cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herwin Sagita Bela
Contact Email
herwinsb@gmail.com
Phone
+6285267129175
Journal Mail Official
herwinsb@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ki Ratu Penghulu No. 2301 Karang Sari Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, 32115
Location
Kab. ogan komering ulu,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja
Published by Universitas Baturaja
ISSN : 30314364     EISSN : 30314364     DOI : https://doi.org/10.54895/jipu
Core Subject :
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS BATURAJA adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan April dan Oktober. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja
Arjuna Subject : -
Articles 51 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS TUNTUTAN KEPALA DESA UNTUK MASA JABATAN MENJADI 9 (SEMBILAN) TAHUN
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v2i1.1978

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengubah posisi desa dalam konteks otonomi daerah yang mengakibatkan peran Kepala Desa yang signifikan dalam menentukan kebijakan di tingkat desa Jabatan Kepala Desa menjadi sangat strategis dan diminati oleh banyak orang, Pada tahun 2022 ini tuntutan 6 tahun masa jabatan belum dirasa cukup oleh kepala desa Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. terdapat beberapa permasalahan pemerintah desa yang harus menjadi fokus oleh semua elemen masyarakat Aspek Keuangan , Aspek Sumber Daya Manusia , Aspek Material . Aspek Metode. Adapun tujuan tuntutan masa jabatan menjadi 9 tahun adalah : Mengurangi Konflik politik Menciptakan Kedaulatan Desa Memaksimalkan pembangunan Desa
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERTIBKAN ADMINISTRASI PENDUDUK PINDAH DATANG DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v2i1.1979

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan Teori Strategi Dari Hunger Dan Whelen (2003) sebagai pisau analisis dimana dalam teori Hunger dan Whelen Strategi meliputi 4 (empat) indikator yakni Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, serta Evaluasi dan Pengendalian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk, Camat Mantikulore, Camat Tawaeli, dan masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam mengatasi permasalahan pindah datang penduduk, pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu melakukan strategi-strategi yang sudah cukup baik, namun kesadaran masyarakat masih pelu ditingkatkan.
IMPLEMENTASI PERMENPAN RB NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPETEN OGAN KOMERING ULU
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v2i1.1980

Abstract

The purpose of this research is to find out the Implementation of Permenpan RB No.33 Year 2011 on Guidelines for Position Analysis in oku District Secretariat. This type of research is quantitative research with the research approach is descriptive. The population of this research is all State Civil Apparatus (ASN) in the Secretariat of OKU Regency which amounts to 176 people. The sample of this study amounted to 44 ASN people taken 25% of the population. Data collection techniques are questionnaires and data collection tools in the form of questionnaires. Data analysis techniques use descriptive percentative techniques. Based on the results of research and discussion, Implementation permenpan RB No.33 Year 2011 on Guidelines for Analysis of Study Positions in the Oku District Secretariat for the indicators of The Preparation Stage of Position Analysis obtained from 2 items, an average percentage of 94.32% with an excellent category. In the Field Implementation Stage Indicators Position Analysis data obtained from 9 items obtained an average percentage of 84.08% with good categories. Position Analysis Stage Indicator based on data obtained from 3 items obtained an average percentage of 74.06% with sufficient categories. From the results of the study, it can be concluded that the Implementation of Permenpan RB No.33 Year 2011 on Guidelines for Position Analysis in oku District Secretariat has been carried out properly.
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENETAPAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v2i1.1981

Abstract

Strategy was act as an organization target. An organization with no strategy means it moves aimlessly. A permanent voter registration list at 2019 general election there was still plenty of trouble, such as multiple and auxiliary voter. In order to a permanent voter registration list accurated, an organization must implement three step in the strategy implementation process of formulating strategy, implementing strategy and evaluating strategy. The study used a type of qualitative research with an approach to case studied. A data collection technique of interviews and documentaries. Identified technique the informant used an impressive. The identification technique of the informant used purposive sampling where the identification of the informant chose with special consideration from the researchers, taking into account the data characteristics based on the need for analysis in this study. The study led to a conclusion that was general election strategy in a permanent voter registration list for general elections commission at the 2019 in ogan komering ulu was good result as measured by several assessment indicators, and the general elections commission strategy was optimized through formulation, execution and evaluation. At the time of determining the Permanent Voter Registration Listat the 2019 General Election, many problems were still found, such as voters who did not meet the requirements. The suggerstion given by the author is the need to change the method of determining the permanent voters list and the public and improve communication coordination and openness so that any changes in population data can be directly integrated in a short time.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR RISET DI INDONESIA Zaidan Aulia Wicaksono; Nia Karniawati
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v2i2.2039

