cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dwiki Oktobrian
Contact Email
jkhs@unsoed.ac.id
Phone
+6281221969186
Journal Mail Official
jkhs@unsoed.ac.id
Editorial Address
Jalan HR. Boenyamin No 708, Grendeng, Purwokerto Selatang, Banyumas, Jawa Tengah
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 31243460     DOI : https://doi.org/10.20884/1.jkhs
Core Subject :
The Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) is a double blind peer-reviewed journal published twice times a year on April and October by the Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKHS), Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman. The JKHS publishes article (both research or review articles) concerning to legal studies with a case approach in the Indonesian, Asian, and global contexts. The JKHS is intended to establish itself as a globally recognized scientific journal and insightful forum for a diverse community, including legal scholars, practitioners, government officials, academics, researchers, students, and the broader society. Its primary mission is to facilitate the dissemination of knowledge and scholarly contributions pertaining to the field of prosecution and its evolving dynamics.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Pemenuhan Hak Untuk Dilupakan Bagi Korban Cyberpornography Intan Yulindra Putri Darmawan
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 2 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2025.2.1.15488

Abstract

Perkembangan tekonologi informasi dapat memberikan dampak negatif, salah satunya adalah maraknya kasus cyberpornography. Salah satu bentuk perlindungan cyberpornography adalah hak untuk dilupakan (right to be forgotten) yang memungkinkan individu untuk meminta penghapusan data pribadi yang beredar di internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada korban cyberpornography menurut hukum positif Indonesia saat ini dan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak untuk dilupakan bagi korban cyberpornography. Penelitian ini merpupakan penelitian dengan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan dalam penelitian ini, pengaturan perlindungan korban cyberpornography diatur dalam tiga regulasi yang berbeda yaitu Undang-Undang Pornografi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban cyberpornography semakin berkembang melalui perluasan aturan yang ada. Hak untuk dilupakan telah diatur dalam perundang-undangan namun dalam prakteknya belum pernah diaplikasikan dalam penegakan hukum. Untuk melindungi korban cyberpornography, edukasi tentang bahaya dan hak korban perlu ditingkatkan. Pemerintah juga harus menyediakan layanan terpadu untuk mendukung pemulihan korban. Hak untuk dilupakan ini perlu diterapkan dengan optimal sehingga dapat membantu mengurangi beban emosional dan psikologis yang dialami korban.
Relevansi Ketiadaan Unsur Rencana pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Purwokerto Teges Shafa Azlia
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 2 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2025.2.1.15490

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana memiliki pengertian dan syarat unsur berencana yang dinamis. Dalam praktiknya, membedakan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana tidaklah mudah karena perbedaan yang tipis. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN PWT menjadi contoh kasus yang relevan untuk menggambarkan bagaimana hakim membedakan kedua tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konstruksi pertimbangan hukum terhadap unsur rencana dan alasan tidak mempertimbangkan unsur tersebut dalam putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pada studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan penelitian berdasarkan hukum, norma, teori, dan doktrin terkait permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat dakwaan pembunuhan berencana tidak dapat diterima karena unsur "direncanakan terlebih dahulu" tidak terpenuhi. Hakim mendasarkan putusannya pada fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang akurat. Unsur rencana dalam hukum pidana Indonesia tidak dijelaskan secara yuridis, melainkan secara konseptual melalui pendapat ahli hukum pidana dan yurisprudensi. Rencana dalam tindak pidana selalu berkaitan dengan unsur kesengajaan, di mana pelaku tidak hanya menginginkan akibat dari tindakannya, tetapi juga mengetahui dan menyadari konsekuensinya.
Problematika Masa Tunggu Bagi Terpidana Mati Berdasarkan Perundang-Undangan Pidana dan KUHP Nasional Ahmad Izzi Thol'at Wafa Hasibuan
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 2 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2025.2.1.15491

