cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dwiki Oktobrian
Contact Email
jkhs@unsoed.ac.id
Phone
+6281221969186
Journal Mail Official
jkhs@unsoed.ac.id
Editorial Address
Jalan HR. Boenyamin No 708, Grendeng, Purwokerto Selatang, Banyumas, Jawa Tengah
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 31243460     DOI : https://doi.org/10.20884/1.jkhs
Core Subject :
The Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) is a double blind peer-reviewed journal published twice times a year on April and October by the Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKHS), Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman. The JKHS publishes article (both research or review articles) concerning to legal studies with a case approach in the Indonesian, Asian, and global contexts. The JKHS is intended to establish itself as a globally recognized scientific journal and insightful forum for a diverse community, including legal scholars, practitioners, government officials, academics, researchers, students, and the broader society. Its primary mission is to facilitate the dissemination of knowledge and scholarly contributions pertaining to the field of prosecution and its evolving dynamics.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Konstruksi Tindak Pidana Dan Strafmaat Dalam Perkara Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Anak Vionna Putri Zemylia
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 3 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2026.3.1.20823

Abstract

Pembunuhan oleh ibu terhadap anak umunya dipicu oleh ketidaksiapan membangun keluarga sebagaimana Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa. Fenomena tersebut menitikberatkan pada fakta bahwa anak tersebut tidak dikehendaki kelahirannya oleh ibunya. Penelitian ini menganalisis bagaimana konstruksi pembunuhan dalam peristiwa pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya, serta pertimbangan penentuan strafmaat dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengkaji teori hukum terhadap data sekunder, dan normatif kualitatif sebagai metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya, karena bekap ditafsirkan sebagai kehendak untuk menimbulkan kematian, sehingga bekapan ibu merupakan sebab yang secara langsung menimbulkan kematian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi pembunuhan dalam peristiwa pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa menggunakan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, karena Penuntut Umum hanya mendakwa secara tunggal sehingga hakim tidak mempunyai pilihan lain selain mengabulkan, kecuali membebaskan. Pertimbangan penentuan strafmaat dalam perkara ini didasarkan pada tiga aspek yakni hal meringankan, hal memberatkan, dan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, sebaiknya Penuntut Umum tidak mendakwa secara tunggal agar tidak membatasi ruang lingkup pemeriksaan hakim serta penentuan strafmaat melalui aspek hal meringankan dan hal memberatkan harus berdasar pada pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 53 hingga Pasal 56 KUHP Nasional.
Tuntutan Dan Eksekusi Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Zenitha Nur Andini
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 3 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2026.3.1.20885

Abstract

Anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kejahatan seksual, termasuk persetubuhan terhadap anak. Salah satu wujud perlindungan adalah pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban guna mengembalikan keadaan korban seperti semula. Realisasi restitusi mensyaratkan adanya pencatuman restitusi dalam tuntutan, untuk selanjutnya dapat dieksekusi setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis proses perumusan tuntutan serta pelaksanaan eksekusi restitusi terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dalam putusan No. 78/Pid.Sus/2023/PN Pwt. Penelitian menggunakan metode socio-legal research, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi referensi. Hasil penelitian menunjukkan meskipun pengajuan restitusi dalam perkara tersebut telah berhasil, pelaksanaan putusan pengadilan tidak berjalan efektif akibat ketidakmampuan terpidana. Keterbatasan kewenangan Jaksa yang disebabkan tidak adanya pengaturan tegas dalam UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 43 Tahun 2017 mengenai upaya paksa, baik berupa mekanisme penyitaan harta maupun pidana pengganti, mengakibatkan pelaksanaan restitusi menjadi kosong secara substansi. Diperlukan perubahan UU Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya mengenai pengajuan, tata cara eksekusi, dan konsekuensi hukum bagi terpidana yang lalai membayar.
Analisis Tindak Pidana Kekerasan Antaranak Yang Mengakibatkan Kematian Rizki Oktaviani
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 3 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2026.3.1.21656

