cover
Contact Name
Herwin Sagita Bela
Contact Email
herwinsb@gmail.com
Phone
+6285267129175
Journal Mail Official
herwinsb@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ki Ratu Penghulu No. 2301 Karang Sari Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, 32115
Location
Kab. ogan komering ulu,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja
Published by Universitas Baturaja
ISSN : 30314364     EISSN : 30314364     DOI : https://doi.org/10.54895/jipu
Core Subject :
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS BATURAJA adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan April dan Oktober. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja
Arjuna Subject : -
Articles 51 Documents
PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA Yahnu Wiguno Sanyoto
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v2i2.2308

Abstract

Setiap sistem pemilihan baik secara langsung maupun sistem perwakilan mempunyai kebaikan dan keburukan masing-masing, akan tetapi pemerintah harus mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat. Apakah masyarakat masih menginginkan sistem pemilihan langsung atau ingin kembali dengan sistem perwakilan, karena pada dasarnya pemerintahan dibuat yaitu untuk menyenangkan warga negaranya. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif deskriptif, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terdiri dari 12 kecamatan yang sudah mempunyai hak memilih. Metode pengambilan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik random dengan penentuan ukuran sampel sebanyak 30 responden. Hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu masih tetap menginginkan model pemilihan kepala daerah secara langsung. Masyarakat tidak ingin kalau pemilihan kepala daerah kembali diserahkan atau dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tentunya dengan beberapa catatan terkait dengan terus dilakukannya perbaikan sistem rekruitmen calon kepala daerah oleh partai politik dan dberikannya kemudahan kepada calon independen, mengingat banyaknya calon yang berkualitas tetapi mereka tidak mau apabila mereka diusulkan melalui partai politik. Kata kunci : pemilihan kepala daerah.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGATASI PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN TANGERANG Nia Qurrotul 'Ain
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v3i1.2393

Abstract

Nia Qurrotul'ain, 6670190064, Citizens Participation in Overcoming School Dropouts in Tangerang, Dr. Elly Nurlia, M.Si., Government Science, Faculty of Social and Politic Science, Sultan Ageng Tirtayasa University, 2024. This article discusses community participation in overcoming school dropouts in the District. Tangerang. Tangerang Regency occupies the highest position in Banten Province regarding the number of children out of school. This makes the government in Kab. Tangerang solved the problem by creating a program and participating in the program. In this research, researchers used qualitative methods with a case study approach with community participation theory by Sherry Arnstein. The results of this research show that the Pakades Program is included in the moderate participation category where the community has the opportunity to convey their aspirations as material for consideration by the government in determining policy, but the community's authority to participate in formulating policy is not large. The role of the school committee is included in the high category where the community has influence on the decision-making process. Community participation (poor/vulnerable community groups) has entered the space for determining the process, results and impact of policies by implementing partnerships, namely that the community has been able to negotiate with "power holders." ” in an equal position, delegation of power means that the community has been able to direct policy because the decision-making space has been “controlled”.
Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengurangi Stigma Sosial Melalui Pemberdayaan Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Desa Ngunut Adelia Dwi Cahyani; Robby Darwis Nasution; Irvan Nur Ridho; Yusuf Adam Hilman
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v3i1.2444

Abstract

Law No.18 of 2014 states that mental disorders are a collection of abnormal conditions, both physical and mental. The aim of this research is to describe and analyze the village government’s efforts to reduce social stigma through empowering people with mental disorders in Ngunut Village. This research uses a qualitative descriptive research type. To understand more deeply about a person’s condition, stigma can be reduced because society will be more likely to view them as individuals with unique experiences that require a special approach, not just stigma or negative stereotypes. Based on the discussion above, it can be concluded that mental health Posyandu always provides intensive care to people with mental disorders. This care takes the form of regular medication assistance, and they not only hand out prescriptions and medication, but they do everything they can to ensure that people who need mental health treatment take their medication consistently and regularly according to the doctor’s prescription. Posyandu provides support and education to the community and their families about the importance of regular medication intake to minimize the rizk of relapse and maintain mental stability. Mental health posyandu aims to increase treatment compliance with an approach that focuses on understanding and support so that people with mental health disorders can recover better
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN SUMSEL MANDIRI PANGAN (G-SMP) BAGI KELOMPOK BUDIDAYA IKAN: ( STUDI KASUS DI KELURAHAN SAUNG NAGA KECAMATAN BATURAJA BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU ) Deby Agustien; Marratu Fahri; Aprilia Lestari
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v3i1.2486