Abstract

Pidana mati (doodstraf) merupakan hukuman dengan skala sanksi paling berat untuk seseorang atas kesalahannya. Fenomena masa tunggu eksekusi yang berlarut larut dan kondisi pemenjaraan yang buruk merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi terpidana mati. Penelitian ini menganalisis tentang perbedaan ketentuan pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam perundang-undangan pidana dan KUHP Nasional, serta relevansi ketentuan pelaksanaan pidana mati yang diatur KUHP Nasional untuk mengurangi potensi berlarutnya masa tunggu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengkaji teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pidana mati di Indonesia tidak mengalami perubahan sejak 1964 sampai sekarang, melalui UU Nomor 2 PNPS 1964 metode pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak. Ketentuan mengenai masa percobaan selama 10 tahun yang disebutkan Pasal 100 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan kepastian hukum masa tunggu terhadap pidana mati dibandingkan perundang-undangan pidana sebelum KUHP Nasional. Walaupun metode eksekusi pidana mati tidak berubah, namun terdapat ketentuan yang berorientasi pada perlindungan terpidana yaitu tempat pelaksanaan eksekusi dilakukan secara tertutup tanpa pengecualian. Ketentuan mengenai masa percobaan 10 tahun penting diatur dalam hukum tertulis agar kepastian hukum terpidana mati terjamin. Pelaksanaan eksekusi pidana mati harus menjaga martabat terpidana dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur. Pengawasan dan pengamatan pada praktek masa percobaan 10 tahun ini harus dilakukan oleh pengadilan melalui hakim agar berjalan dengan tepat.
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15/PUU-XV/2017: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2022 Luthfi Nabilah Ailen
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 2 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2025.2.1.15780

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis harmonisasi peraturan perundang – undangan terkait Pajak Alat Berat (PAB) beserta penerapannya di dalam kehidupan masyarakat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XV/2017 yang sebelumnya sempat dirasa merugikan bagi para wajib pajak. Awalnya, peraturan terkait PAB disamakan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Undang – undang No. 28 Tahun 2009, padahal kedua frasa tersebut memiliki makna yang berbeda, sehingga aturan terkait pengenaan pajak keduanya haruslah diatur secara terpisah atau berbeda agar penerapannya bisa difokuskan lebih optimal dengan sarana peraturan pelaksana lainnya. Maka dari itu, terbitlah Undang – undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) beserta dengan peraturan pelaksana lainnya. Pada penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan dan konseptual. Spesifikasi yang digunakan berupa inventarisasi peraturan perundang – undagan dan sinkronisasi hukum antara undang – undang, putusan mahkamah konstitusi, serta peraturan terkait lainnya. Adapun sumber datanya berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu dengan undang – undang beserta peraturan pelaksananya dan artikel hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengolahan dan penyajian data tersebut dibuat dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian ini berorientasi pada perwujudan penerapan dari adanya regulasi PAB yang diharapkan mampu berjalan secara optimal dilihat dari ketentuan hukum positif di bidang administrasi, serta asas dan konsep hukum yang melekat di dalamnya.
Dinamika Implementasi Sistem Pemilihan Presiden Electoral College di Amerika dan Pemilihan Langsung Indonesia Setiawan Ramadhani; Luthfi Nabilah Ailen
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 2 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2025.2.1.17584

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan mekanisme pemilihan presiden di Amerika Serikat dan Indonesia. Amerika sebagai negara penganut federalisme menggunakan Electoral College untuk memilih presidennya dengan perwakilan electoral dari setiap negara bagian yang bertujuan mewakili suara rakyatnya secara tidak langsung. Di sisi lain, sebagai negara demokratis berbasis sistem kesatuan (unitarisme), Indonesia menerapkan mekanisme pemilihan langsung, di mana setiap suara memiliki bobot setara dalam menetapkan presiden yang terpilih. Tulisan ini bertujuan menjelaskan konteks pemilihan presiden di kedua negara sesuai sistem yang berlaku, sekaligus mengeksplorasi potensi relevansi dan efektivitas jika model Electoral College diadaptasi ke Indonesia, serta tantangan – tantangan yang dihadapi kedua negara. Pada penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan mengutamakan norma-norma hukum yang berlaku dan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan terakit mekanisme pemilihan presiden. Tahapan penelitian meliputi identifikasi sistem pemilu kedua negara melalui kajian literatur dan dokumen hukum, dilanjutkan dengan komparasi sistematis untuk mengungkap persamaan, perbedaan, implikasi regulasi, serta dampaknya terhadap praktik demokrasi. Selanjutnya, hasil disajikan secara terstruktur guna menyajikan perspektif komprehensif tentang dinamika pemilihan presiden pada kedua negara. Artikel ini mengkaji perbandingan antara sistem electoral college dengan sistem pemilihan langsung. Penulis menganalisis relevansi dan efektivitas implementasi Electoral College di Indonesia, sekaligus menganalisis tantangan struktural dan operasional yang muncul dari kedua sistem tersebut, baik dalam kerangka politik Amerika Serikat maupun dinamika pemerintahan Indonesia
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN.PWT) Rafif Ikhwannul Pratama
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 2 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2025.2.2.18161