Abstract

Through various financing plans, including the Public Private Partnership (PPP), the government continues to encourage infrastructure development. With this method, the private sector is urged to participate in infrastructure development so as to ease the government's burden. As a government institution engaged in research, the National Research and Innovation Agency (BRIN) formerly the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) has chosen the PPP scheme for the Management and Development of the National Research Ship Fleet to increase the capacity of research vessels. research infrastructure. Using a literature study approach and relevant policy and regulatory literature, this report is prepared as a descriptive qualitative investigation. A summary of potential income and risk analysis of the PPP project is also presented along with an explanation of the need for research infrastructure, in this case research vessels in Indonesia. The output of this study also offers a summary of PPP implementation procedures at BRIN. This can cover the topic of whether the PPP plan is for the development of PPP-type research infrastructure, whether the process is solely geared towards commercial interests, how risk sharing is carried out in a PPP, and how BRIN implements the PPP.
URGENSI PADA SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP ATAU TERBUKA UNTUK PEMILU 2024 Ramzy Januardinur
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v2i2.2082

Abstract

Pemilihan umum memiliki peran penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Salah satu aspek urgensi dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah sistem pemilu yang digunakan. Di Indonesia, sistem proporsional telah menjadi pilihan dalam menyelenggarakan pemilu, dengan dua jenis sistem yang telah diterapkan, yaitu sistem pemilu tertutup dan sistem pemilu terbuka. Kedua sistem ini memiliki pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami keberlanjutan sistem proporsional dalam pemilu legislatif di Indonesia, serta melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Hal ini akan membantu menemukan alasan penggunaan sistem tertentu dalam pemilu legislatif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan dan umumnya menggunakan sistem proporsional. Sebelum reformasi, sistem pemilu tertutup digunakan, sedangkan setelah reformasi, beralih ke sistem pemilu terbuka. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat diamati dari aspek tingkat proporsionalitas perwakilan, sistem kepartaian, lembaga perwakilan, dan hubungan antara wakil yang terpilih. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem yang akan digunakan dalam pemilu 2024, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, telah matang dan merupakan yang terbaik bagi proses pemilihan tersebut. Dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, harapannya adalah mengadopsi sistem yang menggabungkan kelebihan dan mengatasi kekurangan dari sistem sebelumnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemilu yang adil, transparan, dan representatif, yang akan memenuhi harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Kebijakan Responsif Gender pada APBDes di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Tahun 2020-2022: Gender Responsive Policy on APBDes in Cipayung Village, Padarincang District, Serang Regency 2020-2022 Shifa Islaminur; Bayu Nurrohman
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v2i2.2105

Abstract

The background of this research is the large number of women in village government in Cipayung Village, Padarincang District, Serang Regency, from village heads, village staff, heads of BPD, members of BPD, PKK, and posyandu. Researchers want to see how the policies made by the government of Cipayung Village are gender responsive or not. This study uses gender theory from Sara Longwe which has five indicators to analyze the level of equality and empowerment of women, namely welfare, access, awareness, participation and control. This research also uses qualitative methods and a case study approach in its writing. The results of this study are that Cipayung Village is not gender responsive in its APBDes, there is only a general budget for women, namely the PKK and Posyandu, there are no specific policies for women that can empower women. Even though there are many women who fill positions in village government, this does not mean that Cipayung Village has a special policy for women, this is because there is no initiative from the village head to make special policies for women starting from policies regarding welfare, access, awareness, participation, and control. As well as the absence of encouragement from women in Cipayung Village for the village government to make special policies for women that can empower women. There were deliberations on village development plans specifically for women in Cipayung Village, but women in Cipayung Village more often made suggestions related to physical development such as environmental roads and street lighting.
PENCITRAAN POLITIK KANDIDAT PADA PEMILIHAN BUPATI DI KABUPATEN WAY KANAN 2020 Adie Nurjana Resma
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v2i2.2233

