cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herwin Sagita Bela
Contact Email
herwinsb@gmail.com
Phone
+6285267129175
Journal Mail Official
herwinsb@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ki Ratu Penghulu No. 2301 Karang Sari Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, 32115
Location
Kab. ogan komering ulu,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja
Published by Universitas Baturaja
ISSN : 30314364     EISSN : 30314364     DOI : https://doi.org/10.54895/jipu
Core Subject :
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS BATURAJA adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan April dan Oktober. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja
Arjuna Subject : -
Articles 51 Documents
 2   3   4   5   6 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Andi Baso Mappaoddang; Amir Muhiddin; Ansyari Mone
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v4i1.2974

Abstract

The problems in this research are (i) how to apply the principles of good governance in improving public services in the Marioriwawo District Office, Soppeng Regency; and (ii) what factors are the obstacles to the application of the principles of good governance in improving public services at the Marioriwawo District Office, Soppeng Regency. The research method used was a survey in accordance with the research objectives. While the data collection technique is done by interviewing, or interviewing, observing, or observing which is arranged based on research variables and then answered by the selected informants in this study. Then the data collected is analyzed in inductive and deductive forms. Besides that, the author also reviews various relevant books.
EVALUASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN (Studi Pada Pasar Baru Kabupaten OKU) Rani Agustina; Aprilia Lestari; Eva Susanti
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v4i1.2977

Abstract

Pasar tradisional yang biasanya kumuh, berdebu, dan kumuh masih menjadi permasalahan yang belum tuntas diatasi, termasuk Pasar Baru di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan pada Pasar Baru di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn yang mencakup enam kriteria penilaian kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian, Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan) dapat digolongkan cukup baik dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, keselarasan, daya tanggap, dan ketepatan. Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU telah mengembangkan pasarnya dengan menata struktur kios dan los bagi pedagang, menyediakan sarana dan prasarana pasar, mengawasi kegiatan pasar, dan menanggapi pengaduan pengguna pasar. Namun hal ini belum maksimal dilaksanakan terutama dalam pengawasan kegiatan pasar sehingga masih banyak para pedagang yang tidak menempati lokasi jualan yang telah disediakan dan pedangang kaki lima yang masih ditemui dilokasi pasar sehingga menggangu kegiatan aktivitas pasar serta masih kurangnya penyediaan fasilitas tempat penampungan sampah, penyediaan lokasi parkir, hingga pemberian sanksi terhadap penyalagunaan ketetapan lokasi penempatan pasar.
Implementasi Kebijakan Perpajakan PPN 12% terhadap Daya Beli Masyarakat di era ekonomi Digital Widya Satria Ayu Widodo; Yusuf Adam Hilman
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v4i2.3259

Abstract

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak ekonomi, terutama terhadap daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat daerah, sektor UMKM, serta stabilitas ekonomi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa, menurunkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperlebar kesenjangan ekonomi antara daerah dan perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan mitigasi seperti subsidi barang pokok, insentif untuk UMKM, penguatan infrastruktur distribusi, dan perlindungan sosial untuk mengurangi dampak negatif kebijakan ini. Dengan pendekatan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan responsif, diharapkan penerimaan negara dapat meningkat tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
Analisis Collaborative Government dalam Meningkatkan Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Ulfriandi Setiawan; Ghenta Geatovan; Muhammad Kamil
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v4i2.3260

Abstract

This study aims to examine and at the same time find out how the Collaborative Government Analysis in Improving Community Economic Recovery during the Pandemic Period. The focus of this research is Sumbawa Regency as the object of its study. This research is a structured literature review with data sources obtained through several reading sources such as journals, mass media and online media. In increasing the economic recovery of the community during the Covid - 19 Pandemic, it will certainly require collaboration from the Government (Collaborative Government). Where Collaborative Governance is one solution of a rigid bureaucracy and is not in the recovery of socio-economic conditions in the new normal era. So the Sumbawa Regency government as a policy maker provides an innovation in improving the economic recovery of the community during the Covid-19 pandemic with the Sumbawa Regency Government Policy in Improving Community Economic Recovery through MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), such as the first seven PEN programs, JPS ( Social Safety Net), secondly there is business capital assistance for 20 Ultra Micro entrepreneurs (UMI), third is facilitated by licensing subsidies for KUMKM, fourth facilitates halal certification, fifth is assistance from micro business actors (BPUM) or presidential assistance (Banpres), sixth is empowerment UMKM, then the last one is the economic stimulus program. And also with the use of digital technology, these SMEs can reach a wider market, cutting costs. As well as the emergence of many UMKM digital marketing platforms to support the process and performance of these MSMEs because it is seen from the development and development in the form of this infrastructure, of course, public access to develop their business through a digital system is expected to run well.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Fani Syahrani; Rakhmat Saleh; Eva Susanti
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