Abstract

Pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan anak oleh anak yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Tegal yang mendekati pidana maksimal bagi anak dan kurang memperhatikan pemulihan bagi korban. Penelitian ini menganalisis bagaimana pola strafmaat dan penerapan restitusi pada tindak pidana kekerasan anak oleh anak yang menyebabkan kematian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan melakukan wawancara kepada Jaksa dan Hakim di Kota Tegal sebagai data primer dan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder, serta dengan metode analisis data yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara yang tinggi disebabkan korban yang meninggal dunia. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restitusi dalam SPPA di Kota Tegal belum pernah dilakukan pada perkara jenis ini, sehingga mencerminkan kondisi yang sangat kontras antara pengaturan normatif sengan realitas praktiknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, pemidanaan masih berorientasi pada pendekatan represif dan belum sepenuhnya mengakomodasi aspek rehabilitatif serta pemulihan korban. Penelitian ini menyarankan penentuan strafmaat yang lebih objektif dan dipenuhinya hak korban untuk mendapatkan restitusi meskipun yang menerima adalah keluarganya.
Analisis Kriminologi Siber pada Kasus Akses Ilegal Kartu Flazz BCA Fathia Rahmat; Aline Winar Apmilusari; Zakia Rosida; Hafidz Harstian Pradana; Aldi Farhan Razaki
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 3 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2026.3.1.20858

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dalam sektor perbankan mendorong transformasi sistem pembayaran elektronik, namun di sisi lain membuka celah baru bagi kejahatan siber berupa akses ilegal (unauthorized access) terhadap sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dan mengeksplorasi model pencegahan terhadap tindak pidana siber berbasis kartu pembayaran melalui studi kasus Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021/PN Dps mengenai perkara illegal Flazz BCA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kriminologi siber melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penarikan tunai menggunakan kartu magnetic stripe berisi data perbankan orang lain secara melawan hukum telah memenuhi unsur Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU ITE. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara serta pidana tambahan berupa perampasan barang bukti untuk negara. Berdasarkan perspektif kriminologi, etiologi kejahatan ini didorong oleh motivasi pelaku untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan celah teknologi digital, serta dipicu oleh kerentanan sistem kartu magnetic stripe yang mempermudah praktik skimming. Dampak dari kejahatan ini menimbulkan kerugian materiil bagi pihak perbankan yang wajib mengganti dana nasabah, sekaligus kerugian immateriil berupa menurunnya reputasi bank dan kepercayaan publik. Sebagai model pencegahan, efektivitas langkah non-penal sangat bergantung pada penguatan manajemen risiko sistem perbankan, salah satunya melalui kebijakan Bank Indonesia dalam implementasi migrasi total ke teknologi kartu berbasis chip yang memiliki sistem keamanan autentikasi lebih kuat.
Analisis Kriminologis Eksploitasi Finansial Global Melalui Phishing Toolkit 16Shop Syahrul Diemas Nurjaman; Danica Rosalia Heroesheinsa; Meysha Risky Pratama; Ivan Ian Rama Putra; Muhammad Fariz Ilmi
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 3 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2026.3.1.20861

Abstract

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya memfasilitasi efisiensi global, tetapi juga memicu proliferasi kejahatan siber melalui komersialisasi phishing toolkit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksploitasi finansial global dan aktivitas penyamaran aset (cyber-laundering) dalam kasus distribusi piranti lunak ilegal "16Shop" berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb. Dari perspektif kriminologi dan hukum siber, penelitian ini mengkaji bagaimana keahlian teknologi informasi yang dimiliki pelaku disalahgunakan menjadi komoditas kriminal yang menimbulkan dampak destruktif lintas yurisdiksi.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data utama berupa data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, khususnya salinan putusan pengadilan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti literatur kriminologi dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deduktif untuk membedah pertimbangan hukum majelis hakim dan pemenuhan unsur materiil tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku melibatkan pengembangan script phishing yang menduplikasi platform digital global secara presisi, yang kemudian diperjualbelikan melalui transaksi mata uang kripto guna menyamarkan keuntungan ilegal sebesar Rp1,7 miliar. Majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan dakwaan kombinasi Pasal 50 jo. Pasal 34 ayat (1) huruf a UU ITE dan Pasal 3 UU TPPU. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi internasional, namun sanksi yang dijatuhkan masih memerlukan penguatan dari aspek deterensi kriminologis untuk menekan angka proliferasi alat kejahatan siber yang serupa di masa depan.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2026) Vol 2 No 2 (2025) Vol 2 No 1 (2025) Vol 1 No 2 (2024) Vol 1 No 1 (2024)