Abstract

This study aims to see the process of candidate Juprius – Rina Marlina and Adipati Surya – Ali Rahman in the 2020 regional head elections in Way Kanan Regency, especially in terms of political imagery and political strategy using Dan Nimo's theory by looking at pure publicity political imagery, Free Ride Publicity, Tie-in Publicity, Paid Publicity. The method used is a qualitative descriptive research method through interviews with speakers, namely successful teams, religious and community organization leaders, academics, youth leaders and MSME actors. Secondary data consists of books and related documentation. The results showed that the couple 01 Juprius – Rina Marlina tried to build imaging through Free Ride Publicity, Paid Paid Publicity and Pure Publicity. This was done by the pair of candidates 01 to raise their image in the eyes of the public to get a victory. While the candidate pair 02 Raden Adipati Surya-Ali Rahman used Pure publicity, Free Ride Publicity, Tie-in Publicity, Paid Publicity. Which then won back Raden Adipati Surya for the second priode. The strategies carried out, both utilize mass organizations, groups, community groups and assemblies.In this usefulness that is more effective for mobilizing it is the successful team of the pair of candidates 02. From the conclusions of this study, the political imagery of the couple and the strategy of 01 have not been able to succumb to the petaha which is still strong in maintaining the image and gaining the sympathy of the people. On the other hand, the pair of candidates 02 are able to create and build their image through the strategies made. Looking at the theory used by the examiner of the difference between the two pairs of candidates, it is the pair of candidat 01 is not all used. While the 02 couple is able to take advantage of existing and owned resources through office and power.
A KEBIJAKAN WORK FROM HOME DALAM PANDANGAN REMAJA STUDI FENOMENOLOGI PADA REMAJA KAMPUNG AMBULEUIT, KECAMATAN KARANGTANJUNG, KABUPATEN PANDEGLANG. Mochamad Adam Novianto
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v2i2.2269

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan Work From Home kepada remaja di Kampung Ambuleuit, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang. Fenomena ini dianalisa menggunakan studi fenomenologi dari Creswell untuk mengetahui secara jelas pengalaman-penagalaman yang dirasakan oleh remaja di Kampung Ambuleuit. Dengan begitu, informan yang diwawancara oleh penulis merupakan informan yang didapatkan dengan menggunakan teknik snowball sehingga penulis dapat mendapatkan informan yang sudah pasti mengalami Work From Home. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa para remaja memiliki pandangan negatif terhadap Work From Home karena sangat menghambat kegiatan hingga pekerjaan mereka yang tidak bisa dilakukan secara luring, dengan adanya pandangan negatif ini para remaja tidak mematuhi kebijakan Work From Home sehingga akan berbahaya. Kesimpulan yang penulis temukan ialah bahwa pemangku kebijakan harus lebih memerhatikan proses berjalannya kebijakan serta perlu adanya petugas untuk melaksanakan hal tersebut.
EFEKTIVITAS PELAKSANAANiPROGRAMiBANTUANiSTIMULANi PERUMAHAN SWADAYAi(BSPS) TAHUNi2020 OLEH DINASi PERUMAHANiDANiKAWASAN PERMUKIMAN KABUPATENiOGAN KOMERING ULU: (Studi Kasus Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu) Alvin Sapriyadi; Alip Susilowati Utama; Eva Susanti
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v2i2.2271

Abstract

Program Bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan bentuk bantuan dari Pemerintah untuk masyarakat kurang mampu agar dapat mendorong dan meningkatkan keswadayaan sehingga meningkatnya kualitas perumahan dan pembangunan baru perumahan serta sarana, prasarana dan utilitas umum. Program BSPS mempunyai beberapa jenis kegiatan seperti peningkatani kualitasi rumahi swadayai (PKRS) dan kegiatan pembangunani barui rumahi swadayai (PBRS). Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaani program Bantuani Stimulani Perumahan Swadayai (BSPS) tahun 2020 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu di desai Batui Raden Kecamatani Lubuki Rajai Kabupateni Ogani Komeringi Ulu. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu dan berfokus di desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Teknik pengumpulani datai yangi dilakukan ialahi dengan cara wawancarai mendalam, observasi, dani dokumentasi. Berdasarkani penelitiani yangi telahi dilakukani di desa Batu Raden, pelaksanaani programi Bantuani Stimulani Perumahani Swadaya (BSPS) belumi berjalani dengani efektif, dikarenakan programi Bantuani Stimulan Perumahani Swadayai (BSPS) belumi disampaikan dengani baiki kepada masyarakat, selain itu terdapat ketidak tepatan sasaran bagi penerima bantuan program BSPS sehingga pada pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Masyarakat penerima bantuan juga belum memahami betul mengenai programi Bantuani Stimulan Perumahani Swadayai (BSPS) yangi akan dilaksanakan. Pada pelaksanaannya juga masih terdapat konstruksi rumah yang belum selesai serta terdapat kondisi rumah yang belum berhasil direnovasi keseluruhannya.

Page 2 of 6 | Total Record : 51

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Oktober 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): Oktober 2022