATURAJA adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan April dan Oktober. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja
Arjuna Subject : -
Articles 51 Documents
 1   2   3   4   5 
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Lasori, Mawasangka Timur, Buton Tengah)
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 1 (2022): Oktober 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v1i1.1378

Abstract

This thesis is the result of research that describes how much influence Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah. The purpose of this study was to determine the implementation and impact of the family of hope program in an effort to improve the welfare of the community as well as the supporting and inhibiting factors. The sampling technique used was purposive sampling, with data from 1 village head, 1 Pkh officer and 7 Pkh recipient communities. The data collection method used in this research is triangulation, the data analysis is qualitative. The data analysis technique was carried out by collecting data, reducing data and identifying and categorizing. Where the results of PKH aid receipts with the amount of assistance in the education sector as much as 4,400,000 / year which is accumulated from the elementary education level worth 900,000 / year, junior high school worth 1,500,000 / year and high school worth 2,000,000 / year. Then the amount of assistance in the health sector is 6,000,000/year with details for pregnant women and toddlers each as much as 3,000,000/year. As well as the amount of assistance in the social welfare sector as much as 4,800,000/year consisting of the elderly group worth 2,400,000/year and the disabled group worth 2,400,000/year.
Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 1 (2022): Oktober 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v1i1.1379

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan dalam mengelola sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, meski dalam pelaksanaannya anggaran yang dihabiskan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat serta tidak sesuai dengan tujuan Dana Desa. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 14 peraturan daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2015 ditetapkan bahwa paling sedikit 70% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa bangunan fisik dan nonfisik desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa dan Alokasi Dana Desa sebesar 30% digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa. Pengeloaan dana desa Mulia Jaya penggunaannya lebih banyak digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta dana untuk operasional desa sebesar 36% atau sebanyak Rp500,322,725.00 dari jumlah ADD yang telah ditentukan menurut perda Kabupaten Buton. Sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik desa sebesar Rp327,238,700.00 atau 24% seperti pembangunan Infrastruktur desa. Selanjutnya untuk pembinaan kemasyarakatan sebesar 7% atau Rp93,160,000.00. Adapun pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 20% atau Rp285,271,500.00 dan 13% sisanya untuk penaggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp181,092,000.00.
Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan)
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 1 (2022): Oktober 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v1i1.1380

Abstract

Dinamika dalam kajian ini berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam praktik Pemberdayaan Masyarakat khususnya bagi UMKM di Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam praktik Pemberdayaan bagi UMKM di Desa. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan sebuah gambaran, pengetahuan, dan juga memperoleh sebuah pemahaman, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini: 1). Pemerintah Desa Sumbersawit menjalankan perannya kurang baik, hal ini dapat dilihat melalui pelaksanaan program yang baru akan dilaksanakan. Banyaknya pengusaha yang mengeluh dengan modal yang paspasaan, dan program bantuan baru akan dilaksanakan tahun ini. 2). Faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah Desa Sumbersawit, yaitu kurangnya informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan lambatnya pemerintah Desa dalam melakukan tindakan dari keluhan pengusaha.
FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 1 (2022): Oktober 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v1i1.1396

Abstract

Otonomi daerah sesungguhnya sudah sejak lama diterapkan yang semuanya itu berkaitan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah yakni sejak Undang-undang No.1 Tahun 1945, diawal kita merdeka hingga era reformasi. sebelum reformasi penyelenggaraan otonomi daerah itu dilakukan dengan setengah hati. Pemerintah Pusat masih demikian dominan, baru setelah diberlakukannya undang-undang tentang Pemerintahan daerah pada awal masa reformasi, yakni UU No.22 Tahun 1999 yang disertai UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terjadilah perubahan mendasar terkait penyelenggaraan otonomi daerah. Demi keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah maka beberapa faktor perlu diperhatikan, yakni a) manusia pelaksana; kepala daerahnya yang visioner, berjiwa enterpreneur, out of the box, solidarity maker, memahami nilai lokalitas dan sebagai manajer handal. Jajaran aparatur yang profesional dan jumlahnya sesuai dengan beban kerja. Ketua dan jajaran DPRD terdiri dari politisi negarawan serta ditopang partisipasi aktif masyarakat daerah. b) Faktor keuangan Pemerintah daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber dana secara kreatif, dan terbarukan tidak hanya mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam. c) Peralatan yang tersedia di instansi pemerintah haruslah canggih sesuai era digital, berbasis online dan lengkap dalam memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien demi mewujudkan electronic government (e-gov).d) Faktor organisasi dan manajemen. Untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik dan sehat perlu diterapkan asas-asas yakni: perumusan tujuan dengan jelas; pembagian pekerjaan; pelimpahan wewenang; koordinasi; rentangan kontrol dan kesatuan komando. Sprit “miskin struktur kaya fungsi di era digitalisasi” haruslah dikedepankan dalam menjalankan roda organisasi oleh para penyelenggara pemerintahan daerah.
BUDAYA POLITIK PEMILIH MILENIAL DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 1 (2022): Oktober 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v1i1.1397