Abstract

Praktik penyidikan kadang tidak mencerminkan profesionalisme, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 205/Pid.B/2023/PN.PWT, tiga anggota polisi dipenjara karena turut serta menganiaya tersangka hingga meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum atas akibat kematian dan turut serta dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh temuan bahwa konstruksi akibat baik berupa pidana maupun akibat lain yang melekat pada profesi, timbul karena terpenuhinya unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan ketentuan lain dalam peraturan kepolisian, sedangkan konstruksi turut serta terbentuk karena adanya kerja sama sadar dan pelaksanaan fisik bersama. Tindakan Para Terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan yang menyebabkan kematian serta dilakukan secara bersama-sama, sehingga masing-masing dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kematian korban. Namun, Jaksa Penuntut Umum perlu mencantumkan ketentuan mengenai pemberatan pidana dalam dakwaan dan tuntutan, serta perlu adanya pertimbangan pengadilan yang lebih rinci dalam membedakan bentuk turut serta secara proporsional, sehingga hal tersebut dapat menjadi perhatian dalam penyusunan perkara serupa.
Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri AURA ANANDA DARADINANTY
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 2 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2025.2.2.19142

Abstract

Pencabulan terhadap anak dimungkinkan terjadi beberapa kali termasuk dilakukan oleh ayahnya sendiri sebagaimana Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa anak Indonesia berada dalam posisi terancam terhadap tindak pidana kesusilaan. Bobot sanksi pidana yang ringan bagi pelaku pencabulan anak berpotensi merusak psikologis anak sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan ajaran perbuatan berlanjut dalam putusan tersebut, serta pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengkaji teori-teori hukum terhadap data sekunder dan metode kualitatif sebagai metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa selaku ayah tiri dari anak korban secara berulang kali dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut karena telah memenuhi syarat adanya satu kehendak, perbuatan sejenis, dan waktu yang berdekatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim tidak menerapkan konsep ajaran perbuatan berlanjut dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara hanya menggunakan alasan memberatkan dan meringankan tanpa menjadikan konsep perbuatan berlanjut sebagai faktor pemberat pidana.
Implementasi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Subang) Vania Diva Karina
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 2 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2025.2.2.19172

Abstract

Korban dalam suatu tindak pidana seringkali terabaikan hak-haknya dan tidak menjadi oritentasi utama dalam sistem peradilan pidana, keadaan yang berkesinambungan ini kemudian memunculkan konsep restorative justice. Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang menyertakan korban, pelaku, serta perwakilan masyarakat dengan menekankan pada pemulihan kembali seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Penelitian ini ditujukan dalam rangka memahami proses perumusan kesepakatan dalam restorative justice perkara kekerasan terhadap orang atau barang di Kejaksaan Negeri Subang dan mendeskripsikan peran serta masyarakat dalam perumusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan merupakan socio legal research dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data dihimpun dari wawancara, telaah dokumen, dan telaah referensi. Penelitian ini menemukan bahwa proses kesepakatan memberikan kesempatan yang sama bagi Korban, Pelaku, dan Perwakilan Masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dalam rangka berdamai. Proses ini, secara berurutan dimulai dari memberikan kesempatan kepada korban untuk menjelaskan permintaan perbaikan keadaan, tanggapan Pelaku terhadap permintaan tersebut, dan tanggapan Perwakilan Masyarakat terhadap kesepakatan. Peran serta Perwakilan Masyarakat juga termasuk memantau pelaksanaan kesepakatan yang dilakukan oleh Pelaku terhadap Korban. Terkait hal tersebut perlu adanya pelatihan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memfasilitasi mediasi dan merumuskan kriteria dari Perwakilan Masyarakat.
Etiologi Kriminal Dan Pembinaan Narapidana Mucikari Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas Iia Sungguminasa Dini Laelatul Nova
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 2 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2025.2.2.19175