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini adalah terlihat dari pelaksanaan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (G-SMP) bagi kelompok pembudidaya Ikan di Kelurahan Saung Naga belum berjalan dengan baik. Output dari pelaksanaan ini terlihat dari hasil panen ikan yang hanya sekali panen dan habis begitu saja. Masyarakat tidak mampu membeli benih lagi karena bantuan tersebut hanya sekali saja sehingga tidak ada program berkelanjutan. Untuk menganalisis hasil implementasi kebijakan tersebut, peneliti menggunakan teori Edwards dengan 4 indikator yang menjadi acuan dalam penelitian seperti komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, sikap penerima sasaran program dan struktur birokrasi yang tidak berbelit-belit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program G-SMP bagi kelompok budidaya ikan di Kelurahan Saung Naga. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2023 di Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program G-SMP bagi kelompok pembudidaya ikan di Kelurahan Saung Naga gagal. kegagalan tersebut disebabkan oleh masyarakat yang kurang paham dalam membudidayakan ikan, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan kelompok pembudidaya, minimnya modal masyarakat dan kurangnya dukungan dari Pemerintah Kelurahan, sehingga belum terwujudnya kemandirian pangan ikan bagi kelompok pembudidaya ikan di Kelurahan Saung Naga. Saran dari peneliti adalah perlu adanya evaluasi, peningkatan komunikasi, pengawasan, penambahan program kerja seperti penyuluh dan bantuan pakan, serta hendaknya Pemerintah memberikan bantuan sesuai dengan kriteria target mandiri pangan supaya program tersebut dapat berkelanjutan.
Comparison of Village Fund Allocation to Alleviate Poverty in 3 Villages in Ponorogo Regency Lisa Kusuma Wardani; Bambang Widiyahseno; YUSUF ADAM HILMAN; Irvan Nur Ridho
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v3i1.2490

Abstract

Penelitian ini menyajikan kajian perbandingan dalam pengalokasian Dana Desa sebagai strategi untuk mengentaskan kemiskinan di tiga desa yang berbeda, yaitu Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan yang terletak di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalokasian Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan beserta kendalanya di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan informan yang terdiri dari Pemerintah Desa Totokan, Pemerintah Desa Tugu, Pemerintah Desa Serangan, dan masyarakat dari ketiga desa tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk mendanai program pengentasan kemiskinan baik di Desa Totokan, Desa Tugu, maupun Desa Serangan telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kemiskinan di desa-desa tersebut serta telah menyasar dan berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun, dapat dikatakan dalam belum sepenuhnya optimal karena terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam program. Dengan demikian, perlu upaya-upaya yang dilakukan agar program pengentasan kemiskinan tersebut dapat berjalan baik dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa Kesugihan Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo Yusuf Adam Hilman; Redi Lutvian Alfrianto; Tatik Rohmawati
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v3i1.2491

Abstract

This study was conducted with the aim of analyzing the needs of government human resources in Sugihan Village, Pulung District, Ponorogo Regency based on Regulation and Law Number 6 of 2014. This type of research uses descriptive qualittaif, where all data is obtained from the results of interviews and documents in the village Sugihan. To obtain the validity of researchers' data using triangulation tests. In this study, the results of the study are known that the most ages that are village officials are 45-55, while the highest level of village apparatus education is high school graduates. From the results of the interview of Sugihan Village apparatus there is no self -development in increasing the competencies of the local government or from the sub -district level, there is limited human resources due to lack of participating in training or capacity building. This can be seen from the community development in Kesugihan Village which has not met the criteria in accordance with the law in terms of social development due to the lack of basic training that is followed and given by village officials. Therefore Sugihan Village must conduct training for village officials to create a device that can develop Sugihan Village.
Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Yanti Riani; Marratu Fahri; Yahnu Wiguno Sanyoto
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v3i2.2509