Abstract

Budaya politik adalah pola prilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara , pelaksananan penyelenggaraan negara , kebijakan negara , undang-undang, adat istiadat dan standar adat yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat yang di alami setiap hari. Sedangkan Pemilihan umum merupakn imlementasi dari Demokrasi. Dan sebuah negara juga tidak terlepas dari generasi milenial dan generasi z sebagai penerus pembangunan masa depan suatu negara. Tingginya otoritas generasi milenial dan z atas hak suara menjadi salah satu kepentingan utama setiap tim sukses, hanya saja pemilih generasi milenial dan gen z sangat akrab dengan kemajuan teknologi sehingga membuat beberapa miss informasi yang tentunya mempengaruhi calon yang mereka pilih. Selain itu tim sukses memiliki tantangan tersendiri dalam mengajak mereka untuk memilih calon yang masing-masing tim sukses siapkan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana kaum milenial dan gen z terlibat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan kepustakaan, yaitu mencari berbagai referensi tentang keterlibatan pemilih milenial dan gen z Indonesia dari buku dan artikel ilmiah. Kajian ini menyimpulkan bahwa partisipasi milenial dan gen z sangat berpengaruh terhadap tingkat elektoral calon yang diusung dan menjaga semangat demokrasi, dan diperlukan beberapa strategi untuk meningkatkan pemilih di sektor milenial dan gen z.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2021 DALAM PROGRAM PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 1 (2022): Oktober 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v1i1.1549

Abstract

Kegiatan seperti produksi, distribusi dan konsumsi jelas memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Kegiatan ekonomi sendiri memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dimasa yang akan datang yakni dengan munculnya sampah. Sampah merupakan hasil material dari adanya suatu proses/kegiatan. Keberadaan sampah bisa jadi sangat mengkhawatirkan jika tidak ditangani dengan baik, masyarakat harus perlu diedukasi mengenai permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks akibat timbulan sampah diperlukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Faktor penyebab kepedulian lingkungan didasari dari cara berpikir dan perilaku manusia. Tidak mudah untuk merubah mindset perilaku dan kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah serta merubah paradigma kumpul – angkut – buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Perlu adanya sosialisasi dan ketegasan dari pemerintah perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat, dengan mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang terkait dengan sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam peraturan daerah pemerintah kota Mojokerto No 1 Tahun 2021 juga menyebutkan tentang dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat Kota Mojokerto untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, maka diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Memahami pentingnya pengelolaan sampah pemerintah kota mojokerto mendirikan bank sampah di wilayah Randegan sebagai tempat pembuangan akhir, Di lokasi tersebut, sampah akan dilakukan pengelolaan dengan sistem 3R. Yakni reuse, reduce, dan recycle, jumlah bank sampah saat ini telah tersebar di 154 titik di seluruh wilayah Kota Mojokerto
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN E-HDW (ELECTRONIC HUMAN DEVELOPMENT WORKER) DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 1 (2022): Oktober 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v1i1.1565

Abstract

E-Human Development Worker adalah sebuah aplikasi yang sebagai suatu upaya yang dikeluarkan pemerintah guna kemudahan efisiensi dan efektivitas dalam mencatat data stunting yang ada di desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi pengguanaan e-HDW serta melihat Faktor Pendukung dan Penghambat dalam menjalankannya . Penelitian yang dilaksanakan sejak september 2021 menggunakan teori Kebijakan Model George C. Edward III dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel komunikasi yang dilakukan dalam pelatihan penggunaan aplikasi e-HDW memiliki 2 indikator yaitu bimbingan teknis kepada anggota Kader Pembangunan Manusia dan Sosialisasi kepada masyarakat. Terkait dengan kecenderungan pelaksana dalam kebijakan implementasi tidak ada masalah mengingat e-HDW yang dikelola oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai admin Dashboard yang diangkat melalui kebijakan Kepala Daerah dan aplikasi yang digunakan oleh Kader Pembangunan Manusia. Terkait Struktur Birokrasi, Admin Dashboard telah diberikan Surat Keputusan dari Bupati Ogan Komering Ulu dan anggota Kader Pembangunan Manusia telah diberikan Surta Keputusan dari Desa maing-masing dan diberikan juga Prosedur Operasional Standar(SOP) dalam menjalankan penggunaan aplikasi e-HDW. Faktor pendukung tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan Faktor Penghambat tersedianya sinyal jaringan dan masih banyak anggota KPM yang kurang aktif dalam memberikan laporan.
STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGEMBANGAN BECAK MOTOR BIRMINGHAM SMALL ARMS (BSA) SEBAGAI IKON PARIWISATA DI KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v2i1.1975