Abstract

Perempuan merupakan kelompok rentan yang masih sering dipandang rendah dalam masyarakat, dan prostitusi sebagai kejahatan moral tidak terlepas dari peran mucikari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam melakukan praktik mucikari yang telah dipidana melalui Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN.Mks dan mengkaji program pembinaan yang diberikan kepada narapidana mucikari di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Data diperoleh melalui pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis, berdasarkan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari hasil studi dokumen dan studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa pelaku dalam putusan tersebut terlibat dalam praktik mucikari karena faktor ekonomi, lingkungan, dan pergaulan. Faktor ekonomi menjadi faktor dominan, karena dorongan utama pelaku adalah memenuhi kebutuhan hidup. Keterlibatan perempuan dalam praktik mucikari dianalisis menggunakan Teori Asosiasi Differensial dan Teori Strain. Program pembinaan yang diberikan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa tidak memiliki kekhususan bagi narapidana mucikari, dan lebih menekankan pada pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan. Proses pembinaan dianalisis menggunakan Teori Resosialisasi Narapidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan melakukan praktik mucikari tidak sepenuhnya merupakan pilihan pribadi, melainkan bentuk respons terhadap tekanan ekonomi dan sosial. Ketiadaan program pembinaan yang bersifat khusus mencerminkan belum diterapkannya pendekatan berbasis gender dan kondisi sosial ekonomi dalam pembinaan narapidana mucikari
Ketidakpastian Pembayaran Oleh Terpidana dalam Pelaksanaan Pidana Denda dan Perintah Restitusi Atsila Zamita 'Azizah; Deka Ambarwati Agustina; Cahya Annisa
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 2 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2025.2.2.19215

Abstract

Ketidakpastian pembayaran oleh terpidana dalam pelaksanaan pidana denda dan perintah restitusi menghambat efektivitas peradilan pidana Indonesia, menciptakan konflik antara hak korban atas ganti rugi dan keterbatasan finansial terpidana, dengan realisasi hanya sekitar 40% dari total denda yang dijatuhkan seperti Rp40 miliar dari Rp100 miliar. Penelitian menganalisis evolusi pidana denda dari KUHP lama (Pasal 30-34) hingga KUHP Nasional (Pasal 78-84) yang memungkinkan pembayaran mencicil, sita-lelang aset, serta pengganti pidana pengawasan atau kerja sosial, sementara restitusi berkembang melalui UU LPSK dan UU TPKS dengan mekanisme LPSK, konsinyasi, serta prioritas pembayaran meski masih fragmentaris dan bergantung inisiatif baik. Penyebab utama mencakup kelemahan regulasi, minim profesionalisme aparat, kurang data aset, dan hambatan operasional, yang berdampak pada diskriminasi ekonomi, trauma berkepanjangan korban, beban administratif negara, serta melemahnya kepercayaan publik. Solusi direkomendasikan meliputi sinkronisasi perundang-undangan, simplifikasi pengajuan restitusi, pidana tegas tanpa subsidair, perampasan aset terpidana, dan integrasi restitusi ke KUHP Nasional guna mewujudkan paradigma keadilan restoratif, dengan kontribusi analisis mendalam pasca-reformasi hukum yang mengisi celah studi sebelumnya.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2025) Vol 2 No 1 (2025) Vol 1 No 2 (2024) Vol 1 No 1 (2024)