Abstract

ABSTRAK Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan Program Strategis Nasional untuk percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah seluruh wilayah di Indonesia, memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum, mengurangi kasus sengketa pertanahan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kasus sengketa pertanahan di masyarakat masih saja terjadi, akibat dari mahalnya biaya pengurusan sertifikat, serta lambatnya proses pendaftaran dan pembuatan sertifikat mengakibatkan masyarakat memilih untuk tidak mengurus sertifikat tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dilaksanakan 31 Oktober 2023 sampai dengan 22 November 2023. Metodologi yang digunakan adalah Kualitatif, indikator yang dipakai berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn antara lain tujuan dan sasaran program, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, politik dan sikap pelaksana/penerima program. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu belum berjalan maksimal dibuktikan dengan persentase realisasi SHT (surat hak atas tanah) sebanyak 71,54% (tujuh puluh satu koma lima puluh empat persen) sebanyak 28,46% (dua puluh delapan koma empat puluh enam persen) belum dapat terealisasi target SHT nya. Dilihat dari 6 (enam) indikator mengukur implementasi program bahwa indikator paling lemah pada bagian komunikasi antar organisasi dan kurangnya (SDM) tenaga ukur lapangan yang dimana pada saat sosialisasi masih banyak terjadi masalah dan hambatan. Saran dalam penelitian ini perlunya penambahan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pada bagian petugas ukur lapangan serta perlu membuat jadwal dan materi sosialisasi yang mudah dipahami masyarakat.
EVALUASI PROGRAM REHABILITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN 2019 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Tia Putri; Aprilia Lestari; Eva Susanti
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v3i2.2521

Abstract

The Uninhabitable House Rehabilitation Program is a government program that aims to help low-income people have habitable houses. The problems with this program are limited quotas, lack of contribution in providing building materials, and lack of clarity when conveying building distribution procedures. This program needs to be evaluated to find out the results of the 2019 Uninhabitable House Rehabilitation Program in Ogan Komering Ulu Regency which has been implemented.This research was carried out on 14-30 October 2023. The theory used was Policy Evaluation Theory according to William Dunn with indicators of effectiveness, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. Qualitative descriptive research method. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions.Based on the research results of five indicators, namely: 1) Effectiveness, it has been implemented effectively as expected. 2) Sufficiency, this program is sufficient to solve problems and the funds/materials provided are also sufficient. 3) Equity, development implementation has been even and there are no longer any people who have houses that are uninhabitable. 4) Responsiveness, this program has been very responsive as seen so far the response from the community, sub-districts and the Perkim Service has been good. 5) Accuracy, this program is right on target because this program is really given to people who have low incomes and have uninhabitable houses.This research can be concluded that the 2019 Uninhabitable House Rehabilitation Program in Ogan Komering Ulu Regency has been able to achieve its goal of solving the problem of uninhabitable houses.
DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DINAMIKA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN AKTIVITAS SERIKAT PEKERJA: Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya, Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Dinamika Hubungan Industrial dan Aktivitas Serikat pekerja Rayhan Sabrina; Heru Ilham Patria
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v3i2.2541

Abstract

This research examines the impact of government policies on the dynamics of industrial relations and trade union activities in Indonesia. Using a qualitative approach, this study describes how these policies affect the interactions between employers, workers, and trade unions, as well as the role of trade unions in advocating for their members' rights. The results show that changes in government policies, particularly related to the Job Creation Law, have altered the legal framework of labor relations with various implications for the stability of industrial relations and workers' welfare. The Pancasila Industrial Relations approach serves as the main foundation in achieving harmony and justice in industrial relations in Indonesia, following the values of Pancasila that promote social justice, democracy, and shared prosperity.
Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa: (Studi Deskriptif analisis di Desa Jayasari Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran) Riza Purnama; Tina Cahya Mulyatin; Rakhmat Saleh
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The results of the initial exploration found that the leadership of the Village Head was not optimal in improving the effectiveness of the performance of village officials. The objectives of this study are as follows: to determine the leadership of the Village Head in improving the effectiveness of the performance of village officials. The method used in this research is descriptive analysis.based on the results of the study it is known that: 1) The leadership of the Village Head has not been optimal in improving the effectiveness of the performance of village officials in accordance with the characteristics of good leadership according to Pasolong (2015: 46). This is because in carrying out his leadership to the village has not been able to increase the active role of employees in participating in village deliberations, besides that the village head has difficulty in choosing alternatives to an activity, the level of cooperation between village officials is still lacking. 2) There are obstacles to the Village Head in carrying out his leadership to improve the effectiveness of the performance of village officials. This is because the village head is not supported by the active role of village officials in participating in village meetings, besides that the village head has difficulty in choosing alternatives to an activity, lack of cooperation between village officials, besides the lack of conformity of the performance of village officials with what is expected by the village head.