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pemerintahan Daerah dalam pengembangan becak motor Birmingham Small Arms (BSA) sebagai ikon pariwisata, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Strategi Pemerintahan Daerah dalam pengembangan becak motor Birmingham Small Arms (BSA) sebagai ikon pariwisata, untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat Strategi Pemerintahan Daerah dalam pengembangan becak motor Birmingham Small Arms (BSA) sebagai ikon pariwisata di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara. Adapun teori yang dipakai sebagai pisau analisis adalah menggunakan teori strategi dari Hunger dan Wheelen yang diterjemahkan oleh Julianto Agung S yang menjelaskan bahwa dalam Strategi Pemerintahan Daerah dilihat pada 4 (empat) elemen yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa Strategi Pemerintahan Daerah dalam pengembangan becak Birmingham Small Arms (BSA) sudah berjalan dengan baik, namun dalam prosesnya masih harus dijalankan dengan keseriusan dan komitmen dari pemerintah daerah Kota Pematangsiantar. Pemerintah Kota Pematangsiantar diharapkan dapat membuat dasar hukum yang menjadikan becak BSA sebagai ikon pariwisata di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NO 1 TAHUN 2012
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v2i1.1976

Abstract

Penelitian ibertujuan iuntuk iMendiskripsikan iimplementasi ikebijakan iruang iterbuka ihijau imenurut iPeraturan iDaerah iKabupaten iPonorogo iNo i1 itahun i2012 idan imendiskripsikan i ifaktor iapa isajakah iyang imempengaruhi iimplementasi ikebijakan idalam ipemanfaatan iruang iterbuka ihijau idi iKabupaten iPonorogo. iJenis idan ianalisis idata imenggunakan ipendekatan ikualitatif ideskriptif. iSumber idata iterdiri idari idata iprimer iberupa iproses iwawancara ilangsung idata idata isekunder imerupakan idata iyang idikumpulkan idari iobservasi idan iliteratur ikelembagaan iyang iterkait idengan ipenelitian. iTeknik ipengumpulan idata imenggunakan iwawancara, iobservasi idan idokumentasi. iTeknik ianalisis idata idengan ireduksi idata, ipenyajian idata id dan ipenarikan ikesimpulan. iUji ivaliditas idata imenggunakan iteknik triangulasi isumber idata idan imember icheck. iPenelitian iini iteori implementasi iEddward iIII, idari ihasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa iImplementasi iKebijakan iRencana iTata iRuang i(RTRW) idalam ipemanfaatan iRuang iTerbuka iHijau i(RTH) idi iKabupaten iPonorogo ipada iumumnya iterlaksana idengan icukup ibaik, ihal iyang isudah iterlaksana iadanya, irealisasi, isosialisasi idan ilaporan idari iSKPD iterkait idengan ipelaksanaan iimplementasi iPeraturan iDaerah iKabupaten iPonorogo iNomor i1 itahun i2012 itentang iRencana iTata iRuang iWilayah i(RTRW) idalam ipemanfaatan iRuang iTerbuka iHijau i(RTH). (RTH) idi iKabupaten iPonorogo idari iaspek ikomunikasi, ipada i prinsipnya iPemerintah iKabupaten itelah imensosialisakan iterkait irencana itata iruang ikota. iAspek iSumber iDaya isudah icukup, inamun imasih ikurang iSDM iyang isecara ikuantitas imaupun ikualitas. iAspek idisposisi, ipara ipelaksana ikebijakan imemiliki ikarakteristik iyang icukup ibaik.
KUALlTAS PELAYANAN DlNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PlNTU DALAM lZlN PENGELOLAAN TEMPAT PARKlR MELALUl APLlKASl GAMPlL FOR PUBLlC Dl KOTA BANDUNG
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v2i1.1977

Abstract

The pur pose of th is study is to find out, analyze the extent of t he quality of t he Service Office of lnvestment and One Stop lntegrated Services in the Parking Plant Mana gement Permit through the Gampil for Public Application in Bandung. Thls study usess a desscriptive method with a qualitative approach w here this data is collected by observation, interviews and recording using descriptive methods with a qualitative approach. The tec hnique of determ ining the informant in this study is to use purposive techniques. The results of the st udy show that th ere are deficiencies that must be corrected, in the tangible dimension or physical evidence that there is a deficiency in information to the public about the licensing flow. Reliability or deficiency capabilities in applications that often experience problems when entering the queue for the application of the Gampil for Public Application. Responsiveness, there are deficiencies in the findings of more than 7 days of service and not in accordance with those determined by the standard operating procedures. Assurance in providing guarantees has been effectively seen from the apparatus providing guarantees in service to the community. Empathy in the service of the community has been effectively carried out from the ability of the apparatus in serving and respecting every community related to the Gampil for Public application service.

Page 1 of 6 | Total Record : 51

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Oktober 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): Oktober 2022