his study analyzes local government policies on waste management in Ogan Komering Ulu Regency, which have become increasingly complex due to population growth and development activities. Waste management issues are not merely technical problems but also involve environmental political dynamics, public policy, and the roles of various actors. This research aims to examine how environmental political dynamics influence the formulation, legitimacy, and implementation of waste management policies. The research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Informants consist of officials from the Environmental Agency, academics, waste management practitioners, and community members. The findings indicate that the Environmental Agency plays a central role in waste management; however, policy implementation has not been optimal due to limited facilities, low public awareness, and weak coordination among stakeholders. Effective waste management requires strong synergy between local government, the local parliament, the community, and non-governmental actors. Strengthening environmental politics through increased community participation, institutional reinforcement, and consistent local policies is essential for achieving sustainable waste management.
PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK 2024 (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dn Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu): Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Uu Unda Listari; Yahnu Wiguno Sanyoto; Eva Susanti
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is entitled "The Role of Social Media in Improving the Effectiveness of Public Services (Case Study at the Population and Civil Registration Office of Ogan Komering Ulu Regency)". The background of this research is based on the importance of utilizing information technology, especially social media, as a means to overcome the challenges of slow, uneven, and less informative public services. This study aims to determine the role of social media in improving the effectiveness of public services, especially in terms of transparency, accountability, public participation, and the balance between community rights and obligations. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Research informants consisted of OKU Population and Civil Registration Office employees, community service users, and academics. The results show that social media plays a role in accelerating the dissemination of information, facilitating service consultations via WhatsApp, and increasing transparency through content regularly uploaded on Instagram and Facebook. The public feels more helped because they do not need to come in person to simply ask about service flows or document requirements. Social media also provides a space for effective two-way communication between the government and the public. In addition, social media plays a role in educating the public regarding their rights and obligations in population administration. Thus, the use of social media by the Population and Civil Registration Service of Ogan Komering Ulu Regency has significantly contributed to increasing the effectiveness of public services.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DESA LAYA KECAMATAN BATURAJA BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Revi Damayanti; Aprilia Lestari; Herni Ramayanti
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community health services in Laya Village, West Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency still require support from the village government to operate optimally. This condition is influenced by low community participation, limited health socialization outside posyandu activities, and limited availability of medicines outside the posyandu schedule. The research problem of this study is how the role of the village government supports community health services in Laya Village, West Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency. This study aims to identify the role of the village government in supporting community health services in Laya Village. The study using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. This study employs the theory of government roles proposed by Ryaas Rasyid with three indicators, namely facilitator, dynamizer, and regulator. The results show that the role of the village government as a facilitator is realized through the provision of posyandu facilities and infrastructure and the allocation of health budgets in the Village Revenue and Expenditure Budget. The role as a dynamizer is carried out by encouraging community participation in posyandu activities through cadres by delivering information on activity schedules and providing health education during activities, yet these efforts have not been implemented intensively outside posyandu activities, resulting in uneven participation.The conclusion shows that the village government role exists but remains suboptimal. It recommends stronger health socialization, improved cadre training, and structured supervision and evaluation for community health services improvement in Laya Village.
TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA: TANTANGAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF Nilam Ayu Agustin; Nonik Iswahyuni; Nurani Cahyaningsih; Naura Juan Oliwidyartiza; Irvan Nur Ridho
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of overlapping authority among state institutions remains a critical issue in Indonesia’s governance. The lack of clear boundaries in authority allocations leads to institutional conflict, resource inefficiency, and obstacles in decision-making and public service delivery. This study analyzes the causes, impacts, and solutions regarding overlapping authority between government agencies. The research method applied is literature review and conceptual analysis directed at the cases of the National Land Agency (BPN) and the Yogyakarta Sultanate, as well as overlapping investigative powers between the National Narcotics Agency (BNN) and the National Police (Polri). The findings indicate that regulatory disharmony, institutional ego, and the absence of clear authority limits are the main causes of the overlaps. The impacts encompass institutional disputes, legal uncertainty, and declining public trust. Harmonization of laws and inter-agency coordination are identified as essential solutions to achieve effective and accountable governance.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA KAMPUNG SAPALEK DISTRIK NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA Irsan Yelipele; Musi Gwijange
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Prosperous Rice Program in Sapalek Village, Napua District, Jayawijaya Regency. This study used independent variables with the following indicators: Right on Target, Right on Quantity, Right on Quality, Right on Time, Right on Administration, and Right on Price. The author used random sampling for sampling, with a sample size of 20 families determined using the Slovin formula. Data analysis used descriptive quantitative analysis using scores. The results indicate that the effectiveness of the Prosperous Rice Program in Sapalek Village, Napua District, Jayawijaya Regency achieved a score of 53.1, which is considered quite good. This result was obtained from the indicators of Right on Target (51.3), Right on Quantity (45.3), Right on Price (51.3), Right on Time (56), Right on Quality (59.6), and Right on Administration (57.4).
Implementasi Program Desa Cerdas di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Ira Rahmawati; Khotami
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/5kdywn55

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Smart Village program in realizing smart governance in Pandau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. This study employs the Van Meter and Van Horn policy implementation theory, which consists of six variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, inter-organizational communication, implementer disposition, and the social, economic, and political environment. The research method used is a qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consist of village officials and community members as service users, selected purposively based on their involvement in the program implementation. The results indicate that the implementation of the Smart Village program has been running quite well, particularly in terms of the clarity of program objectives and technological support. However, several obstacles remain, such as low digital literacy among the community, limited human resources, and suboptimal program communication. This program has had a positive impact on improving the effectiveness, efficiency, and transparency of public services, as well as facilitating easier access to administrative services for the community. Therefore, it is necessary to enhance human resource capacity and strengthen program socialization to ensure more optimal and sustainable implementation.  

Page 5 of 6 | Total Record : 51

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Oktober 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): Oktober 2022